Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila menerima kunjungan dari Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi (STP Aviasi) Jakarta dalam rangka studi banding dan benchmarking terhadap Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk berbagi praktik baik dalam penguatan tata kelola mutu pendidikan tinggi.

Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, di Jakarta, Selasa menekankan pentingnya membangun ekosistem mutu secara berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi melalui kolaborasi antarinstitusi.

Turut hadir dari jajaran pimpinan STP Aviasi, Drs. Budi Safari, M.M. (Ketua STP Aviasi), Evaf Maulina, M.M. (Wakil Ketua I Bidang Akademik), Eka Immamah, M.M. (Wakil Ketua II Bidang Keuangan), Dewi Endah F, M.Pd., M.M. (Ketua Program Studi), Uza Sukmana, M.Pd. (Koordinator Penjaminan Mutu), Anita Idjayanti, S.E. (Kepala Bagian Akademik)

Kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan dari LLDIKTI Wilayah III yaitu Fita Fevita Sari dan Prima Satria.

Sesi utama diskusi dipimpin oleh Dr. Nurmala Ahmar, selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila. Beliau memaparkan secara komprehensif mengenai sistem penjaminan mutu yang diterapkan di Universitas Pancasila.

Meliputi Struktur organisasi dan mekanisme kerja LPM, Proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu (PPEPP), Sistem Audit Mutu Internal (AMI), Sistem pelaporan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), Digitalisasi pelaporan mutu dan keterlibatan aktif pimpinan unit.

Diskusi berjalan secara interaktif, membahas tantangan, inovasi, serta strategi implementasi mutu di tingkat program studi dan fakultas.

Delegasi STP Aviasi menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Universitas Pancasila dalam berbagi praktik baik serta inovasi dalam pengelolaan sistem mutu internal.

Kegiatan ditutup dengan kunjungan lapangan ke Unit LPM dan demo sistem pelaporan mutu digital yang dikembangkan secara mandiri oleh tim Universitas Pancasila.

Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama kelembagaan antara Universitas Pancasila dan STP Aviasi dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang adaptif dan berdaya saing.

Dokumentasi kegiatan ini dapat dilihat pada laman resmi dan kanal media sosial Universitas Pancasila.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom beserta jajaran menyambangi Kementerian Hak Asasi Manusia di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4), guna membahas penegakan hukum berbasis HAM.

Legalisasi ganja hingga kratom turut menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Yang kedua juga kami berbicara tentang bagaimana isu-isu contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan legalisasi kratom," ujar Marthinus di Kantor Kementerian HAM.

Ia menjelaskan pembahasan itu penting dilakukan karena ada beberapa kelompok yang menghubungkan legalisasi ganja dan juga tanaman kratom dengan hak asasi manusia. Terlebih, negara lain sudah melegalisasi kedua tanaman tersebut untuk kepentingan medis.

"Jadi, secara hukum dan secara hak asasi manusia, saya ingin mendengar apa pendapat pak menteri bagaimana melihat isu-isu yang kita bicarakan tentang hak asasi," kata Marthinus.

Pria kelahiran Maluku yang kerap bertugas di Densus 88 Antiteror Polri selama berkarier di Kepolisian ini menyatakan penelitian terhadap kedua tanaman tersebut penting untuk terus dilakukan.

"Ya, bukan membuka peluang, memang kita terus melakukan penelitian ya, terutama karena isu legalisasi ganja ini cukup menarik untuk diperbincangkan hari ini, dan juga kratom, sehingga tetap kita terus melakukan penelitian," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan sikap kementeriannya terhadap tanaman ganja dan kratom.

"Posisi kami terhadap khususnya yang dua jenis barang tadi, yang jelas hal yang mengancam integritas nasional, moralitas bangsa, mentalitas bangsa, Kementerian HAM menolak tegas. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Ini sejalan dengan hukum konstitusi hak asasi manusia internasional," kata Pigai.

Saat ini, terang Pigai, ganja termasuk narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Seperti ganja, kalau sudah ada Undang-undang atau tindak lanjut dari Undang-undang Narkotika yang memasukkan ganja sebagai salah satu opium, candu yang mengancam, narkotika golongan satu, berarti ya kami harus juga ikut melarang," imbuhnya.

Kendati demikian, Pigai memastikan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia akan menjadi poin penting yang diperhatikan dalam Revisi UU Narkotika.

"Kemudian kratom, sikap kami yang penting pemerintah harus secara tegas mengeluarkan peraturan terkait dengan kratom itu dia masuk jenis opium golongan berapa? Kami tunggu karena yang kami dapatkan itu adalah berbasis sains, hasil penelitian menyatakan ada kandungan narkotika di kratom," tutur Pigai.

"Kalau itu sudah jelas, tegas, maka Kementerian HAM tidak ragu-ragu menyatakan larang," tandasnya.

Istri dari mahasiswa Indonesia Aditya Harsono yang ditangkap oleh agen Imigrasi Amerika Serikat pada akhir Maret lalu, membuka penggalangan dana bagi sang suami yang masih ditahan pihak berwenang.

Melalui laman gofundme, penggalangan dana yang diprakarsai oleh Peyton Harsono (istri Aditya) dan Madison Widner itu menargetkan donasi sebesar US$10.000 (setara Rp167 juta).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, hingga kini dana yang terkumpul adalah sebesar US$3.803 atau sekitar Rp63 juta, atau 38 persen dari target.

Dalam keterangan di laman penggalangan dana tersebut, Peyton menyebut sang suami ditahan sejak 27 Maret oleh ICE di Marshall, Minnesota, hanya beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut tanpa pemberitahuan.

"Aditya bukan sekadar pemegang visa pelajar, dia adalah seorang suami, seorang ayah, dan bagian penting dari keluarga kami," tulis Peyton di gofundme.

"Saat ditahan, suami saya dipecat. Sebagai seorang ibu, saya berjuang keras untuk menafkahinya sambil menanggung beban emosional dan finansial yang sangat berat ini sendirian," imbuhnya.

Peyton menyebut dirinya kini terancam kehilangan apartemen, tidak memiliki asuransi kesehatan, serta tagihan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk merawat bayi mereka yang baru berusia delapan bulan.

Menurut Peyton, pencabutan visa pelajar Aditya didasarkan pada vonis pelanggaran ringan tahun 2022 lalu, serta penangkapannya karena melanggar jam malam selama aksi protes George Floyd.

"Kami khawatir aktivisme politiknya berperan dalam upaya menyasarnya Kasus tersebut, yang melibatkan penangkapannya karena perkumpulan yang melanggar hukum, kemudian dibatalkan demi kepentingan keadilan," ungkapnya.

Peyton mengatakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS kini menggugat jaminan imigrasi, sehingga sang suami masih dalam tahanan ICE.

"Kami mohon dukungan Anda. Jika Anda dapat memberikan kontribusi, itu akan sangat berarti bagi kami. Lebih dari apa pun, kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya, bersama keluarganya," kata dia.

Saat ini, Aditya Harsono masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan KJRI Chicago sedang mendampingi kasus ini.

"KJRI Chicago telah berkomunikasi dengan AWH (Aditya Harsono) dan istri yang bersangkutan yang berwarganegara AS. Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," kata Judha melalui pernyataannya pada Selasa (15/4).

Judha membenarkan bahwa Aditya tercatat pernah mendapat gugatan hukum karena melakukan tindak perusakan properti yang masuk dalam fourth degree offense saat melakukan aksi demonstrasi terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," ucap Judha.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai guna membahas penegakan hukum, dan legalisasi ganja.

“Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara. Kementerian di bawah Presiden yang berhubungan dengan HAM melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia,” ujar Hukom usai bertemu dengan Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, BNN berkonsultasi dengan Menteri HAM terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika agar tetap menghormati HAM.

“Prinsipnya, penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh BNN terhadap para pengedar, kemudian pengguna, dan pendekatan-pendekatan lain yang kami lakukan, pasti atau membawa konsekuensi logis berhubungan dengan isu-isu HAM,” katanya.

Untuk legalisasi ganja, dia menjelaskan bahwa pembahasan tersebut dibahas bersamaan dengan tanaman kratom.

“Contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom. Ini juga ada beberapa elemen yang menghubungkan isu-isu dengan hak asasi, terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut,” jelasnya.

Oleh sebab itu, isu tersebut dibahas guna mendengar pandangan Menteri HAM dan kaitannya dengan hak asasi.

Sementara itu, Pigai menjelaskan bahwa HAM telah menjadi spirit penting dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia.

“Kebetulan dalam Astacita, baik itu nomor satu menyangkut tentang HAM maupun nomor tujuh menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi concern (perhatian) Presiden (Prabowo Subianto). Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa,” kata Pigai menjelaskan.

Pewarta: Rio Feisal, Fath Putra Mulya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 3 hakim penerima suap untuk memberikan vonis lepas kepada terdakwa korporasi korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng sebagai tersangka. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni berharap adanya reformasi hakim.

"Kita ini republik ini lagi banyak sekali kasus perkara, baik penegakan hukum, dan Kejaksaan menangkap dugaan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, kita berharap reformasi hakim di republik ini harus dibenahi," kata Sahroni di Polres Metro Jaktim, Jakarta Timur, Selasa (15/4/2025).

Menurut Sahroni, reformasi hakim perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan tidak hilang. Dia mengatakan hal itu merupakan tugas besar yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru saat ini.

"Dan kita nggak mau masyarakat ini hilang trust-nya terhadap kita. Nah dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru, yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.

Dia juga mengajak semua pihak terus mengawasi aparat penegak hukum. Menurutnya, meski masih ada kekurangan, perbaikan terus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan sekarang ini, baik polisi, Kejaksaan, KPK, proses penegakan hukum yang tidak sempurna, tapi minimal kita mau perbaiki apa yang jadi kekurangan," katanya.

Untuk diketahui, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat. Selain itu, ada pula 3 hakim, serta panitera muda pada PN Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis onstslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.

Tiga hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sudah menjadi sikap publik yang cenderung senada dengan Kementerian HAM.

Saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, Pigai mengatakan pimpinan DPR RI, komunitas, hingga masyarakat sipil telah menyuarakan pendapat yang menyetujui usulan Kementerian HAM untuk menghapus SKCK.

“Sekarang, SKCK sudah menjadi sikap publik. Jadi, kami berharap supaya institusi yang bersangkutan itu harus juga menghormati keinginan publik,” ucap Menteri HAM menjawab pertanyaan ANTARA.

Ia pun menyebut telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengenai usulan itu, namun Pigai mengaku belum mengetahui sikap Kapolri.

“Belum tahu. Pokoknya saya sudah sampaikan sama Pak Kapolri, ‘Pak Kapolri, itu sudah menjadi sikap publik, bukan sikap Menteri HAM’,” kata dia.

Dijelaskannya, usulan untuk menghapus SKCK muncul dari hasil kajian Kementerian HAM yang turun ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendengar keluhan narapidana atau warga binaan, khususnya narapidana residivis.

Menurut Pigai, warga binaan yang telah selesai dibina di lapas dapat kembali ke lingkungan sosial sebagai masyarakat sejati, karena itu negara tidak boleh menyandera atau merampas hak setiap orang dengan melabelinya sebagai “mantan narapidana”.

Label tersebut, imbuh dia, dapat menghambat eks warga binaan untuk mencari nafkah. Selain itu, label “mantan narapidana” yang tertera di SKCK juga dinilai menimbulkan diskriminasi karena dapat menghambat seseorang untuk mengembangkan diri dalam kariernya.

“Akhirnya, posisinya tidak bisa berkembang, kompetensinya tidak bisa juga ditingkatkan karena dengan adanya kehadiran SKCK ini justru mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya,” kata Pigai.

Oleh karena itu, Menteri HAM berharap pihak yang memiliki kewenangan menurut undang-undang terkait penerbitan SKCK dapat mempertimbangkan pandangan publik mengenai usulan penghapusan maupun mengevaluasi SKCK.

Lebih lanjut ketika ditanya apakah SKCK akan dihapus secara keseluruhan atau hanya untuk kebutuhan tertentu, Pigai menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

“Apakah SKCK dicabut untuk kepentingan khususnya bagi mereka yang pencari kerja? Mungkin itu bisa. Menurut saya salah satunya, ya. Supaya setelah itu dia bisa ajukan lamaran tidak perlu dengan lampirkan SKCK, tapi kalau aspek-aspek lain ‘kan kita tidak tahu,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sudah menjadi sikap publik yang cenderung senada dengan Kementerian HAM.

Saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, Pigai mengatakan pimpinan DPR RI, komunitas, hingga masyarakat sipil telah menyuarakan pendapat yang menyetujui usulan Kementerian HAM untuk menghapus SKCK.

“Sekarang, SKCK sudah menjadi sikap publik. Jadi, kami berharap supaya institusi yang bersangkutan itu harus juga menghormati keinginan publik,” ucap Menteri HAM menjawab pertanyaan ANTARA.

Ia pun menyebut telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengenai usulan itu, namun Pigai mengaku belum mengetahui sikap Kapolri.

“Belum tahu. Pokoknya saya sudah sampaikan sama Pak Kapolri, ‘Pak Kapolri, itu sudah menjadi sikap publik, bukan sikap Menteri HAM’,” kata dia.

Dijelaskannya, usulan untuk menghapus SKCK muncul dari hasil kajian Kementerian HAM yang turun ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendengar keluhan narapidana atau warga binaan, khususnya narapidana residivis.

Menurut Pigai, warga binaan yang telah selesai dibina di lapas dapat kembali ke lingkungan sosial sebagai masyarakat sejati, karena itu negara tidak boleh menyandera atau merampas hak setiap orang dengan melabelinya sebagai “mantan narapidana”.

Label tersebut, imbuh dia, dapat menghambat eks warga binaan untuk mencari nafkah. Selain itu, label “mantan narapidana” yang tertera di SKCK juga dinilai menimbulkan diskriminasi karena dapat menghambat seseorang untuk mengembangkan diri dalam kariernya.

“Akhirnya, posisinya tidak bisa berkembang, kompetensinya tidak bisa juga ditingkatkan karena dengan adanya kehadiran SKCK ini justru mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya,” kata Pigai.

Oleh karena itu, Menteri HAM berharap pihak yang memiliki kewenangan menurut undang-undang terkait penerbitan SKCK dapat mempertimbangkan pandangan publik mengenai usulan penghapusan maupun mengevaluasi SKCK.

Lebih lanjut ketika ditanya apakah SKCK akan dihapus secara keseluruhan atau hanya untuk kebutuhan tertentu, Pigai menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

“Apakah SKCK dicabut untuk kepentingan khususnya bagi mereka yang pencari kerja? Mungkin itu bisa. Menurut saya salah satunya, ya. Supaya setelah itu dia bisa ajukan lamaran tidak perlu dengan lampirkan SKCK, tapi kalau aspek-aspek lain ‘kan kita tidak tahu,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sudah menjadi sikap publik yang cenderung senada dengan Kementerian HAM.

Saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, Pigai mengatakan pimpinan DPR RI, komunitas, hingga masyarakat sipil telah menyuarakan pendapat yang menyetujui usulan Kementerian HAM untuk menghapus SKCK.

“Sekarang, SKCK sudah menjadi sikap publik. Jadi, kami berharap supaya institusi yang bersangkutan itu harus juga menghormati keinginan publik,” ucap Menteri HAM menjawab pertanyaan ANTARA.

Ia pun menyebut telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengenai usulan itu, namun Pigai mengaku belum mengetahui sikap Kapolri.

“Belum tahu. Pokoknya saya sudah sampaikan sama Pak Kapolri, ‘Pak Kapolri, itu sudah menjadi sikap publik, bukan sikap Menteri HAM’,” kata dia.

Dijelaskannya, usulan untuk menghapus SKCK muncul dari hasil kajian Kementerian HAM yang turun ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendengar keluhan narapidana atau warga binaan, khususnya narapidana residivis.

Menurut Pigai, warga binaan yang telah selesai dibina di lapas dapat kembali ke lingkungan sosial sebagai masyarakat sejati, karena itu negara tidak boleh menyandera atau merampas hak setiap orang dengan melabelinya sebagai “mantan narapidana”.

Label tersebut, imbuh dia, dapat menghambat eks warga binaan untuk mencari nafkah. Selain itu, label “mantan narapidana” yang tertera di SKCK juga dinilai menimbulkan diskriminasi karena dapat menghambat seseorang untuk mengembangkan diri dalam kariernya.

“Akhirnya, posisinya tidak bisa berkembang, kompetensinya tidak bisa juga ditingkatkan karena dengan adanya kehadiran SKCK ini justru mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya,” kata Pigai.

Oleh karena itu, Menteri HAM berharap pihak yang memiliki kewenangan menurut undang-undang terkait penerbitan SKCK dapat mempertimbangkan pandangan publik mengenai usulan penghapusan maupun mengevaluasi SKCK.

