JAKARTA - Komisi III DPR menyambut baik rencana Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas yang ingin komunikasi dengan seluruh fraksi di parlemen untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Keberadaan RUU Perampasan Aset merupakan salah satu instrumen penting dalam memberantas korupsi. Untuk itu, Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menyatakan bahwa RUU yang digagas sejak lama ini bisa segera dimasukan ke dalam agenda prioritas agar bisa lekas dibahas.

"Saya berpendapat bahwa (RUU Perampasan Aset) ini penting, sehingga kalau bisa, segera saja dimasukkan ke dalam agenda prioritas. Gitu kira-kira, menurut saya," terang Soedeson kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Namun, legislator Partai Golkar ini menilai, pembahasan RUU Perampasan Aset tstap bergantung dari kesepakatan fraksi di parlemen.



"Kalau itu bicara masuk ke dalam prioritas pembahasan itu, itu kan tergantung dari kesepakatan partai politik di parlemen," katanya.

Sedianya, RUU Perampasan Aset telah tercantum dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2025?2029. Namun, belum masuk dalam daftar prioritas tahun ini.

Kendati demikian, Soedeson menilai, pembahasan RUU tersebut tetap berpeluang dilakukan pada masa sidang kali ini, selama seluruh fraksi di parlemen sepakat.

"Kalau itu, enggak bisa saya pastikan, tetapi kemungkinan itu terbuka saja. Kalau semua partai politik yang ada di parlemen itu sepakat, ya tentu kita akan segera membahasnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Soedeson menilai, RUU Perampasan Aset sejalan dengan arah politik hukum nasional yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.

"Jadi, saya tegaskan lagi bahwa Undang-undang mengenai Perampasan Aset ini salah satu cara, tentu ada banyak cara yang lain untuk memberantas korupsi," tegas Soedeson.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas, menyebut pemerintah terus berupaya agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset jadi fokus pembahasan di DPR. Pembahasan aturan ini dinilai menyangkut persoalan politik.

"RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR. Nah cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik," kata Supratman di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Kanal gaya hidup, hiburan, teknologi, dan otomotif ANTARA pada Rabu (16/4) di antaranya menyiarkan warta tentang upaya hukum aktor Kim Soo-hyun, pemeran film "Perang Kota", pengamanan ruang digital anak, pengembangan platform media sosial OpenAI, hingga harga Jeep Wrangler 4-Door Rubicon.

Berikut rangkuman dan tautan berita-berita kemarin yang dapat disimak kembali pagi ini.

Kim Soo-hyun tempuh jalur hukum

Aktor Korea Selatan Kim Soo-yun menempuh jalur hukum dalam menghadapi unggahan dan komentar jahat terhadap dirinya di internet. Agensi Gold Medalist menyatakan bahwa unggahan informasi tidak berdasar dan komentar jahat yang terus menerus disebarkan secara daring telah merusak reputasi artisnya.

Ariel Tatum banyak diskusi untuk mendalami peran di "Perang Kota"

Aktris Ariel Tatum banyak berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mendalami peran sebagai Fatimah dalam film "Perang Kota" yang disutradarai oleh Mouly Surya. Film yang akan ditayangkan pada 30 April 2025 ini menggambarkan kehidupan di Jakarta di bawah pemerintahan kolonial, menampilkan potret individu yang mendambakan kemerdekaan.

Meta memfasilitasi orang tua untuk ikut menjaga ruang digital anak

Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna platform media sosial yang masih remaja, perusahaan teknologi Meta memfasilitasi para orang tua untuk ikut menjaga keamanan ruang digital anak-anak mereka melalui Akun Remaja.

OpenAI kembangkan platform media sosial serupa X

Perusahaan teknologi kecerdasan buatan OpenAI mengembangkan platform media sosial serupa X. Purwarupa platform media sosial dengan dukungan kemampuan ChatGPT itu itu sedang diuji coba.

Penyebab harga Jeep Wrangler Rubicon mencapai Rp2,38 miliar

Chief Operating Officer Jeep Indonesia Ario Soerjo menyampaikan bahwa harga Jeep Wrangler 4-Door Rubicon mencapai Rp2.389.000.000 karena kendaraan ini diimpor secara utuh dari Amerika Serikat. "Kita bayar pajak itu full, tidak ada potongan apapun," katanya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Parepare -

Tahanan kasus narkoba Polres Parepare bernama M Rusli (49) meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dua oknum polisi yang sempat menangani tahanan tersebut kini diperiksa Propam atas dugaan kelalaian.

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis mengaku dugaan kelalaian itu terjadi saat Rusli ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2). Oknum polisi yang melakukan penangkapan tidak memborgol pelaku.

"Saat ini kita periksa ada dua orang (oknum polisi), karena terindikasi ada penyalahgunaan wewenang," ungkap Arman kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dari 2 oknum polisi yang diperiksa, salah satunya merupakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare berinisial Ipda S. Menurut Arman, personelnya menyalahi standard operating procedure (SOP).

"Saya sampaikan sama yang bersangkutan, itu menyalahi SOP. Kenapa kamu tidak melakukan pemborgolan waktu itu dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman di situ juga, anggota saya sedikit ada kelalaian," jelasnya.

Kelalaian yang dimaksud adalah oknum polisi dan pelaku diduga memiliki hubungan emosional. Oknum penyidik dan pelaku kerap berhubungan.

"Seharusnya etikanya ketika kita sudah menangani kasus, itu tidak boleh lagi kita berhubungan. Karena menyalahi aturan etika dalam penyalahgunaan wewenang," papar Arman.

Arman memastikan kasus ini masih diselidiki lebih lanjut. Kedua oknum polisi yang diperiksa selanjutnya akan menjalani sidang kode etik.

"Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini, kita sudah bisa melakukan proses sidang, indikasi atau tidaknya yang pasti di situ ada kelalaian anggota saya," tegasnya.

Jika terbukti melanggar, kedua oknum polisi itu akan dikenakan sanksi. Namun terkait hukumannya akan ditentukan dalam sidang kode etik.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. (Sanksinya) Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya, bisa juga permohonan maaf," imbuh Arman.

Diketahui, tahanan narkoba Polres Parepare itu meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare pada Selasa (1/4). Rusli sempat mengeluh sakit hingga dirawat di rumah sakit.

Arman pun enggan berspekulasi lebih jauh soal adanya dugaan penganiayaan di balik tewasnya tahanan sebagaimana tudingan keluarga Rusli. Dia kembali menegaskan bahwa hal ini butuh pembuktian lebih lanjut.

"Tapi terkait dengan adanya penganiayaan, ini tidak semudah itu. Bukan saya melakukan sebuah proses pembelaan, tapi ini adalah hukum di Indonesia. Hukum kita itu tidak semua itu menetapkan sebuah tersangka," tegasnya.

Kanit Narkoba Polres Parepare Dimutasi

Sementara itu, Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S telah dimutasi imbas tewasnya tahanan kasus narkoba. Satu polisi lainnya yang tidak disebutkan identitasnya juga dimutasi untuk diperiksa Propam.

"Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4).

Dia menegaskan sanksi untuk kedua oknum polisi tersebut akan ditentukan dalam sidang kode etik. Pihaknya juga masih mendalami keterlibatan oknum polisi lain dalam kasus ini.

"Nanti hasil finalnya terkait kalau Kanit menyebut orang lain. Kita periksa lagi," imbuhnya.

Syukri menegaskan kasus ini diselidiki setelah kakak Rusli bernama Agussalim melapor ke polisi. Keluarga Rusli juga melaporkan adanya dugaan pemerasan di balik kasus ini.

"Karena ada laporan polisi (kakak korban) Agussalim di SPKT. Dua yang dilaporkan, di Polres (Parepare) dan di Polda (Sulsel). Namanya kalau ada pelanggaran anggota, baru terduga pelanggar," jelas Syukri.

(sar/hsr)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Advokat Hotma Sitompul meninggal dunia

Advokat senior Hotma Sitompul meninggal dunia di Jakarta, Rabu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan mengatakan Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

2. Jokowi pertimbangkan bawa persoalan ijazah ke ranah hukum

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak, ke ranah hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," kata Jokowi.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung kembalikan berkas pagar laut Tangerang ke Polri

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

“Jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum Kejagung telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin bin Asip dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan, pada tanggal 14 April 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polres Garut periksa dokter kasus dugaan asusila terhadap pasien

Kepolisian Resor Garut melakukan pendalaman pemeriksaan seorang dokter kandungan terkait kasus dugaan asusila terhadap pasiennya saat memeriksakan kehamilan di klinik kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dokter kandungan inisial MSF ditangkap di wilayah Garut, Selasa (15/4) malam atau kurang dari 24 jam setelah video dugaan asusila itu ramai di media sosial, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Garut pada Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

5. Jaksa Agung mutasi enam kepala kejaksaan tinggi

Jaksa Agung Sanitiar (St.) Burhanuddin melakukan mutasi terhadap enam kepala kejaksaan tinggi (kajati) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Prin-23/A/JA/04/2025.

"Benar ada mutasi. Beberapa kepala kejaksaan tinggi itu sudah memasuki usia fungsional 60 tahun. Jadi, tentu harus ada pergantian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya salah satu kadernya yakni Ridwan Kamil ke proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang sedang diusut oleh KPK.

Menurut dia, Partai Golkar menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

"Biarlah semua itu kita lihat berproses," kata Bahlil saat konferensi pers usai acara Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

Namun sebagai warga negara, dia mengatakan bahwa Partai Golkar juga menghargai asas praduga tak bersalah.

Jakarta (ANTARA) - Kasus menerima suap di kalangan para hakim sedang marak terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satunya seperti kasus suap vonis lepas perkara ekspor crude palm oil (CPO) yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim lainnya.

Bahkan, kasus ini menambah daftar panjang praktik korupsi di lembaga peradilan. Berdasarkan pantauan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sejak tahun 2011 hingga 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan total nilai suap mencapai sekitar Rp107 miliar.

Tindakan tersebut tidak hanya merusak integritas lembaga peradilan, tetapi juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap hukum negara.

Hukuman bagi hakim penerima suap menurut undang-undang

Sanksi hukum terhadap hakim yang menerima suap telah diatur dalam pasal dalam perundang-undangan yang berlaku.

Diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), hakim yang menerima suap diancam dengan berbagai hukuman.

Pasal 12 menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Hakim akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, Pasal 11 UU Tipikor juga mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, akan dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Hakim yang menerima suap juga telah melanggar kode etik atas perilaku tidak jujur dan akan diperiksa oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.

Pelanggaran-pelanggaran ini juga dapat diberlakukan sanksi lainnya selain hukuman penjara dan denda, diantaranya seperti penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tetap tidak hormat. Hal ini diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung akan menjatuhkan sanksi kepada hakim penerima suap, berdasarkan usul dari Komisi Yudisial, dengan batas waktu penyelesaian maksimal 60 hari terhitung sejak usulan diterima.

Apabila seorang hakim terbukti menerima suap dan berpengaruh pada putusan pengadilan, para pihak dalam perkara pidana memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Dalam kondisi ini, keputusan hakim yang menerima suap karena faktor kepentingan sendiri, dinyatakan sebagai putusan pengadilan yang tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam UU Kekuasaan Hakim pada pasal 17 ayat 5 dan 6.

Secara umum, itulah sanksi hukum yang berlaku bagi hakim yang menerima suap. Dengan aturan hukum yang berlaku, diharapkan dapat terealisasikan sehingga mampu menimbulkan efek jera, memperkuat integritas lembaga peradilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap sistem hukum negara.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

PEKANBARU, KOMPAS.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Riau, tengah menjadi sorotan.

Rutan Pekanbaru disorot dalam konteks pengawasan tahanan.

Sebanyak belasan orang tahanan bisa dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi.

Pada Selasa (15/4/2025), jagat maya dihebohkan dengan sebuah video yang diduga menunjukkan napi Rutan Pekanbaru dugem.

Video viral di media sosial ini salah satunya dibagikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya @manangsoebeti_stori.

Dalam video itu, terlihat sejumlah tahanan pria sedang berpesta. Mereka menghidupkan musik DJ dengan keras layaknya sedang dugem.

Ada yang berjoget dan ada yang duduk sambil geleng-geleng kepala.

Terlihat juga salah satu tahanan sedang menelepon sambil bersandar di dinding sel.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Mereka terlihat begitu santai dan menikmati alunan musik keras, seperti bukan di dalam tahanan.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau turun tangan melakukan penelusuran.

Hasil dari penelusuran itu, ternyata benar tahanan yang dugem berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, bersama jajarannya langsung turun ke Rutan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

Maizar mengatakan, dari hasil pengecekan, terdapat 14 orang tahanan yang melakukan dugem dan diduga pesta narkoba.

Pihaknya langsung mengambil tindakan dengan memindahkan 14 tahanan ke Lapas Pekanbaru.

"Mereka kami pindahkan untuk mempermudah proses pemeriksaan," kata Maizar saat diwawancarai wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan.

Jika terbukti bersalah, Maizar memastikan tahanan tersebut diisolasi dan ditempatkan di tahanan ekstra ketat serta tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan.

Maizar mengatakan, tahanan melakukan dugem pada Senin (14/4/2025), sekitar pukul 10 malam.

Saat dugem, salah satu tahanan merekam video.

"Video direkam sama napi," kata Maizar.

Lalu, video itu dibuat status di WhatsApp oleh tahanan hingga ada yang merekam layar dan viral di media sosial.

Sejauh ini, Maizar mengaku masih menyelidiki dari mana masuknya barang-barang terlarang ke dalam ruang tahanan Rutan Pekanbaru.

Menurutnya, hal itu bisa dari pengunjung atau ada keterlibatan petugas rutan.

Ia juga belum bisa memastikan apa saja barang-barang yang digunakan tahanan saat dugem.

"Masih dilakukan penyelidikan dari mana barang itu didapat," kata Maizar.

Dua Pejabat Dicopot

Buntut dari kasus tahanan dugem, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru, Arie Jelfri, langsung dicopot.

Kedua pejabat ini dicopot setelah Maizar turun ke Rutan Pekanbaru.

"Keduanya sudah dibebastugaskan," ucap Maizar.

Dia menyebut, Bastian Manalu digantikan oleh Nimrot Sihotang, sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Rutan Pekanbaru.

Nimrot sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau.

Maizar menegaskan bahwa Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Riau, tengah menjadi sorotan.

Rutan Pekanbaru disorot dalam konteks pengawasan tahanan.

Sebanyak belasan orang tahanan bisa dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi.

Pada Selasa (15/4/2025), jagat maya dihebohkan dengan sebuah video yang diduga menunjukkan napi Rutan Pekanbaru dugem.

Video viral di media sosial ini salah satunya dibagikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya @manangsoebeti_stori.

Dalam video itu, terlihat sejumlah tahanan pria sedang berpesta. Mereka menghidupkan musik DJ dengan keras layaknya sedang dugem.

Ada yang berjoget dan ada yang duduk sambil geleng-geleng kepala.

Terlihat juga salah satu tahanan sedang menelepon sambil bersandar di dinding sel.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Mereka terlihat begitu santai dan menikmati alunan musik keras, seperti bukan di dalam tahanan.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau turun tangan melakukan penelusuran.

Hasil dari penelusuran itu, ternyata benar tahanan yang dugem berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, bersama jajarannya langsung turun ke Rutan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

Maizar mengatakan, dari hasil pengecekan, terdapat 14 orang tahanan yang melakukan dugem dan diduga pesta narkoba.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara ihwal sepeda motor mewah milik Ridwan Kamil yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Motor ini disita lantaran berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB.

"Menyangkut dengan salah satu kader Partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada," kata Bahlil usai menggelar acara halal bihalal Partai Golkar, di kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

Bahlil menegaskan, Partai Golkar tidak ingin mengintervensi lebih jauh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Namun, Partai Golkar masih tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.



"Kami juga sebagai warga negara harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyita sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Penyitaan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, selain pemeriksaan saksi, KPK juga turut menggali informasi yang ada di barang bukti elektronik yang berhasil disita. Dia menyebut, tidak hanya barang bukti elektronik, ada kendaraan juga yang disita.

"Ada kendaraan dan yang lainnya (yang disita)," kata Asep dalam konferensi persnya, Jumat (11/4/2025).

Asep tak menyangkal jika motor yang berada di kediaman Ridwan Kamil juga turut disita lembaga antirasuah saat melakukan penggeledahan.

"Salah satunya itu. Kalau nggak salah itu, saya nggak hafal lah pokoknya," ujar Asep.

Seorang tahanan kasus narkoba, MR (50) di Polres Parepare, Sulawesi Selatan tewas diduga mengalami tindak kekerasan. Dua personel polisi pun menjalani pemeriksaan Propam.

"Lagi saya periksa," ujar Kapolres Parepare AKBP Arman Muis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Kasus tersebut terjadi pada Jumat (4/4) kemarin, korban diduga mengalami tindak penganiayaan. Namun, Kapolres Parepare berkilah jika tahanan kasus narkoba tersebut meninggal dunia akibat mengalami sakit.

"Sudah jelas-jelas itu meninggal karena sakit dan ada keterangan penjelasan dari rumah sakit. Meninggal karena ada riwayat penyakit," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dua anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Parepare tersebut diketahui telah terjadi tindakan perlawanan yang dilakukan korban saat ditangkap.

"Hasil BAP ada perlawanan dari tersangka, sehingga anggota refleks melakukan tindakan untuk pembelaan (diri)," jelasnya.

Meski demikian, sambung Arman, perbuatan dua anggotanya tersebut menyalahi prosedur dalam mengamankan tersangka sehingga diduga terjadi kelalaian.

"Jadi memang tindakan itu ada kelalaian di anggota saya," ujarnya.

Proses pemeriksaan terhadap kedua anggota Satnarkoba Polres Parepare pun hingga saat ini masih berjalan di propam dan akan segera menjalani proses sidang etik.

"Jadwal sidangnya, insyaallah pekan ini. Kami akan menangani kasus ini secara profesional," pungkasnya.

Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons KPK menyita sebuah motor merek Royal Enfield dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang juga kader Golkar. Bahlil mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang tengah berlangsung.

"Menyangkut dengan isu ataupun apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan salah satu kader partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada," kata Bahlil saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

Bahlil menyerahkan segala bentuk proses hukum ke pihak yang berwenang. Ia menyebut mesti ada asas praduga tak bersalah.

"Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun, kami juga sebagai warga negara, harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses," ungkapnya.

Diketahui, KPK telah menyita sebuah motor saat penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait perkara BJB. KPK mengatakan salah satu motor yang disita itu adalah Royal Enfield.

"1 (satu) unit Motor Royal Enfield," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Senin (14/4).

KPK menggeledah rumah RK pada Maret 2025. Ada sejumlah barang dan dokumen yang disita dari rumah RK. Salah satunya adalah motor.

"Kalau nggak salah itu (motor), saya nggak hafal lah, pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4).

Sedangkan untuk kasus BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus rasuah Bank BJB. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non-budgeter.

Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

(dwr/maa)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya salah satu kadernya yakni Ridwan Kamil ke proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang sedang diusut oleh KPK.

Menurut dia, Partai Golkar menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

"Biarlah semua itu kita lihat berproses," kata Bahlil saat konferensi pers usai acara Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

Namun sebagai warga negara, dia mengatakan bahwa Partai Golkar juga menghargai asas praduga tak bersalah.

Adapun dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029, Ridwan Kamil menjabat Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa telah menyita barang bukti elektronik dan sepeda motor dari rumah Ridwan Kamil.

“Pokoknya motor lah. Saya enggak hafal merek,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4).

Kemudian, KPK mengonfirmasi bahwa sepeda motor yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermerek Royal Enfield.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025