Menteri HAM Natalius Pigai menyebut tak memiliki program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih di bawah kepresidenan Prabowo Subianto.

Ia mengaku tak hanya menyiapkan program-program untuk 100 hari, melainkan selama lima tahun ke depan.

"Kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII, Jakarta, Jakarta, Kamis (31/10).

Pigai menyebut jika program 100 hari pertama itu meliputi tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, maka ia telah merampungkan itu dengan waktu yang lebih cepat.

"Maka saya sudah selesai 7 hari nanti kalau 100 hari setelah itu 101 diam semua Pak enggak ada yang kerja," ucapnya.

Ia pun menyatakan menyiapkan program lima tahun ke depan akan lebih baik ketimbang hanya fokus pada 100 hari pertama.

Pigai menyebut siap bekerja dengan maksimal dalam kapasitasnya sebagai Menteri HAM.

Ia menegaskan akan terus memastikan seluruh kebijakan pemerintah akan selalu berjalan di atas koridor HAM.

Pigai menekankan Kementerian HAM ke depan akan berfokus dalam melaksanakan pembangunan HAM di Indonesia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bakal memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan di atas koridor HAM. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

"Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai.

Pigai menekankan Kementerian HAM akan berfokus dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia.

Ia menjelaskan hal itu berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Salah satu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan, kami terima aduan kasus, tidak mungkin kementerian akan melakukan proses. Karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan," ujar dia.

Ia menegaskan Kementerian HAM merupakan lembaga survei eksekutif, sehingga mereka takkan bisa memengaruhi proses peradilan.

"Kemudian ketika ditanya itu Komnas HAM bisa? Dia adalah lembaga quasi judicial yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di pengadilan," ucap dia.

Pigai juga menyatakan bahwa tak memiliki program 100 hari kerja sebagai Menteri HAM, tapi telah menyiapkan program selama lima tahun ke depan.

Eks komisioner Komnas HAM itu menyebut tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, telah merampungkan itu dalam waktu singkat.

"Saya sudah selesai tujuh hari, nanti kalau 100 hari setelah itu, 101 [hari] diam semua enggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan rakyat semua," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai realistis terkait keinginannya agar Kementerian HAM memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Yasonna menilai, Pigai mempunyai semangat yang baik untuk memimpin Kementerian HAM, tetapi ia mengingatkan agar Pigai tetap realistis.

"Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi tapi semangat aja nggak cukup pak menteri, dari pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menyoroti APBN yang mengalami defisit.

Yasonna juga menyinggung konflik dunia berpotensi membuat perekonomian Indonesia terdampak.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal, tetapi realita juga harus tetap kita lihat," ujar dia.

Yasonna pun bercerita bahwa ia harus memimpin Kemenkumham dengan anggaran terbatas. Ia mencontohkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakat yang memiliki sekitar 35.000 pegawai hanya mendapat anggaran Rp 5 triliun.

"Tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing itu, Dirjen PAS dengan segera kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saja," ujar dia.

Oleh karena itu, Yasonna meminta Pigai untuk membuat uraian program yang lebih rinci dan fokus untuk ke depannya.

"Jangan nanti semangat pak menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran, pertarungan pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat pak menteri jadi patah arang harus realistis," kata Yasonna.

Sebelumnya, Pigai menyebutkan bahwa Kementerian HAM membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Ia membeberkan, anggaran itu diperlukan untuk menambah jumlah pegawai Kementerian HAM, membangun universitas HAM, hingga menyosialisasikan HAM kepada masyarakat Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Padahal, pada Rabu (23/10), Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Berikutnya, Pigai akan melakukan penempatan personel di Kementerian HAM.

"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya.

Pigai menceritakan bahwa rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," kata Pigai.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6–7 kali.

"Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai," tambahnya.

Ia memperkirakan pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11) pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengajukan program Rp100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal hak asasi manusia sehingga institusinya memerlukan anggaran sekitar Rp8,3 triliun dengan perkiraan jumlah desa mencapai 83 ribu lebih.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di perdesaan, kami siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp8,3 triliun," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik, jumlah desa/kelurahan menurut provinsi pada tahun 2023 mencapai 83.971 desa/kelurahan. Data tersebut terakhir diperbarui pada Februari 2024.

Pigai mengatakan sudah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program-program HAM agar langsung menyentuh masyarakat.

"Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajukan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Penambahan tersebut merupakan imbas dari perubahan struktur dan organisasi kementerian.

Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang sehingga membutuhkan sekitar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan.

Pigai menambahkan untuk program Rp100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM sudah membutuhkan lebih dari Rp9 triliun.

"Belum lagi untuk program-program yang lebih dari 100–200 program saya siapkan. Kalau pimpinan (DPR) berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," kata Pigai.

Oleh karena itu, menurut dia, usulan penambahan anggaran hingga Rp20 triliun untuk Kementerian HAM adalah hal yang realistis.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik.

Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius Pigai usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

"Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak/Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat," kata Pigai.

Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

"Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," ujarnya.

Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi NasDem, Fraksi PKS. Saya lebih kenal Fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi," ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

"Fraksi PAN, kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, PKB yang saya hormati dan saya muliakan semua," imbuhnya.

(dwr/haf)

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto khususnya dalam hal pentingnya menjaga keutuhan negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ideologi Pancasila dari pengaruh ideologi kekerasan yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Arahan Presiden itu negara harus kuat. Bagaimana menjaga kesatuan serta kebinekaannya, walaupun berbeda tapi satu tujuan," kata Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima.

"Ideologi kita adalah pancasila, ini ideologi yang harus dipertahankan jangan sampai tergerus dengan pengaruh-pengaruh ideologi kekerasan," imbuhnya dalam wawancara singkat seusai kegiatan rapat dengar (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dan BNPT di Ruang Rapat Pansus DPR RI, pada Rabu (30/10/2024).

Eddy menjelaskan bahwa ideologi kekerasan ini terus bertransformasi dan mencari pola-pola pendekatan baru. Maka, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi suatu hal yang krusial.

Hal ini pula yang mendasari hadirnya tagline BNPT, yakni 'Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan'.

"Ideologi yang mengajarkan intoleransi dan kekerasan terus bertransformasi mencari jalan, dengan berbagai cara dan momentum untuk melakukan proses radikalisasi, baik secara offline maupun online. Maka kami berkolaborasi dengan K/L terkait, akademisi, dan elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan. Kami punya tagline Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan," jelasnya.

(idh/dhn)

Komisi XIII DPR RI meminta KSP segera membentuk struktur organisasi dan pengisian jabatan-jabatan internal sesuai dengan tupoksi.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila untuk para penyusun Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Selasa-Rabu,29-30 Oktober 2024.

Langkah ini merupakan kolaborasi BPIP dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu Upaya strategis bagi BPIP dalam bergotong royong guna melaksanakan proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter dan berlandaskan Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.
Dirinya bahkan menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

“Langkah ini juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional,” terangnya.

Implementasi Pendidikan Pancasila dengan penerapan BTU Pendidikan Pancasila secara sistematis dan berkesinambungan menjadi fondasi dalam pembangunan SDM yang unggul serta untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

“Tentu, Implementasi Pendidikan Pancasila ini sangat relevan pada era kontemporer ini, karena menghadapi sejumlah tantangan sosial, budaya yang dilematis, disrupsi bahkan ketidakpastian,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada penyusun buku berperan secara optimal sebagai agen-agen penggerak utama dalam menyampaikan pemanfaatan BTU Pendidikan Pancasila kepada tenaga pendidik di semua jenjang Pendidikan dari sabang sampai Merauke.

Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo mengapresiasi kepada BPIP yang sudah menyelenggarakan kegiatan tersebut, bahkan ia berharap kerja kolaborasi ini terus dilakukan untuk masa depan Bangsa.

“Alhamdulillah kolaborasi intensif ini terus kita lakukan, banyak tantangan dan hambatan, karena proses pembuatan dan penyusunan buku ini tidaklah mudah, namun ini sudah menunjukan kesuksesan kita dalam Menyusun buku,” paparnya.

Ia bahkan mengaku Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila saat ini sudah digunakan 360 ribu satuan Pendidikan jenjang dasar sampai menengah di seluruh Indonesia baik melalui online maupun secara langsung

“Buku ini sudah digunakan di ratusan ribu sekolah di Indonesia, kita monitor terus, baik pembelian secara online atau secara langsung,” tegasnya.

Ia mengajak kepada seluruh peserta sebagai penyusun untuk terus memonitor guru-guru agar terus menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila, sebagai Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dini.

“Saya juga mendorong kepada Bapak Ibu peserta untuk terus mengajak kepada satuan Pendidikan di daerahnya untuk menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila,” tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi nama calon Wakapolri pengganti Agus Andrianto yang kini menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandi mengatakan, nama yang sudah ada itu pun juga untuk mengisi posisi Kepala Lemdiklat Polri yang ditinggalkan Purwadi Arianto yang diangkat menjadi Wamen PAN-RB.

?Untuk namanya sudah ada, namanya sudah ada. Cuma nanti yang ditunjuk Pak Kapolri siapa yang belum tahu,? kata Sandi Nugroho di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Sandi menuturkan, tidak menutup kemungkinan perwira tinggi (Pati) bintang dua dan tiga bisa menjabat sebagai Wakapolri. Dia menambahkan, yang nantinya ditunjuk sebagai Wakapolri merupakan Pati terbaik. ?Nama sudah ada, bintang dua, bintang tiga itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Wakapolri atau pun pejabat di Kalemdiklat,? ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini Kapolri tengah melihat rekam jejak dari sejumlah pejabat yang nantinya akan menjadi Wakapolri. ?Yang pasti proses sedang berjalan, Bapak Kapolri juga sedang melihat rekam jejak dari masing masing pejabat tersebut dan tentunya yang terpilih adalah pati terbaik polri untuk memegang jabatan tersebut,? jelas dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto mengatakan bahwa PT Pindad (Persero) ditargetkan untuk memproduksi 5.000 unit mobil Pindad Maung dalam 100 hari kerja.

Menurut ia, mobil tersebut bakal menjadi kendaraan dinas pejabat kabinet hingga eselon satu di kementerian dan menjadi kendaraan dinas yang diwajibkan.

"Untuk program itu (produksi) 10 ribu ke depan. Untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut," kata Putranto setelah menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa mobil yang semula merupakan kendaraan taktis untuk prajurit itu kini sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 70 persen.

"Yang 30 persen itu (komponen) dari Korea, Mercy (Mercedes), SsangYong, kerangka dasar, mesin, sama kerangka," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa anggota kabinet akan menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero).

Menurut ia, semangat yang ingin digelorakan Presiden Prabowo Subianto adalah Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10).

Sejumlah menteri pun ramai-ramai menyatakan siap jika diperintahkan menggunakan Pindad Maung untuk aktivitas dinas sehari-hari, mulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -