MAMUJU, inews Mamuju.id - Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Forkopimda Sulbar melakukan pemantauan TPS 901 Rutan Mamuju, Rabu (27/11/2024)

Bahtiar menjelaskan, Tempat Pemungutan Suara di Rumah Tahanan adalah TPS khusus bagi para warga binaan. Adanya TPS dalam rutan atau lembaga pemasyarakatan untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara terpenuhi. 

"Hasil Pantauan di TPS Khusus, semua terlayani dengan baik," ucap Bahtiar. 

Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi berharap partisipasi pemilih di Sulbar dapat melihat dari sebelumnya, yaitu diatas 80 persen.

"Dengan partisipasi pemilih diharapkan pilkada lebih demokratis. Semoga perhitungan suara selesai dengan baik dan melahirkan pemimpin suasai harapan rakyat," ungkapnya

Hal lain, Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri juga memastikan hak pilih bagi pasien maupun petugas di Rumah Sakit. 

"Itu kami sudah koordinasikan dengan KPU dan pelayanan diberikan bagi pasien untuk menggunakan hak pilihnya.," ungkapnya.

Editor : Lukman Rahim

... tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena merupakan warga luar NTB dan tidak memiliki KTP.

Lombok Tengah (ANTARA) - Partisipasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus 901, Rumah Tahanan (Rutan) Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada pilkada serentak, Rabu, mencapai 100 persen.

"Antusiasme pemilih di Rutan Praya ini cukup tinggi dan semua warga binaan telah menggunakan hak pilihnya," kata Kepala Rutan Praya M. Syarifuddin Hazri di Lombok Tengah, Rabu.

Karutan menyebutkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Rutan Praya sebanyak 211 pemilih dari 344 warga binaan. Adapun jumlah daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) tercatat 112 pemilih.

"Sisanya tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena merupakan warga luar NTB dan tidak memiliki KTP," kata Syarifuddin.

Untuk warga binaan yang berdomisili Lombok Tengah, kata dia, diberikan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Sementara itu, warga binaan yang berdomisili di luar Lombok Tengah, lanjut Syarifuddin, diberikan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

"Pegawai juga sebagian menggunakan hak pilihnya di Rutan Praya atau menggunakan surat pindah memilih," katanya.

Untuk pemilihan yang masuk dalam DPTb, kata Syarifuddin, diberikan kesempatan memilih setelah pemilih yang masuk DPT selesai menggunakan hak pilihnya.

"Pemilih yang masuk DPTb menggunakan surat suara tambahan sehingga mereka memilih di atas pukul 11.00," katanya.

Pemilihan saat ini masih berlangsung dan penghitungan pemungutan suara pada Pilkada 2024 ini, kata dia, sesuai tahapan pada siang hari.

"Semoga pilkada ini berjalan aman dan lancar," kata Karutan Praya M. Syarifuddin Hazri​​​​​​.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang mencatat ada 1.565 warga binaan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Total pemilih resmi itu berasal dari 1.389 orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 176 orang dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Kalau jumlah keseluruhan warga binaan itu ada sebanyak 2.772 per hari ini," kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lapas Cipinang, Fonika Affandi di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (27/11/2024).

Fonika membeberkan sebanyak 1.283 warga binaan tidak menggunakan hak pilihnya kali ini. Fonika beralasan terdapat 59 warga negara asing (WNA) dan sisanya berkartu tanda penduduk di luar DKI Jakarta.

Fonika menargetkan proses pemungutan suara dari LP Cipinang bisa diselesaikan pada pukul 12.00 WIB nanti. Selain itu, dia menambahkan, lembagannya bakal melaporkan hasil perhitungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) siang nanti.

“Nanti secepat mungkin kita laporkan hasil yang bisa kita sampaikan sesuai dengan hasil pelaksanaan pemilihan kali ini,” tuturnya.

Salah satu warga binaan Ahmad Badrun, yang turut mencoblos, mengatakan senang bisa ikut berpartisipasi dalam Pilkada kali ini.

“Saya merasa tetap dihargai sebagai warga negara. Prosesnya berjalan tertib dan lancar, dengan bantuan petugas yang sangat profesional,” kata dia.

Serang (ANTARA) - Sebanyak 546 tahanan binaan di Lembaga Pemasyarakatan Serang menyalurkan hak pilihnya di Pilkada serentak untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur Banten dan wali kota/wakil wali kota pada Rabu.

“Jumlah hari ini 719 keluarga binaan. Untuk pemilihnya 546. Yang lain ada yang domisili di luar, yang tidak bisa diakomodir karena mungkin di daerahnya terkendala surat-surat,” ujar dia.

Tahanan yang tidak memilih, karena kendala tersebut rata-rata berasal dari DKI Jakarta, dan Jawa Barat, dan LP Serang didominasi laki-laki.

Ia mengatakan, tahanan yang menggunakan hak pilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih banyak ketimbang wali kota dan wakil wali kota.

Jauh-jauh hari sebelum pencoblosan, Lapas Serang telah memberi penyuluhan kepada tahanan yang punya hak pilih bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Banten.

Penyuluhan itu juga diselingi dengan simulasi pencoblosan saat Pilkada, serta penyampaian visi misi kandidat Pilkada serentak. Pada pelaksanaannya, hanya ada satu TPS di LP Serang yang terletak di ruang kunjungan.

Ia juga mempersiapkan regu pengamanan pagi dan malam, untuk mengeluarkan tahanan pada pagi hari, dan pengamanan saat penghitungan suara hingga malam. “Insya Allah aman, lancar dan tidak ada afiliasi mana pun. Jujur dan adil semuanya,” ujar dia.

Pelaksanaan Pilkada di LP Serang turut dipantau Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, dan Kepala Polda Banten, Inspektur Jenderal Polisi Suyudi A Seto.

Muktabar mengatakan, kunjungan pertama ke lokasi tersebut guna memastikan masyarakat Banten, yang secara spesifik berada di lapas, dapat menyalurkan hak pilihnya. “Oleh karenanya kita cek secara spesifik untuk semua sesuai kriteria dan prosedur yang harus dilaksanakan,” ujar dia.

Mereka akan terus memantau pelaksanaan Pilkada di seluruh kabupaten/kota di Banten, dan dalam agendanya, dia memantau di zona 1 (Serang, Kabupaten Serang, dan Cilegon).

Pemantauan tersebut meliputi TPS 901 LP Serang; TPS 10, Halaman Rumah Dunia, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang di Serang; TPS 037 Perumahan Taman Graha Asri di Serang; TPS 09 Ruko Pejaten Mas, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Kemudian TPS 04 Cilegon Hill, Kelurahan Kalitimbang, Cilegon; TPS 05 Kelurahan Bagendung (Jalan Bagendung raya Link Sambi Buhut), Cilegon; dan TPS 13 Sukmajaya, Komplek TCI Cluster Catalonia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Tercatat, jumlah daftar pemilih tetap di Rutan Kelas I Cipinang sebanyak 1.854 orang

Jakarta (ANTARA) - Seribu warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta 2024, Rabu.

Tercatat, jumlah daftar pemilih tetap di Rutan Kelas I Cipinang sebanyak 1.854 orang warga binaan dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 310 orang warga binaan, sementara jumlah petugas yang menggunakan hak pilihnya 64 orang, sehingga totalnya sebanyak 2.228 orang.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang Irwanto Dwi Yhana Putra mengatakan, jumlah penghuni di Rutan Cipinang sebanyak 3.315 orang.

Namun, jumlah pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 2.228 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di rutan itu sebanyak empat TPS. Yakni, TPS 910 dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 646 pemilih, TPS 911 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 656 pemilih, TPS 912 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 677 pemilih dan TPS 913 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 652 pemilih.

"Tadi pagi kami sudah laksanakan apel penghuni di pukul 05.30 WIB, kemudian pukul 06.00 WIB seluruh petugas baik dari pengamanan maupun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah kami laksanakan apel untuk kesiagaan. Sekitar pukul 07.00 WIB, mulai dilakukan pencoblosan," kata Irwanto.

Pemungutan suara ini akan berlangsung hingga pukul 13.00 WIB dan penghitungan suara diperkirakan selesai pada pukul 17.00 WIB.

"Setelah selesai akan segera kami rekap dan melaporkan kepada petugas KPU Jaktim," ujarnya.

Untuk pengamanan sendiri, tambah dia, pihaknya mengerahkan 30 personel petugas rutan yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI, yang masing-masing berjumlah 10 orang.

"Jadi, jumlah petugas pengamanan gabungan sebanyak 50 orang," kata dia.

Berdasarkan pantauan ANTARA, para petugas pengamanan rutan menggunakan pakaian adat, seperti adat Madura, Bali, Betawi dan Baduy untuk melestarikan kebudayaan tanah air.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Sebanyak 1.521 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024. Para napi yang memakai baju tahanan tampak antusias mencoblos di tiga tempat pemungutan suara (TPS).

Pantauan detikSulsel, Rabu (27/11/2024) di Lapas Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tampak para napi mengantre di depan TPS. Mereka mengenakan baju tahanan berwarna biru gelap dan orange.

Petugas lapas mengarahkan para napi menuju ke TPS secara tertib. Petugas TPS kemudian memanggil satu per satu napi berdasarkan surat undangan dan diberikan dua jenis surat suara yakni Pilwalkot Makassar dan Pilgub Sulsel.

Sejumlah napi yang menunggu antrean tampak bercengkrama dengan napi lainnya. Sementara napi yang telah mencoblos langsung diarahkan oleh petugas lapas kembali ke bloknya.

"Secara keseluruhan untuk DPT gubernur di Rutan Makassar sebanyak 1.521 orang. Kemudian DPT untuk pemilihan walikota sebanyak 1.090 orang, terdiri dari laki-laki 1.370 orang dan pemilih perempuan 151 orang," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman kepada wartawan di lokasi.

Ada tiga TPS di Lapas Makassar yakni TPS 901, 902, dan 903. TPS 901 sebanyak 543 DPT gubernur dan 498 DPT wali kota, kemudian TPS 902 ada 529 DPT gubernur dan DPT wali kota sebanyak 484 orang, selanjutnya TPS 903, DPT gubernur sebanyak 449 orang dan wali kota sebanyak 108 orang.

Taufiqurrakhman mengatakan warga binaan telah diberikan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Tak hanya warga binaan, petugas lapas juga diberikan arahan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN dalam Pilkada 2024.

"Jadi kami memerintahkan kepada petugas rutan untuk tidak berpihak ke paslon manapun," tegasnya,

"Mudah-mudahan pilkada serentak ini di seluruh lapas rutan se-Sulawesi Selatan ini berjalan dengan baik lancar aman dan kondusif," tambahnya.

Sebanyak 1.521 warga binaan Lapas Makassar menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Proses pemungutan suara berjalan tertib di tiga TPS. (St. Fatimah/detikSulsel)

Humas Rutan Makassar Kelas 1 Andi Nunung menambahkan proses pencoblosan akan berlangsung hingga pukul 13.00 Wita. Setelah itu akan dilanjutkan perhitungan suara.

"Untuk pemilih DPT akan dilaksanakan sampai jam 11.00 Wita, DPT-b nanti jam 11.00 Wita sampai jam 13.00 Wita itu tutup, lanjut penghitungan suara," kata Nunung.

Video: Momen Polisi Seberangi Sungai untuk Kawal Logistik Pilkada di Maros

Video: Momen Polisi Seberangi Sungai untuk Kawal Logistik Pilkada di Maros

Sebanyak 1.521 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024. Para napi yang memakai baju tahanan tampak antusias mencoblos di tiga tempat pemungutan suara (TPS).

Pantauan detikSulsel, Rabu (27/11/2024) di Rutan Kelas I Makassar, Jalan Rutan Nomor 8, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tampak para napi mengantre di depan TPS. Mereka mengenakan baju tahanan berwarna biru gelap dan orange.

Petugas rutan mengarahkan para napi menuju ke TPS secara tertib. Petugas TPS kemudian memanggil satu per satu napi berdasarkan surat undangan dan diberikan dua jenis surat suara yakni Pilwalkot Makassar dan Pilgub Sulsel.

Sejumlah napi yang menunggu antrean tampak bercengkrama dengan napi lainnya. Sementara napi yang telah mencoblos langsung diarahkan oleh petugas rutan kembali ke bloknya.

"Secara keseluruhan untuk DPT gubernur di Rutan Makassar sebanyak 1.521 orang. Kemudian DPT untuk pemilihan walikota sebanyak 1.090 orang, terdiri dari laki-laki 1.370 orang dan pemilih perempuan 151 orang," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman kepada wartawan di lokasi.

Ada tiga TPS di Rutan Makassar yakni TPS 901, 902, dan 903. TPS 901 sebanyak 543 DPT gubernur dan 498 DPT wali kota, kemudian TPS 902 ada 529 DPT gubernur dan DPT wali kota sebanyak 484 orang, selanjutnya TPS 903, DPT gubernur sebanyak 449 orang dan wali kota sebanyak 108 orang.

Taufiqurrakhman mengatakan warga binaan telah diberikan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Tak hanya warga binaan, petugas rutan juga diberikan arahan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN dalam Pilkada 2024.

"Jadi kami memerintahkan kepada petugas rutan untuk tidak berpihak ke paslon manapun," tegasnya,

"Mudah-mudahan pilkada serentak ini di seluruh lapas rutan se-Sulawesi Selatan ini berjalan dengan baik lancar aman dan kondusif," tambahnya.

Sebanyak 1.521 warga binaan Rutan Kelas I Makassar menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Proses pemungutan suara berjalan tertib di tiga TPS. (St. Fatimah/detikSulsel)

Humas Rutan Makassar Kelas 1 Andi Nunung menambahkan proses pencoblosan akan berlangsung hingga pukul 13.00 Wita. Setelah itu akan dilanjutkan perhitungan suara.

"Untuk pemilih DPT akan dilaksanakan sampai jam 11.00 Wita, DPT-b nanti jam 11.00 Wita sampai jam 13.00 Wita itu tutup, lanjut penghitungan suara," kata Nunung.

Video Suswono Nyoblos di Bogor: Sesuai KTP-nya, Keliru Kalau Menertawakan

Video Suswono Nyoblos di Bogor: Sesuai KTP-nya, Keliru Kalau Menertawakan

Badung, Bali (ANTARA) - Sebanyak 512 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menyalurkan hak pilih pada Pilkada 2024.

"Kami melakukan mekanisme per kamar, jadi 20 orang menunggu, 10 orang masuk ke TPS," kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan RM Kristyo Nugroho di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Warga binaan satu per satu memasuki gedung Pembinaan Kerja (Binker) yang menjadi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam area lapas.

Ada satu TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan dibuka sejak pukul 07.00 hingga 13.00 Wita dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seluruhnya merupakan pegawai Lapas Kerobokan.

Petugas KPPS tersebut mengenakan kain, kebaya dan selendang oleh petugas perempuan dan petugas laki-laki menggunakan kain dan udeng atau ikat kepala khas pria Bali.

Para warga binaan yang memiliki hak pilih tertib kemudian antre sembari duduk menunggu di bawah tenda hijau yang disediakan panitia pemungutan suara.

Ada tiga bilik suara yang disediakan di dalam ruang TPS lokasi khusus itu.

Sejumlah warga binaan juga terlihat antusias mengikuti proses pencoblosan dengan menggunakan seragam lapas berwarna biru, kain hingga ikat kepala atau udeng.

Penggunaan pakaian adat itu, ujar dia, merupakan inisiatif warga binaan untuk menunjukkan busana adat khas Bali.

"Saya tetap mencoblos karena memiliki hak pilih," kata Eka, warga binaan usai memberikan suaranya.

Ia berharap partisipasinya dalam Pilkada 2024 memberi makna dan setelah keluar menjalani pembinaan di dalam lapas, tersedia lapangan pekerjaan.

Sementara itu, pada pelaksanaan pemungutan suara juga melibatkan sebanyak 21 pecalang atau petugas keamanan adat yang berasal dari warga binaan setempat.

Total jumlah pemilih di TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan itu sebanyak 538 pemilih, 512 di antaranya warga binaan dan sisanya adalah pegawai setempat.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

ATAMBUA, iNewsBelu.id - Ratusan narapidana di lembaga permasyarakatan (LAPAS)  Kelas IIA Atambua Kabupaten Belu  Nusa Tenggara Timur ikut mencoblos dalam pemilihan umum kepala daerah 2024 tingginya antusiasme  narapidana  membuat  antrian  panjang.  

Beginilah antusias warga binaan di lapas kelas IIB Atambua yang rela mengantri sejak pagi hari di tps khusus lapas atambua untuk menggunakan hal pilih mereka.  Meskipun harus berdesakan ditengah antrian  para warga binaan ini tetap tertib menunggu giliran untuk mencoblos surat suara  di tps khusus 901 yang sudah disediakan pihak kpps.

Kepala satuan pengamanan WBP  Lapas kelas IIB Atambua Ady Maksy Milly mengatakan untuk pilkada seerntah 2024 ini terdapat 168 warga binaan Lapas Atambua memberikan hak pilih mereka harapan kita semoga apa hak suara yang mereka berikan dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk wilayah ini.

"Iya terimakasih hari ini di Lapas Khusus Lapas Kelas IIB Atambua ada 1 Tps dengan jumlah pemilih sebanyak 168 orang, terdiri dari 153 dpt dan 15 dptb," ungkap Ady.

Dirinya juga menambahkan sebelumnya pihak peyelenggara sudah datang memberikan sosialisasi bagaimana cara mencoblos yang baik dan benar. kita berharap semoga para WBP bisa memberikan hal mereka secara baik dan benar sesuia dengan hatinurani mereka.

Selain itu Aloysius Manafe salah satu warga binaan menambahkan sangat berterimakasih kepada penyelenggara karena boleh menyediakan tps khusus ini agar kami para warga binaan boleh memberikan hak suara mereka harapan semoga pemimpin yang terpilih dapat menjalankan janji sesuai dengan visi dan misi pembangunan mereka.

"Kami berterimaksih karena sudah disediakan TPS khusus dilapas ini agar kami bisa memberikan suara kami, besar harapan kami semoga para pemimpin yang terpilih nanti bisa menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi," Katanya.

Unutk lapas kelas IIB Atambua terdapat 153 dpt dan 15 dptb yang memberikan hak suara mereka  hingga saat ini para wbp ini masih menganti mendapatkan giliran untk memberikan hak suara mereka dibawah pengawasan ketat pihak bawaslu belu. 

Editor : Stefanus Dile Payong

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan penegakan hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Selasa (26/11), dari mulai Polri evaluasi penggunaan senjata hingga kasus Thomas Lembong dilanjutkan.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Polri evaluasi penggunaan senpi buntut kasus polisi tembak polisi

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan melakukan evaluasi terkait penggunaan senjata api oleh personel kepolisian sebagai tindak lanjut terjadinya kasus polisi tembak polisi di Kepolisian Resor Solok Selatan, Sumatera Barat.

"Tentang antisipasi ke depan dan evaluasinya, tim saat ini juga masih bekerja. Ada dukungan tim dari Mabes Polri, baik dari Divisi Propam, Itwasum, maupun Bareskrim. Semuanya akan mencari data dengan dukungan Kompolnas," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Baca di sini

2. BNN sebut kenaikan IKR 2024 cerminan peningkatan layanan rehabilitasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan kenaikan nilai Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) Nasional Tahun 2024 merupakan cerminan upaya kolektif dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan bersama instansi terkait, IKR tercatat meningkat 0,05 poin menjadi 3,49 poin dengan kategori B, yaitu terkelola pada tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Baca di sini

3. Kemenkumham Sulsel telah memfasilitasi 688 produk hukum daerah

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan telah memfasilitasi sebanyak 688 produk hukum daerah.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan, 688 produk hukum daerah itu berasal dari berbagai daerah di Sulsel.

Baca di sini

4. Kepala BNN tegaskan penanggulangan masalah narkotika bagian Astacita

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom menegaskan bahwa penanggulangan permasalahan narkotika merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata dia, penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 3,3 juta penyalahguna narkotika di kelompok usia 15–64 tahun, dengan angka prevalensi mencapai 1,73 persen.

Baca di sini

5. Kejagung lanjutkan penyidikan Tom Lembong usai gugatan ditolak

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan melanjutkan penyidikan tersangka Tom Lembong usai gugatan praperadilan yang diajukan Tom di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ditolak.

“(Karena gugatan ditolak, red.), berarti penetapan tersangka sah dan penyidikan dilanjutkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi awak media di Jakarta, Selasa.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terus mengalami peningkatan.

Meski demikian pihaknya terus mendorong BRIN untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders.

"Tadi kita mendapatkan insight bahwa ada beberapa transformasi yang sudah dilakukan BRIN tentunya ini akan juga mempengaruhi nilai reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PANRB," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui pada indeks RB BRIN terus meningkat sejak dibentuk dan dievaluasi RB-nya pada tahun 2022, hingga mencapai predikat 'A' pada tahun 2023.

"Secara umum nilai SAKIP BRIN terus meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan predikat terakhir 'BB'," terangnya.

Dia juga mendukung penuh penguatan kelembagaan, tata kelola maupun SDM aparatur di lingkup BRIN. Selama ini BRIN menjadi supporting unit untuk Kementerian dan Lembaga di dalam membangun kebijakan melalui risetnya di masing-masing kementerian/lembaga.

"Dan tentunya saya senang dengan transformasi yang sudah dilakukan dan berharap jadi ada beberapa contoh yang mungkin akan kita gunakan untuk bisa kita masukan sebagai salah satu kebijakan di dalam transformasi birokrasi kita," jelas Rini.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Rini.

Ia berharap penataan kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup BRIN yang tengah dilakukan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

"Jadi kami tadi berdiskusi banyak dengan Ibu Menteri PANRB, yang sebenarnya selama ini juga telah mendukung kami ya, sejak sebelum BRIN bahkan untuk melakukan berbagai transformasi dan lebih khusus tadi kami mendapatkan arahan bahwa BRIN harus lebih bisa mendampingi kementerian/lembaga untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis sains bagi Kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia," pungkas Laksana.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PANRB apresiasi pelaksanaan RB di BRIN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terus mengalami peningkatan.

Meski demikian pihaknya terus mendorong BRIN untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders.

"Tadi kita mendapatkan insight bahwa ada beberapa transformasi yang sudah dilakukan BRIN tentunya ini akan juga mempengaruhi nilai reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PANRB," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui pada indeks RB BRIN terus meningkat sejak dibentuk dan dievaluasi RB-nya pada tahun 2022, hingga mencapai predikat 'A' pada tahun 2023.

"Secara umum nilai SAKIP BRIN terus meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan predikat terakhir 'BB'," terangnya.

Dia juga mendukung penuh penguatan kelembagaan, tata kelola maupun SDM aparatur di lingkup BRIN. Selama ini BRIN menjadi supporting unit untuk Kementerian dan Lembaga di dalam membangun kebijakan melalui risetnya di masing-masing kementerian/lembaga.

"Dan tentunya saya senang dengan transformasi yang sudah dilakukan dan berharap jadi ada beberapa contoh yang mungkin akan kita gunakan untuk bisa kita masukan sebagai salah satu kebijakan di dalam transformasi birokrasi kita," jelas Rini.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Rini.

Ia berharap penataan kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup BRIN yang tengah dilakukan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

"Jadi kami tadi berdiskusi banyak dengan Ibu Menteri PANRB, yang sebenarnya selama ini juga telah mendukung kami ya, sejak sebelum BRIN bahkan untuk melakukan berbagai transformasi dan lebih khusus tadi kami mendapatkan arahan bahwa BRIN harus lebih bisa mendampingi kementerian/lembaga untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis sains bagi Kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia," pungkas Laksana.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024