KOMPAS.com - Debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) digelar di Grand City Convex, Senin (18/11/2024).

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim tegaskan akan melawan mafia lingkungan yang memicu masalah pencemaran.

"Gubernur sebagai penanggung jawab harus memiliki komitmen dan harus di berpihak kepada yang dirugikan dan terdampak. Tindakan tegas pun harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu," katanya, Senin (18/11).

Menurutnya, masalah yang selalu muncul hingga saat ini adalah tidak adanya ketegasan dan penegakkan hukum yang tegas untuk mengatasi mafia pencemaran.

"Lemahnya pengawasan, karena ada kompromi-kompromi dengan pihak tertentu. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh pandang bulu, apalagi mafia pencemaran," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pilkada Jatim diikuti tiga paslon, pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung partai tunggal yakni PKB.

Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, diusung koalisi 15 partai politik, yakni PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKS, ditambah PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan terakhir Partai Prima.

Serta pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini - Zahrul Azhar Asumta, diusung PDI-Perjuangan dan Partai Hanura.

"Yang pertama dari hasil mini fraksi sudah kita setujui bersama sama dan kemudian diproses sesuai perundang undangan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), naik ke tahap dua untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna.

Persetujuan itu diambil setelah delapan fraksi menyatakan setuju revisi UU DKJ

"Yang pertama dari hasil mini fraksi sudah kita setujui bersama sama dan kemudian diproses sesuai perundang undangan," kata Ketua Baleg Bob Hasan saat memimpin Rapat Kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Fraksi-fraksi yang menyatakan setuju dilakukan revisi UU DKJ yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, PKB, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

Mayoritas dari fraksi memiliki alasan yang sama terkait RUU DKJ yakni perlunya nomenklatur yang jelas serta dasar hukum yang kuat tentang nama provinsi DKJ.

Selain itu, para fraksi menilai perlunya nomenklatur yang jelas terkait nama pejabat gubernur, DPRD dan perangkat politik lain yang berada di wilayah DKJ.

Dengan adanya revisi tersebut, DKJ akan memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur oleh undang-undang dalam mengelola tata pemerintahan tingkat provinsi.

Untuk diketahui, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri beserta Baleg telah membahas beberapa pasal yang direvisi dalam UU nomor 2 tahun 2024 tentang RUU DKJ.

Keempat pasal itu meliputi, pertama, Pasal 70A: Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kedua, Pasal 70B: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta hasil Pemilihan Umum 2024 untuk daerah pemilihan Jakarta akan dinyatakan sebagai anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Ketiga, Pasal 70C: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan tetap menjabat sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Keempat, Pasal 70D: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan dianggap sebagai anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), naik ke tahap dua untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna.

Persetujuan itu diambil setelah delapan fraksi menyatakan setuju revisi UU DKJ

"Yang pertama dari hasil mini fraksi sudah kita setujui bersama sama dan kemudian diproses sesuai perundang undangan," kata Ketua Baleg Bob Hasan saat memimpin Rapat Kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Fraksi-fraksi yang menyatakan setuju dilakukan revisi UU DKJ yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, PKB, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

Mayoritas dari fraksi memiliki alasan yang sama terkait RUU DKJ yakni perlunya nomenklatur yang jelas serta dasar hukum yang kuat tentang nama provinsi DKJ.

Selain itu, para fraksi menilai perlunya nomenklatur yang jelas terkait nama pejabat gubernur, DPRD dan perangkat politik lain yang berada di wilayah DKJ.

Dengan adanya revisi tersebut, DKJ akan memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur oleh undang-undang dalam mengelola tata pemerintahan tingkat provinsi.

Untuk diketahui, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri beserta Baleg telah membahas beberapa pasal yang direvisi dalam UU nomor 2 tahun 2024 tentang RUU DKJ.

Keempat pasal itu meliputi, pertama, Pasal 70A: Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kedua, Pasal 70B: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta hasil Pemilihan Umum 2024 untuk daerah pemilihan Jakarta akan dinyatakan sebagai anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Ketiga, Pasal 70C: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan tetap menjabat sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Keempat, Pasal 70D: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan dianggap sebagai anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

INGGRIS - Pangeran Harry dikabarkan menyeret ayahnya, Raja Charles III ke dalam masalah hukum yang serius. Hal ini disebabkan oleh kasus Harry dengan Kementerian Dalam Negeri tentang hak keamanannya dari polisi yang dicabut.

Sebagai anak, Pangeran Harry berharap Raja Charles III bisa membantunya dengan turun tangan langsung. Sehingga ia, dan istrinya, Meghan Markle, serta dua anaknya, Pangeran Archie, dan Putri Lilibet tetap mendapatkan perlindungan selama berada di Inggris.

Dilansir dari Marca, Senin (18/11/2024), langkah Harry ini dinilai berisiko untuk Charles secara hukum. Oleh karena itu, Raja Inggris tersebut pun memutuskan untuk menutup pintu diskusi dengan putra bungsunya ini.

?Hal ini benar-benar membahayakan raja secara hukum. Ia benar-benar tidak dapat diajak berdiskusi dengan Harry tentang sengketa hukum dengan pemerintahannya sendiri,? kata mantan koresponden kerajaan BBC Jennie Bond.


Foto/Getty Images



?Jadi, pertemuan potensial apa pun menjadi sangat canggung,? sambungnya.

Di sisi lain, adik Harry, Pangeran William sampai saat ini tidak menunjukkan keinginan untuk berdamai dengan putra bungsu mendiang Putri Diana itu. Padahal, keduanya sudah tidak berbicara sejak 2022 atau tepat ketika Ratu Elizabeth II meninggal dunia.

Terakhir kali keduanya bertemu saat acara pemakaman sang paman beberapa bulan lalu. Pada kesempatan tersebut, baik Harry dan William saling menjaga jarak dan tidak berbicara.

?Dan William sama sekali tidak menunjukkan minat untuk menghidupkan kembali hubungan dengan saudaranya. Dia menantikan tahun baru bersama istri tercintanya yang sedang memulihkan kekuatannya dan berada di sisinya dalam beberapa tugas kerajaan,? jelasnya.

Sementara itu, hubungan pangeran 40 tahun tersebut dengan Keluarga Kerajaan sangat dingin. Konflik di antara mereka pun semakin memanas seiring waktu.

Kondisi semakin parah dengan keputusan Harry merilis memoar berjudul Spare, serta tampil di beberapa wawancara TV. Terbaru, ayah dua anak itu memutuskan untuk tidak menambahkan informasi apa pun ke dalam memoarnya saat buku bersampul tipis itu dirilis.

Ini merupakan langkah yang diyakini dilakukan Harry untuk meredakan ketegangan dengan Keluarga Kerajaan, terutama pada ayahnya, Charles. Namun, tampaknya keadaan tidak sepenuhnya seperti yang terlihat.

"Akan sangat indah jika tahun baru dapat membawa sedikit perubahan dalam keretakan antara Harry dan keluarga Inggris lainnya," ujarnya.

"Tetapi sulit untuk melihat bagaimana hal itu akan terjadi, terutama saat Harry bersikeras melanjutkan kasus pengadilannya terhadap Kementerian Dalam Negeri tentang keamanan," tandasnya.

“Penyidik sudah menjalankan tugasnya berdasarkan dan sesuai hukum acara,”

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penanganan perkara tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sudah sesuai hukum acara.

“Penyidik sudah menjalankan tugasnya berdasarkan dan sesuai hukum acara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Senin.

Jawaban tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah tidak sah dikarenakan tidak terdapat bukti permulaan cukup sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014.

Adapun pernyataan Kejagung terkait telah terjadi kerugian negara sebesar Rp400 miliar yang tanpa didasarkan hasil audit BPK RI, menurut Zaid, merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) serta merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Tom Lembong.

Adapun terkait permintaan tim kuasa hukum Tom Lembong yang ingin menghadirkan yang bersangkutan di dalam sidang praperadilan, Harli mempertanyakan urgensi dari permintaan tersebut.

“Urgensinya apa? Kita lihat perkembangan dari proses praperadilan ini ya,” ucapnya.

