JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso tetap akan dipantau pemerintah Indonesia setelah dipulangkan ke Filipina.

Kewenangan bagi pemerintah Indonesia ini bakal diatur dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina.

Pemantauannya nantinya bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina.

"Dalam kesepakatan yang nanti kita akan rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini, pemerintah tetap mempunyai akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini," ujar Yusril melalui video yang diunggah di akun resmi Instagramnya @yusrilihzamhd pada Jumat (22/11/2024).

Menurut Yusril, Mary Jane tidak bisa melenggang bebas usai dipindah dari Indonesia ke negara asalnya. Di sana, dia akan menjalani sisa masa hukuman.

Pemerintah Filipina disebut mengakui putusan pengadilan di Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Nantinya, perempuan itu akan mendekam di penjara di Kota Manila.

Meski demikian, pemerintah Filipina juga berhak memberikan grasi kepada Mary Jane tanpa persetujuan pemerintah Indonesia.

"Katanya (Mary Jane) dibina di sana dan kemudian Presiden akan kemungkinan besar mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan dikurangi 20 tahun, akan menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada pemerintah Filipina sendiri," jelas Yusril.

Skema MLA

Dalam keterangan terpisah, Yusril menyebut, pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) di Indonesia ke negara asal bisa menggunakan mutual legal assistance (MLA).

Yusril mengakui, sampai hari ini Indonesia memang belum memiliki undang-undang terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange prisoners).

“Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril.

Guru besar hukum tata negara itu juga mengungkapkan, negara lain pernah mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia di wilayah mereka.

Di antaranya terkait kerja sama Indonesia dengan Australia ketika menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja yang terjerat penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Saat itu, Yusril yang menjabat Menteri Kehakiman bertemu Jaksa Agung Australia, Darryl Williams. Mereka kemudian sepakat mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Meskipun kesepakatan itu tidak menyangkut pemindahan tahanan, namun menjadi preseden putusan pengadilan Indonesia pernah dilaksanakan negara lain.

“Mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

Sebelumnya, kabar pemulangan Mary Jane disampaikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Terpidana itu disebut akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso tetap akan dipantau pemerintah Indonesia setelah dipulangkan ke Filipina.

Kewenangan bagi pemerintah Indonesia ini bakal diatur dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina.

Pemantauannya nantinya bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina.

"Dalam kesepakatan yang nanti kita akan rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini, pemerintah tetap mempunyai akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini," ujar Yusril melalui video yang diunggah di akun resmi Instagramnya @yusrilihzamhd pada Jumat (22/11/2024).

Menurut Yusril, Mary Jane tidak bisa melenggang bebas usai dipindah dari Indonesia ke negara asalnya. Di sana, dia akan menjalani sisa masa hukuman.

Pemerintah Filipina disebut mengakui putusan pengadilan di Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Nantinya, perempuan itu akan mendekam di penjara di Kota Manila.

Meski demikian, pemerintah Filipina juga berhak memberikan grasi kepada Mary Jane tanpa persetujuan pemerintah Indonesia.

"Katanya (Mary Jane) dibina di sana dan kemudian Presiden akan kemungkinan besar mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan dikurangi 20 tahun, akan menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada pemerintah Filipina sendiri," jelas Yusril.

Skema MLA

Dalam keterangan terpisah, Yusril menyebut, pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) di Indonesia ke negara asal bisa menggunakan mutual legal assistance (MLA).

Yusril mengakui, sampai hari ini Indonesia memang belum memiliki undang-undang terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange prisoners).

“Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril.

Guru besar hukum tata negara itu juga mengungkapkan, negara lain pernah mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia di wilayah mereka.

Di antaranya terkait kerja sama Indonesia dengan Australia ketika menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja yang terjerat penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Saat itu, Yusril yang menjabat Menteri Kehakiman bertemu Jaksa Agung Australia, Darryl Williams. Mereka kemudian sepakat mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Meskipun kesepakatan itu tidak menyangkut pemindahan tahanan, namun menjadi preseden putusan pengadilan Indonesia pernah dilaksanakan negara lain.

Jakarta -

Pemerintah berencana untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane ke negara asalnya, Filipina. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai tindakan tersebut sudah benar.

"Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dalam kasus Mary Jane ini, mekanismenya dengan mutual legal assistance," ucap Habiburokhman, Jumat (22/11/2024).

Diketahui, mutual legal assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk saling membantu dalam penegakan hukum pidana dan publik. Bisanya, MLA digunakan untuk mengatasi kejahatan transnasional, seperti kejahatan narkotika, pencucian uang, dan korupsi.

Selain itu, menurut Habiburokhman, kebijakan memulangkan Mary Jane sesuai dengan KUHP yang baru. Di mana, hukuman mati merupakan alternatif hukuman terakhir.

"Selain itu, kebijakan ini sudah sesuai dengan politik hukum terbaru kita yang tercantum dalam KUHP baru yang menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif terakhir," ujarnya.

Dia pun berharap kebijakan pemulangan ini dilakukan di kasus-kasus lainnya. "Kalau saya pribadi bahkan berharap kebijakan ini diterapkan pada lebih banyak kasus.," ujarnya.

Sebelumnya, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, akan dipulangkan ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kebijakan itu diatur dalam kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA.

Yusril mengatakan saat ini Indonesia memang tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal. Namun, Yusril menyebut kebijakan itu bisa diambil melalui kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11).

Yusril memaparkan tiap presiden di belahan dunia manapun berwenang dalam merumuskan satu kebijakan hingga mengambil keputusan yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan hingga menjaga hubungan baik kedua negara. Keputusan itu, kata Yusril, kadang belum secara spesifik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," kata Yusril.

Dia lalu mencontohkan kerja sama bidang hukum yang pernah terjadi melibatkan pemerintah Indonesia dan Australia. Kala itu pemerintah Australia melakukan penyitaan aset dari pemilik Bank Harapan Sentosa (HBS), Hendra Rahardja, dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Lewat metode MLA, penyitaan aset itu dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.

(aik/aud)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (22/11) menjadi sorotan, mulai dari Menko Yusril sebut pemulangan DPO dari Filipina gunakan perjanjian MLA hingga KPK tegaskan Sahbirin wajib penuhi panggilan penyidik.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Menko Yusril sebut pemulangan DPO dari Filipina gunakan perjanjian MLA

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pemulangan satu tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) dari Filipina dilakukan dengan perjanjian bilateral melalui Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Satu orang dalam DPO berinisial HS (40) tersebut merupakan tersangka kasus tindak pidana judi daring (online) pada situs W88, yang telah dipulangkan ke Indonesia, Kamis (21/11), usai ditangkap oleh pihak keamanan di Filipina.

"Ini merupakan permintaan Indonesia dan disetujui oleh Filipina melalui kesepakatan MLA in Criminal Matters," ujar Yusril saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

2. Kaops: Dua tukang ojek dilaporkan tewas diduga ditembak KKB di Puncak

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyatakan bahwa adanya laporan dua tukang ojek tewas diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan.

Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat. menegaskan memang benar ada dua orang tukang ojek yang meninggal akibat ditembak KKB di Kampung Weni, Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis (21/11) sekitar pukul 13:00 WIT.

Insiden tersebut berawal dari laporan saksi TT yang sempat melihat aksi pembunuhan tersebut, kata Kaops Satgas Damai Cartenz.

Baca selengkapnya di sini

3. Komnas HAM apresiasi pemindahan Mary Jane ke Filipina

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengapresiasi pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina dan berharap langkah tersebut dapat menjadi preseden untuk kasus-kasus hukuman mati lainnya.

“Komitmen pemerintah untuk memindahkan Mary Jane ke Filipina ini tentu kabar baik, apresiasi perlu kami sampaikan kepada pemerintah,” ucap Anis Hidayah dalam acara Ruang Publik KBR bertajuk “Menanti Efek Lanjutan dari Pemulangan Mary Jane”, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Anis menjelaskan bahwa berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai organisasi masyarakat sipil untuk membebaskan Mary Jane dari hukuman mati. Walaupun kasusnya sudah terjadi di 2010, kata Anis, advokasi untuk Mary Jane berlangsung sejak 2015.

Baca selengkapnya di sini

4. Bareskrim Polri pulangkan DPO kasus judi online W88 dari Filipina

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memulangkan seorang pria berinisial HS (40) sebagai tersangka kasus tindak pidana judi online atau daring pada situs W88 setelah ditangkap oleh pihak keamanan di negara Filipina.

Dalam pemulangan tersangka kasus judi online warga negara Indonesia ini, setelah menjalani perjalanan dari Bataan, Filipina dengan ketibaan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada pukul 11.30 WIB.

Pada konferensi pers di Tangerang, Banten, Jumat dini hari, Kasubdit 2 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Jeffri Dian Juniarta menyampaikan bahwa pemulangan tersangka HS alias Ahan ini setelah ditangkap pihak keamanan Filipina pada 31 Oktober 2024.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK tegaskan Sahbirin wajib penuhi panggilan penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2021-2024 Sahbirin Noor (SN) wajib memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel.

"Yang bersangkutan sudah tidak lagi berstatus tersangka tapi masih bisa dilakukan pemanggilan dan memiliki kewajiban untuk hadir sebagai saksi di dalam aturan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan penyidik KPK masih mempunyai opsi untuk bertindak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku salah satu opsi tersebut adalah menghadirkan paksa yang bersangkutan ke hadapan penyidik.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira bicara perlu adanya kejelasan dasar hukum terkait pengembalian terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane Veloso ke Filipina. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia perihal kasus tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini perlu menjelaskan dengan mekanisme dan prosedur hukum seperti apa Mary Jane ini diserahkan ke pemerintah Filipina," kata Andreas dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).

"Memang benar dia (Mary Jane) warga negara Filipina, tetapi dia melakukan pelanggaran hukum di otoritas wilayah negara Indonesia dan sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap," lanjutnya.

Andreas pun memberikan contoh kasus serupa yaitu Schapelle Corby, seorang warga Australia yang meminta untuk dipulangkan dan menjalani sisa hukuman di negaranya. Saat itu, Pemerintah Indonesia menolak dengan alasan ketiadaan Undang-Undang Pemindahan Narapidana.

Pemerintah juga beralasan tidak bisa memindahkan Corby ke Australia untuk menjalani sisa hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya merupakan kejahatan berat yakni berkaitan dengan narkotika, sama seperti dengan Mary Jane.

Andreas lantas mempertanyakan perjanjian untuk ekstradisi. Menurutnya, sejauh ini belum ada perjanjian tersebut.

"Dan kalaupun dikirim ke Filipina, apakah kita sudah punya perjanjian ekstradisi dengan Filipina? Setahu saya belum," tegas Andreas.

"Kalau belum, lantas atas dasar hukum apa pengembalian Mary Jane ini. Hal tersebut harus dijelaskan karena menyangkut kedaulatan dan kewibawaan hukum di negara kita," sambungnya.

Andreas menekankan pentingnya agar Indonesia tetap konsisten sebagai negara yang berdaulat atas hukum. Jika tidak, Andreas khawatir Indonesia akan kehilangan kredibilitasnya di mata dunia.

"Dan pastinya kita akan dianggap mengabaikan keadilan jika tidak konsisten dan mengeluarkan kebijakan tanpa kejelasan hukum," sebutnya.

"Ini situasi yang penting bagi kita semua. Sebagai anggota legislatif dan bagian dari masyarakat, kami mendorong Pemerintah untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku," imbuh Andreas.

Menurutnya. ketegasan Pemerintah terhadap keadilan hukum akan membuat Indonesia tetap dihormati sebagai negara hukum yang kuat dan berdaulat. Andreas meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan didasari landasan hukum jelas terkait kasus Mary Jane.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak melanggar hukum yang telah ada. Jangan sampai karena kepentingan diplomatik lalu memunculkan kekhawatiran tentang keberadaan maupun ketegasan sistem hukum dan keadilan di Indonesia," tutur Andreas

Dasar Hukum Mary Jane Dipulangkan

Sebelumnya, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, akan dipulangkan ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kebijakan itu diatur dalam kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA.

Yusril mengatakan saat ini Indonesia memang tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal. Namun, Yusril menyebut kebijakan itu bisa diambil melalui kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11).

Yusril memaparkan tiap presiden di belahan dunia manapun berwenang dalam merumuskan satu kebijakan hingga mengambil keputusan yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan hingga menjaga hubungan baik kedua negara. Keputusan itu, kata Yusril, kadang belum secara spesifik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," kata Yusril.

Dia lalu mencontohkan kerja sama bidang hukum yang pernah terjadi melibatkan pemerintah Indonesia dan Australia. Kala itu pemerintah Australia melakukan penyitaan aset dari pemilik Bank Harapan Sentosa (HBS), Hendra Rahardja, dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Lewat metode MLA, penyitaan aset itu dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.

(aik/aud)

Jakarta: Universitas Borobudur membuka Program Studi (Prodi) Magister dan Doktor Ilmu Hukum. Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago mengatakan kedua program studi itu sudah berstatus terakreditasi Unggul.

"Animo masyarakat mendaftar tinggi karena prodi kami sudah terakreditasi Unggul pertama di lingkungan LLDikti3 (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III) Jakarta," kata Faisal melalui keterangan tertulis yang diterima Sabtu, 23 November 2024.

Kedua prodi ini memiliki pengajar antara lain Prof Zudan Arif Fakrulloh, Prof Surya Jaya, Prof Ade Saptomo, Prof Zainal Arifin, Prof Arif Hidayat, Prof Tundjung, Prof Suparji, Prof Abdullah, Prof Laksanto, Dr Bambang Soesatyo, Dr Ahmad Redi, Dr Evita, Dr Boy Nurdin, Dr KMS Herman, Dr Binsar Jon Vic, Dr Rony F Sompie, Dr Azis Budianto, Dr Richard, Dr Irfan, Dr Muchlas Rowi, Dr Tina Amelia, Dr Subianta Mandala, Dr Yongki, Dr Andreas, Dr Hidayati, dan Dr Luthfi.
"Semuanya pakar hukum dan mempunyai keahlian yang akan terus membantu mahasiswa menyelesaikan tesis serta disertasi agar bisa selesai dan lulus tepat waktu," kata Faisal.

Prodi Magister dan Doktor Ilmu Hukum juga menawarkan belajar di kampus world class university. Dan itu bagian dari akademik yang harus dilaksanakan.

"Setiap mahasiswa dalam kelulusannya harus dan wajib mem-publish minimal dua karya ilmiah international di jurnal bereputasi," kata Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Dr Azis Budianto.

Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur mendapatkan nilai akreditasi 367 dan Magister Ilmu Hukum 375 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kemudian, kedua prodi ini juga sudah mendapakan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 yang menandakan tata kelola sudah berjalan baik dan berkualitas.

Saat ini jumlah mahasiswa aktif sebanyak 125 untuk Magister Ilmu Hukum dan 426 untuk Doktor Ilmu Hukum.

Untuk calon mahasiswa baru, tes dan wawancara akan dilaksanakan gelombang 1 pada 8 Pebruari 2025 dan gelombang 2 pada 1 Maret 2025. Perkuliahan dilaksanakan pada 14 Maret 2025.

Tersedia beasiswa

Beragam mahasiswa ditawarkan. Semua profesi bisa mendapatkannya, seperti polisi, TNI, advokat, anggota DPR, anggota DPRD, bupati, gubernur, hakim, jaksa, notaris, ASN, karyawan swasta, hingga dosen.

Saat ini alumninya sudah berjumlah 287. Beberapa di antaranya adalah Ronny F Sompie, Tjoetjoe S Hernanto, Darmadi Durianto, Solihin, Lukman Maruf, Ahmad Sahroni, Teguh Samudera, Umar Aris, hingga Firman Fready.

"Ini bukti Prodi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur diminati," kata Faisal.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta (ANTARA) - Dosen kajian ilmu kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Surya Nita mengatakan bahwa Polri perlu menegakkan hukum bagi anggota yang melakukan tindak pidana di kasus polisi tembak polisi.

“Anggota Polri yang melakukan tindak pidana perlu diproses secara hukum yang berlaku, dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan,” kata Nita saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi kasus penembakan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Solok Selatan, Sumatera Barat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Polri perlu melakukan upaya rehabilitasi ke depannya sebagai respons terhadap terjadinya kasus tersebut.

“Dengan memperbaiki sistem rekrutmen, memperbaiki proses pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga memperbaiki moralitas dari anggota Polri,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa upaya preventif juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan penyampaian budaya antikorupsi di internal Polri, serta sosialisasi.

“Sosialisasi di tubuh Polri terkait semua anggota Polri harus menjalankan profesi sesuai tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) sebagai upaya memperbaiki profesionalitas di tubuh Polri,” katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa rehabilitasi juga dapat dilakukan oleh Presiden dan DPR RI dalam aspek pengawasan dan evaluasi

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Jumat (22/11), telah menginstruksikan Polda Sumbar untuk mengusut tuntas kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan.

Sebelumnya, terjadi kasus penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menyebabkan tewasnya Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar yang dilaporkan terjadi pada Jumat (22/11) sekitar pukul 00.43 WIB.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Erick Donovan alias Aby adalah residivis kambuhan. Kejahatannya adalah menipu orang dengan cara berpura-pura menjadi ustaz sakti yang bisa meramal masa depan. Kalau Anda ketemu orang dengan lagak seperti ini, jangan percaya ya!

Lagak Erick dkk sebagai ustaz sakti ini dia praktikkan untuk menjerat mangsanya, kebanyakan perempuan. Pria usia 56 tahun ini sudah beraksi di Jakarta dan sekitarnya, pernah pula dipenjara, namun mengulangi perbuatannya. Dalam dua bulan, dia beraksi menipu orang di delapan lokasi.

Jejak penipuan Erick ada di Duren Tiga, Jakarta Selatan, 23 Mei 2024 lalu. Saat itu, wanita berinisial EV didatangi Erick si 'ustaz sakti'. Erick memanipulasi dan menipu EV dengan cara meyakinkan EV bahwa dia tahu masa depan EV.

Cara kerjanya, EV dan lima orang anggota komplotan penipu ini mengkondisikan korban. Korban diarahkan ke tempat lain sambil membawa batu atau jarum atau benda apapun yang dikatakan Erick sebagai semacam 'benda ajaib' yang harus dibawa ke musala. Adapun sepeda motor EV si perempuan malang itu dititipkan ke Erick. Jelas saja, Erick membawa kabur motor EV, namanya juga penipu.

Trik keluar jarum

Trik Erick memang aneh. Meskipun sekilas triknya kelihatan konyol, tapi tetap saja ada orang yang kena tipu.

"Saya pura-pura, 'Ini, Ibu atau Bapak, nih kayaknya ada penyakitnya'. Saya pura-pura jampe-jampe gitu. Nah, saya buang jarum dari mulut saya. Saya pura-pura, 'Tolong tiup perutnya, pukul perutnya masing-masing'. Pukul, nanti saya keluar jarum saya. Seakan-akan dari mulut saya. Saya bilang, 'Ini dari badan kalian. Kalau dari mulut kalian, nanti nggak kuat'," kata Erick alias Aby si ustaz sakti palsu ini dalam unggahan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, dilihat detikcom, Jumat (22/11).

Modus lain yang dilancarkan sindikat tersebut adalah meminta korban membuang kerikil 'kesialan'. Namun saat itu korban diminta membuangnya dengan berjalan kaki dan menitipkan kendaraannya kepada sindikat.

Umumnya, orang yang kena tipu ini mengaku kena hipnotis, padahal aslinya ya kena tipu saja. Cuma, agar tidak memalukan amat, korban biasanya mengaku kena hipnotis. Menjadi korban hipnotis cenderung lebih bisa diterima masyarakat ketimbang menjadi korban penipuan. Risiko menjadi korban penipuan bisa jadi malah si korban digoblok-goblokin masyarakat atau kerabat terdekat. Erick sendiri tidak punya ilmu hipnotis atau kesaktian gendam. Dia cuma pandai menipu.

"Nggak ada (ilmu kesaktian). Karena yang sudah terjadi, dia gengsi, 'saya dihipnotis'. Padahal, dia ditipu," kata Erick.

Erick dkk dicokok polisi

Sindikat ini sudah memetakan lokasi untuk mengambil barang korban, salah satunya wilayah yang sedikit kamera CCTV untuk menekan jejak kejahatan mereka. Sindikat ini lebih memilih mengambil kendaraan korban dibanding handphone (HP) karena mereka pernah dilacak.

Mereka sudah kapok mengambil ponsel merek iPhone. Soalnya, ponsel jenis itu bisa membuat keberadaan mereka terlacak.

"Biasanya, kalau orang mau jalan kaki, bawa handphone misalnya iPhone, ya iPhone saja. Kalau ada motor, handphone-nya nggak kita ambil. Karena yang lalu-lalu di-tracking," kata Erick.

Tapi toh, polisi tetap bisa menangkap sindikat penipuan ini. Erick dan lima orang anggota komplotan ditangkap di pinggir Kali Sunter, Koja, Jakarta Utara, pada Minggu (17/11) lalu.

"Tim mengamankan pelaku yang bernama Saudara Erick Donovan, Saudara M Avif Amirulloh (26), Saudara Rohman Sanjaya (25), Saudara Farhan Maulana (19), Saudara Al-Fazry Ramadhan (20), dan Saudara Shap Prizal Sama (34)," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu, Jumat (22/11).

Ustaz 'sakti' yang merupakan pelaku penipuan modus hipnotis ditangkap Polda Metro Jaya. Aby ditangkap bersama 5 rekan kriminalnya. (dok IG @kasubditjatanraspmj)

Rovan mengatakan sindikat penipuan modus hipnotis tersebut berbagi peran. Aby bersama dua rekannya sebagai eksekutor, dan tiga lainnya sebagai spion atau pemantau.

"Pelaku yang berupa-pura jadi ustaz, yang namanya Erick Donovan juga sebagai eksekutor. Caranya 3 sebagai pelaku utama, 3 orang sebagai 'spion' atau bisa disebut untuk memantau dan menjaga situasi sekeliling lokasi kejadian," ujarnya.

(dnu/rfs)

Badung -

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 I Wayan Adi Arnawa-I Bagus Alit Sucipta (Adi Cipta) menjanjikan bantuan Rp 2 juta per kepala keluarga (KK) menjelang hari raya keagamaan jika menang dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Badung 2024. Program bagi-bagi uang itu dikritik oleh paslon nomor urut 1 I Wayan Suyasa-I Putu Alit Yandinata (Suyadinata).

Duet Suyadinata mempertanyakan dasar hukum pemberian bantuan Rp 2 juta per KK seperti dijanjikan duet Adi Cipta. Namun, Adi Arnawa memastikan masih ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan program tersebut.

Hal itu mengemuka ketika debat ketiga Pilbup Badung 2024 yang berlangsung di The Trans Resort, Kerobokan, Badung, Bali, pada Jumat (21/11/2024). Debat pamungkas tersebut mengangkat tema 'Memperkokoh Kebinekaan untuk Mewujudkan Badung yang Sejahtera'.

Awalnya, calon wakil bupati Badung nomor urut 2, I Bagus Alit Sucipta alias Gus Bota, menjelaskan rencana pemberian bantuan Rp 2 juta per KK jelang hari raya besar keagamaan. Ia menyebut bantuan itu diberikan untuk meningkatkan daya beli dan membantu masyarakat saat harga kebutuhan pokok naik.

"Jadi saat hari raya besar keagamaan, kita di Hindu saat Galungan, kami berikan Rp 2 juta. Saat Idul Fitri diberikan Rp 2 juta, Natal, termasuk Budha dan Konghucu. Sehingga ini adalah pemerataan bagi seluruh umat beragama, khusus masyarakat yang ber-KTP atau KK Badung," ujar Gus Bota.

Calon wakil bupati Badung nomor urut 1, I Putu Alit Yandinata, lantas menanggapi program yang dijanjikan duet Adi Cipta itu. Alit Yandinata mengaku sudah mengecek peraturan perundang-undangan yang ada. Ia menyebut pemberi dan penerima bantuan itu berpotensi terjerat kasus hukum jika pelaksanaannya tidak mengacu pada regulasi.

"Yang kedua, Rp 2 juta per KK sangat tidak adil. Bagaimana keluarga kaya yang sudah punya mobil dan rumah mewah diberikan bantuan yang sama. Sementara krama (masyarakat) miskin Badung dapat bantuan yang sama," ujar Alit.

Menurut Alit, bantuan yang diberikan untuk lembaga banjar dan desa adat jauh lebih menjamin prinsip kepatuhan hukum dan keadilan. "Sebab dana yang didapat, dikelola secara kolektif sesuai kebutuhan krama Badung," imbuh mantan politikus PDIP itu.

Pernyataan Alit Yandinata itu lantas dibalas Adi Arnawa. Menurut Adi Arnawa, pemerintah pusat memberi celah untuk pengalokasian anggaran untuk kebutuhan mendesak. Adi Arnawa beranggapan program bantuan Rp 2 juta per KK itu sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

"Pak Alit jangan ragu Pak. Kami sudah pikirkan itu. Malahan saya sudah berkoordinasi dan ada aturan baru sekarang. Tidak menyangkut masalah inflasi, menyangkut masalah stunting, dimungkinkan dengan penitipan anggaran melalui BTT (belanja tak terduga)," imbuh Adi Arnawa.

Pilbup Badung 2024 diikuti dua kontestan. Adapun, paslon nomor urut 1 I Wayan Suyasa-I Putu Alit Yandinata (Suyadinata) diusung Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, dan PSI. Paslon nomor urut 2 I Wayan Adi Arnawa-I Bagus Alit Sucipta (Adi Cipta) diusung PDIP, serta Demokrat, PBB, Perindo, dan Partai Gelora.

(iws/iws)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM yang mendapati dugaan kecurangan dalam proses seleksi diminta untuk melapor melalui hotline yang telah disediakan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa panitia telah menyiapkan nomor WhatsApp untuk menampung berbagai laporan terkait dugaan kecurangan dalam seleksi CPNS.

Supratman mengatakan, penyediaan hotline ini merupakan bentuk komitmen Kemenkumham dalam melakukan seleksi yang transparan. Masyarakat diminta untuk mengawal seleksi CPNS, memantau praktik suap dan kecurangan, dan melaporkannya ke nomor +6287840302006

"Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor Whatsapp yang sudah disediakan," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/11/2024).

Supratman menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dari penerimaan CPNS.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya seleksi yang adil untuk menghasilkan pegawai berkualitas.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengeklaim dapat membantu meloloskan peserta dalam seleksi.

"Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan, karena itu penipuan," tegasnya.

Saat ini, seleksi CPNS telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang mencakup berbagai tes.

Semua peserta, tanpa terkecuali, akan mengikuti SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik, psikotes, SKB Wawancara, hingga SKB Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga prinsip netralitas selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa permintaan tersebut bertujuan agar Pilkada dapat berjalan dengan baik.

"Komnas HAM RI menekankan bahwa ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan Pemerintah serta Penyelenggara Pemilu akan menimbulkan dampak sistemik yang serius terhadap demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia," ujarnya dalam konferensi pers pada Jumat (22/11/2024).

Anis juga mengungkapkan bahwa ketidaknetralan aparatur negara dapat menciptakan ketidaksetaraan akses bagi kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada Serentak 2024.

Hal ini berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dan mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara, terutama bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut, Komnas HAM mendorong semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang ramah HAM.

"Melalui pelaksanaan pemilihan yang inklusif terhadap kelompok marginal rentan, demokratis, bebas intimidasi, jujur, dan adil," imbuh Anis.

Komnas HAM juga menekankan pentingnya pengawasan yang intensif terhadap aparatur negara selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Anis menyatakan bahwa lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, serta organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran selama Pilkada.

Di akhir pernyataannya, Anis mengingatkan pasangan calon, tim kampanye, partai politik pendukung, dan kelompok relawan untuk menghindari penggunaan kekerasan, intimidasi, hoaks, politik uang, ujaran kebencian, serta isu SARA dan bias gender yang dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.

Sebagai informasi, pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, dengan 545 daerah yang akan melaksanakan pemilihan, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung memantau 13 provinsi dan 38 kabupaten/kota yang dinilai rawan di Pilkada 2024 karena tercatat memiliki potensi konflik sosial dan indikasi penyalahgunaan kekuasaan.

Pemantauan langsung ini merupakan langkah lanjutan Komnas HAM setelah memantau tahap pra-pilkada untuk memastikan terciptanya pilkada yang ramah HAM. Pemantauan akan dimulai dua hari sebelum pemungutan suara Pilkada 2024 yang bakal digelar pada Rabu (27/11).

“Mulai Senin depan (25/11) kami akan memantau di 13 provinsi yang kami pandang punya potensi konflik sosial yang tinggi dan juga ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau netralitas aparatnya cukup tinggi,” kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Anis menyebutkan beberapa provinsi yang akan dipantau tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Papua, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, dan Sumatera Barat.

Menurut dia, dalam menentukan kerawanan provinsi, Komnas HAM mempertimbangkan indeks kerawanan Bawaslu. Namun, Komnas HAM juga melakukan pemantauan pra-pilkada di beberapa provinsi di Indonesia dan didapatkan gambaran pola netralitas aparat dan potensi konflik sosial.

“Sehingga itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita putuskan untuk kita pantau,” imbuh Anis.

Komnas HAM telah melakukan pemantauan pilkada dengan empat fokus, yakni pada kelompok rentan, netralitas aparatur negara, potensi konflik sosial, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Pilkada ini kan potensi konflik sosialnya lebih tinggi dibanding pemilu legislatif dan pemilu presiden. Terutama karena antara putra-putri daerah dan biasanya beda pilihan politik itu kemudian memicu konflik horizontal di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024, Komnas HAM menyampaikan enam poin imbauan. Pertama, mendorong semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM, melalui pelaksanaan pemilihan yang inklusif terhadap kelompok marginal rentan, demokratis, bebas intimidasi, jujur, dan adil.

Kedua, mendorong pengawasan yang intensif terhadap aparatur negara. Ketiga, mengimbau pemerintah pusat dan daerah serta penyelenggara pemilihan untuk menjaga prinsip netralitas, independen, dan profesionalitas.

Keempat, mengimbau pasangan calon, tim kampanye, partai pendukung, dan kelompok relawan untuk menghindari penggunaan kekerasan, intimidasi, hoaks, politik uang, ujaran kebencian dan isu SARA, serta ujaran yang bias gender untuk menjatuhkan pasangan calon tertentu.

Kelima, mengimbau media massa menjalankan kontrol publik dengan menjalankan prinsip imparsialitas dan independen. Keenam, Komnas HAM mengimbau seluruh pemilih untuk mengedepankan sikap kritis sebelum memilih, menghormati pilihan politik orang lain, dan menjauhi kekerasan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024