JAKARTA, KOMPAS.com - Dua saksi kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (21), mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kalau saat ini dua yang kami sampaikan dan permohonan. Saksi itu inisial, tetap kami jaga rahasianya bahwa adik-adik itu minta, kalau ada apa-apa dengan kami tolong selamatkan kami supaya kami juga bisa mengatakan yang benar adalah benar," ucap kuasa hukum keluarga Kenzha, Samuel Parasian Sinambela, di Kantor LPSK, Senin (28/4/2025).

Samuel menjelaskan, permohonan perlindungan bisa bertambah, mengingat ada saksi lain yang telah memberikan keterangan, tetapi juga menginginkan perlindungan.

"(Soal) Kasus pengeroyokan terhadap Kenzha yang dihentikan oleh Kapolres Jakarta Timur, pihak keluarga sudah melaporkan juga sebelumnya di Polda Metro Jaya dan melaporkan Kapolres tersebut atas SP3-nya di Divisi Propam Mabes Polri. Maka saksi-saksi yang sebetulnya melihat, mengetahui akan speakup, namun mereka minta dilindungi," ucap Samuel.

Samuel mengungkapkan, saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan telah menerima ancaman verbal.

"Saksi secara ancaman mungkin melalui WA dan sebagainya nah ini artinya secara psikis (ancaman) sudah dilakukan nah tinggal bagaimana mereka mengatakan seperti apa," ungkapnya.

Kedua saksi tersebut, kata Samuel, meminta perlindungan fisik karena khawatir akan adanya intimidasi berlebihan ketika mereka sedang beraktivitas.

"Jenis perlindungan saat ini adalah perlindungan terhadap fisik tubuhnya jika kalau nanti mereka diintimidasi atau ditakut-takuti untuk di-drop out ataupun sanksi apa pun," ucapnya.

Diberitakan, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (24/4/2025).

"Dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP. Tidak dapat ditingkatkan penyelidikannya ke tahap penyidikan," ujar Nicolas, Kamis.

Nicolas menjelaskan, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan gelar perkara yang melibatkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bid Propam, Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, serta Bidkum dan dokter forensik.

Dengan demikian, kata Nicolas, penyelidikan kasus kematian Kenzha akan dihentikan.

"Bukanlah merupakan suatu tindak pidana, untuk itu penyelidikan akan menghentikan proses penyelidikan dan akan melengkapi administrasi penghentian penyidikan," kata Nicolas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas agar profesional dan berkualitas.

Pengaturan tersebut penting jika melihat sejumlah kejadian yang melibatkan ormas dan meresahkan masyarakat.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujar Pigai lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/4/2025).

Ia mengatakan, wacana revisi UU Ormas perlu dipandang dari sisi positif dan tidak dilihat sebagai alat untuk pembatasan berserikat atau union busting.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai.

Ia pun menyinggung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang waktu itu dibuat untuk membubarkan sejumlah ormas.

Pendekatan peraturan ini perlu dilakukan untuk menertibkan ormas, tetapi tetap dalam tujuan memajukan demokrasi di Indonesia.

"Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ujar Pigai.

13 Larangan Ormas

Dalam UU Ormas sendiri diatur 13 larangan untuk ormas. Jika melanggar, ormas dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis hingga pembubaran.

Larangan untuk ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ormas dijelaskan lima larangan, yakni:

1. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas;
2. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
3. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas;
4. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
5. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) UU Ormas, diatur lima larangan lainnya:

1. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
2. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
3. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
5. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu dalam Pasal 59 ayat (3) UU Ormas mengatur dua larangan, yakni sebagai berikut:

1. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Terakhir dalam Pasal 59 ayat (4), ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sanksi Pembubaran

Pemerintah pusat atau daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar Pasal 59 UU Ormas. Salah satunya adalah pembubaran atau pencabutan status hukum ormas.

Selanjutnya berkaitan dengan sanksi administratif terdiri dari empat hal yang diatur dalam Pasal 61 UU Ormas, yakni:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian bantuan dan/atau hibah;
3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Diketahui, ormas menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.

Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Achmadi memastikan bahwa anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Diketahui, LPSK terkena efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Sehingga, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Menurut Achmadi, LPSK pasti akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi anggaran untuk pengobatan saksi dan korban tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu,” ujarnya.

Achmadi menambahkan, LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran HAM berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," katanya.

Lebih lanjut, Achmadi mengatakan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas soal evaluasi kinerja dan anggaran.

Namun, dia enggan membeberkan apakah nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban turut dibahas dalam rapat tersebut.

“(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu,” ujar Achmadi.

Diberitakan sebelumnya, LPSK mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran pemeirntah.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR pada 13 Februari 2025.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Polisi (Purn) Achmadi memastikan anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban berbagai kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK tidak pernah ragu untuk memberikan pemenuhan hak asasi korban maupun saksi sehingga akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu," ujarnya.

Ia menambahkan LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," ucapnya.

Achmadi juga menjelaskan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas ihwal evaluasi kinerja dan anggaran LPSK.

Namun, ia enggan membeberkan apakah rapat tersebut di dalamnya turut membahas nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta komitmen negara untuk hadir dalam menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana.

"Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam revisi undang-undang ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele," ujar Sugiat.

Hal itu disampaikan Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/4).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 merupakan momentum refleksi atas kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sekaligus untuk melahirkan aksi yang bermanfaat.

“Refleksi ini harus melahirkan aksi. Bukan hanya evaluasi di atas kertas, melainkan langkah konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan warga binaan,” kata Agus saat tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 di Jakarta, Senin, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Menurut Agus, pemasyarakatan bukan sekadar urusan penjara, melainkan juga tentang memberikan harapan, membangun kembali jati diri manusia, dan menghadirkan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Untuk itu, Agus mengajak jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan refleksi mendalam.

“Apa yang sudah kita capai? Apa yang belum? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional,” katanya.

Dalam satu tahun terakhir, ucap Agus, terdapat semangat baru pemasyarakatan melalui program akselerasi Kementerian Imipas. Salah satu program unggulan, yaitu ketahanan pangan yang berbasis pada kegiatan warga binaan.

Melalui program tersebut, Agus menyebut pihaknya ingin menjadikan warga binaan sebagai pelaku aktif pembangunan, bukan hanya objek pembinaan.

“Di balik tembok tembok lapas, kita punya potensi besar tenaga kerja yang bisa dilatih dan lahan yang bisa digarap, yang bisa kita bangun untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai centre of excellence (pusat keunggulan) dalam produksi pangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Menimipas mengapresiasi pengabdian petugas pemasyarakatan.

Ia mengajak petugas untuk tetap menjaga semangat pengabdian, menguatkan sinergisitas dan solidaritas, serta senantiasa berinovasi.

“Pemasyarakatan harus menjadi garda terdepan dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan ini. Mari kita songsong masa depan pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, lebih produktif, dan lebih manusiawi,” katanya.

Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 mengangkat tema Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Tema tersebut merefleksikan komitmen pemasyarakatan untuk memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani pada 24 April 2025.

"Memutuskan, menetapkan memberhentikan Prof Marsudi Wahyu Kisworo dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila terhitung 30 April 2025," demikian isi keputusan tersebut seperti dikutip pada Senin (28/4).

Biro Komunikasi UP mengungkap SK pemberhentian dikeluarkan yayasan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, dalam hal ini Senat Universitas Pancasila, Wakil Rektor, Direktur, serta jajaran.

"Dialog yang terbuka dan musyawarah yang inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Oleh karena itu perlu disampaikan, bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi saat ini dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik," kata Biro Komunikasi UP.

Saat dikonfirmasi, Marsudi membenarkan ihwal pencopotannya sebagai rektor UP tersebut. Ia turut menduga pencopotan berkaitan dengan sikapnya membela korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH).

Sebab, Marsudi mengklaim beberapa pejabat universitas termasuk dirinya yang aktif melakukan advokasi terhadap korban, menerima tekanan dan intimidasi.

"Ada hubungannya dengan kasus ETH sehingga terjadi tekanan dan intimidasi terhadap beberapa pejabat termasuk yang sudah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh YPP-UP tanpa ada kesalahan dan tanpa kesempatan membela diri karena selama ini dianggap aktif melakukan advokasi kepada korban kasus ETH," tutur dia.

Padahal, Marsudi mengklaim sekadar menegakkan UU Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri tentang hal tersebut serta memperhatikan pendapat dari LLDikti III.

Lebih lanjut, Marsudi menyampaikan sesuai Statuta UP, evaluasi kinerja rektor seharusnya dilakukan oleh Senat Universitas, bukan yayasan.

"Ternyata Senat UP tidak dilibatkan sama sekali sehingga saya belum dapat menerima evaluasi kinerja yang sangat tidak objektif, dan juga sangat berbeda dengan evaluasi dari Kementerian yang bisa kita lihat di Dashboard Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang bisa diakses oleh publik," ucap dia.

Sebelumnya, Edie Toet Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Teranyar, polisi telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dalam proses gelar perkara.

"Perkembangan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum rektor di sebuah universitas swasta, bahwa perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (14/6).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas perlu dicermati dan disikapi dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

Natalius Pigai juga turut merespons terkait dengan adanya aktivitas sejumlah ormas yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan dalam aktivitas ormas.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujarnya.

Natalius yakin pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibentuk secara subjektif untuk membubarkan beberapa ormas.

Hal tersebut, kata dia, menimbulkan masalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia.

"Oleh karena itu, revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah bertindak kebablasan.

Oleh karenanya, ia membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan mereka.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito melansir Antara, Jumat (25/4/2025).

Salah satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan transparansi keuangan.

Menurutnya, ketidakjelasan penggunaan dana ormas berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan di bawah.

Ia menambahkan, ormas merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi selanjutnya yang disambangi oleh rombongan Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka konsultasi publik terkait rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketua rombongan Komisi XIII, Elpisina, mengungkapkan tujuan kunjungan itu ingin menggali aspirasi publik terkait revisi UU yang akan dilaksanakan. Pihaknya ingin mendapatkan perspektif dan masukan langsung dari para pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat sipil untuk menyusun kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif.

"Kami melakukan kunjungan kerja ini dalam rangka meminta, menyerap, masukan, saran, pendapat dari semua stakeholder terkait masalah perubahan Undang-undang tentang PSK," kata Elpisina, Sabtu (26/4/2025).

Elpisina menyampaikan rencana revisi undang-undang itu dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat yang tidak mau menjadi saksi saat terjadi kasus. Alasannya karena mereka merasa tidak terjamin keamanan dan kenyamanannya setelah memberikan kesaksian.

Berkaca dari itu, meski undang-undang yang ada sudah berjalan, menurutnya masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat hak-hak saksi dan korban. Oleh karenanya, lewat revisi UU ini, harapannya bisa mendorong LPSK menjadi pelindung yang mampu memberi rasa aman dan nyaman baik kepada saksi dan korban, selama proses hukum sampai dengan setelah pelaku menjalani hukuman.

Dia tak menampik banyak kejadian setelah dihukum, pelaku merasa dendam kepada saksi. Ada beberapa kasus tindak pidana yang pelakunya berasal dari kelompok tertentu yang memiliki power, sehingga membuat saksi dan korban merasa tidak aman dan nyaman untuk menyampaikan kebenaran.

"Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi bekal untuk melakukan pembahasan tentang Undang-undang PSK. Intinya, bagaimana Undang-undang PSK ke depan itu bisa menjadi pelindung yang bisa memberi rasa aman, nyaman kepada saksi dan korban pasca proses hukum, waktu proses hukum dan setelah pelaku menjalani hukuman," ujarnya.

"Yang terpenting adalah bagaimana saksi terlindung, korban terlindung, LPSKnya juga ikut terlindung. Jadi sama-sama untuk melindungi," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo, menyambut baik inisiatif dari Komisi XIII tersebut. Dia menyebut forum ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan pandangan dan kepentingan dalam memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban.

Keterbukaan Komisi XIII dalam menerima berbagai aspirasi, diyakininya akan memperkaya materi perubahan undang-undang tersebut. UU LPSK ini, kedepannya diharapkan bisa memberi jaminan kepada seluruh WNI agar tidak terjadi kekhawatiran untuk bersaksi dan mengungkapkan semua fakta kasus yang terjadi.

Draf penyusunan RUU Perlindungan Saksi dan Korban itu akan diselesaikan secepatnya agar mendapat tindak lanjut dalam proses hukum penanganan para saksi dan korban.

"Kami menyambut baik dengan konsultasi publik dari DPR RI. Kami juga bisa melihat respon baik para stakeholder yang hadir," kata Antonius.

Delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, kabur dengan cara membobol tembok menggunakan obeng. Mereka yang kabur merupakan kasus narkoba dan kriminal umum.

Dilansir detikSumbagsel, delapan tahanan yang kabur yakni Popo Pandri (32), warga Desa Muara Pinang, Irfan Suryadi (24) warga Desa Batai, Erlan Purnomo (29) warga Desa Lubuk Tabun, Dika Cahyadi (37), warga Desa Sukamarga dan Andre Suwardi (25), warga Desa Teluk Lubuk. Kelima tahanan tersebut merupakan tahanan kasus narkoba. Sementara tersangka kasus kriminal umum, ialah Saputra (23) warga Desa Padang, Jimi (23) warga Desa Padang dan Harliko (28) warga Desa Sawah.

Para tahanan menjebol dinding kamar mandi. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Kamar mandi terletak di bagian samping gedung Tahti.

"Dinding kamar mandi tersebut mengarah ke area parkir belakang Mapolres Lahat," kata Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono, dilansir detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).

Para tersangka yang kabur ini tidak terekam kamera CCTV. Hal ini karena area tersebut tidak terjangkau kamera pengawas.

"Setelah berhasil menjebol tembok kamar mandi, para tersangka langsung menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres," ungkapnya.

Saat ini, dinding kamar mandi yang sempat dijebol para tersangka sudah selesai diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, kabur pada Minggu (27/4/2025) setelah menjebol dinding sel mereka dengan obeng.

Kejadian ini terungkap setelah petugas menyadari bahwa sejumlah tahanan telah menghilang dari ruang tahanan.

Setelah mendapati pelarian tersebut, petugas langsung melakukan pencarian dan berhasil menangkap tiga dari delapan tahanan yang melarikan diri.

Tiga tahanan yang tertangkap adalah Andre Suwardi (25), Dika Cahyadi (37), dan Irpan Suryadi (24).

Namun, lima tahanan lainnya, yakni Popo Pendri (35), Jimi Desa (23), Saputra (23), Harliko Darliansyah (28), dan Erlan Purnomo (29), masih dalam pengejaran.

Kronologi Tahanan Polres Lahat Kabur

Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto, menjelaskan bahwa para tahanan tersebut berhasil menjebol dinding sel menggunakan obeng yang telah dimodifikasi.

“Berbekal alat sederhana berupa obeng, para tahanan ini nekat menjebol dinding beton dan melarikan diri saat situasi sekitar rutan dalam keadaan sepi,” ujar Novi pada Senin (28/4/2025).

Setelah berhasil melarikan diri, para tahanan ini melarikan diri ke arah hutan dan lereng gunung yang terletak di kawasan Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, dan Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim.

Dengan informasi yang diperoleh, petugas segera bergerak untuk menangkap tiga tersangka yang berusaha bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya.

"Penangkapan tiga tersangka dilakukan berdasarkan informasi masyarakat dan kerja tim yang solid, meskipun para tersangka berupaya bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya," tambah Kapolres.

Proses Pengejaran Tahanan yang Kabur Dilanjutkan

Kapolres Novi Edyanto juga mengimbau masyarakat dan keluarga tersangka yang masih buron untuk memberikan informasi terkait keberadaan mereka.

Ia menekankan bahwa para tahanan yang kabur diharapkan segera menyerahkan diri.

"Kami akan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan, upaya pengejaran terhadap lima tahanan yang masih buron terus dilakukan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jebol Dinding Pakai Obeng, 8 Tahanan Polres Lahat Kabur, 3 Ditangkap".

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa tersangka kasus dugaan perintangan penanganan perkara, Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAKTV nonaktif, dibebankan wajib lapor usai dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota.

“Yang bersangkutan dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu pekan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Adapun tersangka Tian Bahtiar dialihkan penahannya sejak Kamis (24/4) menjadi tahanan kota dari sebelumnya ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kapuspenkum mengatakan alasan pengalihan penahanan itu lantaran Tian memiliki riwayat penyakit jantung.

“Yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang. Selain itu, ada kolesterol dan masalah pada pernapasan," katanya.

Karena adanya riwayat penyakit tersebut, dokter pun melakukan observasi terhadap yang bersangkutan. Hasilnya diketahui bahwa yang bersangkutan harus mengonsumsi obat pengencer darah.

"Kalau tidak salah, (Tian Bahtiar) sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," imbuhnya.

Karena alasan tersebut, kata Harli, penahanan tersangka Tian pun dialihkan menjadi tahanan kota.

Diungkapkan pula oleh Kapuspenkum bahwa istri tersangka Tian menjadi jaminan atas pengalihan penahanan yang bersangkutan. Selain itu, Tian juga dipasangi alat khusus agar pergerakannya selalu terpantau.

“Mudah-mudahan kami harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” katanya.

Diketahui bahwa Tian Bahtiar (TB) merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan penanganan perkara di Kejaksaan Agung.

Selain Tian, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat serta Junaedi Saibih (JS) selaku dosen dan advokat.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa para tersangka melakukan pemufakatan jahat yang dilakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara secara langsung atau tidak langsung.

Perintangan itu dilakukan pada rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022, tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Qohar mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari pengembangan kasus dugaan suap dalam putusan lepas perkara pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari pengembangan, diketahui bahwa tersangka Marcella Santoso dan Junaedi Saibih memerintahkan tersangka Tian Bahtiar untuk membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dengan imbalan biaya sebesar Rp478.500.000,00.

Uang tersebut, kata Qohar, masuk ke dalam kantong pribadi Tian.

"Tersangka TB kemudian memublikasikannya di media sosial, media online, dan JAKTV News sehingga kejaksaan dinilai negatif," katanya.

Selain melalui berita, tersangka Marcella dan Junaedi juga membiayai demonstrasi dan kegiatan seminar, podcast, serta talkshow yang menyudutkan kejaksaan.

Selanjutnya oleh tersangka Tian, berita demonstrasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk pemberitaan.

Ketiga tersangka dikenai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun hingga saat ini masih terus dilakukan. Proses pencarian ini diwarnai aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) ke rombongan tim pencarian Iptu Tomi.

Dilansir detikSulsel, Senin (28/4/2025), Kepala Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey menjadi korban penembakan yang dilakukan KKB. Peristiwa itu ketika Frits berada di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4), sekitar pukul 07.10 WIT, lokasi Iptu Tomi diduga hanyut.

"Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara)," kata Frits.

Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan camp sejak Rabu (23/4).

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," tuturnya.

Pada hari penembakan terjadi, Frits sempat turun ke sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK). Dia saat itu didampingi 4 personel kepolisian.

Mereka ditembak ketika turun ke sungai. Frits mengatakan pelaku melepaskan tembakan dari seberang Kali Rawara. Aparat yang berada di lokasi kejadian kemudian melepaskan tembakan balasan ke arah pelaku.

"Mereka menembak kami 4 kali, tapi kemudian Brimob yang ada di sekitar melakukan penembakan perlindungan sehingga kami bisa menyelamatkan diri di camp di mana kami singgah," terangnya.

Frits memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat penembakan itu. Empat personel kepolisian yang sempat mendampinginya turun ke sungai juga tidak terkena tembakan.

Simak lengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya