Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber daya manusia (BPSDM) Hukum melakukan penilaian kompetensi 50 Aparat Sipil Negara (ASN) Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, guna memetakan potensi dan kesesuaian PNS di Kemenkum daerah itu.

"Penilaian kompetensi PNS secara daring ini untuk meningkatkan profesionalitas," kata Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani dalam keterangan pers yang diterima LKBN ANTARA Babel di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan kegiatan penilaian kompetensi bagi 50 PNS Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Pengembangan talenta dan karier ASN harus berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang menjadi inti dari misi BPSDM Hukum," katanya.

Ia menyatakan BPSDM Hukum telah terakreditasi “A” dari BKN sebagai lembaga penyelenggara assessment center. Untuk menjaga predikat tersebut, Pusat Penilaian Kompetensi terus meningkatkan profesionalitas dengan menjunjung prinsip independensi, validitas, dan transparansi dalam setiap pelaksanaan asesmen.

"Hasil penilaian ini akan digunakan dalam pembinaan kepegawaian, termasuk untuk promosi jabatan, pengembangan karier, dan manajemen talenta. Jadi setiap peserta juga akan mendapatkan feedback sebagai bahan pengembangan diri,” katanya.

Kepala Penilaian Kompetensi Eva Gantini mengatakan kegiatan penilaian yang berlangsung secara daring selama dua hari dan penilaian akan mencakup uji potensi dan kompetensi yang dirancang guna menjamin kualitas hasil penilaian secara maksimal.

"Kami berharap para peserta dapat memperoleh gambaran objektif atas kompetensinya masing-masing, selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan diri, pengisian jabatan, serta pembinaan karier secara berkelanjutan," katanya.

Plt Kakanwil Kemenkum Kepulauan Babel Harun Sulianto mengucapkan terima kasih atas dipilihkan Kanwil Kemenkum Babel sebagai salah satu tempat penilaian kompetensi.

"Kami berharap kompetensi PNS ini dapat terpetakan, sehingga dapat diketahui kebutuhan pengembangan diri dalam rangka manajemen karir PNS," katanya.

Indonesia tengah ramai dengan penemuan sejumlah makanan di pasaran yang telah mendapatkan label halal namun ditemukan mengandung unsur babi.

Hal di atas ditemukan oleh penelusuran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Unsur babi ditemukan melalui uji laboratorium.

"Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan 11 batch produk dari 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine), yang dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan/atau peptida spesifik porcine," ujar BPJPH dalam keterangan resminya, Selasa (22/4).

Dari 9 produk yang mengandung unsur babi, 7 di antaranya telah mendapatkan sertifikal halal. BPJPH pun menarik produk-produk tersebut dari peredaran.

Mayoritas produk yang ditemukan mengandung unsur babi merupakan marshmallow atau permen dengan tekstur kenyal yang jadi kesukaan banyak orang.

Dari sana, banyak orang yang mempertanyakan hal tersebut. Termasuk di antaranya soal hukum tak sengaja mengonsumsi makanan yang mengandung unsur babi dalam Islam.

Islam sendiri memang melarang umatnya untuk mengonsumsi daging babi. Larangan tersebut tertulis dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3.

"Diharamkan bagimu [memakan] bangkai, darah, daging babi, dan [daging hewan] yang disembelih bukan atas [nama] Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang [sempat] kamu sembelih. [Diharamkan pula] apa yang disembelih untuk berhala. [Demikian pula] mengundi nasib dengan azlam (anak pahan), [karena] itu suatu perbuatan fasik."

Lantas, bagaimana jika umat Muslim tak sengaja mengonsumsi makanan yang mengandung unsur babi?

KH Wahyul Afif Al Ghafiqi mengatakan, orang yang tak sengaja memakan daging babi tak akan dianggap berdosa.

"Orang yang enggak sengaja [makan babi], ya, tidak apa-apa," ujar Wahyul dalam sebuah wawancara bersama CNNIndonesia.com.

Hanya saja, setelah mengetahui dan menyadari hal tersebut, umat Muslim harus beristigfar dan memohon ampun kepada Allah SWT.

Mengutip NU Online, hal di atas bisa dilakukan dengan mensucikan mulut. Caranya dengan membasuh mulut tujuh kali, di mana salah satunya dicampur dengan debu.

"Orang yang memakan daging anjing [atau babi] umpamanya, maka mulutnya dapat suci dengan dibasuh tujuh kali, yang salah satunya dicampur dengan debu." (Ibnu Hajar al-Haitami, Fatawal Fiqhiyah al-Kubra)

Untuk itu, umat Islam dianjurkan agar berhati-hati memilah makanan atau minuman yang dikonsumsi.

