Lebak (ANTARA) - Ulama kharismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penegak hukum untuk memberantas empat tindak kejahatan yakni judi daring (online), narkoba, penyeludupan, dan korupsi.

"Kita berharap lembaga penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan serius," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Senin.

Penegasan Prabowo meminta penegak hukum bertindak tegas dan tidak boleh main-main untuk pemberantasan tindak empat kejahatan menunjukkan perhatian yang serius bahwa kasus tersebut dapat membahayakan dan menghancurkan moral serta sendi-sendi kehidupan di masyarakat.

Apabila, kata dia, kejahatan tersebut tidak mampu dilakukan tindakan tegas dipastikan dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, dipastikan kehidupan di masyarakat menimbulkan gangguan keamanan juga tingginya kasus kriminal dan kemiskinan terus bertambah.

Karena itu, empat kejahatan judi online, narkoba, penyeludupan dan korupsi harus secepatnya diberantas dan pelakunya diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

"Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas tindak empat kejahatan itu," kata KH Hasan Basri.

Menurut dia, pihaknya juga menilai langkah nyata kepolisian yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cukup berhasil untuk pemberantasan judi online, narkoba dan penyeludupan.

Bahkan, hampir setiap hari kasus sindikat perjudian, narkoba dan penyeludupan ditangkap baik dalam negeri maupun luar negeri.

Begitu juga kinerja Kejaksaan Agung cukup tegas dengan menangkap beberapa pejabat terlibat korupsi di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian (KA) dan terakhir kasus suap yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Lebak (ANTARA) - Ulama kharismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penegak hukum untuk memberantas empat tindak kejahatan yakni judi daring (online), narkoba, penyeludupan, dan korupsi.

"Kita berharap lembaga penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan serius," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Senin.

Penegasan Prabowo meminta penegak hukum bertindak tegas dan tidak boleh main-main untuk pemberantasan tindak empat kejahatan menunjukkan perhatian yang serius bahwa kasus tersebut dapat membahayakan dan menghancurkan moral serta sendi-sendi kehidupan di masyarakat.

Apabila, kata dia, kejahatan tersebut tidak mampu dilakukan tindakan tegas dipastikan dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, dipastikan kehidupan di masyarakat menimbulkan gangguan keamanan juga tingginya kasus kriminal dan kemiskinan terus bertambah.

Karena itu, empat kejahatan judi online, narkoba, penyeludupan dan korupsi harus secepatnya diberantas dan pelakunya diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

"Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas tindak empat kejahatan itu," kata KH Hasan Basri.

Menurut dia, pihaknya juga menilai langkah nyata kepolisian yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cukup berhasil untuk pemberantasan judi online, narkoba dan penyeludupan.

Bahkan, hampir setiap hari kasus sindikat perjudian, narkoba dan penyeludupan ditangkap baik dalam negeri maupun luar negeri.

Begitu juga kinerja Kejaksaan Agung cukup tegas dengan menangkap beberapa pejabat terlibat korupsi di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian (KA) dan terakhir kasus suap yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Bantul -

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, meminta tidak ada lagi penumpukan sampah di depo pembuangan sampah di Kota Jogja karena bisa mencemari lingkungan. Bahkan, Hanif menyebut akan ada penegakan hukum jika masalah itu tidak tertangani.

"Penegakan hukum akan menjadi pertimbangan kami bilamana itu tidak segera ditangani," kata Hanif kepada wartawan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, Senin (18/11/2024).

Semua itu, kata Hanif, mengacu pada Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sedangkan tugasnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup adalah menegakkan Undang-undang tersebut.

"Jadi Menteri dimandati oleh undang-undang untuk menegakkan itu, dan dalam pasal Undang-undang no.18 tahun 2008 ada dua hal bisa kami kenakan, karena sengaja dan tanpa sengaja (membuang sampah)," ujarnya.

"Kalau sengaja minimal 4 tahun dan kalau tanpa sengaja maksimal 3 tahun. Tapi ini tergantung konteksnya seperti apa, tapi ini memang bisa diterapkan dalam konteks ini (kondisi penanganan sampah di Jogja)," lanjut Hanif.

Di sisi lain, Hanif mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait beberapa TPA milik kabupaten dan provinsi. Namun, Hanif tidak merinci lokasi pasti TPA tersebut.

"Hari ini, sekali lagi kami melakukan penyelidikan terkait satu TPA milik kabupaten dan dua TPA milik provinsi. Ketiganya tengah didalami penyidik," ucapnya.

Bahkan, Hanif memastikan akan ada tersangka dalam kasus pengelolaan sampah tersebut.

"Kami janji dalam waktu yang tidak lama akan naik ke penyidikan, artinya ada tersangka di dalam pengolahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Semua itu, kata Hanif, semata-mata untuk menegakkan Undang-undang No.18 tahun 2008.

"Karena mandatnya undang-undang demikian. Jadi saya tidak menambahi dan mengurangi, mandatnya harus gitu ya harus kita laksanakan," ujarnya.

Sebelumnya dalam inspeksi mendadak (sidak) ke depo sampah Mandalakrida Kota Jogja, Hanif mengaku kecewa melihat sampah yang menggunung. Ia kemudian menyatakan akan meminta klarifikasi dari Pemkot Jogja.

"Saya kecewa melihat situasi ini. Pemerintah Daerah tidak boleh membiarkan sampah menumpuk seperti ini. Saya akan memanggil Pemkot Yogyakarta untuk meminta penjelasan detail terkait pengelolaan sampah ini," terang Hanif lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/11).

"Ini mencemari lingkungan. Dengan kapasitas 300 ton per hari, sampah dari sini ke mana dibuangnya? Harus ada yang bertanggung jawab atas kondisi ini. Jika terbukti ada pelanggaran, saya akan menyeret pihak yang bersalah ke jalur hukum sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008," tegasnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, menanggapi pernyataan tersebut. Ia menerangkan Kota Jogja tidak mempunyai lahan yang luas untuk mengelola sampah-sampah itu.

"Yang ada sekarang itu baru mampu (mengolah) sekitar 140 ton, ini kami masih berupaya untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi kalau depo masih ada, kami kira ya memang kondisi saat ini kami mohon maaf, karena memang sebagai transit. Poin kekurangan kemampuan penyelesaian sampah itu kan masih ada di depo," kata Sugeng saat dihubungi wartawan, Senin (18/11).

(apu/apu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk periode 2025-2029.

Usulan ini disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (18/11/2024).

"Pemerintah itu komit mengusulkan, itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan dalam prolegnas 2025-2029, dan RUU Perampasan Aset itu ada di urutan kelima," ujar Supratman.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia juga mengonfirmasi bahwa RUU Perampasan Aset telah dimasukkan dalam prolegnas jangka menengah tersebut.

"Kita sudah masukkan dia di dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029," ujarnya pada Senin petang.

Doli menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak termasuk dalam prolegnas prioritas karena memerlukan waktu lebih untuk dikaji dari berbagai aspek.

Menurutnya, RUU itu harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia.

Sebelumnya, anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman, menyatakan ketidakpuasannya terhadap anggapan bahwa DPR menjadi kambing hitam atas mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Bukan DPR tidak mau membahas, wong pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulis lah. Umumkan itu. Jangan kita main cilukba. Bilang sudah padahal belum, bilang DPR yang tidak mau bahas. Barang saja enggak ada, apa yang mau dibahas?" kata Benny dalam rapat bersama Menteri Hukum.

"Saya lihat di sini kok enggak ada, makanya saya nanya. Kalau memang tidak diajukan ya sudah, kita gembira juga kalau memang begitu," tambahnya.

Palu -

Oknum anggota Polresta Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Bripda CH dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas kasus penganiayaan tahanan bernama Bayu Adityawan hingga tewas. Perilaku Bripda CH disebut perbuatan tercela sebagai anggota Polri.

"Putusan majelis komisi kode etik memutuskan rekomendasi PTDH (untuk Bripda CH) dari dinas kepolisian," ujar Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari kepada detikcom, Senin (18/11/2024).

Sugeng mengatakan sidang etik Bripda CH digelar di Mapolda Sulteng pekan lalu. Dia menyebut putusan itu juga berisi tentang perilaku tercela Bripda CH karena melakukan penganiayaan.

"Sidang etik minggu kemarin. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," terangnya.

Sugeng menyebut Bripda CH juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Bayu. Bripda CH dijerat Pasal 354 subsider 351 ayat (3) KUHP Tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Sementara satu oknum polisi lainnya, Bripda M yang juga diduga ikut menganiaya korban masih berstatus saksi. Penyidik masih memeriksa dugaan pelanggaran pidana dan etik Bripda M.

"Untuk Bripda M masih saksi," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, tahanan Polresta Palu bernama Bayu Adityawan bernasib tragis usai tewas diduga dianiaya dua oknum polisi, Bripda CH dan Bripda M. Kedua pelaku berdalih melakukan penganiayaan karena korban berisik dalam sel saat waktu istirahat.

Kasus bermula saat Bayu dijebloskan ke tahanan Polresta Palu atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Belakangan Bayu dikabarkan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara, Palu, Kamis (12/9).

Propam Polda Sulteng kemudian turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran anggotanya di balik tewasnya Bayu. Berdasarkan penyelidikan Propam itulah terungkap Bayu sempat dianiaya oleh Bripda CH dan Bripda M.

Dirreskrimum Polda Sulteng kemudian menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan, Selasa (1/10). Kedua oknum polisi itu langsung menjalani sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari yang dimulai 28 September 2024.

"Status dua anggota Bripda CH dan Bripda M adalah terduga pelanggar. Mereka telah diamankan di tempat khusus sejak tanggal 28 September 2024 untuk selama 20 hari ke depan," ujar Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Djoko Wienartono kepada wartawan, Kamis(10/10).

(sar/ata)

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal memanggil Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjelaskan ihwal pengelolaan sampah di wilayah itu.

"Saya akan memanggil Pemkot Yogyakarta untuk meminta penjelasan detail terkait pengelolaan sampah ini," kata Hanif Faisol dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Senin (18/11/2024).

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Depo Mandala Krida, Kota Yogyakarta, Senin pagi, Hanif menyebut pengelolaannya semrawut dan telah menimbulkan pencemaran lingkungan.

Situasi tersebut, menurut dia, mencerminkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kota Pelajar tersebut.

"Ini mencemari lingkungan. Dengan kapasitas 300 ton per hari, sampah dari sini ke mana dibuangnya? Harus ada yang bertanggung jawab atas kondisi ini," ucap dia.

Apabila terbukti ada pelanggaran dalam pengelolaan sampah tersebut, dia memastikan bakal menindak tegas secara hukum.

"Jika terbukti ada pelanggaran, saya akan menyeret pihak yang bersalah ke jalur hukum sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008," ujar Hanif.

Dia memahami bahwa permasalahan sampah di Kota Gudeg muncul setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul ditutup pada April 2024.

Hanif pun meminta pemerintah daerah, baik tingkat kota/kabupaten maupun provinsi segera mencari jalan keluar yang konkret untuk menangani masalah sampah tersebut.

"Saya kecewa melihat situasi ini. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan sampah menumpuk seperti ini," kata dia.

Menurut dia, dengan anggaran hanya sebesar Rp100 miliar, tidak akan cukup untuk menangani sampah di Yogyakarta.

"Jika pengelolaan di hulunya tidak serius sampah pasti akan terus menumpuk di TPA," katanya.

Ia berjanji akan menurunkan tim penyidik dan pengawas lingkungan hidup untuk menyelidiki masalah sampah tersebut. Selain itu, ia memastikan langkah penegakan hukum akan diambil terhadap pihak yang terbukti lalai.

"Saya tidak akan mundur dari penegakan hukum. Ini harus ada tersangkanya agar masyarakat mendapat rasa keadilan," ujarnya.

Hanif juga menyarankan agar pemerintah daerah belajar dari daerah lain yang sukses dalam pengelolaan sampah, seperti Surabaya dan Banyumas.

"Jika pengelolaan di hulu dilaksanakan dengan baik, sampah tidak akan menumpuk di TPA. Penanganan harus dimulai dari sumbernya," kata dia.

Sebagai langkah konkret, Hanif meminta seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera mencari solusi permasalahan sampah di Yogyakarta.

"Saya minta direktur terkait segera mencarikan solusi. Penegakan hukum tetap dilakukan, tetapi pendampingan teknis dan pendanaan juga harus dipikirkan," kata dia.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.

Supratman mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pemerintah RI berkomitmen dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Senin (18/11).

"Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dengan pengusulan RUU Perampasan Aset, kami letakkan di urutan ke-5 dari 40 usulan RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029," ujar Supratman.

Ia menjelaskan seyogianya usulan RUU Perampasan Aset sudah pernah diajukan di periode sebelumnya sampai ke penugasan di Komisi III. Namun, usulan tersebut belum berhasil disahkan.

"Saya bisa pastikan bahwa Presiden selalu menegaskan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama, dengan cara tertentu yang bisa dilakukan oleh Presiden, saya jamin Presiden akan melakukan tindakan yang keras terhadap upaya pemberantasan korupsi, itu komitmen," tegas Supratman.

Dalam rapat tersebut, Supratman juga menyampaikan terdapat delapan RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan 40 RUU usulan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.

"Pemerintah mengusulkan 8 RUU untuk masuk dalam prioritas, empat diantaranya merupakan RUU carry over yaitu Hukum Acara Perdata, Narkotika dan Psikotropika, Desain Industri dan Pengelolaan Ruang Udara," tambahnya.

Empat RUU lainnya yaitu tentang Hukum Perdata Internasional, Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Keamanan dan Ketahanan Siber, dan Ketenaganukliran.

Supratman berharap evaluasi Prolegnas tersebut mampu menghasilkan keputusan terbaik.

"Saya berharap rapat kerja hari ini akan menghasilkan keputusan terbaik bagi perencanaan pembentukan Undang-undang. Semoga usulan-usulan ini dapat dipahami dan disetujui bersama," ucap dia.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mendapatkan masukan dan pandangan baik melalui penyerapan aspirasi melalui kunjungan kerja maupun rapat kerja.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan total keseluruhan usulan RUU masih belum final akan bertambah atau berkurang.

"Sampai rapat persiapan berakhir terdapat 150 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan 42 RUU Prioritas 2025. Pembahasan lebih lanjut terkait jumlah keseluruhan usulan-usulan nantinya akan dilakukan dalam rapat Panitia Kerja (Panja)," kata Bob sekaligus menutup raker.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025–2029.

"Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dengan pengusulan RUU Perampasan Aset, kami letakkan di urutan ke-5 dari 40 usulan RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029," kata Supratman dalam keterangan resminya saat mendatangi rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Senin.

Menurut Supratman, pemerintah sebelumnya juga telah mengusulkan RUU Perampasan Aset pada prolegnas periode sebelumnya, namun pembahasan itu terganjal dinamika politik hingga akhirnya tidak tuntas di Komisi III DPR RI.

Kini, pemerintah kembali mengajukan RUU Perampasan Aset dalam prolegnas agar RUU tersebut dapat dibahas hingga akhirnya disahkan sebagai undang-undang oleh DPR.

Supratman memastikan pengajuan RUU Perampasan Aset ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Saya jamin Presiden akan melakukan tindakan yang keras terhadap upaya pemberantasan korupsi, itu komitmen," katanya.

Pemerintah tidak hanya mengajukan pembahasan RUU Perampasan Aset pada prolegnas periode ini.

"Pemerintah mengusulkan delapan RUU untuk masuk prioritas, empat di antaranya merupakan RUU carry over. yaitu RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Desain Industri, dan RUU Pengelolaan Ruang Udara,” kata Supratman.

Sedangkan empat RUU lainnya, yaitu RUU tentang Hukum Perdata Internasional, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Ketenaganukliran.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan jumlah RUU yang diajukan dalam prolegnas belum dapat dipastikan karena kemungkinan akan terus bertambah.

"Sampai rapat persiapan berakhir, terdapat 150 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 dan 42 RUU Prioritas 2025. Pembahasan lebih lanjut terkait jumlah keseluruhan usulan-usulan nantinya akan dilakukan dalam rapat Panitia Kerja," ujar Bob Hasan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia (RI).

Menurut Supratman, status Jakarta tidak akan berubah sebelum Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

"Iya sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia. Karena di Pasal 70 UU DKJ (Daerah Khusus Jakarta) dinyatakan UU ini berlaku sejak ditanda tangani keputusan presiden terkait dengan pemindahan ibu kota," kata Supratman saat ditemui di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Supratman lantas mengungkapkan, Presiden akan menandatangani Keppres tersebut jika infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah terbangun dengan baik.

Proses pembangunan infrastruktur tersebut pun bisa memakan waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu infrastruktur yang harus dikebut yakni di bidang pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Sehingga, nanti layak menjadi sebuah kota yang bisa seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu bisa bekerja di sana," ujar Supratman.

Di sisi lain, dia menyebut, pihaknya juga tetap berusaha mempercepat revisi RUU DKJ bersama Badan Legislali (Baleg) DPR. Revisi tersebut bertujuan untuk mengganti beberapa poin pasal yang ada di UU DKJ seperti penggantian nomenklatur nama DKI menjadi DKJ.

Penggantian itu, menurut Supratman, harus dilakukan agar DKJ memiliki landasan hukum yang kuat sebagai Provinsi. Pembahasan tersebut pun diupayakan selesai sebelum Pilkada 2024 berakhir pada 27 November mendatang.

Diketahui, DPR RI periode 2024-2029 menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada 12 November 2024.

"Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Adies.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai tanggal pemindahan ibu kota negara melalui Keppres.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi, “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Kemudian, dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga disebutkan bahwa Jakarta masih menyandang status Ibu Kota Negara sampai adanya Keppres tentang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

"Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,” demikian bunyi Pasal 63 UU DKJ.

ANTARA - Tim penasihat hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka merupakan kekeliruan. Hal itu disampaikan dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11). (Yogi Rachman/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

Jakarta -

Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK, Ramadhan Ubaidillah, mengaku awalnya tak mau menerima duit dari para tahanan. Namun, dia mengaku takut hingga akhirnya ikut menerima duit usai ada tahanan yang mendadak menyebut jumlah anak dan alamatnya.

"Saya dari awal saya nggak mau terima tapi sudah saya sampaikan di BAP dalam beberapa bentuk intervensi dari tahanan, dari yang awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji 3 kali lipat, terus juga tiba-tiba di kemudian hari tiba-tiba seorang tahanan bisa menyebutkan saya punya anak dua, saya tinggal di mana," kata Ramadhan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Ramadhan mengaku heran karena ada tahanan yang mengetahui identitas keluarganya tersebut. Dia mengatakan seniornya di Rutan KPK menyebut para tahanan KPK bukan orang sembarangan.

"Kok bisa tahu itu tahanan, saudara punya anak dua, kemudian tinggal di daerah mana?" tanya jaksa.

"Itu dia, saat itu saya nanya ke senior saya kan, ini tahu dari mana? Sedangkan saya ingat banget, atensi dari Pak Deden (mantan Plt Karutan KPK) ketika saya pertama kali menghadap Karutan, Pak Deden bilang, 'Kamu haram menerima ini-itu, ini-itu, terus jangan terlalu akrab dengan tahanan'. Bila dari situ saya membatasi diri saya ketika ada yang menanyakan 'rumahnya di mana, tinggal di mana, terus anak kamu berapa' saya nggak akan pernah menjawab. Tiba-tiba ada seorang tahanan bisa sebut anak saya dua, saya tinggal di mana, itu dari kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'Mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," ujar Ramadhan.

