Jakarta (ANTARA) - Liga Inggris memasuki pekan ke-32 mulai Sabtu (12/4) hingga Minggu (13/4) dengan total mempertandingkan sepuluh pertandingan.

Pemuncak klasemen sementara Liverpool akan menjamu West Ham pada laga yang berlangsung di Anfield, Merseyside, Minggu pukul 20.00 WIB.

The Reds dalam ambisi untuk bisa keluar dari hasil negatif usai sebelumnya sempat ditaklukkan Fulham 2-3.

Selain itu tim asuhan Arne Slot tersebut juga menelan tiga kali kekalahan dan mendapatkan dua kemenangan dari lima pertandingan terakhir.

Misi The Reds tentu saja akan berat ketika menghadapi The Hammers yang juga mempunyai tekad untuk bisa lepas dari tren negatif.

West Ham bertamu ke Anfield dengan kondisi tak meraih kemenangan dalam empat laga terakhir usai memperoleh dua seri dan dua kekalahan.

Di laga lainnya, Newcastle United akan ditantang Manchester United di St. James Park, Minggu pukul 22.30 WIB.

Newcastle dalam ambisi untuk bisa memperpanjang rekor kemenangan mereka yang mendapatkan empat kemenangan berturut-turut di semua kompetisi.

Ambisi tersebut tentunya akan berat mengingat tim asuhan Eddie Howe ini kehilangan sejumlah pilar yang dipastikan absen karena cedera. Nama-nama seperti Sven Botman, Lewis Hall, Jamal Lascelles, dan Joe Willock diragukan untuk tampil pada laga ini.

Di kubu Setan Merah juga tidak dalam kondisi yang siap tampil penuh mengingat nama-nama seperti Lisandro Martinez, Amad Diallo, Johnny Evans, dan Ayden Heaven juga dalam pemulihan cedera.

Dikutip dari laman Premier League, Jumat, berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-32:

Sabtu, 12 April

Manchester City vs Crystal Palace - 18.30 WIB

Brighton vs Leicester - 21.00 WIB

Nottingham vs Everton - 21.00 WIB

Southampton vs Aston Villa - 21.00 WIB

Arsenal vs Brentford - 23.30 WIB

Minggu, 13 April

Chelsea vs Ipswich - 20.00 WIB

Liverpool vs West Ham - 20.00 WIB

Wolves vs Tottenham - 20.00 WIB

Newcastle United vs Manchester United - 22.30 WIB

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis ( PPDS ) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) pada keluarga pasien menuai sorotan. Pelaku berinisial PAP (31) melakukan pemerkosaan pada keluarga pasien dengan modus transfusi darah dan membius korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Anggota Komisi III DPR Lola Nelria Oktavia mendesak agar proses hukum terhadap pelaku berjalan secara transparan dan adil. Lola mengecam keras tindakan tidak manusiawi tersebut.

?Ini bukan hanya mencoreng nama baik profesi medis, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum dan nilai kemanusiaan yang sangat serius,? ujar Lola dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).



Dia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan yang telah menjatuhkan sanksi administratif dengan menghentikan pendidikan spesialis pelaku di RSHS serta mengembalikannya ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad). Akan tetapi, dia menilai langkah tersebut belum cukup.

?Proses hukum pidana harus tetap ditegakkan. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Perlu sekali (izin praktek dicabut seumur hidup) dan harus, kalau memang sudah terbukti bersalah ya, harus di cabut ijin prakteknya,? tutur Wabendum Partai Nasdem.

Menurut Lola, kasus ini menjadi alarm bagi institusi pendidikan dan dunia medis untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Dia pun menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman dari kekerasan seksual dan perundungan.

Selain itu, Lola mengapresiasi langkah Fakultas Kedokteran Unpad yang telah membentuk Komisi Disiplin, Etika, dan Anti Kekerasan serta meluncurkan Buku Pedoman Sanksi Kekerasan dan Bullying. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dijalankan secara konsisten dan diawasi secara ketat.

?Tanpa implementasi yang serius, semua kebijakan hanya akan menjadi simbolik. Ini waktunya institusi bergerak lebih konkret,? kata legislator Dapil Jabar XI ini.

Dia pun menegaskan pentingnya perlindungan maksimal bagi korban dan saksi, termasuk pendampingan psikologis dan hukum selama proses hukum berlangsung. ?Kita harus pastikan korban mendapatkan keadilan dan rasa aman. Tidak boleh ada intimidasi atau pembiaran dalam kasus seperti ini,? pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum terjadi pada Kamis (10/4), dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari penetapan tersangka kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi hingga sopir ojek online (ojol) diperiksa sebagai saksi kasus teror di kantor Tempo.

1. Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut di Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK sebut satu pimpinan DPR RI belum lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa satu pimpinan DPR RI belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024.

Selengkapnya baca di sini.

3. Dua mantan direktur LPEI tak berkomentar usai diperiksa KPK

Dua mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak berkomentar usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit.

Selengkapnya baca di sini.

4. BNPT: Indeks Terorisme Global 2025 catat kemajuan positif Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim periksa sopir ojol dalam kasus dugaan teror di Tempo

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memeriksa seorang sopir ojek online (ojol) sebagai saksi terkait kasus dugaan teror di Kantor Tempo, Jakarta Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menuturkan ada banyak negara yang berbicara lantang soal Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi diam terhadap agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan Ketua dan Anggota parlemen Turki di Ankara pada Kamis (10/4).

Prabowo mulanya menyebut saat ini dunia sedang masuk dalam kondisi penuh ketidakpastian. Ia mengatakan ada banyak aksi penindasan yang justru dilakukan bangsa besar kepada mereka yang lemah.

Ia lantas mendukung sikap pemerintahan Turki yang tegas membela negara-negara yang tertindas oleh bangsa besar, khususnya dukungan terhadap negara Palestina.

"Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang HAM, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam pura-pura tidak tahu," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut negara-negara yang bungkam ataupun berpura-pura tidak tahu itu juga kerap berdalih bahwa yang terjadi di Gaza, Palestina bukanlah pelanggaran HAM.

Oleh sebab itu dirinya memuji sikap Turki yang dengan tegas mendukung Palestina. Ia menyebut Indonesia juga akan mengambil posisi yang sama dengan Turki untuk membela Palestina.

Turki punya sikap yang tegas karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menjadi sorotan usai mengutarakan keinginannya mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, dengan skema gelombang pertama evakuasi hingga 1.000 warga Palestina.

Hal itu ia sampaikan jelang kunjungan luar negeri ke lima negara di Timur Tengah yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

Pemerintah Indonesia, katanya, siap menampung kurang lebih 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama terutama mereka yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama sepekan itu, Prabowo menyebut salah satunya untuk berkonsultasi terkait konflik di Gaza. Ia mengatakan lawatan ini dilakukan karena banyak pihak meminta Indonesia lebih aktif mendukung Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Prabowo Subianto menyuarakan dengan tegas dukungan terhadap Palestina dalam pidatonya yang penuh semangat di hadapan para anggota parlemen Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) siang waktu setempat. Dia pun menyindir sejumlah negara besar yang malah propenindasan.

"Saudara-saudara Majelis Agung terhormat, kita merasakan saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah," ujar Prabowo di hadapan Majelis Agung Nasional Turki

Menurut Prabowo sikap Turki sangat tegas membela bangsa-bangsa yang tertindas, terutama kepada negara dan rakyat Palestina yang sampai saat ini masih terdampak konflik dengan Israel. Dia pun menegaskan, Indonesia mengikuti jejak Turki terkait rakyat Palestina.

"Kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin-pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas terutama saudara-saudara kita di Palestina," tutur Prabowo.

Dia pun mengatakan, banyak negara yang berbicara lantang mengenai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), tetapi bungkam untuk menyikapi pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Gaza hingga saat ini. Prabowo heran mengapa hal itu terjadi.

ANKARA, investor.id – Presiden Prabowo Subaianto menyindir negara-negara yang selama ini aktif menyuarakan hak asasi manusia (HAM), tetapi justru diam dan pura pura tidak tahu saat masyarakat Gaza ditindas. Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato kenegaraan di hadapan Parlemen Turki, di Ankara, Turki, pada Kamis (10/4/2025).

