Dua narapidana kasus terorisme dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung. Keduanya merupakan jaringan kelompok Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Kepala Lapas Tulungagung Raden Budiman P Kusumah mengatakan kedua narapidana tersebut adalah GDR dan M. Sebelumnya mereka menjalani pemidanaan di Rutan Mako Brimob Cikeas.

"Proses pemindahan dilakukan sesuai SOP yang ketat, dengan didampingi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti Teror," kata Raden Budiman P Kusumah, Jumat (8/11/2024).

Narapidana jaringan Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII) tersebut harus menjalani pemidanaan selama tiga tahun, sesuai dengan putusan majelis hakim.

"Napiter yang baru saja dipindahkan ini akan menjalani sisa masa pidana dengan mengikuti program-program pembinaan yang telah kami siapkan di Lapas Tulungagung," ujarnya.

Terkait keberadaan narapidana itu pihaknya akan melakukan standar pelayanan pemasyarakatan. Keduanya juga akan mendapatkan pembinaan dan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diagendakan.

"Harapan kami ketika pemidanaan sudah selesai, mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya," imbuh Budiman.

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Pilkada serentak digelar tanggal 27 November 2024. Pemerintah berencana menetapkan hari itu sebagai libur nasional.

"Iya. Rencananya begitu," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jumat (8/11/2034).

Prasetyo akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Khususnya KPU dan Kemendagri.

"Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," katanya.

Ketika ditanya kembali apakah sudah pasti 27 November jadi hari libur nasional, Prasetyo tak menjawab gamblang.

"Nanti kita lihat ya karena kan memang, mohon maaf, ini juga baru pertama kali Pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," tutur Prasetyo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan DPR gelar uji kepatutan dan kelaikan atau fit and proper test 10 nama calon pimpinan dan anggota dewan pengawas KPK yang dikirim oleh Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Yusril saat menerima komisioner KPK periode 2019-2024 yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini Insya Allah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang segera berakhir di penghujung Desember mendatang," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11).

Yusril mengatakan Prabowo tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi panitia seleksi (Pansel) yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.

Ia menjelaskan pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 UU KPK dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir di penghujung bulan Desember 2024.

Sementara pertimbangan hukum putusan MK tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

"Untuk mengatasi keadaan di atas, pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat kepada presiden menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Presiden Jokowi, membentuk Pansel baru dan memilih calon-calon baru atau tidak," ucap Yusril.

Ia menambahkan Prabowo telah menjawab surat pimpinan DPR tersebut. Prabowo menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan sebelumnya.

DPR pun dipersilahkan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima di antaranya untuk ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut 10 nama capim KPK yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelaikan:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitroh Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky Indarti

10. Setyo Budiyanto

Sementara itu, berikut 10 nama calon anggota dewan pengawas KPK:

1. Benny Jozua Mamoto

2. Chisca Mirawati

3. Elly Fariani

4. Gusrizal

5. Hamdi Hassyarbaini

6. Heru Kreshna Reza

7. Iskandar Mz

8. Mirwazi

9. Sumpeno

10. Wisnu Baroto

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusril dan para Pimpinan KPK membahas sejumlah hal dalam pertemuan itu.

Pertemuan dilakukan di Kantor Menko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11). Menko Yusril menjelaskan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilaksanakan.

"Saya sudah mempelajari RUU itu dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita. Selama ini, kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum dan HAM," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Yusril mengatakan dirinya bakal berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, terkait RUU tersebut. Dia mengatakan jajarannya akan mengkaji detail RUU tersebut.

"Kemenko yang mengkoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," sebut Yusril.

Dia mengatakan pertemuan itu juga membahas soal calon pimpinan (Capim) KPK hasil pansel yang dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi Pansel yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.

Pemerintah, katanya, menyadari Pasal 30 UU KPK membuat butuh waktu sekitar 6 bulan untuk proses pemilihan Pimpinan KPK yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2024. Sementara, pertimbangan dalam putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan menyebut Presiden diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon Pimpinan KPK ke DPR.

Yusril mengatakan pimpinan DPR telah bersurat ke Presiden Prabowo menanyakan apakah nama capim yang diajukan di era Jokowi akan dicabut atau tidak. Presiden Prabowo, menurut Yusril, telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan Putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang," ujarnya.

Pimpinan KPK yang hadir ialah Nawawi Pomolango, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron. Pembahasan lain dalam pertemuan itu terkait keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemberantasan korupsi tidak boleh diintervensi pemerintah.

Pernyataan ini Yusril sampaikan usai bertemu dan bertukar pikiran dengan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengunjungi kantornya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

"Pertemuan ini benar-benar pertemuan silaturahmi dan tukar pikiran, karena kami menyadari dan menghormati KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah,” kata Yusril dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Yusril, pertemuan itu berlangsung selama sekitar satu jam dan membahas isu penguatan pemberantasan korupsi hingga persoalan calon pimpinan KPK periode 2024-2029.

Topik pembicaraan tersebut meliputi penguatan pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan merevisi dan memperbaharui berbagai aturan hukum.

Beberapa norma dalam United Nations Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi, seharusnya bisa diadopsi atau menjadi rujukan dalam pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, pimpinan KPK dan Yusril juga membahas nasib RUU Perampasan Aset yang sampai saat ini mandek di DPR RI.

Yusril menyatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan rencana pembentukan UU Perampasan Aset yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Guru besar hukum tata negara itu mengaku telah mempelajari RUU Perampasan Aset. Ia menyadari, RUU itu sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan di Indonesia.

“Selama ini kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum dan HAM,” kata Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang cermat, adil, serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (8/11/2024), Yusril menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang telah diajukan ke DPR, tanpa niatan untuk menariknya kembali.

"Sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan HAM," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan hal baru dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, perampasan aset harus dipisahkan dari penyitaan bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan.

"Selama ini kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyatakan, pendalaman terhadap RUU tersebut akan dilakukan saat dibahas dengan DPR.

"Publik dan para pakar dapat menyumbangkan pikiran dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, memulihkan kerugian negara, sekaligus mematuhi standar internasional," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (29/10/2024).

Tessa menambahkan bahwa RUU ini juga akan memungkinkan negara untuk menyita hasil kejahatan, termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa pelaku korupsi sering kali menyembunyikan atau mentransfer aset mereka agar tidak bisa dijangkau oleh otoritas hukum.

Perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) akan menjadi alat yang kuat untuk memulihkan kekayaan negara.

"Alhasil, rampasan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Hal ini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara serta mendukung program-program sosial lainnya," ujarnya.

Tessa juga menekankan bahwa negara-negara yang memiliki undang-undang kuat dalam hal perampasan aset hasil kejahatan cenderung dipandang lebih kredibel dan memiliki kepercayaan lebih besar dalam hubungan internasional, baik dari segi ekonomi maupun hukum.

"Hal tersebut juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kerangka hukum serupa," ujarnya

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan Presiden Prabowo Subianto tak akan menarik nama calon Pimpinan (Capim) KPK hasil seleksi dari pansel yang dibentuk di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Yusril menyebut hal ini sebagai jalan tengah.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan Putusan MK juga dipatuhi," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Dia mengatakan Prabowo mengambil jalan tengah demi mencegah kekosongan Pimpinan KPK. Masa jabatan Pimpinan KPK saat ini akan berakhir bulan Desember 2024.

Yusril mengatakan pemerintah menyadari Pasal 30 UU KPK membuat proses seleksi capim KPK membutuhkan waktu sekitar 6 enam bulan. Sementara, katanya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 112/PUU-XX/2022 menyebut perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun membuat seleksi atau rekrutmen Pimpinan KPK periode selanjutkan akan dilakukan oleh presiden dan DPR periode 2024-2029.

Yusril mengatakan Pimpinan DPR RI telah mengirim surat ke Presiden Prabowo yang intinya menanyakan apakah nama capim yang diajukan pada era Jokowi akan dicabut atau tidak. Presiden Prabowo, menurut Yusril, telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama Capim dan Cadewas KPK tersebut.

"Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, Pansel Capim KPK yang dibentuk di era Jokowi telah menuntaskan kerjanya dan menghasilkan 10 nama capim KPK serta 10 cadewas KPK. Usai resmi menjabat Menko, Yusril mengatakan pemerintah akan melihat lagi putusan MK yang terkait masa jabatan Pimpinan KPK yang turut memuat persoalan pembentukan pansel capim KPK. Yusril mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan DPR.

"Mengenai permasalahan dengan Pansel KPK ya yang sudah diajukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, kami sedang mempelajari permasalahan ini dan membaca dengan saksama putusan dari MK yang terakhir," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).

"Bahwa pengajuan itu memang hanya diajukan satu kali oleh presiden sehubungan dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun," lanjut Yusril.

Sebagai informasi, MK mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang kemudian mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Perubahan masa jabatan itu tertera dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Dalam putusannya, MK menyebut kewenangan presiden dan DPR untuk melakukan dua kali seleksi selama periode jabatannya berpotensi memengaruhi independensi dan kondisi psikologi Pimpinan KPK. MK kemudian memberi contoh presiden yang terpilih pada 2019 dapat melakukan dua kali seleksi capim KPK, yakni pada 2019 dan 2023, jika masa jabatan pimpinan KPK tetap 4 tahun.

Menurut MK, hal itu tak akan terulang lagi jika masa jabatan pimpinan KPK diubah menjadi 5 tahun. MK menyebut perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun membuat seleksi atau rekrutmen Pimpinan KPK periode selanjutkan akan dilakukan oleh presiden dan DPR periode 2024-2029.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, kemudian menyebut Prabowo tak akan mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK. Dia mengatakan para capim yang dihasilkan pansel era Jokowi juga merupakan orang-orang terbaik.

"Saya rasa tidak ya," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11). Prasteyo menjawab akankah pemerintah mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK. Sebab, DPR sudah mengirim surat ke Presiden terkait nama-nama capim dan cadewas KPK.

"Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur, dan cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Presiden sebelumnya," sambungnya.

Simak juga Video 'Yusril Puji Langkah Prabowo Pecah Kemenkumham Jadi 3 Kementerian':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai pemerintahan yang bersih dari muatan politis dan dendam politik sebelum kunjungan kerja ke luar negeri (LN). Istana memberikan penjelasan.

"Ya itu kan pesannya pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan, kita bersama-sama bersatu-padu dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jumat (11/8/2034).

Pemerintahan, kata Prasetyo, harus bersih dari muatan politis. Terutama kepentingan-kepentingan politik.

"Jadi tidak perlu semua itu misalnya dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan politik. Pesannya saya kira itu untuk hal apapun lah," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo memercayakan pemerintahan ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih selama dia melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo meminta pemerintahan bersih dari muatan persaingan politik terkait kampanye.

"Tidak boleh ada unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini harus tegas, harus berani, tapi juga upaya harus bersih dari muatan politis dan dari dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah yang bersih saya kira itu," ujar Prabowo sebelum melakukan kunjungan kerja ke China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, sebagai Menko, Yusril akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan dari pemerintah. Oleh karenanya, RUU tersebut tidak ada di dalam daftar usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas.

Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berencana menetapkan hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

"Iya, rencananya begitu. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," kata Prasetyo usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Mensesneg mengatakan bahwa dirinya segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas lebih lanjut.

Saat ditanya mengenai penetapan hari libur tersebut, Prasetyo meminta waktu sejenak, mengingat pilkada serentak yang diselenggarakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota ini merupakan pertama kalinya diselenggarakan.

"Nanti kita lihat ya karena kan memang, mohon maaf ini juga baru pertama kali pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," kata Prasetyo.

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Kamis (7/11), Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

Dia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Pilkada Serentak 2024 akan diikuti 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi penjelasan terkait wanti-wanti Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya agar tidak ada muatan politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan.

Peringatan itu Prabowo sampaikan tepat sebelum dirinya bertolak ke luar negeri selama belasan hari.

"Ya itu kan pesannya, pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan, kita bersama-sama bersatu padu dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan," ujar Prasetyo saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak ingin segala sesuatu yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih dilandaskan pada kepentingan politik.

Apalagi, Prabowo mengingatkan jajarannya agar menjalankan roda pemerintahan dengan bersih.

"Jadi tidak perlu semua itu misalnya dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan politik. Pesannya saya kira itu untuk hal apapun lah," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk terbebas dari unsur politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.

Prabowo menekankan tidak boleh ada penyelewengan dan kongkalikong dengan pihak lain dalam menjalankan pemerintahan.

"Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan bersih dari penyelewengan ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kongkalikong dari pihak lain, saya beri petunjuk ke semua pihak dan pemerintah, utamanya Kabinet Merah Putih untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif," ujar Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Dan tidak boleh ada unsur politis dalam melaksanakan, katakanlah kampanye ini harus tegas, harus berani. Tapi juga upaya harus bersih dari muatan politis dan dari dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah yang bersih," ujar dia.

Bondowoso (ANTARA) - Radikalisme berbasis paham keagamaan yang kaku masih menjadi masalah rumit di sejumlah negara, termasuk di negara kita. Operasi yang dilakukan oleh personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri di Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa masih ada orang atau sekelompok orang yang selalu ingin memaksakan paham agamanya sesuai dengan yang diyakini orang atau sekelompok orang tersebut.

Dalam konteks Islam, penganut paham radikal ini berkeyakinan bahwa paham yang berbeda dengan yang mereka yakini, meskipun mereka umat Islam juga, adalah golongan kafir.

Jika pada penganut Islam moderat berkeyakinan bahwa kita tidak boleh membunuh, bahkan menyakiti kaum yang dianggap kafir itu, bagi kaum radikalis tidak demikian. Kaum kafir atau yang mereka nilai kafir itu boleh dibunuh jika menghalangi upaya mereka untuk menyebarkan pahamnya.

Ekspresi paham keagamaan seperti ini sangat mengerikan karena, bahkan orang tua kandungnya pun, jika dianggap menghalangi juga bisa dibunuh. Lagi-lagi si orang tua yang tidak sepemahaman dengan radikalis itu, juga bisa dimasukkan dalam golongan kaum kafir.

Jika ditelisik lebih jauh dan mendalam, sejatinya akar persoalan radikalisme ini bukan semata-mata murni berasal dari kakunya paham keagamaan. Mereka adalah korban dari dogma yang ditanamkan oleh kaum radikalis sebelumnya.

Ada faktor psikologis seseorang yang dengan mudah masuk ke dalam jebakan kaum radikalis itu, yakni ketika tangki cinta dalam jiwa seseorang itu tidak penuh. Mereka yang tangki cintanya kosong itu umumnya berawal dari keluarga.

Seorang anak yang tidak mendapatkan rasa cinta dan penerimaan secara utuh di keluarga akan cenderung mencari pemenuhan tangki cinta di luar rumah.

Kalau pemenuhan itu pada jalur yang semestinya, yakni kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai cinta, seperti kaum tasawuf, kita tidak perlu khawatir dengan mereka itu. Secara umum, kelompok yang mendalami tasawuf atau penganut tarekat, mereka membawa nilai-nilai cinta sebagai upaya mewujudkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah di alam semesta.

Ritual rutin mereka yang biasanya disebut dengan istilah tazkiyatun nafs (membersihkan jiwa) akan membawa seseorang pengamalnya untuk mengedepankan sikap welas asih dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan makhluk selain manusia, termasuk alam semesta.

Lewat pembersihan jiwa secara kontinu, dengan bimbingan guru rohani atau mursyid, mereka tidak akan terpengaruh jika berjumpa dengan kelompok yang memahami agama dengan penuh kebencian terhadap penganut paham lain.

Bahkan, para pejalan di jalur tasawuf ini juga memandang bahwa kaum yang di luar Islam harus dihormati dan dijunjung tinggi kehormatannya karena di dalam setiap individu ada keilahian yang ditiupkan dari sebagian rohnya Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat As Shad ayat 72.

Bagi kaum sufi, menyakiti makhluk lain, apalagi manusia, justru bertentangan dengan nilai luhur yang diusung Islam itu sendiri, yakni rahmatan lil 'aalamiin atau memberi rahmat serta kasih sayang kepada seluruh alam.

Kaum sufi ini juga meyakini bahwa Nabi Muhammad, junjungan utama dan paling sempurna dalam menjalankan ajaran Islam, tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat kekerasan atau kerusakan di Bumi.

Bahkan, kisah-kisah inspiratif yang dipertontonkan oleh Nabi Muhammad Saw., saat mendapatkan perlakuan kasar dari umat di luar Islam, ketika itu, selalu diceritakan dan menjadi kajian mendalam bagi kaum sufi.

Penggalan ayat dari Surat Al Baqarah ayat 256 yang artinya, "Tidak ada paksaan dalam agama," betul-betul mereka pegang sehingga kaum yang setiap saat selalu menyadari ketersambungannya dengan Allah itu , selalu menebarkan wajah sejuk kepada siapa pun. Mereka tidak memaksakan paham yang diyakininya agar diikuti orang lain.

Bagi mereka memaksakan kehendak dengan berkedok agama, sehingga apa yang dilakukan kaum radikalis itu seolah-olah memperjuangkan nilai-nilai suci agama, sesungguhnya mereka memperjuangkan nilai-nilai kebiadaban dan kemungkaran. Itu bukan ajaran Islam.

Keluarga

Kembali ke peran keluarga, cerita tentang tasawuf di atas, tidak akan terjadi jika anggota keluarga yang tangki cintanya kosong bertemu dengan jebakan kaum radikalis.

Mereka dengan mudah dicuci otak kemudian diisi secara dogmatis dengan paham baru, dan tentu perilakunya akan berubah menjadi sosok yang bengis. Karena jumlahnya minoritas, maka mereka biasanya berkamuflase, dengan tidak menampakkan wajah aslinya yang sewaktu-waktu bisa membunuh dengan cara sadis.

Oleh karena itu, untuk menangkal paham radikal, di luar yang sudah dikerjakan oleh negara lewat Densus 88 dan aparat lainnya, keluarga menjadi fondasi penting dan utama.

Keluarga harus menjadi tempat yang nyaman bagi semua anggotanya, khususnya anak, untuk tempat mencurahkan perasaan tanpa penghakiman. Penghakiman atas semua cerita anak dalam keluarga, membuat si anak mencari pelampiasan curhat di luar rumah. Kalau kegalauan si anak ditangkap oleh kelompok radikal, tentu sangat berbahaya sehingga anak mudah terjerembab dalam ikatan paham keagamaan yang radikal.

Kata bijak dari khazanah Arab bahwa "rumahku adalah surgaku" harus betul-betul dihadirkan dalam keseharian di rumah tangga sehingga tangki cinta anak selalu penuh.

Dengan demikian, maka upaya memberantas radikalisme dan terorisme ini jangan hanya ditimpakan kepada negara, melainkan perlu kerja bersama, khususnya untuk langkah pencegahan. Mari kita ciptakan rumah sebagai tempat ternyaman dan terindah bagi seluruh anggota keluarga lainnya.

Editor: Achmad Zaenal M

Copyright © ANTARA 2024