JAKARTA, iNews.id - Seorang dokter di Cianjur terkenal dengan program pelayanan anti-mainstream. Dialah Dokter Yusuf Nugraha yang memberikan pelayanan berobat gratis bagi pasien dengan sistem ijab kabul dan cukup menghafal Pancasila serta lagu Indonesia Raya bagi warga tidak mampu.

Kisah Dokter Yusuf yang inspiratif ini viral di media sosial di tengah sorotan terhadap ulah sejumlah oknum dokter yang diduga melanggar kode etik hingga pidana.

Dia diketahui berpraktik di Klinik Harapan Sehat yang berlokasi di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sosoknya sekaligus menghapus pertanyaan lazim soal biaya kesehatan yang digantikan seikhlasnya hingga gratis.

"Dunia adalah tempat untuk memberi manfaat dan menebarkan kebaikan serta mempersiapkan kematian yang dirindukan," tulis Dokter Yusuf di akun Instagramnya @yusufnugraha81 dikutip Senin (21/4/2025).

Keberadaanya membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu untuk tetap mendapat pelayanan medis tanpa terbebani biaya. Sistem ijab kabul yang ia terapkan memungkinkan pasien membayar sesuai kemampuan mereka, bahkan gratis jika tak mampu.

Baginya, kesehatan adalah hak semua orang, bukan hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar. Dia juga menekankan tidak semua orang bisa mengakses BPJS atau asuransi kesehatan sehingga pendekatan ini menjadi jembatan harapan bagi masyarakat marjinal.

"Semoga melalui sistem ijab kabul biaya berobat di Klinik Harapan Sehat dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Terkhusus bagi masyarakat yang terkendala biaya dan mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau yang tidak aktif karena tunggakan premi," tulisnya.

Editor: Donald Karouw

PACITAN, KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) LC, anggota Polres Pacitan, diduga memerkosa tahanan wanita di ruang tahanan Mapolres Pacitan. Kini, Aiptu LC telah ditahan di Polda Jatim untuk pemeriksaan.

Aiptu LC merupakan Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast mengatakan, kasus ini telah ditangani oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak dilaporkan pada awal April 2025.

Diduga, pemerkosaan ini terjadi berturut-turut pada Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025). Pemerkosaan diduga berlangsung di ruang tahanan korban.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," kata Abraham, Jumat (18/4/2025), seperti dikutip Surya.co.id.

Sementara itu, korban merupakan tahanan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berinisial PW (21). Korban merupakan warga asal Jawa Tengah.

PW ditangkap karena diduga sebagai muncikari. PW diduga memperdagangkan anak di bawah umur di salah satu hotel di Kabupaten Pacitan.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Oknum Polisi Aiptu LC di Pacitan Diduga Rudapaksa Tahanan Wanita, Kini Ditahan di Polda Jatim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi pemerintah kepada publik menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto di bulan-bulan pertama pemerintahannya.

Hal ini terlihat di beberapa kesempatan, ketika Kepala Negara mengakui bahwa komunikasi pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan, belum baik.

Ada banyak hal yang perlu dikomunikasikan lebih terbuka sehingga tidak menimbulkan pandangan yang keliru di masyarakat.

Terlebih, menurut Prabowo, banyak program yang tujuannya baik namun belum tersosialisasi dengan baik.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Teranyar, Prabowo menunjuk seorang juru bicara untuk memperbaiki pola komunikasi tersebut.

Mensesneg jadi jubir

Adapun yang ditugaskan menjadi juru bicara adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, Prasetyo memastikan penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan, mengingat dirinya hanya membantu komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia menyampaikan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.

Ia pun memastikan PCO akan tetap ada.

Diketahui, PCO baru saja dibentuk untuk menangani komunikasi publik saat Presiden Prabowo menjabat.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Bukan karena blunder

Tak hanya itu, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Hasan diketahui menanggapi teror kepala babi itu dengan melontarkan candaan, memakai kalimat "dimasak saja" alih-alih mengecam.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," tandasnya.

Butuh orang kepercayaan

Atas langkah tersebut, Prabowo dinilai membutuhkan orang kepercayaannya untuk menangani komunikasi Istana.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi Prabowo kepada masyarakat.

"Secara prinsip, sepertinya Istana, pemerintah, dan Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Dilihat dari rekam jejaknya, Prasetyo merupakan orang lingkaran terdalam.

Ia adalah kader Gerindra dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.

Berbekal hubungan yang panjang itu, Prasetyo dinilai mampu menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.

"Dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi juru bicara Istana, menjadi juru bicara Presiden. Supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah," tutur dia.

Bentuk kekecewaan?

Di sisi lain, Adi menilai penunjukan Prasetyo turut membuktikan adanya kekecewaan Prabowo terhadap Hasan Nasbi.

Menurut Adi, kekecewaan itu terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja.

Selain saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi, pernyataan Prabowo diulang di beberapa kesempatan saat berbicara di ruang publik.

"Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama," kata Adi.

Blunder sampai klarifikasi

Tanggapan atas teror kepala babi menjadi salah satu komunikasi Istana yang paling disorot.

Selain meminta dimasak, Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Dia bilang, jika tidak ada yang dihalang-halangi dalam membuat berita, artinya kebebasan pers Istana tetap bagus.

"Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di Istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali," ucap Hasan di Istana, Jumat (21/3/2025) lalu.

Sehari setelahnya, Hasan menyampaikan klarifikasi kepada sejumlah media.

Hasan menilai, tanggapannya justru setuju dengan sikap wartawan Tempo yang menanggapi teror itu dengan candaan pula, yakni mengaku lain kali akan memasak kepala babi tersebut lebih enak.

"Justru saya setuju dengan Francisca menyikapi teror itu. Kan Fransisca merecehkan teror itu sehingga KPI si peneror enggak kesampaian kan. Ya berarti kan salah orang itu, berarti kan enggak sampai itu," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Hasan, cara merespons dengan candaan termasuk elegan.

Ia lantas mengingat-ingat aksi teror Bom Sarinah pada tahun 2016 silam.

Reaksi yang dikeluarkan publik kala itu relatif sama, yakni tidak menunjukkan ketakutan dengan membanjiri area bekas bom dengan berjualan sate, gorengan, hingga kopi kemasan.

"Itu aktor intelektualnya pasti stres berat. Kan targetnya si peneror bukan soal berapa jumlah korban dan berapa ledakannya, tapi warga Jakarta enggak takut. Jadi KPI-nya enggak kesampaian," jelas dia.

Sejatinya, bukan hanya masalah Hasan saja.

Ada begitu banyak masalah komunikasi Istana yang dinilai perlu diselesaikan.

Termasuk ketika Prabowo menyamakan trading saham sebagai bentuk judi, yang berpotensi menggerus kepercayaan pelaku pasar modal.

Turunnya kepercayaan mereka lantas berimbas pada ketidakstabilan ekonomi, meski pertumbuhan sejauh ini banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi pemerintah kepada publik menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto di bulan-bulan pertama pemerintahannya.

Hal ini terlihat di beberapa kesempatan, ketika Kepala Negara mengakui bahwa komunikasi pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan, belum baik.

Ada banyak hal yang perlu dikomunikasikan lebih terbuka sehingga tidak menimbulkan pandangan yang keliru di masyarakat.

Terlebih, menurut Prabowo, banyak program yang tujuannya baik namun belum tersosialisasi dengan baik.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Teranyar, Prabowo menunjuk seorang juru bicara untuk memperbaiki pola komunikasi tersebut.

Mensesneg jadi jubir

Adapun yang ditugaskan menjadi juru bicara adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, Prasetyo memastikan penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan, mengingat dirinya hanya membantu komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia menyampaikan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.

Ia pun memastikan PCO akan tetap ada.

Diketahui, PCO baru saja dibentuk untuk menangani komunikasi publik saat Presiden Prabowo menjabat.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Bukan karena blunder

Tak hanya itu, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Yerusalem / Istanbul (ANTARA) - Keluarga para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza menggelar aksi demonstrasi di sepanjang perbatasan dengan wilayah kantong Palestina pada Minggu (20/4), menuntut dilakukannya pertukaran tahanan dengan warga Palestina.

“Kami tidak akan meninggalkan kalian. Kalian begitu dekat, tapi terasa sangat jauh,” kata Sylvia Cunio, ibu dari David dan Ariel Cunio yang menjadi sandera, seperti dikutip Haaretz saat aksi unjuk rasa berlangsung di dekat permukiman Nir Oz di perbatasan Gaza.

Ilana Gritzewsky, istri dari Matan Zangauker yang juga disandera di Gaza, mendesak pemerintah Israel untuk segera mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan pihak Palestina.

“Jika kamu mendengarkan ini, Matan, jangan menyerah. Jangan kehilangan harapan. Seluruh bangsa sedang berjuang agar kamu bisa kembali,” ujarnya.

Menurut perkiraan pihak Israel, masih ada 59 sandera yang berada di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup.

Di sisi lain, lebih dari 9.500 warga Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang memprihatinkan, termasuk laporan penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, menurut organisasi hak asasi dari Palestina dan Israel.

Hampir 140.000 warga Israel, termasuk tokoh-tokoh militer, telah menandatangani petisi yang menuntut pemulangan para sandera dari Gaza dan diakhirinya perang di wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 51.200 warga Palestina -- sebagian besar perempuan dan anak-anak -- telah tewas dalam serangan brutal Israel di Gaza.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Keluarga sandera Israel gelar unjuk rasa tuntut pertukaran tahanan

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (20/4) menjadi sorotan, di antaranya kasus mutilasi di Serang yang diungkap oleh kepolisian, kemudian pendapat ahli mengenai perlunya evaluasi terhadap kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Pakar: Perlu evaluasi efektivitas pencegahan pelecehan seksual

Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyatakan perlu adanya evaluasi guna menakar efektivitas kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam mengantisipasi munculnya kasus pelecehan seksual.

Fachrizal di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan masih munculnya dugaan kasus pelecehan seksual, salah satunya yang melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan sinyal bagi Satgas PPKS untuk melakukan pembenahan pada sistem pencegahan.

Selengkapnya baca di sini.

2. Karantina Lampung gagalkan penyeludupan satwa liar kura-kura dan ular

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Karantina) Lampung menggagalkan penyelundupan satwa liar jenis ular dan kura-kura, yang dibawa menggunakan jasa ekspedisi di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

"Kami berhasil gagalkan pengiriman satwa liar kura-kura sebanyak 215 ekor dan ular lima ekor dalam bentuk paket," kata Kepala Balai Karantina Lampung Donni Muksydayan, di Bandarlampung, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polisi ungkap motif kasus pembunuhan dengan mutilasi di Serang

Polisi mengungkap motif kasus pembunuhan dengan memutilasi oleh pria berinisial ML (23) terhadap kekasihnya, SA (19), di Kampung Ciberuk, Gunungsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.

Kasatreskrim Polresta Serang Kota Kompol Salahuddin di Serang, Minggu, mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi ketika pelaku menjemput korban di rumah kakeknya, Ciomas, pada hari Minggu (13/4) sekitar pukul 12.00 WIB untuk pergi makan bakso.

Selengkapnya baca di sini.

4. Polisi buru perampok yang sekap korban di dealer motor Bandung

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung memburu pelaku perampokan yang terjadi di sebuah dealer motor, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu dini hari.

Dalam peristiwa tersebut, kata Kapolsek Coblong Kompol Riki Erickson, pelaku menyekap seorang karyawan menggunakan tali dan lakban sebelum menggasak uang tunai sebesar Rp20 juta.

Selengkapnya baca di sini.

5. Perlu aturan operasional truk batu bara lintasi Rejang Lebong

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong Sanusi Pane memandang perlu pengaturan operasional truk pengangkut batu bara melintasi daerah ini.

"Harus ada aturan jam melintas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan raya lainnya," kata Sanusi Pane di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Taman Safari Indonesia (TSI) kembali jadi sorotan publik. Bukan karena atraksi hewan atau program konservasinya, tapi karena laporan mengejutkan dari sejumlah mantan pemain sirkus yang mengaku pernah mengalami kekerasan saat bekerja.

Kasus ini mencuat ke publik pada bulan ini, di mana beberapa mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang berada di bawah naungan TSI, melapor ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka mengaku diperlakukan secara tidak manusiawi selama puluhan tahun.

Dalam pengakuan eks pemain OCI kepada Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, Selasa (15/4/2025) menyebut ada praktik perbudakan dan kekerasan. Cerita itu pun langsung viral di media sosial dan memicu kemarahan netizen.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan, dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja, yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya.

Dari laporan teresebut dilakukan pengembangan dan Kementerian HAM pun memanggil pihak TSI untuk memberikan tanggapan terkait hal itu. Komisaris TSI, Tony Sumampouw, membantah tuduhan itu dan mengatakan tuduhan itu salah alamat.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," jelas Tony dikutip dari detikNews, Minggu (20/4).

Asal-usul OCI

Tony mengungkapkan bahwa sebagian mantan pemain sirkus OCI merupakan anak-anak yang sejak kecil dibesarkan di panti asuhan. Mereka mulai mengenal dunia sirkus ketika memasuki usia 6 hingga 7 tahun.

Menurut Tony, pada tahun 1997, para mantan pemain sirkus OCI sempat melaporkan dugaan kekerasan yang mereka alami kepada Komnas HAM. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim investigasi, salah satu tugasnya adalah menelusuri latar belakang keluarga para pelapor.

"Waktu dicari orang tua mereka, saya nggak ikut, yang ikut Pak Hamdan Zoelva dengan Pak Poltak Hutajulu dengan staf dari Komnas HAM yang dulu (era 1997-1998)," katanya.

"Malah Pak Hamdan ini yang mengingatkan saya 'itu kan dulu kita yang ke Kalijodo'. Memang di situ kan ada penampungan anak-anak, saya nggak enak ngomongnya, istilahnya anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Nah saat itu kan anak-anak itu diselamatkan ke panti-panti," lengkap Tony.

Tony menjelaskan bahwa anak-anak tersebut telah diasuh sejak bayi di panti-panti asuhan. Setelah beranjak usia 6 atau 7 tahun, mereka mulai diperkenalkan dengan pelatihan sirkus.

Tony juga mengenang pertemuannya dengan almarhum Baharuddin Lopa, salah satu anggota Komnas HAM saat itu. Baharuddin dan timnya turut menelusuri asal-usul anak-anak tersebut. Setelahnya, anak-anak itu diberi nasihat agar tidak terpengaruh oleh pihak ketiga dan tetap menghargai orang-orang yang telah merawat dan membesarkan mereka.

Berbeda Entitas

Dalam kesempatan wawancara dengan detikSore, pada Kamis (17/4/2025) Legal & Corporate Secretary TSI, Bara Tamardi Kusno, menjelaskan bahwa TSI dan OCI merupakan sebuah entitas yang berbeda. Baik secara legal maupun operasional.

"OCI berdiri sejak 1967 dan berhenti beroperasi pada sekitar tahun 1997. Sementara Taman Safari berdiri pada 1981 dan hingga kini masih fokus di bidang konservasi satwa. Tidak pernah ada hubungan bisnis atau kerja sama antara TSI dan OCI," jelasnya.

Ia menakankan meski adanya kesamaan pemilik, bukan berarti kedua entitas perusahaan itu memiliki kesinambungan. Dan ia juga menyebut bahwa sirkus OCI belum pernah dilakukan di Taman Safari.

"Bahkan pertunjukan sirkus OCI pun tidak pernah diselenggarakan di dalam kawasan Taman Safari," ucap Bara.

Bara juga mengungkapkan jika pihaknya pernah menerima somasi dari kuasa hukum eks pemain OCI yang meminta kompensasi senilai Rp 3,1 miliar. Setelah dicek, tak ada bukti bahwa orang-orang yang disebutkan adalah karyawan dari TSI hingga pihaknya membalas somasi itu dengan mengatakan bahwa TSU bukan pihak yang harus bertanggungjawab di persoalan itu.

"Setelah kami telusuri, mereka bukan karyawan kami, dan kami tidak memiliki catatan pernah memperkerjakan mereka," ucapnya.

Reputasi di Mata Publik

Bara pun berharap kepada masyarakat untuk melihat permasalahannya dengan jernih, mampu melihat dengan jelas, dan jangan mencampuradukkan masalah. Karena menurutnya dalam hal ini, pentingnya mengklarifikasi langsung ke pihak OCI.

Terlebih, ia menyayangkan dalam perkara yang saah sasaran ini nama besar TSI sangat dirugikan. Membuat citra negatif yang begitu membekas.

"Nama kami dicatut, reputasi kami dirugikan. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk tindakan hukum jika diperlukan," sebutnya.

Video Eks Pemain Sirkus Taman Safari Lapor KemenHAM Soal Dugaan Eksploitasi

Video Eks Pemain Sirkus Taman Safari Lapor KemenHAM Soal Dugaan Eksploitasi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kementerian PPPA disebut tengah fokus dalam pemulihan korban.

Arifah menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus kekerasan seksual, termasuk yang baru-baru ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, klinik di Garut, hingga sel tahanan Pacitan.

"Itu bentuk keprihatinan kita bersama. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman dan mencarikan solusi terbaik," kata Arifah di Kantor Gubernur Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Minggu (20/4/2025).

Menanggapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan itu, menurutnya, proses hukum terhadap pelaku harus berjalan.

"Yang pasti korban harus secara hukum harus terus dilakukan dan kami lebih fokus pada pendampingan pada korban," jelasnya.

Ia menegaskan, negara harus hadir, terutama dalam memastikan hak korban atas rasa aman, pemulihan psikologis, serta akses hukum yang adil.

Kementerian PPPA saat ini juga tengah memperkuat sistem pelaporan dan pendampingan korban melalui call center SAPA 129.

"Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak telah menetapkan tiga program prioritas kami," jelasnya.

"Yang pertama adalah ruang bersama Indonesia. Yang kedua adalah penguatan dan perluasan fungsi call center kami Sapa 129. Dan yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa," lanjutnya.

Oknum Polisi Pacitan Perkosa Tahanan Perempuan

Dilansir detikJatim, seorang oknum polisi Polres Pacitan diduga melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Kasus ini tengah ditangani Propam Polda Jatim.

Oknum polisi berinisial Iptu LC yang menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan itu telah diproses dan dilakukan penahanan.

Informasi yang dihimpun korban berusia 21 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah. Korban tahanan di Mapolres Pacitan ini ditangkap usai 5 Februari 2025 diduga jadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Korban tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut dan kasus tersebut sedang ditangani oleh Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules Abraham Abas saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (19/4/2025).

Jules menambahkan, kejadian yang dilakukan oknum personel Polres Pacitan tersebut terjadi awal April 2025.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," ujar Jules Abraham.

Selain ditahan, Polda Jatim akan segera melakukan sidang kasus tersebut. Nantinya, jika oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran terancam hukuman berat.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," tandas Jules Abraham.

Video: Menteri PPPA Usul Tugas Sekolah Tak Pakai Gadget

Video: Menteri PPPA Usul Tugas Sekolah Tak Pakai Gadget

Yerusalem / Istanbul (ANTARA) - Keluarga para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza menggelar aksi demonstrasi di sepanjang perbatasan dengan wilayah kantong Palestina pada Minggu (20/4), menuntut dilakukannya pertukaran tahanan dengan warga Palestina.

“Kami tidak akan meninggalkan kalian. Kalian begitu dekat, tapi terasa sangat jauh,” kata Sylvia Cunio, ibu dari David dan Ariel Cunio yang menjadi sandera, seperti dikutip Haaretz saat aksi unjuk rasa berlangsung di dekat permukiman Nir Oz di perbatasan Gaza.

Ilana Gritzewsky, istri dari Matan Zangauker yang juga disandera di Gaza, mendesak pemerintah Israel untuk segera mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan pihak Palestina.

“Jika kamu mendengarkan ini, Matan, jangan menyerah. Jangan kehilangan harapan. Seluruh bangsa sedang berjuang agar kamu bisa kembali,” ujarnya.

Menurut perkiraan pihak Israel, masih ada 59 sandera yang berada di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup.

Di sisi lain, lebih dari 9.500 warga Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang memprihatinkan, termasuk laporan penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, menurut organisasi hak asasi dari Palestina dan Israel.

Hampir 140.000 warga Israel, termasuk tokoh-tokoh militer, telah menandatangani petisi yang menuntut pemulangan para sandera dari Gaza dan diakhirinya perang di wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 51.200 warga Palestina -- sebagian besar perempuan dan anak-anak -- telah tewas dalam serangan brutal Israel di Gaza.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi solusi konkret dalam persoalan penahanan ijazah pekerja yang diduga dilakukan perusahaan di Kota Surabaya.

Pihaknya memastikan Pemprov Jatim akan menguruskan penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan. Khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Meski begitu, Khofifah menegaskan, solusi penerbitan ulang ijazah ini tidak menghentikan proses hukum yang tengah berlangsung.

"Solusi ini tidak ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk hal yang terkait dengan aparat penegak hukum tetap berjalan dan silahkan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Khofifah dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

Khofifah mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.

"Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana," kata Khofifah.

"Oleh sebab itu kami tidak ingin hal ini menjadi keresahan yang berlarut. Maka solusi ini menjadi wujud negara hadir. Namun kami pastikan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan," tambahnya.

Khofifah menambahkan melakukan penahanan ijazah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No 8 Tahun 2016 Pasal 42. Di mana dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpang dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.

Video: Eks Karyawan UD Sentoso Seal Sulit Cari Kerja gegara Ijazah Ditahan

Video: Eks Karyawan UD Sentoso Seal Sulit Cari Kerja gegara Ijazah Ditahan

Bisnis.com, Jakarta — Badan Penyeleggara Haji mendesak Kepolisian untuk menindak para oknum yang menawarkan paket haji ilegal.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penertiban jamaah haji ilegal harus segera dilakukan oleh Kepolisian sehingga kualitas layanan haji bisa semakin baik dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jamaah haji yang resmi.

"Kami juga berkoordinasi dengan Polri dan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji Ilegal," ujarnya di Jakarta, Minggu (20/4).

Dia menuturkan sejak dibentuk Badan Penyelenggara Haji di Indonesia, pihaknya langsung bergerak cepat dan berkordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menangani masalah jamaah haji ilegal asal Indonesia.

"Alhamdulillah di tahun 2025 ini Arab Saudi sudah mulai lakukan berbagai kebijakan pengetatan," katanya.

Berkaitan dengan itu, Dahnil juga mengapresiasi pihak kepolisian dan imigrasi yang berhasil menggagalkan keberangkatan 10 orang calon jemaah haji non prosedural (ilegal) yang hendak menuju Tanah Suci dengan menggunakan visa kerja.

"Langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia dan melindungi para calon jemaah dari potensi risiko,” ucapnya.

Dia menjelaskan terdapat 10 calon jamaah haji ilegal tersebut kini tengah diselidiki guna mendalami pihak lain yang terlibat.

"Kini, para calon jemaah tengah menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam upaya keberangkatan ilegal ini," tutur Dahnil.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar untuk lebih berhati-hati jika ingin haji ke Arab Saudi. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan kebijakan ketat menjelang musim haji 2025, termasuk larangan kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, yang mulai berlaku pada 23 April 2025.

"Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur," katanya.

KOMPAS.com - Seorang oknum polisi berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, yang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan tajam.

Ia diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Dugaan tindak pidana itu dilaporkan langsung oleh korban, PW (21), seorang narapidana kasus perdagangan manusia asal Jawa Tengah.

Laporan tersebut kemudian memicu penyelidikan internal yang cepat dan intensif dari Propam Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jawa Timur.

"Memang benar, sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini personel Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan di tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan berinisial LC," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, saat memberikan keterangan pers pada Jumat (18/4/2025).

Diduga Pemerkosaan Dilakukan Selama Tiga Hari

Menurut informasi yang dihimpun, dugaan rudapaksa terjadi pada 4 hingga 6 April 2025. Aksi bejat itu dilakukan di dalam ruang tahanan tempat korban menjalani masa penahanan.

Kombes Jules Abraham menjelaskan, Aiptu LC diduga memanfaatkan posisinya sebagai pejabat yang membawahi perawatan tahanan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

"Yang bersangkutan diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," tegasnya.

PW diketahui merupakan tahanan kasus perdagangan manusia yang ditangkap atas dugaan menjadi mucikari dan memperdagangkan anak di bawah umur.

Ia disebut-sebut beroperasi di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Langsung Dilaporkan Korban

Kasus ini mulai terungkap setelah korban secara langsung melaporkan tindakan Aiptu LC kepada petugas. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim.

Pihak kepolisian kemudian mengambil langkah cepat dengan melakukan penyelidikan serta menahan Aiptu LC di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

"Proses penahanan terhadap Aiptu LC dilakukan selama penyelidikan dan penyidikan berlangsung," ujar Abraham.

Jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, Aiptu LC tidak hanya terancam hukuman pidana, tetapi juga bisa dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri.

"Serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," pungkas Abraham.

Pihak Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran hukum dan etika oleh anggota kepolisian, apalagi jika melibatkan kekerasan terhadap tahanan yang seharusnya mendapat perlindungan hukum di balik jeruji.

Kasus ini kembali mencuatkan sorotan publik terhadap perlakuan terhadap tahanan, khususnya perempuan, di lembaga kepolisian.

Berbagai pihak menuntut agar proses hukum terhadap Aiptu LC dilakukan secara transparan dan tidak ditutup-tutupi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Sementara itu, PW masih menjalani proses hukum atas keterlibatannya dalam kasus perdagangan manusia, namun kini juga menjadi korban dari kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri.

Penyelidikan terhadap Aiptu LC masih terus berjalan. Polda Jawa Timur menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan dengan profesional dan berkeadilan, tanpa pandang bulu.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Oknum Polisi Aiptu LC di Pacitan Diduga Rudapaksa Tahanan Wanita, Kini Ditahan di Polda Jatim,