KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan ujian nasional (UN) versi baru atau Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak wajib diikuti siswa.

Mu'ti mengatakan, berdasarkan hasil mendengarkan suara masyarakat ada beberapa yang menilai mewajibkan TKA telah melanggar HAM.

"Kenapa TKA tidak wajib? Itu ketika kami melakukan hearing, public hearing, itu memang ada yang menyoal. Kalau wajib itu melanggar HAM," kata Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selain itu, lanjut Mu'ti, banyak juga masyarakat yang menilai UN akan membuat siswa menjadi stres.

TKA pengganti UN tidak wajib bagi siswa

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuat kebijakan TKA sebagai pengganti UN tidak wajib diikuti siswa.

"Supaya tidak melanggar HAM, dan tidak stres. Maka itu kita buat kebijakan, ya sudah, yang siap ikut, silahkan ikut. Yang tidak siap, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi apa-apa," ujarnya.

Mu'ti juga mengingatkan siswa yang tidak ikut TKA tidak akan mendapat konsekuensi apapun dan akan tetap bisa lulus sekolah.

Meski demikian, tambah Mu'ti, TKA akan menjadi penentu banyak hal salah satunya untuk bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Jadi nanti TKA itu akan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan seseorang diterima atau tidak di Perguruan Tinggi," ungkapnya.

"Tahun depan, setelah kami jajaki, TKA itu nanti akan menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi," lanjutnya.

Mu'ti menjelaskan, siswa yang hasil TKA-nya bagus memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri tanpa tes.

Pelaksanaan rencana ini ditargetkan berlaku mulai Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun depan.

"Tapi setelah kita jajaki, tahun ini tidak mungkin (dilaksanakan jadi syarat masuk perguruan tinggi) karena jaraknya terlalu dekat (dengan SNPMB). Itulah kenapa kemudian TKA kita selenggarakan untuk kelas 12 di bulan November. Karena pada bulan November, Perguruan Tinggi mulai melakukan penerimaan untuk mereka yang masuk tanpa melalui tes," papar Mu'ti.

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan ujian nasional (UN) versi baru atau Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak wajib diikuti siswa.

Mu'ti mengatakan, berdasarkan hasil mendengarkan suara masyarakat ada beberapa yang menilai mewajibkan TKA telah melanggar HAM.

"Kenapa TKA tidak wajib? Itu ketika kami melakukan hearing, public hearing, itu memang ada yang menyoal. Kalau wajib itu melanggar HAM," kata Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selain itu, lanjut Mu'ti, banyak juga masyarakat yang menilai UN akan membuat siswa menjadi stres.

TKA pengganti UN tidak wajib bagi siswa

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuat kebijakan TKA sebagai pengganti UN tidak wajib diikuti siswa.

"Supaya tidak melanggar HAM, dan tidak stres. Maka itu kita buat kebijakan, ya sudah, yang siap ikut, silahkan ikut. Yang tidak siap, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi apa-apa," ujarnya.

Mu'ti juga mengingatkan siswa yang tidak ikut TKA tidak akan mendapat konsekuensi apapun dan akan tetap bisa lulus sekolah.

Meski demikian, tambah Mu'ti, TKA akan menjadi penentu banyak hal salah satunya untuk bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Jadi nanti TKA itu akan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan seseorang diterima atau tidak di Perguruan Tinggi," ungkapnya.

"Tahun depan, setelah kami jajaki, TKA itu nanti akan menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi," lanjutnya.

Mu'ti menjelaskan, siswa yang hasil TKA-nya bagus memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri tanpa tes.

Pelaksanaan rencana ini ditargetkan berlaku mulai Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun depan.

"Tapi setelah kita jajaki, tahun ini tidak mungkin (dilaksanakan jadi syarat masuk perguruan tinggi) karena jaraknya terlalu dekat (dengan SNPMB). Itulah kenapa kemudian TKA kita selenggarakan untuk kelas 12 di bulan November. Karena pada bulan November, Perguruan Tinggi mulai melakukan penerimaan untuk mereka yang masuk tanpa melalui tes," papar Mu'ti.

KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dipimpin 13 Kapolri sejak era reformasi dimulai pada 21 Mei 1998.

Kapolri adalah posisi tertinggi di Korps Bhayangkara yang dipimpin seorang jenderal bintang empat.

Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri.

Merujuk Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, seseorang dapat ditetapkan sebagai Kapolri setelah diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Calon Kapolri adalah perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Lalu, siapa saja Kapolri yang menjabat selama reformasi dan siapa yang memiliki masa jabatan terlama?