Makmur, pelaku penusukan Hamsi hingga tewas di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel) sudah ditangkap polisi. Pihak keluarga korban pun mendesak polisi mengusut tuntas para pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta tersangka Makmur dihukum seberat-beratnya.

Kakak kandung korban, Hendri mengucapkan apresiasi mereka kepada Polres Lubuklinggau yang akhirnya berhasil menangkap Makmur yang sudah buron selama 8 bulan. Kini, mereka meminta polisi untuk menangkap kakak Makmur yakni R serta mengungkap otak dari kasus pembunuhan tersebut.

"Kami memohon kepada pihak Polres Lubuklinggau agar kasus pembunuhan adik saya (Hamsi) ini dibuka sejelas-jelas mungkin. Karena kami sekeluarga percaya dan yakin bahwa ada otak pelaku yang memerintah kedua tersangka ini. Tidak mungkin keduanya ini sengaja mau membunuh adik kami sehingga kami yakin kedua pelaku ini hanya eksekutor," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Selasa (22/4/2025).

Hendri mengatakan pihak keluarga masih yakin kasus pembunuhan Hamsi masih berkaitan dengan kasus pengancaman menggunakan senjata api oleh mantan Kepala Desa Karang Anyar, Muratara, Amir pada Selasa (20/8/2024) karena kedua pelaku merupakan keponakan Amir.

"Kami masih yakin jika kasus berkaitan dengan aksi pengancaman yang yang dilakukan mantan kades (Amir) pada 20 Agustus 2024 lalu saat proses titik nol pembangunan Kantor Kemenag Muratara yang dikerjakan Hamsi. Kami yakin hal ink masih berkaitan karena mantan kades itu merupakan paman dari tersangka," jelasnya.

Sementara itu, Edi Sukamto selaku kakak ipar korban mengatakan pihaknya juga meminta dalam proses hukum tersangka Makmur agar diadili seadil-adilnya.

"Terutama nantinya saat proses hukum di Kejaksaan Negeri maupun di Pengadilan Negeri. Kami minta kasus ini diusut secara tuntas, jangan seperti kemarin saat vonis pengancaman Amir yang tidak sesuai dengan pasal yang dikenakan. Kami tidak ingin harus teriak-teriak lagi di persidangan," ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Lubuklinggau AKP M Kurniawan Azwar mengatakan atas perbuatannya tersangka Makmur diancam dengan hukuman berlapis yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

"Makmur dijerat dengan Pasal 340 KUHP Atau 338 KUHP," tegasnya.

Saat ini, sambung Kurniawan, polisi masih melakukan pengejaran terhadap kakak Makmur yakni R yang terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut.

"Sedangkan kakak kandungnya berinisial R yang masih berstatus DPO masih kita buru keberadaannya," ujarnya.

Video: Kakek di Lubuklinggau Ditangkap Seusai Cabuli 5 Bocah di Dalam Masjid

Video: Kakek di Lubuklinggau Ditangkap Seusai Cabuli 5 Bocah di Dalam Masjid

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir ke pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia.

Prabowo berencana mengirimkan utusan RI untuk menghadiri pemakaman Paus yang digelar Sabtu (26/4).

"Oleh karena sesuatu dan lain hal, Bapak Presiden kemungkinan tidak bisa hadir langsung dalam acara pemakaman Paus, beliau berencana untuk mengirim utusan," kata Pras lewat pesan singkat, Rabu (23/4).

Namun, dia belum mengungkapkan siapa utusan yang akan dikirim Prabowo. Menurut Pras, saat ini pemerintah tengah berkoordinasi.

Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin (21/4) dalam usia 88 tahun. Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung.

Menurut jadwal, pemakaman Paus Fransiskus digelar pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. Dia akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma. Saat ini, jasad Paus disemayamkan di kapel Santa Marta.

Pemimpin-pemimpin negara dunia mengenang Paus sebagai sosok yang senantiasa berpihak pada kemanusiaan dan penuh dengan kerendahan hati.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dalam rangka mensukseskan ibadah haji 2025.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka mensukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan untuk mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia, dan di negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji yang datang dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam mensukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua pihak, terutama oleh Pemerintah Indonesia untuk mensukseskan program tersebut.

Saat ini terdapat tiga embarkasi yang menerima layanan fast track yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu embarkasi di Jakarta, Surabaya, dan Solo.

Lebih lanjut, Almirba mengatakan bahwa kunjungannya tersebut juga untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar tentang layanan fast track di Indonesia sejauh ini dan ingin mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dari layanan tersebut.

"Jadi, pada siang hari ini, kami ingin mendengarkan langsung paparan dari Yang Mulia Bapak Menteri Agama berkaitan dengan inisiatif fast track Makkah Route yang tentu merefleksikan kerja sama yang terjadi sudah lama ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan bahwa salah satu target dalam layanan haji tahun ini adalah merapikan seluruh persoalan yang terkait dalam penanganan jamaah haji sehingga tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi.

"Kami akan merapikan seluruh jamaah haji Indonesia dan mudah-mudahan nanti dengan begitu kami tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi untuk mengurus persoalan yang muncul di dalam jamaah haji kami," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi Saudi pantau layanan "fast track" untuk jamaah haji Indonesia

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Mafirion menanggapi insiden warga negara asing (WNA) mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Mafiirion mendorong agar Direktorat Jenderal Imigrasi meninjau izin tinggal yang bersangkutan karena sudah meresahkan.

"Nggak kalau WNA seperti itu, kalau sudah meresahkan dan melakukan beberapa kali tindakan yang sifatnya kriminalitas, saya sarankan, saya sarankan ke Imigrasi, walaupun investor, kalau resahkan masyarakat ya tinjau aja pemberian izin tinggal sementaranya, tinjau aja," kata Mafirion saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

Kemudian, Mafirion menyoroti WNA tersebut yang disebut melanggar izin tinggal. Ia mendapat informasi, seharusnya, WNA itu tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), bukan di daerah Kalibata.

"Saya baca dia tinggal di Kalibata City tapi izin tinggalnya Jakbar, KITAS seharusnya diberi sesuai domisili, itu melanggar keimigrasian itu, bisa dicabut KITAS-nya, itu harusnya dikeluarkan sesuai domisili, jadi dia nggak boleh di Jaksel," ucapnya.

Ia menyebut alasan itu juga bisa menjadi penguat untuk mendeportasi yang bersangkutan. Menurutnya, Indonesia butuh investor yang membuat tenang, bukan meresahkan.

"Itu bisa jadi alasan pertimbangan cabut aja KITAS-nya, sementara tindakan kriminal kita minta polisi ambil tindakan. Saya harap Imigrasi, terutama Imigrasi Jaksel dan Jakbar kan di wilayah mereka untuk aktif memantau masalah ini. Kalau memang mereka lakukan pelanggaran atas izin-izin Imigrasi, cabut saja, deportasi saja, kita butuh investor yang buat tenang, kalau bikin tidak tenang ya deportasi saja," ujar dia.

WNA Diamankan Imigrasi Jaksel

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah Presiden Donald Trump mengumumkan perombakan besar-besaran di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, karena dianggap memiliki birokrasi yang terlalu "gemuk".

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan restrukturisasi di Kemlu AS akan fokus memangkas posisi dan mengurangi divisi-divisi hak asasi manusia, karena organisasi "gemuk" itu tak sejalan dengan pemerintahan.

"Kementerian ini gemuk, tidak mampu menjalankan misi diplomatik pentingnya di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio, dilansir dari AFP.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal, daripada memajukan kepentingan nasional inti AS," imbuhnya.

Salah satu perubahan utama dari perombakan ini adalah menghapus divisi yang bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Sebagai gantinya, divisi itu akan digantikan oleh kantor koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan, yang akan menyerap fungsi dari Badan Pembangunan Internasional AS.

Kantor baru itu akan mengawasi biro demokrasi, HAM, dan kebebasan beragama, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja di luar negeri.

Selain itu, perombakan ini juga termasuk menghapus kantor kejahatan perang, yang fungsi terbarunya mencakup dokumentasi perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina.

Juru bicara Kemlu AS, Tammy Bruce, memastikan dihapusnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi mereka akan berakhir. Namun area fokus divisi-divisi tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, cekatan, dan lebih cepat.

Sejalan dengan rencana ini, Kemlu AS disebut akan mengurangi jumlah divisi dari 734 menjadi 602. Wakil Menlu AS juga akan diminta membuat rencana dalam waktu 30 hari untuk mengurangi staf sebanyak 15 persen.

Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan bantuan berupa perlindungan kepada tiga korban pencabulan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati menilai bahwa bantuan berupa perlindungan itu sudah sesuai dengan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada hari Rabu 9 April 2025 lalu.

“Ketiga korban diputuskan mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitas penghitungan restitusi,” kata Sri Nurherwati di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Sri menjelaskan layanan pemenuhan hak prosedural diberikan LPSK kepada korban berupa melakukan pendampingan kepada korban setiap memberikan keterangan saat memasuki peradilan.

Kemudian, dalam pelaksanaannya LPSK bekerja sama dengan Sahabat Saksi dan Korban NTT, LBH APIK-NTT, Pendamping Rehsos Kemensos Prov. NTT dan UPTD PPA Provinsi NTT.

"Kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak," katanya.

Selain itu, menurutnya, bantuan rehabilitasi psikologis juga akan diberikan pada salah satu korban yang masih berusia 6 tahun.

Dia menegaskan fokus utama yang perlu ditekankan terkait penanganan perkara ini adalah kaitannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan eksploitasi seksual yang terjadi di NTT.

“Status korban adalah anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual menggunakan aplikasi media sosial. Untuk itu, pelaku dapat dijerat dengan UU TPKS, Perlindungan Anak, TPPO dan ITE,” ujar Nurherwati.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja mengajukan banding usai memperoleh sanksi pemberhentian tidak dengan hormat akibat kasus dugaan kekerasan seksual dan narkoba.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Fajar dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dalam kasus asusila hingga narkoba.

"Dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," ujarnya di TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Dia menambahkan, pelecehan seksual itu berupa persetubuhan anak di bawah umur, mengonsumsi narkoba hingga menyebarkan video pelecehan seksualnya.

"Telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinaan, mengonsumsi narkoba. Serta menyimpan menyebar video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur," imbuhnya.

Adapun, Fajar juga telah menyatakan banding atas putusan terkait pemecatannya sebagai anggota korps Bhayangkara.

"Atas putusan tersebut pelanggar banding yang menjadi bagian hak pelanggar," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat-serikat pekerja dengan tema "Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan."

"Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," kata Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dekananto Eko Purwono saat ditemui di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta, Selasa.

Menurut Dekananto, forum ini juga menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri pada Januari 2025 lalu.

"FGD ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis," katanya.

Dekananto juga berharap ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kepolisian ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif, kata dia.

"Rencananya, kegiatan serupa akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolres akan berkolaborasi dengan serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing," ucapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa kegiatan ini baru awal, diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal agar persoalan-persoalan terkait hubungan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat.

Acara FGD tersebut juga dihadiri oleh para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya, turut diundang juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.

Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat-serikat pekerja dengan tema "Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan" di Jakarta, Selasa (22/4).

"Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," kata Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dekananto Eko Purwono saat ditemui di Balai Pertemuan Metro Jaya.

Menurut Dekananto, forum ini juga menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri pada Januari 2025 lalu.

"FGD ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis," katanya.

Dekananto juga berharap ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kepolisian ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif, kata dia.

"Rencananya, kegiatan serupa akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolres akan berkolaborasi dengan serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing," ucapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa kegiatan ini baru awal, diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal agar persoalan-persoalan terkait hubungan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat.

Acara FGD tersebut juga dihadiri oleh para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya, turut diundang juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Deretan booth dengan desain unik sesuai dengan wilayah menghiasi halaman Lapangan Banteng, Jakarta. Masing-masing booth itu membawa barang-barang khas daerah yang ternyata karya dari 132 warga binaan dari berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kegiatan bertajuk Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 digelar mulai 21-23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. kegiatan itu diketahui bertepatan dengan momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 yang memamerkan karya-karya dari warga binaan.

"Perhelatan ini mengusung tema Creation Beyond the Bars yang memberikan sebuat pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara," ujar Menteri Imipas Agus Andrianto saat membuka IPPA Fest di Jakarta.

Sebanyak 54 booth menampilkan berbagai macam karya mulai dari pertunjukan seni dan kreativitas, makanan, fashion, kerajinan tangan, dan produk seni lainnya. Kegiatan ini sekaligus membuka peluang terhadap warga binaan untuk berkontribusi dalam sektor industri.

Selain itu kegiatan ini menjadi wadah ekspresi dan kreativitas dari warga binaan, sehingga masyarakat dapat melihat hasil kreativitas tangan dari warga binaan yang berada di lapas seluruh Indonesia.

"Tentunya ini akan terus bisa kita kembangkan di dalam juga dan hasilnya digunakan untuk mengembangkan kegiatan UMKM di daerah, sekaligus kita membuat terobosan-terobosan dalam rangka memberikan peluang-peluang kepada warga binaan untuk berkontribusi dalam sektor industri maupun produk-produk lainnya," lanjut Agus.

Senada dengan Menteri Imipas, Kasi Kegiatan Kerja Lapas Perempuan 2A Pontianak Astuti Setiawati juga menyebut booth-nya turut membawa barang-barang khas dari Kalimantan Barat mulai dari baju adat dayak, cemilan kue kering, dodol, minyak adat Dayak, anyaman, rajutan, miniatur tugu khatulistiwa, miniatur rumah adat dan pernak pernik.

Dalam prosesnya warga binaan di Pontianak diberikan pembinaan berupa kemandirian dan kepribadian, pembinaan kepribadian yang dimaksud ialah pribadi dan psikologi sementara kemandirian yang diberikan berupa keterampilan seperti tata boga, tata busana, kecantikan, pertanian, perikanan keterampilan itu dibagikan sesuai dengan minat dan bakat dari warga binaan.

Bukan hanya sekedar berkarya namun hasil dari kemandirian itu bisa dijadikan pendapatan negara yang berasal dari penjualan barang yang dibuat warga binaan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kami ada dua pembinaan yaitu pembinaan kemandirian dan kepribadian, memang ada yang awalnya nggak berkeinginan namun usai mencoba salah satu kegiatan akhirnya mencoba dan menekuni hasil karyanya akhirnya bisa mendapatkan premi dan ada kewajiban kami pembayaran PNBP," ujar Astuti saat ditemui detikcom di booth Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat.

Dari hasil pembinaan itu diharapkan warga binaan dapat mandiri dan memiliki bekal selain keterampilan dan hasil usaha, ketika mereka keluar nantinya dapat meneruskan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang didapatkan selama masa pembinaan.

Masyarakat yang ingin melihat ataupun membeli hasil karya warga binaan bisa datang secara langsung ke halaman Lapangan Banteng, Jakarta tanpa biaya. Namun untuk membeli karya masyarakat bisa membelinya menggunakan QRIS ataupun debit sebab setiap booth telah dilengkapi dengan mesin EDC BRI.

"Pembayaran kami sudah wajib non tunai, kita di dalam sudah tidak boleh ada peredaran uang dan kita di luar juga begitu jadi tanggung jawabnya jelas, untuk masyarakat yang ingin membeli langsung ke sini juga bisa membeli dan membayar menggunakan mesin EDC BRI," tutup Astuti.

Selama jalannya kegiatan nampak masyarakat antusias melihat karya-karya dari warga binaan, berbagai produk dipajang di setiap booth lengkap dengan harga jualnya.

Pacitan, Jatim (ANTARA) - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pacitan menggelar aksi damai di depan Mapolres Pacitan, Jawa Timur, Selasa, menyusul dugaan kasus rudapaksa (pemerkosaan) yang melibatkan oknum anggota polisi terhadap tahanan perempuan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan poster dan banner bertuliskan kecaman, serta menaburkan bunga di depan Mapolres sebagai bentuk kritik atas dugaan kekerasan seksual yang mencoreng institusi kepolisian.

Koordinator aksi, Yusuf Mukib menyatakan, pihaknya menuntut evaluasi total terhadap sistem perlindungan tahanan di lingkungan Polres Pacitan serta permintaan maaf secara terbuka dari pihak kepolisian kepada masyarakat.

“Menyikapi kelakuan bejat oknum polisi yang diduga melakukan rudapaksa, kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan perlindungan tahanan,” ujar Yusuf.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku, termasuk jika berasal dari internal institusi kepolisian.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut.

“Atas nama pribadi dan institusi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Ayub.

Ia menambahkan, anggota yang diduga terlibat telah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Timur, dan proses hukum tengah berjalan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dalam rangka mensukseskan ibadah haji 2025.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka mensukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan untuk mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia, dan di negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji yang datang dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam mensukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua pihak, terutama oleh Pemerintah Indonesia untuk mensukseskan program tersebut.

Saat ini terdapat tiga embarkasi yang menerima layanan fast track yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu embarkasi di Jakarta, Surabaya, dan Solo.

Lebih lanjut, Almirba mengatakan bahwa kunjungannya tersebut juga untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar tentang layanan fast track di Indonesia sejauh ini dan ingin mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dari layanan tersebut.

"Jadi, pada siang hari ini, kami ingin mendengarkan langsung paparan dari Yang Mulia Bapak Menteri Agama berkaitan dengan inisiatif fast track Makkah Route yang tentu merefleksikan kerja sama yang terjadi sudah lama ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan bahwa salah satu target dalam layanan haji tahun ini adalah merapikan seluruh persoalan yang terkait dalam penanganan jamaah haji sehingga tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi.

"Kami akan merapikan seluruh jamaah haji Indonesia dan mudah-mudahan nanti dengan begitu kami tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi untuk mengurus persoalan yang muncul di dalam jamaah haji kami," katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025