Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Medan dengan Polda Aceh berhasil melakukan pencegahan terhadap 1 orang terduga pelaku Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi. Satu orang terduga pelaku ini akan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu.

Pencegahan berdasarkan informasi melalui surat bernomor B/4145/XI/RES.2.1./2024/Ditreskrimsus yang berisi permintaan pencegahan keluar negeri seorang WNI atas nama Muhammad Rais (25) yang di terima pada pukul 10.44 WIB.

"Petugas Imigrasi bergerak cepat melakukan penelusuran keberadaan Muhammad Rais. Diketahui Rais yang telah berada di pesawat dijemput oleh petugas imigrasi untuk dibawa kembali ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi," ungkap Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Sofyan Martono Wibowo, Rabu (13/11/2024).

Sofyan juga menyampaikan pencegahan yang dilakukan ini adalah hasil sinergitas dan kolaborasi yang baik antara lembaga terkait dalm hal ini Imigrasi dan Kepolisian.

Tindakan sinergitas ini didukung dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Permenkumham 38 tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan pasal 11 ayat 1.

Dalam keadaan yang mendesak, Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan dan/atau Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan Pencegahan.

Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga mengapresiasi kinerja petugas yang bergerak cepat dan tanggap terhadap informasi yang diberikan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan senantiasa terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan penegakan hukum. Komunikasi dan kolaborasi yang baik terhadap seluruh stakeholder terkait akan tetap dipertahakan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat," ucap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat.

Langkah Cerdas Mencegah Penyakit Berbahaya untuk Hidup Lebih Sehat

Langkah Cerdas Mencegah Penyakit Berbahaya untuk Hidup Lebih Sehat

Kuala Lumpur (ANTARA) - Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menangkap 29 warga negara Indonesia (WNI) termasuk satu di antaranya diduga sebagai “transporter” yang menjadi sindikat penyelundup migran dari Indonesia ke Malaysia.

Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Zakaria Shaaban dalam pernyataan media dikeluarkan di Putrajaya, Rabu, mengatakan penangkapan itu dilakukan dalam sebuah Operasi Khusus pada Senin (11/11) sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia (pukul 17.00 WIB) di sekitar Kajang, Selangor, dan melibatkan tim petugas berbagai jajaran dari Divisi Intelijen dan Operasi Khusus Markas Imigrasi Putrajaya.

Ia mengatakan berdasarkan informasi masyarakat dan intelijen selama dua pekan, tim operasi dikerahkan untuk bergerak menuju lokasi dan mengikuti kendaraan mencurigakan. Tim operasi menghentikan kendaraan tersebut di sebuah pemukiman yang digunakan sebagai “rumah singgah” dan berhasil menangkap seorang pria Indonesia bernama “Jon” yang diduga sebagai “transporter” berusia 42 tahun.

Tim operasi juga melakukan sidak di perumahan tersebut dan berhasil menangkap dua orang yang juga berkewarganegaraan Indonesia berusia 20 dan 41 tahun yang menjadi penjaga rumah dan diduga merupakan anggota sindikat.

Selain itu, ia mengatakan Imigrasi Malaysia menangkap 21 laki-laki dan lima WNI berusia antara 21 hingga 50 tahun. Sehingga total seluruh WNI yang ditangkap 29 orang.

Hasil pemeriksaan awal menemukan 13 WNI telah melebihi masa tinggal atau “overstay”, sedangkan seorang WNI lainnya tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah untuk berada di Malaysia.

Tim operasi menyita 14 eksemplar paspor Indonesia, uang tunai sebesar RM13.430 atau sekitar Rp47,5 juta dan menyita kendaraan jenis Toyota Vios yang diyakini mengangkut imigran gelap.

Ia mengatakan modus yang dilakukan sindikat penyelundup migran ke Malaysia tersebut yakni membawa masuk dan mengeluarkan WNI melalui pintu yang tidak resmi. WNI akan ditempatkan sementara di “rumah singgah” sebelum dibawa ke lokasi tertentu menggunakan kendaraan.

Sindikat itu mengenakan biaya RM1.500 (sekitar Rp5,3 juta) hingga RM2.500 (sekitar Rp8,9 juta) per orang dan telah beroperasi selama enam bulan.

Seorang pria Indonesia, yang diduga sebagai “transporter”, ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 26J dan dua pria Indonesia lainnya, yang diduga anggota sindikat, ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 26H Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) tahun 2007.

Sementara itu, ia mengatakan semua migran Indonesia ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 6(3) dan Pasal 15(4) Undang-Undang Imigrasi 1959/63 dan dibawa ke Depot Imigrasi Bukit Jalil untuk penyelidikan lebih lanjut.

JIM akan terus mengambil tindakan tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Imigrasi 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi 1963, dan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Bandar narkoba Murtala Ilyas menjadi salah satu tahanan yang melarikan diri dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) kemarin.

Murtala kabur setelah menjebol teralis besi kamar mandi dan melarikan diri melalui gorong-gorong dari dalam area Rutan Salemba bersama enam tahanan lainnya.

Murtala diketahui harus mendekam di Lapas Salemba usai kembali tertangkap untuk ketiga kali oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam kasus narkotika.

Ia terakhir kali ditangkap dalam kasus peredaran sabu sebanyak 110 kilogram dari jaringan Malaysia. Jaringan Murtala cs ini terungkap dalam penyelidikan polisi sejak Oktober 2023 sampai Januari 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) juga telah memvonis Murtala Ilyas dengan hukuman 8 tahun penjara lantaran terbukti melakukan pencucian uang dalam kasus narkoba.

Murtala kemudian mengajukan permohonan banding ke PT Banda Aceh. Dalam putusan itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi memangkas vonis Murtala menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, seluruh aset milik Murtala sebesar Rp 142 miliar dikembalikan untuk Murtala.

Buntut kasus itu, Polres Metro Jakbar membentuk tim khusus untuk menyelidiki aset maupun harta yang dimiliki Murtala. Polisi juga berkoordinasi dengan ahli tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset dan harta yang dimiliki Murtala.

Sebelumnya tujuh orang tahanan dan narapidana terkait kasus narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari.

Kabar adanya tahanan dan narapidana yang melarikan diri itu juga turut dibenarkan oleh Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani. Agung menyebut saat ini pihaknya bersama dengan kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap ketujuh tahanan yang melarikan diri.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan kepolisian melakukan pengejaran terhadap tujuh Tahanan dan Narapidana yang melarikan diri," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Agung menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi.

Setelahnya para narapidana itu melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air.

"Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan bahwa pihaknya mendukung penambahan anggaran untuk Kementerian Sekretariat Negara apabila diperlukan.

"Kalaupun ada kekurangan, pasti kami sebagai anggota DPR akan mendukung terkait dengan fungsi kami sebagai budgeting (penganggaran, red)," kata Sugiat para rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sugiat menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengarkan pemaparan Mensesneg mengenai data Kemensetneg untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.

"Yang agak mencengangkan adalah terkait pagu anggaran 2025 yang sangat berbeda jauh dengan pagu anggaran 2024. Bahkan, realisasi anggaran 2024 saja sudah Rp3 triliun, sedangkan pada 2025, pagu anggarannya masih Rp2,9 triliun," ujarnya.

Oleh sebab itu, Sugiat mengingatkan apabila penurunan anggaran tersebut jangan sampai membuat kinerja Kemensetneg yang bertugas mendukung kerja-kerja kepresidenan menjadi tidak maksimal.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa penurunan anggaran tersebut patut diapresiasi dengan mempertimbangkan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan kebocoran anggaran serta mengefektifkan maupun mengefisienkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa realisasi anggaran lembaganya sekitar 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sekitar 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab. Pagu alokasi anggaran untuk Kemensetneg pada tahun 2025 sebesar Rp2,9 triliun.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan penambahan dana atau anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan kepada kami bahwa tolong dibicarakan dan dipikirkan, karena menurut beliau memang kurang layak,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan perlunya penambahan anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya melihat dari Presiden Ke-1 sampai dengan Presiden Ke-7, beliau adalah orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan Presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini,” kata Rinto.

Sementara itu, berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab.

Adapun pagu alokasi untuk Kemensetneg pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,9 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan penambahan dana atau anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan kepada kami bahwa tolong dibicarakan dan dipikirkan, karena menurut beliau memang kurang layak,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan perlunya penambahan anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya melihat dari Presiden Ke-1 sampai dengan Presiden Ke-7, beliau adalah orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan Presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini,” kata Rinto.

Sementara itu, berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab.

Adapun pagu alokasi untuk Kemensetneg pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,9 triliun.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan penambahan dana atau anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan kepada kami bahwa tolong dibicarakan dan dipikirkan, karena menurut beliau memang kurang layak,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan perlunya penambahan anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya melihat dari Presiden Ke-1 sampai dengan Presiden Ke-7, beliau adalah orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan Presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini,” kata Rinto.

Sementara itu, berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab.

Adapun pagu alokasi untuk Kemensetneg pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,9 triliun.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI berencana untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan pemasyarakatan menyoal berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Iya, kami sudah mendengar itu dan kami sudah dalam trajectory ingin membuat panja pemasyarakatan khusus untuk pengawasan," kata Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya ketika menanggapi kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba dengan cara menjebol teralis kamar Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Dia mengatakan sebelum Panja tersebut mulai bekerja, pihaknya akan menggelar rapat dengan mitra kerja Komisi XIII DPR terkait bidang permasyarakatan terlebih dahulu.

"Kami sudah sepakati tinggal kami bentuk, kami selesaikan dulu dengan mitra kerja, lalu kemudian mungkin ada 1-2 kali RDPU (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan kemudian baru kita rapat Panja," ujarnya.

Dia menyebut Panja tersebut nantinya akan mencoba menggunakan perspektif pendekatan yang berbeda dalam mengevaluasi penyelenggaraan lapas di tanah air dengan jumlah tahanan yang kerap melampaui kapasitas seharusnya.

"Dalam perspektif yang jauh lebih komprehensif, sejauh ini kami cuma mendapatkan laporan bagaimana over capacity selalu pendekatannya membangun lapas baru. Kami ingin pendekatannya yang jauh lebih integratif bagaimana Panja lebih berfungsi untuk melihat dan berkoordinasi karena Komisi XIII basisnya adalah reformasi hukum, di mana kami tidak mengenal sanksi di luar sanksi penjara," tuturnya.

Sebab, kata dia, pendekatan yang kerap digunakan selama ini dalam membina warga yang menjalani hukuman tahanan di lembaga pemasyarakatan ialah berbasis pada "hard skills".

"Kalau kita liat di luar negeri itu ada sanksi bersih-bersih taman, bersih-bersih rumah ibadah, sosial sanksi itu kita enggak ada. Kita lihat bagaimana tren dunia hari ini lapasnya pada sepi bahkan beberapa lapas disewakan karena enggak ada penghuninya," katanya.

Untuk itu, Willy menyebut pihaknya akan mencoba mengelaborasi masukan-masukan dari berbagai pihak untuk menggunakan pendekatan "soft skills" dalam membina warga di lembaga pemasyarakatan.

"Pembinaannya itu (selama ini) hanya pada 'hard skill', kita harus melihat beberapa perspektif lain. Untuk itu, kami akan mengundang sosiolog, psikolog, dan beberapa masyarakat sipil untuk bersama-sama memberi masukan terhadap proses Panja ini," ucapnya.

Dia menuturkan pihaknya telah berkomunikasi banyak hal dengan Kementerian Hukum untuk mempelajari berbagai catatan-catatan lembaga pemasyarakatan, termasuk melakukan peninjauan ke Lapas Sukamiskin.

"Dengan output (pembentukan Panja): Satu, bagaimana lembaga pemasyarakatan jauh lebih manageble, lebih humanis, dan kapasitasnya kemudian benar-benar kami cermati formatnya seperti apa," tuturnya.

Dia menegaskan persoalan kaburnya tahanan ikut menjadi tanggung jawab pihaknya dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan efektif.

"Tentu ini jadi pembelajaran bagi kami, jangan kemudian adagium mengatakan 'Bandit jauh lebih hebat, penjahat jauh lebih hebat, daripada penegak hukumnya', itu tanggung jawab kami juga bagaimana kemudian menyelesaikan ini secara regulatif dan secara pengawasan sehingga kemudian teman-teman di lembaga pemasyarakatan bisa jauh lebih efektif," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan Natalius Pigai sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober lalu. Keesokan harinya pada Senin, 21 Oktober, Pigai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Kementerian yang baru dibentuk ini merupakan hasil pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memecah Kemenkumham menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hal itu dilakukan untuk mempertajam program dan kegiatan kerja di kementerian.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Natalius Pigai telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Natalius Pigai memiliki kekayaan yang didominasi dari surat berharga serta kas dan setara kas. Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai:

Data harta kekayaan

1. Tanah dan bangunan: Tidak diungkapkan

2. Alat Transportasi dan Mesin:

• Mobil CRV Jeep, Tahun 2011, hasil sendiri - Rp300.000.000

4. Surat Berharga: Rp2.000.000.000

5. Kas dan Setara Kas: Rp2.000.000.000

Dalam laporan ini, Natalius Pigai tidak memiliki hutang yang tercatat. Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Natalius Pigai adalah sebesar Rp4.370.000.000 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari kendaraan, surat berharga dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komjen. Pol. (Purn.) Agus Andrianto telah resmi menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kabinet Merah Putih.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Agus Andrianto telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Agus Andrianto memiliki kekayaan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk sejumlah aset properti. Ia memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah.

Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Purn Agus Andrianto:

1. Tanah dan bangunan: Rp3.290.000.000

• Tanah dan Bangunan seluas 500 m²/300 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp860.000.000
• Tanah seluas 252 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp300.000.000
• Tanah seluas 840 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp680.000.000
• Tanah dan Bangunan seluas 125 m²/45 m² di Sleman, hasil sendiri - Rp820.000.000
• Tanah dan Bangunan seluas 106 m²/45 m² di Sukoharjo, hasil sendiri - Rp330.000.000
• Tanah dan Bangunan seluas 525 m²/100 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp250.000.000
• Tanah seluas 1500 m² di Wonogiri, hasil sendiri - Rp50.000.000.

2. Alat transportasi dan mesin: Rp227.000.000

• Sepeda Lipat Fnhone, Tahun 2020, hasil sendiri - Rp2.000.000
• Motor Yamaha Aerox, Tahun 2022, hasil sendiri - Rp13.000.000
• Motor Piaggio S 125, Tahun 2021, hasil sendiri - Rp16.000.000
• Motor Honda Scoopy, Tahun 2021, hasil sendiri - Rp8.000.000
• Motor Honda, Tahun 2010, hasil sendiri - Rp2.000.000
• Mobil Toyota Innova, Tahun 2013, hasil sendiri - Rp90.000.000
• Mobil Toyota Agya, Tahun 2017, hasil sendiri - Rp50.000.000
• Sepeda Giant, Tahun 2016, hasil sendiri - Rp1.000.000
• Motor Yamaha X Max 250, Tahun 2023, hasil sendiri - Rp45.000.000

4. Kas dan setara kas: Rp1.973.681.877

Sub total: Rp5.509.181.877

Hutang: Rp137.038.443

Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Komjen Pol Agus Andrianto setelah dikurangi dengan hutang (harta - hutang) adalah sebesar Rp5.372.143.434 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan terdapat penggabungan alokasi anggaran 2025 Kemensesneg dengan Sekretariat Kabinet (Setkab). Prasetyo mengatakan total anggaran 2025 untuk Kemensesneg sebesar Rp 2,9 triliun.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mengatakan penggabungan anggaran tersebut dilakukan lantaran saat ini Setkab berada di bawah koordinasi Kemensesneg.

"Dapat kami laporkan bahwa total pagu alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.901.862.847.000," kata Prasetyo.

"Dengan rincian Kementerian Sekretariat Negara memperoleh pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 2.472.916.534.000 dan Sekretariat Kabinet memperoleh paku alokasi anggaran sebesar Rp 428.946.313.000, yang waktu itu memang pagu ini disepakati pada saat belum ada penggabungan," sambungnya.

Prasetyo mengatakan rincian anggaran itu dialokasikan untuk dua program utama, yakni program lingkungan manajemen dan program penyelenggaraan layanan. Prasetyo mengatakan untuk program lingkungan manajemen alokasi anggaran sebesar Rp 2.059.787.152.000.

"Kemudian yang di dalamnya sudah termasuk alokasi untuk kedua satuan kerja Badan Layanan Umum yang tadi sudah kami sebutkan baik GBK maupun Kemayoran yang bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum sebesar Rp 393.662.982.000," jelasnya.

"Kedua yaitu untuk program penyelenggaraan layanan baik kepada Presiden maupun kepada Wakil Presiden sebesar Rp 842.075.695.000 itu yang dapat kami laporkan berkenaan dengan pagu anggaran 2025 di Kementerian Sekretariat Negara yang kemudian sudah digabung dengan pagu anggaran dari Sekretariat Kabinet," imbuh dia.

Saksikan juga video: Momen Indonesia-Australia Gelar Latihan Militer Gabungan di Banyuwangi

[Gambas:Video 20detik]

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf jika ke depan terdapat pengajuan perjalanan dinas ke luar negeri. Prasetyo mengatakan pihaknya akan berupaya meminimalkan perjalanan ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya mengatakan pihaknya ingin melakukan efisiensi perjalanan ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di poin yang ini, kami mohon izin di forum yang terhormat, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan dinas luar negeri, Bapak Pimpinan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas memohon maaf jika ke depan akan ada beberapa perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Kemsesneg. Meski begitu, dia memastikan akan mengurangi perjalanan ke luar negeri itu sebagaimana arahan dari Prabowo.

"Sehingga kami mohon izin dalam forum terhormat ini, ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan," tuturnya.

Prabowo Subianto sebelumnya meminta Kabinet Merah Putih bekerja secara efisien. Menurutnya, meski kabinetnya tergolong besar, harus bekerja efisien.

"Yang penting, kita bekerja dengan efisien. Yang penting, kita bekerja tidak seenaknya," kata Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dia meminta para menteri hingga menteri koordinator (menko) mengecek kembali alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia meminta para menteri mempelajari kembali daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sehingga penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien.

"Saya minta semua menteri telusuri alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail," ucapnya.

Prabowo ingin agar kegiatan bersifat seremonial hingga perjalanan ke luar negeri dikurangi. "Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, tolong dikurangi," tegasnya.