Daftar Kapolri yang menjabat selama reformasi

Dilansir dari laman resmi Polri dan Kompaspedia, Rabu (27/1/2021), berikut nama-nama Kapolri yang menjabat selama Reformasi:

1. Jenderal Polisi Dibyo Widodo

• Masa jabatan: 15 Maret 1996-28 Juni 1998
• Tempat, tanggal lahir: Purwokerto, Jawa Tengah pada 26 Mei 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) 1968
  • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1975
  • Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) 1992.
• Lama menjabat: 2 tahun 4 bulan.

2. Jenderal Polisi Roesmanhadi

• Masa jabatan: 29 Juni 1998-3 Januari 2000
• Tempat, tanggal lahir: Madura, Jawa Timur pada 5 Maret 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1969
  • PTIK angkatan XI.
• Lama menjabat: 1 tahun 7 bulan.

3. Jenderal Polisi Roesdihardjo

• Masa jabatan: 4 Januari 2000-22 September 2000
• Tempat, tanggal lahir: Surakarta, Jawa Tengah pada 7 Juli 1945
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1967
  • Doktoral di PTIK tahun 1974
  • Sesko ABRI tahun 1979.
• Lama menjabat: 8 bulan.

4. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro

• Masa jabatan: 23 September 2000-21 Juli 2001
• Tempat, tanggal lahir: Gombong, Jawa Tengah pada 3 November 1946
• Pendidikan:
  • Akabri 1970
  • PTIK 1977
  • Sespimpol 1983
  • Sesko ABRI 1993.
• Lama menjabat: 10 bulan.

5. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar

• Masa jabatan: 29 November 2001-7 Juli 2005
• Tempat, tanggal lahir: Indramayu, Jawa Barat pada 25 Januari 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1972.
• Lama menjabat: 3 tahun 9 bulan.

6. Jenderal Polisi Sutanto

• Masa jabatan: 8 Juli 2005-30 September 2008
• Tempat, tanggal lahir: Pemalang, Jawa Tengah pada 30 September 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1973.
• Lama menjabat: 3 tahun 2 bulan.

7. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri

• Masa jabatan: 1 Oktober 2008-22 Oktober 2010
• Tempat, tanggal lahir: Bogor, Jawa Barat pada 10 Oktober 1952
• Pendidikan:
  • Akpol 1974.
• Lama menjabat: 2 tahun.

8. Jenderal Polisi Timur Pradopo

• Masa jabatan: 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013
• Tempat, tanggal lahir: Jombang, Jawa Timur pada 10 Januari 1956
• Pendidikan:
  • Akpol 1978.
• Lama menjabat: 3 tahun.

9. Jenderal Polisi Sutarman

• Masa jabatan: 25 Oktober 2013-16 Januari 2015
• Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, Jawa Tengah pada 5 Oktober 1957
• Pendidikan:
  • Akpol 1981.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

10. Jenderal Polisi Badrodin Haiti

• Masa jabatan: 17 April 2015-14 Juli 2016
• Tempat, tanggal lahir: Jember, Jawa Timur pada 24 Juli 1958
• Pendidikan:
  • Akpol 1982
  • PTIK 1989
  • Sespim Angkatan XXXIII 1998
  • Lemhanas KRA-36.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

11. Jenderal Polisi Tito Karnavian

• Masa jabatan: 14 Juli 2016-23 Oktober 2019
• Tempat, tanggal lahir: Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964
• Pendidikan:
  • Akpol 1987
  • PTIK 1996.
• Lama menjabat: 3 tahun 3 bulan.

12. Jenderal Polisi Idham Aziz

• Masa jabatan: 1 November 2019-27 Januari 2021
• Tempat, tanggal lahir: Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Januari 1963
• Pendidikan:
  • Akpol 1988.
• Lama menjabat: 1 tahun 2 bulan.

13. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

• Masa jabatan: 27 Januari 2021-sekarang
• Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969
• Pendidikan:
  • Akpol 1991
  • Universitas Indonesia.
• Lama menjabat: 4 tahun 3 bulan per April 2025.

Siapa Kapolri dengan masa jabatan terlama selama reformasi?

Berdasarkan data yang dirangkum Polri dan Kompaspedia, Kapolri dengan masa jabatan terlama adalah Listyo Sigit Prabowo.

Hingga April 2025, ia sudah menjabat selama empat tahun tiga bulan.

Masa jabatannya kemungkinan akan berlangsung hingga 2027 bertepatan dengan usia pensiunnya.

Dilansir dari Kompaspedia, Rabu (17/1/2001), berikut sepak terjang Listyo sebelum ia menjabat sebagai Tribrata 1 alias Kapolri:

• Kapolres Pati pada 2008
• Wakapolrestabes Semarang pada 2010
• Kapolresta Surakarta pada 2011
• Kasubdit II Dittipidum pada 2012
• Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013
• Ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014
• Kapolda Banten pada 2016
• Kadiv Propam Polri pada 2018
• Kabareskrim Polri pada 2019
• Calon tunggal Kapolri pada 2021.

Bisnis.com, JAKARTA - Reformasi per­­­pajakan di In­­­­­­­­do­­­nesia di­­­­ga­­­dang-ga­­­dang sebagai langkah stra­­­­tegis untuk mening­kat­­­­­­­kan penerimaan ne­­­ga­­­­­­ra, memperbaiki ke­­­pa­­­tuh­­­­­an wajib pajak, dan menciptakan sistem yang lebih adil serta transparan.

Namun, hingga kini, ha­­­rapan tersebut belum se­­­­pe­­nuhnya terwujud. Ber­­­ba­­­gai hambatan, mulai dari ketergantungan pada sek­­tor tertentu, kegagalan im­­­ple­­­mentasi sistem digital, hingga ma­­­salah kelembagaan, mem­­­buat reformasi pajak berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan.

Data terbaru menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada awal 2025 turun hingga 30,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi alarm serius bagi pemerintah, terutama karena pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Jika reformasi pajak tidak segera dibenahi, Indonesia akan terus menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas fiskal.

Salah satu penyebab utama penurunan penerimaan pajak adalah ketergantungan terhadap sektor komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak sawit. Kedua sektor ini menyumbang porsi besar dalam penerimaan pajak, se­­­hingga ketika harga komoditas turun, dampaknya langsung terasa pada pendapatan negara.

Ketergantungan semacam ini membuat sistem perpajakan Indonesia rentan terhadap guncangan ekonomi global. Negara yang sistem perpajakannya lebih maju umumnya memiliki basis pajak yang lebih luas dan beragam, sehingga tidak terlalu bergantung pada satu atau dua sektor saja. Indonesia perlu mengefektifkan penerimaan dari basis pajak yang ada dan sekaligus dengan menggali potensi penerimaan dari sektor lain.

Sebagai bagian dari reformasi pajak, pemerintah telah meluncurkan Core Tax System untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perpajakan. Sayangnya, implementasinya jauh dari kata sempurna. Banyak wajib pajak mengalami kendala teknis saat mengakses sistem ini.

Masalah ketidaksesuaian data antara sistem lama dan baru menyebabkan gangguan besar, membuat pelaporan pajak menjadi sulit dan memunculkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Gangguan teknis lainnya juga memperlambat penerbitan dokumen pajak, hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk kembali menggunakan sistem lama sementara perbaikan dilakukan.

Kegagalan ini menunjukkan bahwa reformasi berbasis teknologi memerlukan persiapan yang lebih matang. Uji coba harus dilakukan secara menyeluruh sebelum sistem baru diberlakukan secara penuh. Tanpa kesiapan infrastruktur yang baik, digitalisasi justru dapat menjadi penghambat alih-alih solusi.

Jika dibandingkan dengan negara lain, reformasi pajak di Indonesia masih jauh tertinggal. Sejumlah negara telah berhasil melakukan reformasi pajak yang efektif, seperti Australia, India, Korea Selatan, dan Kenya.

Australia sukses menerapkan Goods and Services Tax (GST) pada tahun 2000, yang menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kenya berhasil dengan iTax, sistem digital yang memungkinkan pelaporan pajak secara online, meningkatkan transparansi dan mempermudah wajib pajak.

India juga memberikan contoh menarik. Pada 2017, mereka menggantikan berbagai pajak regional dengan satu mekanisme GST yang lebih sederhana, yang mengurangi kompleksitas administrasi dan meningkatkan kepatuhan bisnis. Sementara itu, Korea Selatan berhasil dengan e-Tax, sistem elektronik yang mendokumentasikan transaksi pajak secara otomatis.

Negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia bahkan telah membangun sistem perpajakan yang efisien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Kunci keberhasilan mereka terletak pada transparansi kebijakan, sistem digital yang kuat, serta kelembagaan yang independen dan profesional.

Selain sistem pajak itu sendiri, kelembagaan yang mengelola pajak juga berperan penting dalam keberhasilan reformasi. Negara dengan sistem perpajakan yang lebih efisien umumnya memiliki lembaga pajak yang lebih otonom.

Di Australia, Australian Taxation Office (ATO) tetap berada di bawah Kementerian Keuangan, tetapi memiliki kendali penuh atas administrasi dan anggarannya sendiri.

Korea Selatan juga menerapkan model serupa melalui National Tax Service (NTS), yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan pajak.

Sebaliknya, di India, Central Board of Direct Taxes (CBDT) masih berada dalam struktur birokrasi Kementerian Keuangan, sehingga kurang fleksibel dalam merespons dinamika perpajakan.

Kenya menerapkan model Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA), yang memberikan otonomi lebih besar kepada otoritas pajaknya.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola kebijakan perpajakan. Tanpa otonomi yang lebih besar, DJP sulit untuk menjalankan reformasi yang lebih cepat dan fleksibel. Jika ingin mencapai keberhasilan seperti Australia dan Korea Selatan, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian otonomi yang lebih luas bagi DJP.

Langkah Konkret

Agar mimpi besar reformasi pajak dapat terwujud, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan.

Pertama, memperluas basis pajak agar tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu. Sektor penerimaan pajak yang ada harus dioptimalkan. Potensi penerimaan yang masih belum terjangkau kebijakan perpajakan harus mulai dimasukkan ke dalam sistem dengan cara yang lebih adil dan terstruktur.

Kedua, memperbaiki digitalisasi perpajakan dengan evaluasi menyeluruh terhadap Core Tax System sebelum kembali diterapkan. Infrastruktur teknologi harus siap, data harus bersih dan terintegrasi, serta wajib pajak harus mendapatkan edukasi yang cukup agar dapat beradaptasi dengan sistem baru.

Ketiga, memberikan otonomi yang lebih besar kepada DJP agar lembaga ini dapat beroperasi dengan lebih fleksibel dan profesional. Otonomi ini akan memungkinkan DJP mengambil langkah-langkah strategis tanpa harus tersandung birokrasi yang berlebihan.

Keempat, menyederhanakan sistem pajak agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. India telah membuktikan bahwa pajak yang lebih sederhana dapat meningkatkan kepatuhan. Pajak yang terlalu kompleks justru membuka celah bagi penghindaran pajak dan menambah beban administrasi bagi masyarakat.

Meskipun tantangan dalam reformasi pajak masih besar, harapan untuk perbaikan tetap ada. Reformasi ini harus dirancang dengan matang, didukung oleh data yang kuat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat.

Jika langkah-langkah ini dapat diterapkan dengan baik, Indonesia memiliki peluang untuk membangun sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Namun, tanpa perbaikan yang nyata, mimpi besar reformasi pajak akan tetap menjadi sekadar harapan yang sulit terwujud.

KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli mantan wali kota Solo itu.

Mereka menanggapi tudingan bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu, yang mereka anggap sebagai tuduhan yang tidak benar dan menyesatkan.

Yakub Hasibuan, salah satu kuasa hukum Jokowi, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (14/4/2025), mengatakan bahwa pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika diminta secara hukum.

"Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," ujar Yakub.

Tantang Buktikan Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu

Dia juga menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi, meskipun Universitas Gadjah Mada telah memberikan klarifikasi tentang hal tersebut.

"Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selama ini tidak pernah ada masalah apa pun," ungkap Yakub.

Lebih lanjut, Yakub menekankan bahwa ijazah Jokowi telah berkali-kali digunakan dan dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama proses pencalonan Jokowi, baik sebagai Wali Kota hingga Presiden.

"Mari kita kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapa pun yang mendalilkan, siapa pun yang menuduh, dialah yang membuktikan," tegas Yakub.

Isu terkait ijazah palsu Jokowi kembali mencuat di media sosial setelah dua tahun lalu, dan kasus ini sudah tiga kali digugat ke pengadilan.

Namun, pada ketiga kesempatan itu, pihak Jokowi selalu menang.

UGM Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi

Terkait masalah ini, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, juga turut memberikan penegasan di laman resmi UGM.

Ia menyatakan bahwa skripsi dan ijazah Jokowi di UGM adalah asli.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," ujar Sigit.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Tak akan Tunjukkan Ijazah Aslinya, Kecuali Diminta Pengadilan".

KOMPAS.com - Herma Yulia sangat senang bisa diterima di Universitas Indonesia (UI) lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Herma tak menyangka, ia lulus pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Mandailing Natal (Madina) ini kini tinggal daftar ulang saja.

Herma saat ini duduk di kelas XII-IIS MAN 3 Madina. Dia adalah anak ke-4 dari pasangan Muhammad Gunung Simatupang (57) dan Misna Batubara (49).

Orangtua dukung Herma kuliah di UI

Sang ayah adalah seorang kuli pasar yang kesehariannya mengangkat meja di pasar dan ibunya Penjual Kopi Keliling.

"Kami ada enam bersaudara. Dengan penghasilan orangtua yang tergolong minim harus menghidupi kami yang masih sekolah ini. Kakak dan abang sudah menikah, yang satunya masih kerja. Tinggal kami berdua yang sekolah," ucapnya dilansir dari laman Kemenag, Selasa (15/4/2025).

Walau begitu, Herma tak menyurutkan langkahnya untuk kuliah. Ia mengatakan ini cita-citanya sejak lama bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Ia bersyukur, saat pengumuman SNBP pada 18 Maret 2025, nama Herma Yulia keluar dan dinyatakan lulus di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Hukum.

Jurusan Hukum di Fakultas Hukum UI (FHUI) sangatlah ketat. Berdasarkan data keketatan PPKB (Penerimaan Pasca Kuliah Bersama) adalah 5,94 persen. Herma pun mengaku tidak menyangka namanya tercantum sebagai calon mahasiswa baru.

Ia mengaku sangat senang dapat mewujudkan impiannya menjadi mahasiswa UI, terutama di program studi favoritnya.

"Perasaan saya campur aduk pada saat kelulusan itu. Saya senang karena tidak menyangka bisa lulus di Universitas Favorit saya. Di sisi lain, saya sedih membayangkan jawaban dari orangtua karena akan terhalang keadaan ekonomi,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, setelah saya cerita dan memberi pemahaman kepada kedua orangtua, mereka menyetujui, terlebih sang ayah yang sangat mendukungnya untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” sambungnya.

Herma berharap bisa menyelesaikan masa kuliahnya dengan cepat, punya pekerjaan, mewujudkan mimpinya, dan membanggakan kedua orangtuanya.

Serta memperbaiki keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya di waktu keberhasilan dan kesuksesannya kelak.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbingnya dengan sabar memberikan pengajaran, ilmu dan motivasi serta semangat.

Kepada wali kelasnya yang selalu mengupayakan hal terbaik untuknya Ia juga mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan ingin menjadi jaksa atau hakim bagi kedua orangtuanya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

1. KPK geledah rumah senator DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Senin.

Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022.

Selengkapnya klik di sini.

2. Ketua KPK tegaskan takkan ambil honor usai jadi pengurus BPI Danantara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan tidak akan mengambil honor atau gaji usai menjadi pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran, dalam bentuk apa pun," kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan yang berlaku di internal KPK.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK akan bersifat profesional usai bergabung dalam kepengurusan Danantara.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pengacara Ronald Tannur disebut kirim uang Rp2 miliar ke adiknya

Adik kandung penasihat hukum Lisa Rachmat, David Rachmat, mengungkapkan bahwa kakaknya pernah mengirimkan uang kepada dirinya sebanyak Rp2 miliar melalui transfer rekening pada rentang waktu bulan Mei 2024.

David mengungkapkan uang tersebut dikirimkan oleh sang kakak, yang merupakan pengacara terpidana pembunuhan, Ronald Tannur itu, untuk berinvestasi.

"Bu Lisa tertarik untuk melakukan investasi saham melalui saya agar mendapatkan dividen. Setelah dapat, dividennya saya kembalikan," ujar David saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

4. Febri Diansyah sebut ditanya penyidik soal menjadi kuasa hukum Hasto

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan bahwa dirinya ditanya penyidik KPK mengenai proses menjadi kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus dugaan pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024, dan perintangan penyidikan.

“Tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum, dan bagaimana prosesnya,” ujar Febri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

5. KY telusuri pelanggaran kode etik hakim soal putusan lepas kasus CPO

Komisi Yudisial berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lepas pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan hal itu merespons penetapan tersangka terhadap Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga orang hakim lainnya karena diduga menerima suap dan/atau gratifikasi atas putusan lepas dimaksud.

"KY sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa itu. Oleh karena itu, KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran KEPPH," ucap Mukti dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menegaskan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

Yakup pun menyebut wacana ijazah palsu Jokowi yang kembali beredar di media sosial sebagai tudingan menyesatkan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Yakup mengatakan kliennya tak punya kewajiban secara hukum untuk menunjukkan ijazah asli atau dalam bentuk copy kepada publik selama tidak ada perintah pengadilan. 

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup berkata akan menjadi contoh buruk jika kliennya menunjukkan ijazah asli tanpa perintah pengadilan. Sebab, katanya, pihaknya sebagai tertuduh tidak tidak bisa dibebani untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Ia pun mengingatkan publik bahwa tudingan ijazah palsu tersebut sudah tiga kali digugat ke pengadilan dengan hasil penggugat selalu kalah di pengadilan.

Atas dasar itu Yakup meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Berbagai lembaga kompeten antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Firmanto, telah memeriksa keaslian ijazah Jokowi.

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Jokowi mempertimbangkan langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsunya yang kembali marak di media sosial. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Cek selengkapnya di sini...

Seorang mahasiswa Indonesia ditangkap oleh agen Imigrasi di Minnesota, Amerika Serikat Maret lalu, karena diduga terkait aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter pada Mei 2020.

Sementara itu sejumlah pelancong dari negara-negara di Eropa membatalkan perjalanannya ke AS, di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau imbas perang tarif Presiden Donald Trump.

Berikut ulasannya dalam Kilas Internasional hari ini, Selasa (15/4).

Seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono ditangkap oleh agen ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada akhir Maret lalu.

Penangkapan Aditya diduga gegara aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter sebagai aksi protes atas kematian warga kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020. Penangkapan dan penahanan WNI 33 tahun ini berlangsung hanya beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut imigrasi AS.

Pengacara Aditya mengatakan pencabutan visa terjadi karena kliennya memiliki catatan polisi. Namun sang pengacara yakin pandangan politik Aditya lah yang menjadi alasan utama kliennya itu jadi target penangkapan petugas ICE.

Sebuah pesawat kecil yang membawa enam orang dilaporkan jatuh di Copake, New York, Amerika Serikat, pada Minggu (7/4) waktu setempat.

Pihak berwenang yang baru mengonfirmasi insiden ini pada Minggu itu memaparkan tidak ada korban selamat.

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) tengah menyelidiki insiden yang dikategorikan sebagai "kecelakaan fatal" di Copake, wilayah timur New York.

Warga dari sejumlah negara di Eropa ramai-ramai membatalkan perjalanan ke Amerika Serikat, pasca situasi politik dan ekonomi belakangan tak jelas gara-gara perang tarif Presiden Donald Trump.

Financial Times melaporkan jumlah pelancong Eropa yang mengunjungi AS menurun tajam pada periode ini. Penurunan itu berkisar antara 17 hingga lebih dari 20 persen.

Hasil riset Tourism Economics yang berbasis di Oxford bahkan menunjukkan pengunjung internasional ke AS untuk tahun 2025 turun 9,4 persen setelah Trump mengumumkan perang tarif minggu lalu.

Penurunan ini di antaranya akibat sentimen negatif, kebijakan perbatasan, nilai tukar yang tak menguntungkan, serta ketidakpastian ekonomi.

Advokat Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK mendalami pelaksanaan tugas dirinya sebagai tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pemeriksaan kemarin, Senin (14/4). Ia mengaku tak ada konfirmasi yang ditanyakan penyidik perihal buron Harun Masiku.

"Dari keseluruhan poin yang dibahas dalam proses pemeriksaan, posisi saya dalam pemeriksaan ini adalah sebagai advokat khususnya penasihat hukum Pak Hasto Kristiyanto," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4) petang.

"Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya tadi juga bawa copy surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara nomor 36 yang sekarang sedang berjalan dan kemudian itu saya perlihatkan," imbuhnya.

Penyidik, lanjut dia, juga banyak membahas tentang pelaksanaan tugas advokat. Tidak semua jawaban diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Jadi, tentu saya menjelaskan beberapa aspek misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta, membenarkan yang salah atau sejenisnya, tapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa secara profesional menurut hukum," tuturnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febri menyampaikan satu klausul penting yang ada di dalam Undang-undang tentang Advokat.

Klausul itu berbunyi advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu merupakan tanggung jawab profesionalnya.

"Jadi, ada sumpah advokat yang sangat jelas dan kami para advokat dilarang untuk melanggar sumpah tersebut. Itu juga salah satu poin yang saya sampaikan," ucap Febri.

Sebelum memutuskan bergabung ke dalam tim penasihat hukum Hasto, Febri mengaku melaksanakan proses penilaian diri atau self assessment. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah ada benturan kepentingan ketika mendampingi Hasto mengingat dirinya saat kasus terjadi menjadi pegawai KPK.

"Saya mempertimbangkan lima aspek untuk menentukan apakah ada benturan kepentingan atau tidak. Di antaranya dari lima aspek itu adalah yang pertama saya tidak pernah menangani perkara ini," ungkap Febri.

"Baik di tahapan dumas [pengaduan masyarakat], penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan selama saya berada di KPK. Yang kedua, pada saat OTT terjadi pada tanggal 8 atau 9 Januari 2020, saya bukan lagi menjadi Juru Bicara KPK," kata dia.

Pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di awal Januari 2020 silam, Febri menyatakan sedang tidak aktif sebagai advokat. Selama bekerja di KPK, ia menonaktifkan izin beracara.

"Poin yang keempat adalah, saya tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara ini setelah saya tidak lagi berada di KPK," aku dia.

Febri mengatakan mendapat informasi hanya yang bersifat publik dan telah dipublikasikan oleh media secara luas.

Poin kelima, Febri mengaku juga sudah mencari tahu perihal mekanisme yang disebut cooling off period.

"Saya melihat apakah ada aturan atau mekanisme yang disebut dengan cooling off period atau tenggat waktu ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah instansi. Apakah ada aturan tersebut?" tuturnya.

Febri menjelaskan aturan tersebut memberikan batas waktu sampai kapan seseorang pegawai atau seorang pejabat tidak boleh melaksanakan pekerjaan terkait dengan mantan kantornya.

Di KPK, menurut dia, tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Waktu itu baru sebatas wacana saja.

"Namun, sebagai bentuk kehati-hatian, iktikad baik saya dan kemudian kesungguhan saya melihat aturan itu, saya mencoba menggunakan metode komparasi dan melihat aturan di instansi lain," ucap Febri.

"Saya menemukan ada Permenpan RB yang mengatur soal cooling off period itu dalam waktu 2 tahun," sambungnya.

Kemudian standar internasional, rekomendasi Basel Institute, menyebut cooling of period selama 18 bulan.

"Sementara kalau dibandingkan dengan perkara ini, saya sudah pamit dari KPK sekitar Oktober 2020 dan baru menangani perkara ini di tahap persidangan yang sedang berjalan ini pada bulan Maret tahun 2025. Jadi, sesungguhnya jarak jauh sekali lebih dari 4 tahun," ucap Febri.

Belum ada informasi terkini dari KPK mengenai hasil pemeriksaan terhadap Febri. Hanya saja, berdasarkan agenda pemeriksaan, Febri dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas perkara tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

KPK hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku selaku mantan calon legislatif PDIP. Sejak OTT Januari 2020 lalu, keberadaan Harun Masiku masih jadi misteri.

Di kasus ini juga, Advokat PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah belum dilakukan penahanan.

Sedangkan Hasto Kristiyanto saat ini tengah diadili atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Tiga orang lain yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri telah diproses hukum dan sudah keluar dari penjara.

KOMPAS.com - MM (27), turis asal Amerika Serikat (AS), dikenakan sanksi denda dan deportasi usai mengamuk di Nusa Medika Klinik Pratama, Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (12/4/2025).

Dalam sebuah video viral, MM terlihat mengamuk dan melakukan tindakan merusak di klinik tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiel, serta masuk kategori perbuatan pidana.

“Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali tetap berkomitmen untuk menegakkan
hukum serta memastikan seluruh WNA yang berada di wilayah Bali, senantiasa menaati
aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Parlindungan menjelaskan bahwa pelaku MM telah melanggar ketentuan pasal 406 KUHP tentang tindak pidana pengrusakan dan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, pelaku juga melanggar Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali.

Berdasarkan alasan tersebut, pelaku akan dikenai tindakan administratif keimigrasian
berupa deportasi dan penangkalan.

Berdasarkan data perlintasan keimigrasian, diketahui bahwa MM masuk ke Indonesia melalui bandara I Gusti Ngurah Rai pada Rabu (2/4/2025) menggunakan Visa on Arrival dengan izin kunjungan berlaku hingga Kamis (1/5/2025).

Sebelumnya, pelaku telah menyampaikan permohonan maaf dan bersedia mengganti rugi seluruh kerusakan fasilitas yang diakibatkan oleh tindakannya.

Total kerugian mencapai Rp 35 juta telah dibayar MM melalui transfer dan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, seperti dikutip Kompas.com.

Gubernur Bali buka suara

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap WNA yang berperilaku meresahkan dan merusak ketertiban di wilayah Bali.

KOMPAS.COM/Yohanes Valdi Seriang Ginta Gubernur Bali I Wayan Koster

Ia menuturkan, Bali merupakan rumah terbuka bagi wisatawan mancanegara yang menghormati hukum, adat, dan budaya lokal.

Sehingga tidak ada ruang bagi tindakan yang mengganggu ketertiban umum, apalagi membahayakan masyarakat

“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyesalkan tindakan pelaku yang telah
merusak fasilitas umum dan menciptakan rasa tidak aman di lingkungan pelayanan
kesehatan. Klinik adalah ruang perlindungan, dan tindakan semacam ini tidak bisa
ditoleransi,” ujar Koster.

Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh aparat keamanan dan jajaran Imigrasi, serta terus berkomitmen menjaga citra Bali.

Kronologi WNA AS mengamuk di klinik

Tindakan pelaku MM yang mengamuk di klinik bermula saat dua orang WNA tiba di klinik dengan diantar oleh layanan taksi online.

Salah satu dari mereka (pelaku) dalam keadaan tidak sadar dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, tanpa dilakukan tindakan medis karena kondisinya belum memungkinkan.

Polsek Kuta Selatan/Tribun Bali Situasi ruang pemeriksaan Nusa Medika Klinik Pratama usai diamuk oleh MM seorang WNA asal Amerika, Sabtu (12/4/2025).

Setelah pelaku sadar, temannya datang menghampiri dan berusaha menenangkannya.

Sayangnya, pelaku justru bereaksi dengan marah, mengamuk, bahkan memukul temannya
hingga terjadi perkelahian di dalam ruang pemeriksaan.

Upaya temannya untuk menenangkan tidak berhasil, dan pelaku justru bertindak semakin agresif dengan merusak sejumlah fasilitas klinik dan membahayakan pasien lain yang sedang berada di lokasi.

Pihak keamanan klinik kemudian menghubungi Linmas Desa Pecatu dan Kepolisian untuk
membantu proses penanganan.

Setelah aparat tiba di lokasi, pelaku dapat ditenangkan dan mengakui kesalahannya. Pelaku beserta perwakilan manajemen klinik dibawa ke Polsek Kuta Selatan untuk dimintai keterangan.

Usai pemeriksaan, pelaku mengatakan alasan ia mengamuk dan melakukan tindakan merusak adalah karena setelah tersadar ia terkejut dan panik melihat banyak orang yang tidak dikenalnya.

• Okupansi Hotel di Bali 55 Persen, Pengusaha Duga akibat Ekonomi Lesu
• Mengenal Ogoh Ogoh, Tradisi Sebelum Hari Nyepi di Bali

KOMPAS.com - MM (27), turis asal Amerika Serikat (AS), dikenakan sanksi denda dan deportasi usai mengamuk di Nusa Medika Klinik Pratama, Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (12/4/2025).

Dalam sebuah video viral, MM terlihat mengamuk dan melakukan tindakan merusak di klinik tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiel, serta masuk kategori perbuatan pidana.

“Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali tetap berkomitmen untuk menegakkan
hukum serta memastikan seluruh WNA yang berada di wilayah Bali, senantiasa menaati
aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Parlindungan menjelaskan bahwa pelaku MM telah melanggar ketentuan pasal 406 KUHP tentang tindak pidana pengrusakan dan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, pelaku juga melanggar Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali.

Berdasarkan alasan tersebut, pelaku akan dikenai tindakan administratif keimigrasian
berupa deportasi dan penangkalan.

Berdasarkan data perlintasan keimigrasian, diketahui bahwa MM masuk ke Indonesia melalui bandara I Gusti Ngurah Rai pada Rabu (2/4/2025) menggunakan Visa on Arrival dengan izin kunjungan berlaku hingga Kamis (1/5/2025).

Sebelumnya, pelaku telah menyampaikan permohonan maaf dan bersedia mengganti rugi seluruh kerusakan fasilitas yang diakibatkan oleh tindakannya.

Total kerugian mencapai Rp 35 juta telah dibayar MM melalui transfer dan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, seperti dikutip Kompas.com.

Gubernur Bali buka suara

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap WNA yang berperilaku meresahkan dan merusak ketertiban di wilayah Bali.

KOMPAS.COM/Yohanes Valdi Seriang Ginta Gubernur Bali I Wayan Koster

Ia menuturkan, Bali merupakan rumah terbuka bagi wisatawan mancanegara yang menghormati hukum, adat, dan budaya lokal.

Sehingga tidak ada ruang bagi tindakan yang mengganggu ketertiban umum, apalagi membahayakan masyarakat

“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyesalkan tindakan pelaku yang telah
merusak fasilitas umum dan menciptakan rasa tidak aman di lingkungan pelayanan
kesehatan. Klinik adalah ruang perlindungan, dan tindakan semacam ini tidak bisa
ditoleransi,” ujar Koster.

Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh aparat keamanan dan jajaran Imigrasi, serta terus berkomitmen menjaga citra Bali.

Kronologi WNA AS mengamuk di klinik

Tindakan pelaku MM yang mengamuk di klinik bermula saat dua orang WNA tiba di klinik dengan diantar oleh layanan taksi online.

Salah satu dari mereka (pelaku) dalam keadaan tidak sadar dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, tanpa dilakukan tindakan medis karena kondisinya belum memungkinkan.

Polsek Kuta Selatan/Tribun Bali Situasi ruang pemeriksaan Nusa Medika Klinik Pratama usai diamuk oleh MM seorang WNA asal Amerika, Sabtu (12/4/2025).

Setelah pelaku sadar, temannya datang menghampiri dan berusaha menenangkannya.

Sayangnya, pelaku justru bereaksi dengan marah, mengamuk, bahkan memukul temannya
hingga terjadi perkelahian di dalam ruang pemeriksaan.

Upaya temannya untuk menenangkan tidak berhasil, dan pelaku justru bertindak semakin agresif dengan merusak sejumlah fasilitas klinik dan membahayakan pasien lain yang sedang berada di lokasi.

Pihak keamanan klinik kemudian menghubungi Linmas Desa Pecatu dan Kepolisian untuk
membantu proses penanganan.

Setelah aparat tiba di lokasi, pelaku dapat ditenangkan dan mengakui kesalahannya. Pelaku beserta perwakilan manajemen klinik dibawa ke Polsek Kuta Selatan untuk dimintai keterangan.

Usai pemeriksaan, pelaku mengatakan alasan ia mengamuk dan melakukan tindakan merusak adalah karena setelah tersadar ia terkejut dan panik melihat banyak orang yang tidak dikenalnya.

• Okupansi Hotel di Bali 55 Persen, Pengusaha Duga akibat Ekonomi Lesu
• Mengenal Ogoh Ogoh, Tradisi Sebelum Hari Nyepi di Bali