"Dari situ saya merasa bahwa wah, mungkin ya Pak, izin kalau saya seorang laki-laki kalau buat diri saya sendiri saya nggak akan takut, tapi ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus pikir seribu, seribu kali untuk melawan seperti itu," tambahnya.

Jaksa lalu menanyakan alasan Ramadhan bersedia menjadi 'Lurah', yakni petugas Rutan KPK yang bertugas mengumpulkan duit pungli dari para tahanan melalui 'korting'. Ubai mengaku hanya mengikuti perintah.

"Kalau jadi 'Lurah' sendiri kebetulan saksinya ada di sini Bang Harlan (Suharlan) sebagai senior saya, jadi ketika saya disuruh menggantikan Bang Harlan, saat itu Bang Harlan itu disuruh setop oleh Hengki," jawab Ramadhan.

Dia menyampaikan permintaan maaf ke KPK atas perbuatannya. Dia menyesal telah mencoreng nama baik KPK dan membawa keluarganya dalam situasi ini.

"Di sini pertama-tama saya mau minta maaf kepada instansi di sini adalah KPK atas apa yang sudah saya lakukan sebagai insan KPK karena sudah mencoreng nama baik KPK sendiri. Lalu saya mau minta maaf juga ke keluarga saya karena membuat mereka berada di posisi seperti ini, di mana istri saya harus berjuang untuk mencari nafkah untuk ketiga anak saya. Lalu, saya yang pasti sangat-sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan," ujar Ramadhan.

Ramadhan mengaku menerima duit pungli senilai Rp 135,5 juta. "Kalau saya sendiri tidak pernah mencatat, namun di dakwaan itu sekitar Rp 135,5 juta," jawab Ubaidillah.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Simak Video: KPK Bakal Jerat Pelaku Intelektual Kasus Pungli Rutan

[Gambas:Video 20detik]

(mib/haf)

GAZA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menekankan pentingnya memperkenalkan reformasi tata kelola global, dengan alasan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan konflik di seluruh dunia.

Erdogan menyampaikan pernyataan tersebut selama pertemuan dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di sela-sela KTT G20 di Rio de Janeiro.

Seorang kritikus vokal atas serangan Israel di Gaza, Erdogan memuji sikap Brasil "melawan agresi Israel" dan berbagi rincian upaya diplomatik T�rkiye di PBB. Ini termasuk seruan untuk memblokir penjualan senjata ke Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa henti ke Gaza, menetapkan gencatan senjata permanen di daerah kantong Palestina, dan mencapai solusi dua negara.

Pemimpin Turki berpendapat bahwa "PBB telah gagal mencegah konflik di seluruh dunia, khususnya di Gaza, dan terbukti tidak cukup dalam mengatasi krisis."

Ia juga memuji inisiatif Brasil untuk "mengangkat 'Reformasi Tata Kelola Global' selama masa jabatannya sebagai presiden G20."

Erdogan telah berulang kali menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, tempat operasi militer Israel telah menewaskan sedikitnya 43.000 orang. Di Israel, jumlah orang yang tewas dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober tahun lalu lebih dari 1.100, sementara lebih dari 200 orang ditawan.

KTT Pemimpin G20 2024, yang diselenggarakan oleh Brasil pada 18-19 November, telah dideskripsikan oleh penyelenggara sebagai "acara mendasar bagi masa depan tata kelola global." Agendanya akan difokuskan pada reformasi lembaga internasional, memajukan transisi energi, dan mendorong inklusi sosial global.

Salah satu sesi akan didedikasikan untuk reformasi tata kelola global, landasan kepemimpinan Brasil dalam G20, di mana para kepala negara akan membahas potensi modernisasi lembaga internasional utama, termasuk PBB, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia.