Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun.

Capaian ini diraih melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, sebagai bentuk nyata orientasi hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita berhasil mencegah pemborosan Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD. Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa menjadi solusi, bukan beban,” kata Rini dalam Rakor Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi sebatas administratif, namun telah berdampak nyata pada efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Dia menekankan bahwa birokrasi harus terus bertransformasi dari sekadar prosedural menjadi birokrasi berdampak atau impactful bureaucracy yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Birokrasi berdampak bukan hanya tentang laporan kinerja yang baik, tapi tentang perubahan yang dirasakan masyarakat, layanan yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, dan anggaran yang tidak sia-sia,” ujarnya.

Rini juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas instansi dan pendekatan lintas sektor untuk mencapai hasil bersama.

Ia mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus memperbaiki tata kelola dengan mengedepankan hasil yang terukur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan bahwa peranan strategis reformasi birokrasi dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik mengarahkan pada pentingnya pengukuran kinerja organisasi melalui indeks reformasi birokrasi.

"Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2024 berfokus pada perbaikan tata kelola dan penyelesaian isu-isu tematik pada pemerintah daerah, sehingga Kementerian PANRB selaku koordinator dan orkestrator pelaksana RB mendorong K/L meso untuk dapat secara masif melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembinaan masing-masing K/L meso," ungkap Erwan.

Ia berharap hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada masing-masing instansi pemerintah tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga capaian positif reformasi birokrasi benar-benar mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di instansi pemerintah, mendorong efisiensi anggaran, dan menurunkan angka korupsi.

Jakarta (ANTARA) - President Prabowo Subianto has issued a directive to transfer the management authority of assets linked to the Gelora Bung Karno (GBK) Stadium Complex to the Indonesian Investment Management Agency, Danantara.

“It is true that the discourse on placing GBK assets under the management of Danantara stems from Mr. President’s instruction,” State Secretary Minister Prasetyo Hadi told the media on Wednesday.

He emphasized that the plan was first introduced by the president during a meeting held in Jakarta on Monday (April 28), aimed at fostering synergy between Danantara and state-owned enterprises (SOEs) whose assets fall under its management.

Hadi noted that the Ministry of State Secretariat, the current manager of GBK assets, requires time to prepare and execute the transfer process, as the sports complex is not considered part of any SOEs, unlike other assets managed by Danantara.

In this regard, the minister stated that his office is in technical coordination with relevant parties, particularly the Ministry of Finance, the Ministry of SOEs, and Danantara.

“Since we are still in the coordination stage with other stakeholders, no assets have been transferred so far,” he remarked.

Following Monday’s meeting, Danantara CEO Rosan Roeslani highlighted that the planned transfer of GBK assets would raise the total value of assets managed by the investment agency from US$982 billion to over US$1 trillion.

“This projected figure includes assets within the GBK complex currently managed by the State Secretariat Ministry. The plan is to transfer all assets linked to the complex, which were valued at US$25 billion eight years ago, to Danantara,” he told reporters.

Roeslani, who also serves as investment and downstreaming minister, affirmed Danantara’s commitment to enhancing the productivity of the assets through comprehensive planning.

Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat terjadi PHK, justru di situlah kami mengambil langkah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons salah satu tuntutan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

Prasetyo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut dan terus berupaya melakukan mitigasi serta penanganan secara menyeluruh.

“Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat terjadi PHK, justru di situlah kami mengambil langkah,” ujar Prasetyo.

Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden itu menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dan menangani dampak PHK, terutama dalam pemenuhan hak-hak para pekerja yang terdampak.

“Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita terus berkoordinasi untuk bisa memitigasi sekaligus jika terjadi PHK, maka bagaimana cara menangani, memenuhi hak-hak teman-teman pekerja,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa langkah pemerintah tidak berhenti pada penanganan dampak, tetapi juga mencakup upaya penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

“Dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita mengatasi dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.

Pemerintah, menurut Prasetyo, tetap berkomitmen menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas, termasuk dalam menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus berpihak pada pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK di Indonesia dalam dua bulan pertama 2025, dengan total 18.610 pekerja ter-PHK per Februari. Angka ini meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan Januari.

Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 10.677 kasus, atau setara 57% dari total nasional. Disusul Riau (3.530 PHK), DKI Jakarta (2.650 PHK), Jawa Timur (978 PHK), dan Banten (411 PHK).

Sementara itu, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung melaporkan kasus PHK yang sangat minim, hanya dua hingga tiga kasus.

Menyikapi situasi itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, baru-baru ini, menyatakan bahwa Satgas ini akan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.

Satgas PHK tidak hanya difokuskan pada mitigasi PHK, tetapi juga akan memantau penciptaan lapangan kerja dan isu ketenagakerjaan lainnya. Sementara itu, peluncuran resminya masih menunggu momentum, termasuk kemungkinan diumumkan saat May Day 2025.

Dirjen PHI Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa pembentukan Satgas akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons salah satu tuntutan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

Prasetyo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut dan terus berupaya melakukan mitigasi serta penanganan secara menyeluruh.

“Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat terjadi PHK, justru di situlah kami mengambil langkah,” ujar Prasetyo.

Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden itu menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dan menangani dampak PHK, terutama dalam pemenuhan hak-hak para pekerja yang terdampak.

“Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita terus berkoordinasi untuk bisa memitigasi sekaligus jika terjadi PHK, maka bagaimana cara menangani, memenuhi hak-hak teman-teman pekerja,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa langkah pemerintah tidak berhenti pada penanganan dampak, tetapi juga mencakup upaya penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

“Dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita mengatasi dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.

Pemerintah, menurut Prasetyo, tetap berkomitmen menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas, termasuk dalam menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus berpihak pada pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK di Indonesia dalam dua bulan pertama 2025, dengan total 18.610 pekerja ter-PHK per Februari. Angka ini meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan Januari.

Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 10.677 kasus, atau setara 57% dari total nasional. Disusul Riau (3.530 PHK), DKI Jakarta (2.650 PHK), Jawa Timur (978 PHK), dan Banten (411 PHK).

Sementara itu, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung melaporkan kasus PHK yang sangat minim, hanya dua hingga tiga kasus.

Menyikapi situasi itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, baru-baru ini, menyatakan bahwa Satgas ini akan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.

Satgas PHK tidak hanya difokuskan pada mitigasi PHK, tetapi juga akan memantau penciptaan lapangan kerja dan isu ketenagakerjaan lainnya. Sementara itu, peluncuran resminya masih menunggu momentum, termasuk kemungkinan diumumkan saat May Day 2025.

Dirjen PHI Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa pembentukan Satgas akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun.

Capaian ini diraih melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, sebagai bentuk nyata orientasi hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita berhasil mencegah pemborosan Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD. Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa menjadi solusi, bukan beban,” kata Rini dalam Rakor Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi sebatas administratif, namun telah berdampak nyata pada efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Dia menekankan bahwa birokrasi harus terus bertransformasi dari sekadar prosedural menjadi birokrasi berdampak atau impactful bureaucracy yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Birokrasi berdampak bukan hanya tentang laporan kinerja yang baik, tapi tentang perubahan yang dirasakan masyarakat, layanan yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, dan anggaran yang tidak sia-sia,” ujarnya.

Rini juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas instansi dan pendekatan lintas sektor untuk mencapai hasil bersama.

Ia mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus memperbaiki tata kelola dengan mengedepankan hasil yang terukur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan bahwa peranan strategis reformasi birokrasi dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik mengarahkan pada pentingnya pengukuran kinerja organisasi melalui indeks reformasi birokrasi.

"Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2024 berfokus pada perbaikan tata kelola dan penyelesaian isu-isu tematik pada pemerintah daerah, sehingga Kementerian PANRB selaku koordinator dan orkestrator pelaksana RB mendorong K/L meso untuk dapat secara masif melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembinaan masing-masing K/L meso," ungkap Erwan.

Ia berharap hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada masing-masing instansi pemerintah tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga capaian positif reformasi birokrasi benar-benar mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di instansi pemerintah, mendorong efisiensi anggaran, dan menurunkan angka korupsi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Organisasi masyarakat (Ormas) Mathlaul Anwar menyarankan Pemerintah untuk mengambil sikap tegas dengan membubarkan ormas yang secara keseluruhan atau beberapa anggotanya melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan negara.

Ketua Umum Ormas Mathlaul Anwar Kiai Haji Embay Mulya Syarif menilai ormas harus menjalankan fungsi kaderisasi agar para anggotanya mampu menjadi agen perdamaian dan persatuan bangsa, sehingga semua ormas di Indonesia harus berlandaskan Pancasila.

"Nilai-nilai Pancasila itu yang harus dijunjung oleh semua ormas, baik ormas keagamaan maupun ormas secara umum. Kalau melanggar nilai-nilai Pancasila, ya ditutup saja atau dibubarkan," ungkap KH. Embay dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, dia menekankan bahwa Pemerintah mempunyai hak untuk memaksa sebagai bentuk supremasi hukum.

Sebelumnya, Pemerintah telah membubarkan beberapa ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), yang terbukti bertentangan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kendati demikian, menurut Embay, akan lebih baik jika tindakan pembubaran yang dilakukan Pemerintah juga diikuti dengan kebijakan lanjutan yang mampu membatasi ruang gerak dari para mantan anggota ormas radikal.

Dia mencontohkan, salah satunya seperti HTI yang sudah dibubarkan, tetapi sebagian besar orang-orangnya tidak ditangkap. Dengan begitu, berbagai tokoh eks HTI seharusnya ditangkap.

"Saat ini mereka tetap jalan terus tanpa adanya HTI sebagai organisasinya, media dakwah mereka ke masjid-masjid masih berjalan, melalui media sosial juga terus aktif. Pemerintah harus tegas, kalau perlu blokir media mereka atau tangkap tokoh-tokohnya,” tuturnya.

Ia menjelaskan ormas merupakan wadah bagi kesamaan ide dan gagasan sekelompok warga negara yang tergabung di dalamnya.

Meski belakangan ini muncul banyak kontroversi terhadap eksistensi ormas, tetapi dirinya menuturkan bahwa ormas merupakan salah satu produk sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa.

Untuk itu, kata dia, adanya sebagian ormas yang bermasalah tidak menjadikan keseluruhan ormas yang ada ikut mendapatkan stigma sosial.

Ulama senior asal Banten itu pun menyampaikan bahwa sejatinya ormas berfungsi sebagai pengikat kesatuan masyarakat, khususnya ormas keagamaan. Hal itu dinilai perlu dijaga muruahnya.

Embay pun bercerita tentang adanya mantan anggota kelompok radikal yang ikut bergabung dengan Mathlaul Anwar setelah mereka bersedia mengucapkan ikrar setia NKRI dan telah menjalankan hukumannya.

Selain itu, dia juga menyampaikan komitmen Mathlaul Anwar sebagai salah satu ormas keagamaan tertua dan terbesar di Banten.

Dikatakan bahwa organisasi Mathlaul Anwar selalu memposisikan diri agar sejajar dengan landasan bernegara RI, sehingga patut dicontoh bagi kelompok masyarakat lainnya.

“Kalau di Mathlaul Anwar kan kami tegas. Bahkan kami punya mantan-mantan napi teroris yang sekarang sudah lunak," ungkap Embay.

Melunaknya sikap para mantan narapidana terorisme, lanjut dia, terjadi karena Mathlaul Anwar memiliki sikap tegas untuk membina dan mengawasi.

Apabila ada anggota organisasi yang melanggar dasar negara, ia mengatakan pihaknya tak segan memecat orang itu karena Mathlaul Anwar tidak akan kompromi soal hukum.

Oleh karena itu, Embay berharap agar Pemerintah Indonesia bisa menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan paripurna, sebagai bentuk konsistensi terhadap berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, diharapkan pula agar Pemerintah bisa bersikap tegas terhadap segala bentuk upaya destabilisasi nasional, baik secara daring (online) maupun luring (offline).

"Jangan sampai hanya karena ada pihak yang mendukung partai tertentu atau diperkirakan dekat dengan kekuasaan, lalu pihak ini bisa seenaknya saja bertindak di luar koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang mematangkan pembentukan tiga satuan tugas (satgas) baru, termasuk Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi sedang dilakukan dengan melibatkan sektor industri dan serikat buruh.

"Termasuk kita juga ingin menyinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK," ucap Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan, satgas tersebut akan dirancang untuk menangani persoalan PHK secara menyeluruh dan komprehensif.

"Kita tidak ingin sekadar bagaimana menangani PHK di hilir, tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif, kita pikirkan dari hulu ke hilirnya, dari sektor usahanya, maupun sektor industrinya, ini saling terkait," ucapnya.

Bukan hanya itu, ada juga dua satgas lain yang tengah digodok pemerintah, yakni Satgas Deregulasi dan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha.

Menurut Prasetyo, ketiga satgas itu sedang dirumuskan poin-poin yang akan diatur dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat mempermudah perizinan berusaha.

Oleh karenanya, kata Prasetyo, memang ketiga satgas itu belum memiliki keputusan presiden (kepres).

"Kami menyampaikan bahwa pembentukan satgas-satgas tersebut belum ada keppresnya karena sedang dikoordinasikan secara substansinya dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tiga satuan tugas untuk menindaklanjuti laporan hasil negosiasi Indonesia terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, kehadiran satgas ini bisa mempercepat proses perundingan dengan AS terkait tarif impor.

"Presiden setujui tiga satgas dibentuk," kata Airlangga Hartarto usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ketiga satgas itu adalah Satgas Perundingan Investasi dan Keamanan Ekonomi; Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja); dan Satgas Deregulasi Kebijakan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, pada Rabu pagi sekitar pukul 09.50 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA di lapangan, Jokowi tidak berlangsung lama di SPKT Polda Metro itu. Sekitar pukul 10.14 WIB, Jokowi keluar dari ruangan SPKT Polda Metro.

Jokowi tidak menyampaikan apapun dan hanya melambaikan tangan kepada awak media yang hadir di SPKT Polda Metro Jaya.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menjelaskan bahwa Jokowi bakal datang sekitar pukul 09.30 WIB.

"Rencananya seperti itu," kata Yakup saat dikonfirmasi Rabu.

Kedatangan Jokowi itu, kata dia, untuk melaporkan terkait polemik ijazah palsu. Kendati demikian, Yakup tak membeberkan secara detail laporan tersebut.

Dia hanya mengungkapkan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan ijazah palsu yang sempat dipersoalkan sejumlah pihak.

"Betul (soal ijazah)," katanya.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Papua Barat mendekatkan akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat melalui pos bantuan hukum (posbakum).

Penyuluh Hukum Ahli Muda Kemenkum Papua Barat Ieriman Manda di Manokwari, Rabu, mengatakan ada posbakum yang telah diresmikan yaitu Posbakum Sanggeng dan Posbakum Padarni.

Kehadiran posbakum pada tingkat kelurahan akan menjadi garda terdepan mengedukasi serta memberikan pendampingan hukum yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

"Perwsmian dua posbakum di Manokwari menjadi wujud nyata Kanwil Kemenkum Papua Barat mendekatkan akses layanan bantuan hukum," kata Ieriman.

Dalam kesempatan itu, kata dia, Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Papua Barat melanjutkan dengan diskusi yang melibatkan kelompok sadar hukum.

Ada sejumlah topik yang dibahas pada diskusi, salah satunya soal pemanfaatan layanan posbakum harus diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu.

"Layanan yang disediakan posbakum meliputi konsultasi hukum, bantuan nonlitigasi, mediasi, hingga rujukan kepada advokat," ujar Ieriman.

Dia menyarankan pengelola posbakum meningkatkan koordinasi serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara preventif dan partisipatif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Hamid Badilah, JFU Divisi P3H Rosdiana, dan perwakilan Posbakumadin Papua Barat Karel Sineri.

"Setelah peresmian, teman-teman mengisinya dengan berdiskusi soal bantuan hukum dan optimalisasi pemanfaatan posbakum," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi, RI 1 akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025). Prabowo ingin berdialog langsung dengan para buruh.

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, kehadiran Presiden Jokowi dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional. Selama ini, Prabowo menganggap buruh menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan. Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai anggapan sejumlah pihak yang menghubungkan kenaikan harga emas dengan sinyal kekhawatiran kondisi ekonomi sekarang merupakan hal yang berlebihan.

"Bahwa ada beberapa yang beranggapan kenaikan-kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, saya kira itu terlalu berlebihan," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan apabila terdapat masukan atau pandangan dari sejumlah pihak, dia berharap masukan yang diberikan bersifat konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Meski demikian, Prasetyo mengapresiasi berbagai pandangan yang ada dan menekankan pentingnya kewaspadaan dalam mengelola perekonomian serta merumuskan kebijakan ekonomi bangsa.

"Mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Prasetyo menyampaikan bahwa kenaikan harga emas di dalam negeri dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dunia, dipicu oleh dinamika geopolitik dan geoekonomi yang meningkatkan permintaan emas secara signifikan.

Dia mengatakan faktor-faktor tersebut menyebabkan mekanisme pasar bekerja, sehingga harga-harga emas dan komoditas-komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di dalam negeri.

Selain itu, Prasetyo menilai bahwa masyarakat Indonesia masih menganggap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Kecenderungan kenaikan harga emas mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

Prasetyo juga menyebutkan bahwa kehadiran bank emas atau bullion bank yang sebelumnya telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas dengan lebih baik dan aman.

"Ini beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan harga emas kita naik," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai anggapan sejumlah pihak yang menghubungkan kenaikan harga emas dengan sinyal kekhawatiran kondisi ekonomi sekarang merupakan hal yang berlebihan.

"Bahwa ada beberapa yang beranggapan kenaikan-kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, saya kira itu terlalu berlebihan," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan apabila terdapat masukan atau pandangan dari sejumlah pihak, dia berharap masukan yang diberikan bersifat konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Meski demikian, Prasetyo mengapresiasi berbagai pandangan yang ada dan menekankan pentingnya kewaspadaan dalam mengelola perekonomian serta merumuskan kebijakan ekonomi bangsa.

"Mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Prasetyo menyampaikan bahwa kenaikan harga emas di dalam negeri dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dunia, dipicu oleh dinamika geopolitik dan geoekonomi yang meningkatkan permintaan emas secara signifikan.

Dia mengatakan faktor-faktor tersebut menyebabkan mekanisme pasar bekerja, sehingga harga-harga emas dan komoditas-komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di dalam negeri.

Selain itu, Prasetyo menilai bahwa masyarakat Indonesia masih menganggap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Kecenderungan kenaikan harga emas mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

Prasetyo juga menyebutkan bahwa kehadiran bank emas atau bullion bank yang sebelumnya telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas dengan lebih baik dan aman.

"Ini beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan harga emas kita naik," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025