Lebih lanjut ketika ditanya apakah SKCK akan dihapus secara keseluruhan atau hanya untuk kebutuhan tertentu, Pigai menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

“Apakah SKCK dicabut untuk kepentingan khususnya bagi mereka yang pencari kerja? Mungkin itu bisa. Menurut saya salah satunya, ya. Supaya setelah itu dia bisa ajukan lamaran tidak perlu dengan lampirkan SKCK, tapi kalau aspek-aspek lain ‘kan kita tidak tahu,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas memaparkan sejumlah produk hukum yang menjadi prioritas untuk dibahas pada 2025. Beberapa di antaranya berbentu rancangan undang-undang (RUU), serta rancangan peraturan pemerintah (RPP).

Supratman memerinci bahwa produk hukum dimaksud meliputi 8 RUU, serta 3 RPP yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan harus segera diselesaikan.

"Timnya saya sudah meminta kepada Bapak Wamen [Eddy Hiariej] untuk memimpin langsung, menyangkut ketiga RPP yang sementara akan segera disusun dan juga beberapa undang-undang yg merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1/2023," jelas Supratman pada konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman lalu memaparkan bahwa 8 RUU itu meliputi di antaranya RUU tentang Narkotika dan Psikotropika. Dia menyebut RUU tersebut akan segera diajukan untuk dibahas di DPR setelah koordinasi lintas kementerian:

"Akan segera kita ajukan setelah rapat antar kementerian dilakukan dan tercapai kesepakatan di antara semua lembaga dan kementerian untuk kita ajukan guna memaksimalkan upaya pemberantasan ataupun penindakan kejahtaan di bidang narkotika," terang mantan Ketua Baleg DPR itu.

Selanjutnya, terdapat RUU Hukum Acara Perdata; RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber; RUU tentang Kepailitan dan PKPU; RUU Jaminan Benda Bergerak; RUU tentang Grasi, Amnesti dan Abolisi; RUU Pelaksanaan Pidana Mati; serta RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah.

Kemudian, RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapam Hukum yang Hidup dalam Masyarakat; RPP tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati; serta RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan.

Selain itu, Supratman menyebut terdapat 7 RUU, 8 RPP, 5 Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) serta 23 Rancangan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dalam tahap penyusunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas memaparkan sejumlah produk hukum yang menjadi prioritas untuk dibahas pada 2025. Beberapa di antaranya berbentu rancangan undang-undang (RUU), serta rancangan peraturan pemerintah (RPP).

Supratman memerinci bahwa produk hukum dimaksud meliputi 8 RUU, serta 3 RPP yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan harus segera diselesaikan.

"Timnya saya sudah meminta kepada Bapak Wamen [Eddy Hiariej] untuk memimpin langsung, menyangkut ketiga RPP yang sementara akan segera disusun dan juga beberapa undang-undang yg merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1/2023," jelas Supratman pada konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman lalu memaparkan bahwa 8 RUU itu meliputi di antaranya RUU tentang Narkotika dan Psikotropika. Dia menyebut RUU tersebut akan segera diajukan untuk dibahas di DPR setelah koordinasi lintas kementerian:

"Akan segera kita ajukan setelah rapat antar kementerian dilakukan dan tercapai kesepakatan di antara semua lembaga dan kementerian untuk kita ajukan guna memaksimalkan upaya pemberantasan ataupun penindakan kejahtaan di bidang narkotika," terang mantan Ketua Baleg DPR itu.

Selanjutnya, terdapat RUU Hukum Acara Perdata; RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber; RUU tentang Kepailitan dan PKPU; RUU Jaminan Benda Bergerak; RUU tentang Grasi, Amnesti dan Abolisi; RUU Pelaksanaan Pidana Mati; serta RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah.

Kemudian, RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapam Hukum yang Hidup dalam Masyarakat; RPP tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati; serta RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan.

Selain itu, Supratman menyebut terdapat 7 RUU, 8 RPP, 5 Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) serta 23 Rancangan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dalam tahap penyusunan.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menginisiasi pendirian pondok pesantren serta penyelenggaraan pendidikan formal bagi warga binaan Lapas Cikarang melalui program kerja sama antarlembaga.

"Kami sudah bicara dengan Kepala Lapas Cikarang untuk program pendirian pondok pesantren di dalam lingkungan lapas. Nanti saya sebagai penanggung jawab," kata Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof. Mahmud di Cikarang, Selasa.

Ia menyatakan kepala lapas telah bersedia merealisasikan program ini berdasarkan hasil pembicaraan awal mengingat arti penting pemberian akses pendidikan secara merata kepada masyarakat, termasuk warga para binaan.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2023 itu menyatakan tujuan pendirian pondok pesantren ini dalam rangka meningkatkan pembinaan spiritual dan memberikan akses pendidikan setara bagi narapidana, termasuk yang masih berusia di bawah umur.

Dia mengatakan kegiatan keagamaan di lingkungan Lapas Cikarang sebenarnya telah berjalan namun belum memiliki legalitas resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi. Legalitas tersebut dinilai penting agar proses pendidikan lebih terstruktur serta berkelanjutan.

Mahmud mengaku prihatin banyak warga binaan yang masih berusia di bawah umur. Mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak meski sedang menjalani masa hukuman.

"Saya berharap melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan formal di lapas ini, mereka bisa kembali ke masyarakat dengan pendidikan yang baik sehingga nanti bisa kembali diterima dengan baik di lingkungan," ucapnya.

Pihaknya juga akan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal setara SMP dan SMA melalui sistem Paket B dan Paket C tanpa membebani pihak lapas maupun warga binaan sebagai bagian dari program ini.

"Semuanya gratis. Jadi pihak lapas apalagi warga binaan tidak perlu memikirkan soal biaya," katanya.

MUI Kabupaten Bekasi bersama Lapas Cikarang dalam waktu dekat melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama terhadap program ini.

MUI berharap warga binaan tidak hanya mendapatkan pembinaan spiritual melainkan juga bekal pendidikan formal yang memadai sebagai modal untuk membangun kembali kehidupan mereka di tengah masyarakat.

"Kolaborasi antara MUI dan Lapas Cikarang ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar pada Minggu (13/4/2025) malam.

Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat. Lalu hakim PN Jakarta Selatan, Djuyamto (DJU).

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong reformasi lembaga peradilan secara menyeluruh usai empat hakim terlibat kasus dugaan suap dalam mengatur perkara kasus korupsi ekspor CPO.

"Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Sahroni juga mendesak pihak yang terlibat ditindak tegas. Ia menyampaikan, Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

Pasalnya, ia mengaku miris dengan kasus suap yang melibatkan empat hakim menjadi tersangka tersebut yang berpotensi merusak lembaga peradilan.

"Saya miris sekali melihat carut marut lembaga kehakiman kita yang ramai diisi kasus korupsi. Keberadaan mafia peradilan ini sudah sangat merusak," ujar Sahroni.

Tak cuma itu, ia meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal untuk menindak hakim-hakim nakal.

"Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya,” sebut Sahroni.

Jual Beli Putusan

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, penetapan empat hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor CPO benar-benar mencoreng institusi peradilan.

Kasus tersebut juga membuktikan adanya praktik jual beli putusan yang masih terjadi di Indonesia.

"Kasus ini jelas membuktikan bahwa praktik jual beli putusan masih terjadi di institusi peradilan kita. Dan selama ini kita sudah mewanti-wanti agar setiap putusan hakim seyogyanya menggali dan menyelami nilai-nilai rasa keadilan masyarakat," ujar Rudianto lewat pesan singkat.

Ia mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap siapapun aktor di balik kasus tersebut.

Termasuk jika ada petinggi MA yang memang terlibat dalam kasus ekspor CPO itu.

"Sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kejagung adalah langkah penegakan hukum yang tepat atas suatu putusan bebas yang nilai melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Rudianto.

"Benar saja di balik putusan bebas tersebut rupanya ada uang besar mengguyur hakim yang seharusnya bertindak sebagai benteng terakhir pencari keadilan," sambungnya menegaskan.

Terima Suap 22,5 Miliar

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan, Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto pertama kali menerima suap dari Arif sebesar Rp 4,5 miliar yang dibagi rata untuk ketiganya.

Suap senilai Rp 4,5 miliar diberikan Arif dengan pesan agar perkara ekspor CPO diatasi.

"Uang bila dirupiahkan Rp 4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag. Kemudian setelah keluar dari ruangan uang tadi dibagi kepada tiga orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AM, dan juga kepada DJU," ujar Qohar dalam konferensi persnya, Senin (14/4/2025) dini hari.

Selanjutnya uang suap tahap kedua diberikan Arif kepada hakim Djuyamto. Uang suap diberikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat senilai Rp 18 miliar.

Djuyamto kemudian membagikan uang tersebut kepada Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom di depan Bank BRI Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Dalam pembagian uang suap tersebut, Djuyamto mendapatkan Rp 6 miliar, Agam mendapatkan 4,5 miliar, dan Ali mendapatkan Rp 5 miliar.