Mamuju -

Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal China karena diduga melanggar administrasi keimigrasian. Dua orang merupakan investor tambang dan satu lainnya kapten kapal.

"Ketiga orang asing kami amankan hanya untuk dimintai keterangan," ujar Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Muhammad Adam kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial ZZ (54), WZ (32), dan HZ (57). Mereka diamankan di Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (23/4).

"Saat ini (ketiganya) masih dilakukan pemeriksaan di ruang penyidikan Kantor Imigrasi," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Adam, belum ditemukan pelanggaran serius dari ketiga WNA tersebut. Dokumen keimigrasian mereka juga dinyatakan lengkap namun, ada perbedaan antara wilayah kerja dan domisili yang tertera dalam dokumen.

"Secara administrasi, ketiganya terdaftar di Jakarta, tapi mereka melakukan aktivitas kerja di Kabupaten Pasangkayu. Ini yang menjadi perhatian kami," jelasnya.

Ia menuturkan pemeriksaan ini dilakukan secara persuasif. Pihaknya hanya memberikan pengarahan agar ketiga WNA itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini hanya sebatas memberikan pemahaman soal regulasi yang benar. Kami ingin memastikan mereka bekerja sesuai aturan di lokasi kerja," imbuhnya.

(hsr/hsr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasto Kristiyanto merasa kasus suap Harun Masiku yang juga menjerat dirinya ini terlalu dipaksakan dan akhirnya mengorbankan aspek kemanusiaan.

"Sehingga ketika suatu proses hukum terlalu dipaksakan dan mengabaikan keadilan, hari ini kita belajar bahwa kemanusiaan akhirnya dikorbankan," kata Sekjen PDI-P yang menjadi terdakwa suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku ini di persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

Aspek kemanusiaan yang dikorbankan oleh proses penegakan hukum, menurut Hasto, menimpa eks anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Agustiani Tio Fridelina.

"Jadi keadilan itu respect terhadap kemanusiaan. Membiarkan berbagai ketidakadilan artinya mematikan jiwa-jiwa kemanusiaan kita. Tadi dari keterangan Ibu Tio kita melihat bagaimana kemanusiaan itu dikorbankan," ujar Hasto.

"Dia sudah kooperatif, sudah menjalankan hukuman, dan kemudian tetap saja ada intimidasi. Mencoba untuk dipaksa dicari-cari keterangan yang memang tidak bisa dia berikan. Karena dia telah memberikan sesuatu yang sebenar-benarnya," sambungnya.

Menurut Hasto, akibat dari intimidasi itu, Tio akhirnya menderita. Dia menyebut, untuk berobat ke Guangzhou saja, Tio tidak diperbolehkan.

"Tetapi akhirnya Ibu Tio sampai menderita, karena tidak bisa berobat ke Guangzhou atas derita kankernya. Ini tentu saja tidak boleh terjadi," jelas Hasto.

Lalu, Hasto juga mengklaim bahwa proses persidangan terhadap dirinya ini sebenarnya hanya merupakan daur ulang dari persidangan kasus Harun Masiku yang sudah dilakukan pada 2020 silam.

Dia menyebut KPK pun tidak bisa menampilkan adanya suatu fakta-fakta baru terkait dengan suap Harun Masiku.

"Karena memang persoalannya sudah clear dan sudah ada keputusan yang inkrah," katanya.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Aceh memetakan kerawanan keimigrasian guna mencegah pelanggaran oleh warga negara di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

"Kami memetakan kerawanan tersebut guna memudahkan penanganannya. Ada beberapa kerawanan pelanggaran keimigrasian di wilayah Aceh," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Aceh Novianto Sulastono di Banda Aceh, Kamis.

Ia menyebutkan kerawanan keimigrasian tersebut berpotensi terjadi 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Pelanggaran yang berpotensi terjadi tersebut di antaranya penyimpangan izin tinggal, perlintasan imigran ilegal, dam lainnya.

Adapun kerawanan keimigrasian yang petakan meliputi Kantor Imigrasi Banda Aceh dengan wilayah kerja Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya.

Kemudian, Kantor Imigrasi Sabang dengan wilayah Kota Sabang, dan Kecamatan Kepulauan Pulo Aceh. Kantor Imigrasi Meulaboh dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil.