Sebelumnya, dari keterangan Kejagung bahwa pada Januari 2016 tersangka Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 menandatangani surat penugasan kepada PT PPI yang pada intinya menugaskan perusahaan tersebut untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.

Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan.

Kejagung menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Keuangan partai sangat besar, tetapi tidak transparan,”

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Prof. Saiful Mujani menilai penegakan hukum terkait keterbukaan dana partai politik secara keseluruhan diperlukan dibandingkan sebatas transparansi bantuan keuangan dari negara.

“Keuangan partai sangat besar, tetapi tidak transparan,” kata Prof. Mujani saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Prof. Mujani menjelaskan bahwa keterbukaan perlu karena laporan keuangan partai politik setiap musim pemilu masih diragukan kebenarannya karena dinilai lebih kecil dari angka yang sebenarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa keterbukaan tersebut mempertimbangkan Undang-Undang terkait dengan transparansi partai politik, yakni dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik).

Pasal 39 ayat (1) UU Partai Politik berbunyi, “Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.”

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendorong keterbukaan setiap partai politik dalam menggunakan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maupun daerah (APBD).

"Setiap rupiah yang diberikan negara kepada lembaga publik harus bisa dipertanggungjawabkan apa dan bagaimana keuangan yang digunakan," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/11).

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) telah menyalurkan bantuan keuangan kepada delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2024.

Pelaksana Harian Dirjen Polpum Kemendagri Syarmadani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/11/), mengatakan total bantuan yang disalurkan sebesar Rp33.622.281.250 yang bersumber dari APBN. Adapun penyaluran tersebut merupakan bantuan keuangan partai politik tahap kedua pada 2024.

Bantuan keuangan partai politik tahap pertama telah disalurkan oleh Kemendagri pada 27 Maret 2024 kepada sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2019. Jumlah anggaran yang diberikan pada tahap pertama sebesar Rp94.782.313.500.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Meulaboh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Aceh Barat hingga pertengahan November 2024 sudah menerbitkan 5.934 paspor sebagai dokumen keimigrasian masyarakat selama tahun 2024.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang membutuhkan layanan pembuatan paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin di Meulaboh, Senin.

Ia menjelaskan, 5.934 buah paspor yang sudah diterbitkan sejak Januari hingga pertengahan November 2024 terdiri dari 1.919 buah paspor yang habis masa berlakunya dan pembuatan paspor baru sebanyak 3.885 buah.

Pada tahun 2023 lalu, jumlah paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat sebanyak 6.850 buah paspor.

Penerbitan paspor tahun lalu tersebut terdiri 4.465 pembuatan paspor baru, 2.223 buah paspor yang telah habis masa berlakunya, 19 buah paspor rusak serta 140 buah paspor yang hilang.

Jamaluddin mengatakan sebagian besar masyarakat yang melakukan pembuatan paspor diantaranya untuk keperluan ibadah, pendidikan, ziarah, perjalanan wisata, kesehatan, serta keperluan bisnis.

Dia menyebutkan, layanan pembuatan paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Aceh Barat saat ini juga telah bisa dilayani melalui Kantor Unit Kerja Keimigrasian(UKK) yang berada di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Meulaboh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Aceh Barat hingga pertengahan November 2024 sudah menerbitkan 5.934 paspor sebagai dokumen keimigrasian masyarakat.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang membutuhkan layanan pembuatan paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin kepada ANTARA di Meulaboh, Senin.

Ia menjelaskan, 5.934 buah paspor yang sudah diterbitkan sejak Januari hingga pertengahan November 2024c terdiri dari 1.919 buah paspor yang habis masa berlakunya.

Sedangkan pembuatan paspor baru oleh masyarakat sebanyak 3.885 buah paspor.

Pada tahun 2023 lalu, jumlah paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat sebanyak 6.850 buah paspor.

Penerbitan paspor ini terdiri dari 4.465 pembuatan paspor baru, 2.223 buah paspor yang telah habis masa berlakunya, 19 buah paspor rusak serta 140 buah paspor yang hilang.

Jamaluddin mengatakan sebagian besar masyarakat yang melakukan pembuatan paspor diantaranya untuk keperluan ibadah, pendidikan, ziarah, perjalanan wisata, kesehatan, serta keperluan bisnis.

Dia menyebutkan, layanan pembuatan paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Aceh Barat saat ini juga telah bisa dilayani melalui Kantor UKK Imigrasi yang berada di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, demikian Jamaluddin.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Said Didu, Gufroni, menyatakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk melaporkan kliennya tidak relevan.

"Penerapan pasal ini bertentangan dengan SKB Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang mengatur pentingnya pembuktian motif untuk Pasal 28 Ayat 2 UU ITE," ujar Gufroni, Senin (18/11/2024).

Sebab, pasal dan ayat tersebut berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

Pasal ini sering digunakan dalam kasus hukum yang melibatkan ujaran kebencian berbasis SARA.

Sedangkan Gufroni menegaskan bahwa kritik Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) bukanlah tindakan yang mengandung SARA, kebohongan, atau ajakan kerusuhan.

Sebaliknya, Gufroni menilai laporan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kritik yang disampaikan Said Didu merupakan bentuk ekspresi yang dijamin Undang-Undang.

"Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Gangguan atau intervensi terhadap pendapat individu, termasuk melalui proses hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Said Didu sering mengkritisi proyek pembangunan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, termasuk proyek Rempang Eco City, Bandara Kertajati, dan Tol Becakayu.

Kritik tersebut, menurut Gufroni, merupakan bentuk partisipasi dalam negara demokratis.

"Proses hukum terhadap Said Didu tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kritik yang disampaikan terhadap proyek pembangunan," jelas Gufroni.

Ia mempertanyakan relevansi pihak pelapor, yaitu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota. Gufroni mengatakan, pernyataan Said Didu tentang PSN PIK-2 tidak pernah menyebut nama Maskota.

Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang pada Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB atas dugaan penyebaran fitnah terkait kritiknya terhadap PSN PIK-2.

"Benar, besok akan dilakukan proses pemeriksaan," ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, Senin (18/11/2024).

Said Didu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 dan Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Said Didu, Gufroni, menyatakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk melaporkan kliennya tidak relevan.

"Penerapan pasal ini bertentangan dengan SKB Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang mengatur pentingnya pembuktian motif untuk Pasal 28 Ayat 2 UU ITE," ujar Gufroni, Senin (18/11/2024).

Sebab, pasal dan ayat tersebut berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

Pasal ini sering digunakan dalam kasus hukum yang melibatkan ujaran kebencian berbasis SARA.

Sedangkan Gufroni menegaskan bahwa kritik Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) bukanlah tindakan yang mengandung SARA, kebohongan, atau ajakan kerusuhan.

Sebaliknya, Gufroni menilai laporan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kritik yang disampaikan Said Didu merupakan bentuk ekspresi yang dijamin Undang-Undang.

"Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Gangguan atau intervensi terhadap pendapat individu, termasuk melalui proses hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Said Didu sering mengkritisi proyek pembangunan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, termasuk proyek Rempang Eco City, Bandara Kertajati, dan Tol Becakayu.

Kritik tersebut, menurut Gufroni, merupakan bentuk partisipasi dalam negara demokratis.

"Proses hukum terhadap Said Didu tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kritik yang disampaikan terhadap proyek pembangunan," jelas Gufroni.

Ia mempertanyakan relevansi pihak pelapor, yaitu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota. Gufroni mengatakan, pernyataan Said Didu tentang PSN PIK-2 tidak pernah menyebut nama Maskota.

Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang pada Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB atas dugaan penyebaran fitnah terkait kritiknya terhadap PSN PIK-2.

"Benar, besok akan dilakukan proses pemeriksaan," ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, Senin (18/11/2024).

Said Didu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 dan Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) baru mengembalikan ratusan ribu rupiah ke rekening negara dari puluhan hingga ratusan juta rupiah yang mereka terima.

Mantan petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah misalnya baru mengembalikan Rp 300.000, padhaal ia didakwa menerima uang pungli sebesar Rp 135,5 juta selama beberapa tahun.

“Terkait Rp 135,5 juta, apakah saudara sudah mengembalikan?” tanya jaksa KPK kepada Ramadhan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2024).

“Izin Pak Jaksa, saya baru mengembalikan kalau menurut informasi dari istri saya baru Rp 300 ribu,” jawab Ubaidillah.

Mantan petugas KPK lainnya, Muhammad Abduh mengaku menerima uang pungli Rp 94 juta dalam kurun November 2019 hingga Mei 2023.

Ketika dikonfirmasi oleh Jaksa KPK, ia mengaku baru mengembalikan Rp 550 ribu.

“Seingat saya istri saya baru mengembalikan sebesar Rp 550 ribu," kata Abduh.

Sementara itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi yang menerima uang pungli Rp 399.500.000 baru mengembalikan Rp 2,5 juta.

Baik Deden maupun terdakwa kasus pungli lainnya menyatakan beritikad baik untuk mengembalikan uang haram itu ke negara,

“Jadi, saya jelaskan di sini, saya terima gaji polisi Rp 1,7 tapi saya akan berusaha beritikad baik bagaimana caranya, caranya bagaimana akan saya kembalikan Pak,” tutur Deden.

Dalam persidangan itu terungkap, beberapa petugas KPK yang semula adalah satpam dengan status pegawai tidak tetap (PTT) diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Banyak dari mereka kemudian menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ASN tersebut ke bank dengan nilai sekitar Rp 300 juta dengan pelunasan 10 tahun.

Sampai saat ini, setiap bulannya, mereka harus membayar cicilan tersebut yang dipotong secara otomatis dari gaji oleh pihak bank.

Sementara itu, karena berstatus terdakwa, gaji mereka saat ini dipotong 50 persen dan istri mereka tidak bekerja.

Oleh karena itu, banyak terdakwa kasus pungli rutan ini baru mengembalikan uang hasil pungli senilai ratusan ribu rupiah karena mengalami kesulitan ekonomi.

Mereka menyatakan pengembalian uang tersebut sebagai bentuk itikad baik.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK dengan jumlah mencapai Rp 6,3 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) baru mengembalikan ratusan ribu rupiah ke rekening negara dari puluhan hingga ratusan juta rupiah yang mereka terima.

Mantan petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah misalnya baru mengembalikan Rp 300.000, padhaal ia didakwa menerima uang pungli sebesar Rp 135,5 juta selama beberapa tahun.

“Terkait Rp 135,5 juta, apakah saudara sudah mengembalikan?” tanya jaksa KPK kepada Ramadhan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2024).

“Izin Pak Jaksa, saya baru mengembalikan kalau menurut informasi dari istri saya baru Rp 300 ribu,” jawab Ubaidillah.

Mantan petugas KPK lainnya, Muhammad Abduh mengaku menerima uang pungli Rp 94 juta dalam kurun November 2019 hingga Mei 2023.

Ketika dikonfirmasi oleh Jaksa KPK, ia mengaku baru mengembalikan Rp 550 ribu.

“Seingat saya istri saya baru mengembalikan sebesar Rp 550 ribu," kata Abduh.

Sementara itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi yang menerima uang pungli Rp 399.500.000 baru mengembalikan Rp 2,5 juta.

Baik Deden maupun terdakwa kasus pungli lainnya menyatakan beritikad baik untuk mengembalikan uang haram itu ke negara,

“Jadi, saya jelaskan di sini, saya terima gaji polisi Rp 1,7 tapi saya akan berusaha beritikad baik bagaimana caranya, caranya bagaimana akan saya kembalikan Pak,” tutur Deden.

Dalam persidangan itu terungkap, beberapa petugas KPK yang semula adalah satpam dengan status pegawai tidak tetap (PTT) diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Banyak dari mereka kemudian menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ASN tersebut ke bank dengan nilai sekitar Rp 300 juta dengan pelunasan 10 tahun.

Sampai saat ini, setiap bulannya, mereka harus membayar cicilan tersebut yang dipotong secara otomatis dari gaji oleh pihak bank.

Sementara itu, karena berstatus terdakwa, gaji mereka saat ini dipotong 50 persen dan istri mereka tidak bekerja.

Oleh karena itu, banyak terdakwa kasus pungli rutan ini baru mengembalikan uang hasil pungli senilai ratusan ribu rupiah karena mengalami kesulitan ekonomi.