Ulama apresiasi Prabowo perintahkan penegak hukum tindak kejahatan
Ulama kharismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penegak hukum untuk memberantas empat tindak ...
(Antara) 18/11/24 17:30 1566
Lebak (ANTARA) - Ulama kharismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penegak hukum untuk memberantas empat tindak kejahatan yakni judi daring (online), narkoba, penyeludupan, dan korupsi.
"Kita berharap lembaga penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan serius," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Senin.
Penegasan Prabowo meminta penegak hukum bertindak tegas dan tidak boleh main-main untuk pemberantasan tindak empat kejahatan menunjukkan perhatian yang serius bahwa kasus tersebut dapat membahayakan dan menghancurkan moral serta sendi-sendi kehidupan di masyarakat.
Dalam Al-Qur\'an surah Al Maidah ayat 90 bahwa perjudian, minuman keras dan narkoba serta korupsi merupakan perbuatan setan dan jelas-jelas haram hukumnya.
Apabila, kata dia, kejahatan tersebut tidak mampu dilakukan tindakan tegas dipastikan dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Bahkan, dipastikan kehidupan di masyarakat menimbulkan gangguan keamanan juga tingginya kasus kriminal dan kemiskinan terus bertambah.
Karena itu, empat kejahatan judi online, narkoba, penyeludupan dan korupsi harus secepatnya diberantas dan pelakunya diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
"Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas tindak empat kejahatan itu," kata KH Hasan Basri.
Menurut dia, pihaknya juga menilai langkah nyata kepolisian yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cukup berhasil untuk pemberantasan judi online, narkoba dan penyeludupan.
Bahkan, hampir setiap hari kasus sindikat perjudian, narkoba dan penyeludupan ditangkap baik dalam negeri maupun luar negeri.
Begitu juga kinerja Kejaksaan Agung cukup tegas dengan menangkap beberapa pejabat terlibat korupsi di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian (KA) dan terakhir kasus suap yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung.
Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024