Kantor Imigrasi Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Kantor Imigrasi Lhokseumawe meliputi Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Timur.

Serta Kantor Imigrasi Langsa, meliputi wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Hampir semua potensi kerawanan keimigrasian terkait izin tinggal, perlintasan tempat pemeriksaan imigrasi, serta imigran ilegal," katanya.

Guna mencegah pelanggaran orang asing tersebut, kata Novianto Sulastono, pihaknya bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) terus meningkatkan pengawasan. Tim Pora beranggotakan instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing.

"Kami juga menggelar pertemuan dengan Tim Pora guna saling bertukar informasi. Pertemuan tersebut juga membahas tugas pokok masing-masing instansi yang terlibat pengawasan orang asing agar tidak saling tumpang tindih," katanya.

Menurut Novianto Sulastono, orang asing yang datang ke Indonesia adalah mereka yang memberi manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan perekonomian. Jadi, pengawasan terhadap orang asing tersebut harus terus dilakukan, sehingga kehadiran mereka tidak merugikan masyarakat.

Kami mengajak masyarakat juga ikut berpartisipasi mengawasi dan melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing. Laporan masyarakat terkait kegiatan orang asing tersebut bentuk dari upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan orang asing," kata Novianto Sulastono.

SURABAYA, iNews.id – Polda Jatim telah memecat anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu LC karena terbukti melakukan pelanggaran berat memerkosa tahanan wanita. Sanksi berat itu diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Rabu (23/4/2025) di ruang sidang Propam Polda Jatim. 

Aiptu LC sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kasat Tahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sedangkan korbannya perempuan berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah yang ditahan atas kasus muncikari.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima Polres Pacitan pada 12 April 2025. Dalam laporan tersebut, LC diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang tahanan perempuan berinisial PW. 

“Perbuatan tersebut terjadi sebanyak empat kali. Kejadian terakhir berupa persetubuhan pada 2 April 2025 di ruang berjemur wanita, area hutan tahanan Polres Pacitan,” katanya, Kamis (24/4/2025).

Dari hasil sidang, kata dia, disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan LC merupakan perbuatan tercela. “Sanksinya berupa penempatan khusus selama 12 hari serta pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian," katanya.

Selain proses etik, tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polda Jatim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 103 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). 

Polda Jatim menegaskan, tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar hukum akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan integritas institusi Polri.

“Ini merupakan bentuk atensi dari Kapolda Jatim agar tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum di lingkungan internal,” kata Jules.

Dalam perkara ini, LC masih berkesempatan mengajukan banding atas putusan sidang etik, namun proses hukum pidana tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Sebelumnya, oknum polisi diduga memerkosa tahanan perempuan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mirisnya, aksi tersebut dilakukan dalam ruang tahanan Polres Pacitan.

Perbuataan dugaan pemerkosaan ini terjadi pada 4 April 2025. Saat itu kondisi ruang tahanan dalam keadaan sepi.

Dalam kasus tersebut, Polda Jatim telah memeriksa sebanyak 13 saksi, termasuk empat tahanan dan korban sendiri, serta sembilan saksi lainnya. 

Berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh, LC kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 April 2025 dalam kasus pidana kekerasan seksual. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA - Langkah hukum yang bakal ditempuh Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) terkait tudingan ijazah palsu ke dirinya dinilai sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi. Pengamat Politik Boni Hargens mengapresiasi langkah hukum yang bakal ditempuh Jokowi.

?Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,? ujar Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk ?Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi? yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Dia menuturkan setiap warga negara dalam negara demokrasi berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis konstitusi. Artinya, lanjut doktor jebolan Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.


Pengamat Politik Boni Hargens. Foto/Istimewa



"Implikasinya, siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal ijazah Jokowi harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum,? kata Boni.

?Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat,? sambung Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Dia pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Jokowi. "Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum,? ujarnya.

?Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum," tambahnya.

Dia menuturkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan dan tidak asal tuduh atau menebar fitnah. "Bahwa orang-orang ini yang terus secara konsisten menuding bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu harus berhadapan dengan pengadilan,? kata dia.

Karena, lanjut dia, di dalam proses persidangan nantinya otomatis barang bukti akan dihadirkan, yaitu ijazah aslinya. ?Nah ini sangat bernilai karena dapat akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," ungkapnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengapa Jokowi kerap disudutkan, Boni menduga bahwa ada beragam motif yang sengaja diembuskan oleh ragam kelompok yang mempunyai aneka kepentingan berbeda-beda.

?Kita semua tahu, bahwa sejak awal Pak Jokowi ini kerap menjadi sasaran tembak untuk disudutkan dengan berbagai isu negatif. Ya contohnya, ketika karier awalnya setelah menjabat wali kota Solo lalu hijrah ke Jakarta dalam kontestasi pilgub lalu berlanjut menjadi presiden dua periode, banyak sekali fitnah, character assassination,? ucapnya.

?Itu banyak sekali sentimen negatif yang ya bisa dikatakan, untuk membunuh karakternya. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai Wakil Presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan,? sambung Boni.

Dia mengungkapkan sudah ada kelompok politik yang sudah melirik jabatan Wakil Presiden di Pilpres 2029. ?Sehingga, tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi,? katanya.

Dia melanjutkan, bisa jadi kelompok kepentingan itu berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati untuk merebut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mungkin juga dark oposition, oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024.

Misalnya, kata dia, pembubaran ormas. Boni melihat kelompok barisan-barisan sakit hati ini kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru. ?Dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi. Karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legacy politiknya,? ucapnya.

?Supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Dan jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokrasi," pungkasnya.

Adapun diskusi itu dihadiri juga oleh Koordinator Gerakan IndonesiaCerah Febry Wahyuni Sabran, Pengamat Politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Technology Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri HAM Natalius Pigai menilai penugasan utusan RI ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan bangsa Indonesia terhadap pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia itu.

Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa penugasan tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan rasa dukacita secara langsung mewakili Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia.

“Bagaimanapun, meninggalnya Paus Fransiskus ini adalah kehilangan bagi dunia dan tentu saja Indonesia, apalagi beliau sempat mengunjungi Indonesia dan kunjungan itu sangat membekas bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Katolik,” katanya.

Menurut Pigai, mendiang Paus Fransiskus merupakan tokoh perdamaian, persaudaraan, dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana disampaikan pula oleh Presiden Prabowo dalam ucapan dukacitanya.

“Ungkapan Presiden ini rasanya sudah menjadi kesan kita semua yang mengenal bagaimana Paus Fransiskus semasa hidupnya. Perjuangannya yang tiada henti untuk kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan, dan Indonesia mencintai dan menghormati Paus Fransiskus,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengutus presiden ketujuh Joko Widodo, Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4), menjelaskan bahwa utusan-utusan khusus pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

Anggota Polres Pacitan Aiptu LC ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerkosaan seorang tahanan perempuan. Ia juga sudah dipecat dari institusi Polri.

LC sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4) lalu, setelah sebelumnya ia ditahan di tempat khusus oleh Bid Propam Polda Jatim.

"Sejak tanggal 21 April 2025 atau pada hari Senin kemarin [LC] telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pidana," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (24/4).

Dalam kasus ini, kata Jules, Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di Mapolres Pacitan.

"Korban merupakan tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," ucapnya.

Lebih lanjut, Jules mengatakan LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul terhadap korban, di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan sebanyak empat kali sepanjang Maret-April 2025.

"Tersangka saudara LC melakukan perbuatan cabul sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," ujarnya.

Korban, kata Jules, melaporkan kejadian ini pada 12 April 2025. Sejak saat itu, Aiptu LC lantas diproses secara etik dan pidana.

Penyidik pun memeriksa 13 orang saksi, di antaranya empat orang tahanan, satu saksi korban dan sembilan orang saksi lainnya. Polisi kemudian menetapkan LC sebagai tersangka, per Senin (21/4).

"Dengan dugaan pelanggaran Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Setelah jadi tersangka, LC kemudian menjalani sidang etik pada Rabu (23/4). Ia pun diputuskan telah melakukan perbuatan tercela dan disanksi PDTH.

"Kini tersangka LC juga telah ditahan di rumah tahanan Polri yaitu Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 103 oleh penyidik dari Direktorat Reskrimum Polda Jatim," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri HAM Natalius Pigai menyebut penugasan utusan RI ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan bangsa Indonesia terhadap pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia itu.

Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa penugasan tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan rasa dukacita secara langsung mewakili Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia.

“Bagaimanapun, meninggalnya Paus Fransiskus ini adalah kehilangan bagi dunia dan tentu saja Indonesia, apalagi beliau sempat mengunjungi Indonesia dan kunjungan itu sangat membekas bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Katolik,” katanya.

Menurut Pigai, mendiang Paus Fransiskus merupakan tokoh perdamaian, persaudaraan, dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana disampaikan pula oleh Presiden Prabowo dalam ucapan dukacitanya.

“Ungkapan Presiden ini rasanya sudah menjadi kesan kita semua yang mengenal bagaimana Paus Fransiskus semasa hidupnya. Perjuangannya yang tiada henti untuk kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan; dan Indonesia mencintai dan menghormati Paus Fransiskus,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengutus presiden ketujuh Joko Widodo, Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4), menjelaskan bahwa utusan-utusan khusus pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

Menurut dia, keempat tokoh utusan Presiden ini direncanakan bertolak menuju Vatikan selambat-lambatnya pada Jumat (25/4). “Keberangkatan sedang diatur,” kata Prasetyo.

Tokoh-tokoh yang diutus Prabowo pernah bertemu langsung dengan Sri Paus Fransiskus saat kunjungannya di Jakarta pada September 2024.

Dalam kunjungan kala itu, Sri Paus Fransiskus memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengunjungi Masjid Istiqlal, bertemu dengan Jokowi yang semasa itu masih menjabat Presiden di Istana Merdeka, dan berdialog dengan para yesuit di Jakarta.

Di Istana Merdeka, mendiang Paus Fransiskus juga bertemu dengan Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan.

Sementara itu, Ignasius Jonan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta juga mengemban tugas penting sebagai ketua panitia penyambutan. Mantan menteri perhubungan ini menyambut kedatangan mendiang Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Adapun misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat atau sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum polisi Polres Pacitan (LC) kini mendekam di balik jeruni penjara rutan Polda Jatim karena melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan perempuan.

LC ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4/2025) untuk kasus pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap perempuan berinisial PW.

“Sudah beralih status menjadi tersangka kasus kekerasan seksual yang ditahan di rutan Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Jules menjelaskan, meskipun status sebelumnya LC merupakan anggota Polri, dia ditahan di rutan sama dengan tahanan lain karena pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana.

“Untuk kasus pidana, jadi yang bersangkutan sudah diputus sebagai anggota Polri dilakukan PTDH (pemecatan tidak dengan terhormat atau sudah dipecat,” jelasnya.

Sebelumnya, saat berstatus sebagai terduga, LC ditempatkan di rutan khusus. Namun, setelah hasil sidang etik Propam diputuskan pada Rabu (23/4/2025), statusnya menjadi tersangka.

“LC sendiri sejak kemarin sudah berstatus terduga pelanggar untuk ditempatkan dalam penempatan tahanan khusus oleh Propam Jatim tapi sudah beralih status menjadi tersangka,” tegas Jules.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Jabar tersebut juga menjelaskan bahwa penanganan pidana kasus oknum polisi Polres Pacitan ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Diketahui, LC melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap PW pada bulan Maret dan 2 April 2025 di ruang berjemur perempuan di rutan Polres Pacitan.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka LC melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap tahanan wanita Polres Pacitan atas nama PW di ruang berjemur wanita di Polres Pacitan,” jelasnya.

Pelanggaran LC dinyatakan perbuatan tercela; LC ditahan di rutan khusus selama 12 hari dan sudah dijalani, dan diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum polisi Polres Pacitan (LC) kini mendekam di balik jeruni penjara rutan Polda Jatim karena melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan perempuan.

LC ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4/2025) untuk kasus pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap perempuan berinisial PW.

“Sudah beralih status menjadi tersangka kasus kekerasan seksual yang ditahan di rutan Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Jules menjelaskan, meskipun status sebelumnya LC merupakan anggota Polri, dia ditahan di rutan sama dengan tahanan lain karena pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana.

“Untuk kasus pidana, jadi yang bersangkutan sudah diputus sebagai anggota Polri dilakukan PTDH (pemecatan tidak dengan terhormat atau sudah dipecat,” jelasnya.

Sebelumnya, saat berstatus sebagai terduga, LC ditempatkan di rutan khusus. Namun, setelah hasil sidang etik Propam diputuskan pada Rabu (23/4/2025), statusnya menjadi tersangka.

“LC sendiri sejak kemarin sudah berstatus terduga pelanggar untuk ditempatkan dalam penempatan tahanan khusus oleh Propam Jatim tapi sudah beralih status menjadi tersangka,” tegas Jules.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Jabar tersebut juga menjelaskan bahwa penanganan pidana kasus oknum polisi Polres Pacitan ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Diketahui, LC melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap PW pada bulan Maret dan 2 April 2025 di ruang berjemur perempuan di rutan Polres Pacitan.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka LC melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap tahanan wanita Polres Pacitan atas nama PW di ruang berjemur wanita di Polres Pacitan,” jelasnya.

Pelanggaran LC dinyatakan perbuatan tercela; LC ditahan di rutan khusus selama 12 hari dan sudah dijalani, dan diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

SURABAYA, iNews.id - Anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu LC dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran berat memerkosa tahanan wanita. Sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Rabu (23/4/2025) di ruang sidang Propam Polda Jatim. 

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, dari hasil sidang, disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan LC merupakan perbuatan tercela. “Sanksinya berupa penempatan khusus selama 12 hari serta pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian," katanya, Kamis (24/4/2025).

Selain proses etik, tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polda Jatim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 103 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). 

Polda Jatim menegaskan, tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar hukum akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan integritas institusi Polri.

“Ini merupakan bentuk atensi dari Kapolda Jatim agar tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum di lingkungan internal,” kata Jules.

Dalam perkara ini, LC masih berkesempatan mengajukan banding atas putusan sidang etik, namun proses hukum pidana tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Diketahui, kasus pemerkosaan ini bermula dari laporan polisi yang diterima Polres Pacitan pada 12 April 2025. Dalam laporan tersebut, LC diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang tahanan perempuan berinisial PW. 

Perbuatan tersebut terjadi sebanyak empat kali. Kejadian terakhir berupa persetubuhan pada 2 April 2025 di ruang berjemur wanita, area hutan tahanan Polres Pacitan.

Dalam kasus ini, Polda Jatim telah memeriksa sebanyak 13 saksi, termasuk empat tahanan dan korban sendiri, serta sembilan saksi lainnya. Berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh, LC kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 April 2025 dalam kasus pidana kekerasan seksual. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Editor: Kastolani Marzuki

SAMARINDA, KOMPAS.com – Tiga anggota Polresta Samarinda diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke ruang tahanan.

Ketiga oknum tersebut merupakan personel Satuan Samapta dengan pangkat bintara, yakni dua Brigadir Polisi Dua (Bripda) dan satu Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) yang berinisial EP, FDS, dan AADS.

Informasi yang diperoleh Kompas.com menyebutkan bahwa sabu-sabu tersebut diselundupkan dalam nasi bungkus untuk seorang tahanan narkoba bernama Angga pada Minggu (30/3/2025) sekitar pukul 21.00 Wita.

Tahanan itu diduga telah “berkoordinasi” dengan salah satu petugas jaga, AADS, untuk memasukkan bungkusan tersebut tanpa pemeriksaan, dengan imbalan sebesar Rp 1 juta.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar membenarkan adanya keterlibatan ketiga oknum tersebut.

“Benar, Mas. Betul ada oknum anggota jaga tahanan yang lalai dengan membiarkan adanya narkoba masuk ke Rutan Polresta Samarinda,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kamis (24/4/2025).

Tujuh paket sabu

Hendri menambahkan bahwa ketiga anggota tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh Unit Provos Sipropam dan kini ditahan di tempat khusus (patsus) untuk menjalani proses sidang disiplin dan kode etik profesi.

Dari laporan yang diterima, sabu-sabu yang diselundupkan mencapai tujuh paket.

Barang bukti pendukung berupa video, foto uang tunai, dan bukti transfer telah diamankan sebagai bagian dari penyelidikan.

Tersangka penerima sabu, Angga, merupakan tahanan kasus narkoba jaringan antarprovinsi yang ditangkap pada Januari 2025 lalu.

Saat itu, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,52 gram dan uang tunai sebesar Rp 56 juta di Jalan Pelita II, Kecamatan Sambutan, Samarinda.