“Banyak bicara tentang demokrasi, bicara tentang HAM, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam pura-pura tidak tahu dan pura-pura itu bukan pelanggaran HAM,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo lantas mengapresiasi Turki yang selama ini konsisten membela kemerdekaan Palestina. Indonesia ingin terus bersama Turki dalam memperjuangkan keadilan di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.

“Turki punya sikap yang tegas karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang penuh ketidakpastian,” ujar dia.

Prabowo menggambarkan dunia saat ini tengah berada dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana penindasan oleh negara-negara besar terhadap bangsa-bangsa yang lebih lemah masih terus terjadi.

“Kenapa saya bicara begini, saya merasa, kami di Indonesia, sikap Turki kepemimpinan pimpinan-pimpinan Turki yang tegas, membela mereka yang lemah, yang tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas, terutama saudara-saudara kita di Palestina,” tutupnya.

Sebelumya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia siap menampung warga Palestina yang terluka, mengalami trauma, anak-anak yatim piatu, serta mereka yang membutuhkan perawatan darurat akibat diserang Israel.

“Jika pemerintah Palestina dan pihak terkait ingin mengevakuasi mereka ke Indonesia, kami siap kirim pesawat-pesawat untuk menjemput. Kita perkirakan jumlahnya sekitar 1.000 orang untuk gelombang pertama,” kata Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).

Namun, Prabowo menekankan evakuasi warga Palestina ke Indonesia nanti bersifat sementara. Para pengungsi itu akan tetap kembali ke Palestina setelah kondisi membaik dan situasi di Gaza memungkinkan.

“Ini bukan hal ringan, tetapi komitmen Indonesia terhadap keselamatan rakyat Palestina dan dukungan terhadap kemerdekaan mereka mendorong kami untuk berperan lebih aktif,” tegas dia.

Untuk mematangkan langkah ini, Prabowo menyatakan akan segera mengirim Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berkoordinasi langsung dengan otoritas Palestina dan pihak-pihak terkait di kawasan tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki satu peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, yaitu kasus di kawasan perkebunan sawit PT Bumi Flora Aceh Timur.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan untuk kasus yang terjadi di Aceh, kasus Bumi Flora," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro kepada awak media setelah menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, di Banda Aceh.

Untuk Aceh sendiri, Atnike mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap lima kasus dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa konflik Aceh lalu.

Adapun lima kasus tersebut yakni peristiwa Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Kabupaten Pidie, Jambo Keupok di Aceh Selatan, Timang Gajah di Bener Meriah dan peristiwa Bumi Flora Aceh Timur.

Dari penyelidikan tersebut, tiga peristiwa yaitu Simpang KKA, Rumoh Geudong dan Jambo Keupok sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana.

Untuk peristiwa Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah, penyelidikannya juga sudah diselesaikan dan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sedangkan Bumi Flora masih dalam proses penyelidikan.

"Kalau penyelidikan sudah selesai empat kasus di Aceh, dan sudah diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Masih ada satu lagi kasus Bumi Flora," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang.

Atnike menyampaikan, untuk tiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia masa Presiden Jokowi diselesaikan secara mekanisme non yudisial, berupa pemulihan terhadap korban atau keluarganya.

Namun, mekanisme penyelesaian secara non yudisial sudah terhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Dirinya menuturkan, dari sekitar 5.000 nama korban pelanggaran HAM berat yang telah diajukan untuk pemulihan, tetapi sampai dengan hari ini masih cukup minim yang mendapatkan hak mereka.

Ia berharap semua hak-hak pemulihan untuk korban pelanggaran HAM berat termasuk Aceh dapat segera ditindaklanjuti, serta harus menjadi prioritas pemerintah, dan komisi XIII DPR RI dapat mendukungnya.

"Kami harap hal tersebut dapat ditindaklanjuti karena sebagian besar korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan pemulihan," demikian Atnike Nova Sigiro.

Seorang warga binaan permasyarakatan (WBP) menyampikan beberapa permohonan kepada Tim Komisi XIII DPR RI saat pertemuan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Aceh, Kamis (10/4/2025). Kunjungan Tim Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas II A Banda Aceh itu untuk berdialog langsung dengan warga binaan permasyarakatan (WBP) dan melihat kondisi Lapas yang over kapasitas dan selain mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang akan memberikan Amnesti kepada 44.000 warga binaan, sedangkan yang sudah terverifikasi sebanyak 14.000 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa

BANDUNG, KOMPAS.com - Keluarga dokter Priguna Anugerah Pratama (31), pelaku pemerkosaan terhadap FH (21), telah bertemu keluarga korban.

Dalam pertemuan itu, keluarga Priguna meminta maaf kepada keluarga FH atas perbuatan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini.

Keluarga korban menerima permintaan maaf, namun menegaskan bahwa proses hukum harus terus berjalan.

A, kakak ipar korban FH, membenarkan adanya pertemuan antara dua keluarga dan ada kesepakatan damai.

"Iya betul, beberapa hari setelah kejadian memang ada iktikad baik dari keluarga pelaku. Itu pun setelah kami mencari-cari untuk berhubungan dengan mereka. Akhirnya, keluarga pelaku bisa mengakses keluarga kami dan ada pertemuan," ungkap A, kakak ipar korban FH, melalui sambungan telepon.

A pun mengatakan, keluarga korban mengutuk perbuatan pelaku. Namun tetap memaafkan.

"Sebagai sesama manusia," tambahnya.

A menegaskan bahwa meskipun pihak keluarga korban telah memberikan maaf, mereka tetap ingin proses hukum dilanjutkan.

"Sebagai keluarga, kami sudah memaafkan, tetapi secara hukum kami ingin proses hukum tetap berlanjut. Kami serahkan kepada pihak terkait, Polda Jabar, dan pihak rumah sakit untuk menangani kasus ini," ucapnya.

Keluarga korban menuntut agar kasus ini diusut hingga tuntas agar kebenarannya terungkap.

"Usut sampai tuntas. Mudah-mudahan bisa terungkap seutuhnya, senetral, dan sebersih mungkin, supaya tidak ada korban lain. Hukum harus ditegakkan, dan semoga Polda bisa menegakkan hukum seadil-adilnya," tegas A.

Keluarga pelaku meminta maaf

Di sisi lain, penasihat hukum Priguna Anugerah Pratama, Ferdy Rizky Adilya, menjelaskan bahwa keluarga pelaku telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban.

"Sebelum pemberitaan di media saat ini berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya. Akhirnya, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan," kata Ferdy.

Ferdy menyatakan bahwa kliennya menyesali perbuatannya dan menitipkan pesan untuk meminta maaf kepada korban, keluarganya, serta seluruh masyarakat Indonesia terkait kasus pelecehan seksual tersebut.

"Kejadian ini akan menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari," ucapnya.

Ferdy juga mengungkapkan bahwa pihak keluarga korban telah mencabut laporan pada tanggal 23 Maret 2025, dan ia memperlihatkan bukti pencabutan laporan tersebut.

Meski demikian, proses hukum tetap berlanjut.

Ferdy menambahkan bahwa kliennya siap menerima konsekuensi atas perbuatannya di depan hukum.

"Klien kami bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatannya, termasuk konsekuensi terburuk dalam hubungan rumah tangganya," tuturnya.

Terjadi pada Maret 2025

Peristiwa ini terjadi pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS.

Korban saat itu sedang menjaga ayahnya yang dirawat dan membutuhkan transfusi darah.

Pelaku, yang diketahui merupakan mahasiswa semester dua PPDS, mendekati korban dengan dalih melakukan pemeriksaan crossmatch, yaitu kecocokan golongan darah untuk keperluan transfusi.

Dalam proses tersebut, PAP menyuntikkan cairan yang diduga mengandung obat bius jenis Midazolam hingga korban tak sadarkan diri.

Ketika siuman beberapa jam kemudian, korban mengaku merasa nyeri tidak hanya di bagian tangan bekas infus, tetapi juga di area kemaluan. Korban pun langsung menjalani visum dan hasilnya ada sperma di kemaluannya.

Priguna sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

(Penulis: Kontributor Bandung, Agie Permadi)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah ikut menyertakan sejumlah lembaga untuk masuk ke dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dua dari lima lembaga yang diikutsertakan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Untuk diketahui, terdapat lima lembaga yang diikutsertakan sebagai Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara yaitu Ketua KPK, Kepala PPATK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kapolri serta Jaksa Agung.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, penunjukan Ketua KPK dalam komite tersebut bukan merujuk pada kapasitas personal melainkan institusi. Dia memastikan setiap evaluasi, saran dan masukan yang nantinya disampaikan KPK adalah suatu keputusan organisasi.

"Melalui kolaborasi dengan tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas lainnya, yang terdiri atas Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung, KPK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (10/4/2025).

Lembaga antirasuah, terang Tessa, menyampaikan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan kepengurusan KPK di dalam Danantara. Dia menyebut lembaganya akan memastikan setiap keputusan yang diambil tidak akan memengaruhi objektivitas KPK.

Tessa juga memastikan independensi KPK dalam penegakan uhkum akan tetap terjaga. Dia menjamin apabila ada kasus yang menjerat Danantara, maka KPK akan tetap bersifat objektif dan profesional.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa lembaganya juga memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Hal itu termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas Danantara.

"Menjadi bagian dari Danantara dalam rangka memenuhi harapan Bapak Presiden serta publik agar akuntabilitas dapat dijaga sedini mungkin dalam setiap proses bisnis/organisasi yang dilakukan oleh Danantara," ujar Ivan kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Menurut Ivan, keberadaan komite tersebut di mana PPATK menjadi salah satu bagian darinya merupakan bukti pemerintah memegang prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan.

Sebagaimana disampaikan KPK, Ivan menyebut lembaganya juga akan tetap menjalankan fungsinya apabila ditemukan permasalahan hukum di Danantara.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum, rezim APU-PPT-PSPM yang menjadi lingkup tugas dan kewenangan PPATK akan menjalankan fungsinya secara independen untuk melakukan penegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Untuk diketahui, Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari lalu. Sovereign wealth fund (SWF) baru RI itu mengelola aset-aset BUMN ratusan triliun rupiah. Danantara baru saja resmi menggenggam portofolio aset saham 13 emiten BUMN senilai total Rp761,8 triliun melalui perusahaan Holding Operasional PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, melalui proses inbreng.

CEO Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berharap agar seluruh proses yang akan dijalankan setelah proses pengalihan saham tersebut lancar dan memicu sentimen positif dari pasar.

"Kita akan selalu menjaga itu sehingga sentimen positif ini bisa terus terjaga. Ini bisa kami buktikan dengan mengutamakan tata kelola usaha yang benar, transparansi, akuntabilitas dan juga integrita," kata Rosan saat ditemui pada sela acara gelar griya di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada 22 Maret 2025, pemerintah resmi mengalihkan saham mayoritas di 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka dari Negara RI ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari pembentukan Holding Operasional Danantara.

Pengalihan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesiauntuk pendirian Holding Operasional.

PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pengalihan saham dengan skema inbreng kepada BKI dilaporkan manajemen 13 emiten BUMN melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Senin (24/3/2025).

Adapun, 13 BUMN itu termasuk 4 emiten bank BUMN dan 4 emiten kontraktor BUMN. Empat anggota bank pelat merah ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Selanjutnya, empat emiten BUMN karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Ditambah dengan lima BUMN di sektor lainnya, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk. (GIAA), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki satu peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, yaitu kasus di kawasan perkebunan sawit PT Bumi Flora Aceh Timur.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan untuk kasus yang terjadi di Aceh, kasus Bumi Flora," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro kepada awak media setelah menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, di Banda Aceh.

Untuk Aceh sendiri, Atnike mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap lima kasus dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa konflik Aceh lalu.

Adapun lima kasus tersebut yakni peristiwa Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Kabupaten Pidie, Jambo Keupok di Aceh Selatan, Timang Gajah di Bener Meriah dan peristiwa Bumi Flora Aceh Timur.

Dari penyelidikan tersebut, tiga peristiwa yaitu Simpang KKA, Rumoh Geudong dan Jambo Keupok sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana.

Untuk peristiwa Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah, penyelidikannya juga sudah diselesaikan dan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sedangkan Bumi Flora masih dalam proses penyelidikan.

"Kalau penyelidikan sudah selesai empat kasus di Aceh, dan sudah diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Masih ada satu lagi kasus Bumi Flora," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang.

Atnike menyampaikan, untuk tiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia masa Presiden Jokowi diselesaikan secara mekanisme non yudisial, berupa pemulihan terhadap korban atau keluarganya.

Namun, mekanisme penyelesaian secara non yudisial sudah terhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Dirinya menuturkan, dari sekitar 5.000 nama korban pelanggaran HAM berat yang telah diajukan untuk pemulihan, tetapi sampai dengan hari ini masih cukup minim yang mendapatkan hak mereka.

Ia berharap semua hak-hak pemulihan untuk korban pelanggaran HAM berat termasuk Aceh dapat segera ditindaklanjuti, serta harus menjadi prioritas pemerintah, dan komisi XIII DPR RI dapat mendukungnya.

"Kami harap hal tersebut dapat ditindaklanjuti karena sebagian besar korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan pemulihan," demikian Atnike Nova Sigiro.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Semarang -

Video wawancara yang memperlihatkan pengakuan pria yang mengaku sebagai eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah viral di media sosial. Ia mengungkap adanya dugaan pungutan liar hingga kekerasan di Rutan Polda Jateng. Polisi mengusut kabar ini.

Video viral itu diunggah akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025). Dilihat detikJateng hari ini, video itu itu telah ditonton ratusan ribu kali.

Video berdurasi singkat itu menampilkan seorang pria bertopi yang mengaku pernah ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024 lalu. Ia membeberkan adanya dugaan pungli, intimidasi, hingga pemukulan di dalam tahanan.

"(Pengalamannya di Rutan Polda Jateng) Pahit, harus bayar semua. Ketika masuk pertama harus masuk kamar Rp 1 juta. Terus mau keluar (sementara) dari sel harus bayar Rp25 ribu untuk dari jam 4 sore sampai 7 malam. 'Namanya untuk angin-angin'," kata pria dalam video tersebut seperti dikutip detikJateng, Kamis (10/4/2025).

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengungkap adanya dugaan kekerasan di dalam Rutan Polda Jateng yang dilakukan pihak kepolisian. Ia pun mengaku akan melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian.

"(Ada intimidasi) Ada. Saya sudah bayar sel atensi kamar Rp 2 juta. Tapi ketika saya disuruh bagikan nasi saya menolak saya langsung dipindah dan disel," jelasnya.

"Ada pemukulan juga. Rencana saya bikin laporan dan tindak lanjut, karena saya kasihan dengan tahanan lain maupun tahanan yang akan datang," lanjutnya.

Propam Usut Dugaan Pungli di Rutan

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan internal.

"Polda Jateng mengapresiasi yang bersangkutan yang telah berani menyampaikan kepada kita tentang hal tersebut," kata Artanto di Mapolda Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Kamis (10/4).

"Kita saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Peristiwa tersebut kita lakukan penyelidikan oleh Propam Polda Jateng," lanjutnya.

Artanto memastikan pemeriksaan internal terhadap personel yang bertanggung jawab di Rutan Polda Jateng sudah berjalan. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas.

"Manakala ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, Polda Jawa Tengah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan sanksi," jelasnya.

Ia mengatakan begitu video itu beredar di media sosial, Propam Polda Jateng langsung turun tangan. Propam langsung melakukan pemeriksaan hingga kini.

"Intinya sudah ada (yang diperiksa), berproses pemeriksaan dan saat ini sedang kita dalami. Ya, intinya semua sedang berproses dan kita akan informasikan manakala terjadi pelanggaran," tegasnya.

Di sisi lain, Artanto menyebut kondisi Rutan Polda Jateng masih sesuai kapasitas. Namun pihaknya akan berkooordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti) soal dugaan overload.

"Masih tetap sesuai standar. Apakah itu overload atau tidak, nanti kita konfirmasi dengan Dirtahti yang bertanggung jawab terhadap proses pengamanan di tahapan tersebut," paparnya.

(ams/afn)