JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati Mary Jane Veloso tidak akan bisa masuk ke Indonesia setelah dipulangkan ke Filipina.

Yusril mengatakan, narapidana yang dipindahkan ke negara asal otomatis mendapatkan status pencekalan yang berlaku seumur hidup.

"Iya, mereka (narapidana yang dipindahkan ke negara asal) enggak bisa masuk, kalau penangkalan itu kalau enggak salah sepuluh tahun. Kalau narkotika seumur hidup," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Yusril menegaskan, ketika dipulangkan ke Filipina, Mary Jane tetap berstatus sebagai narapida.

Ia menegaskan, tidak ada pembebasan terhadap Mary Jane. Selain itu, Pemerintah Filipina mengakui kedaulatan dari vonis hukuman mati pengadilan di Indonesia.

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan, kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," ujarnya.

Yusril mengatakan, Mary Jane wajib menjalani sisa hukuman di Filipina sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Namun, ia juga mengatakan, mengingat Mary Jane nantinya sudah dipulangkan, pembinaan akan dilakukan oleh Pemerintah Filipina termasuk kewenangan memberikan grasi.

"Kalau presidennya mau memberikan grasi, kewenangannya mereka, kan kita harus menghormati kewenangan itu, tapi, kita tetap mempunyai hak untuk memantau orang ini diapain pulang ke negaranya," ucap dia.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa tidak ada dasar hukum dari kebijakan memindahkan penahanan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

Kebijakan tersebut, menurut Yusril, termasuk hal baru yang dilakukan pemerintahan saat ini yang disebut sebagai transfer of prisioner yaitu pemindahan narapidana ke negara asalnya dengan beberapa syarat.

“Memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisioner sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Namun, Yusril mengatakan, Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, Mutual Legal Assitance jadi bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik antar kedua negara itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, proses pemindahan tahanan ke negara asalnya itu tetap bisa dilakukan meskipun tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Didasarkan pada MLA dan juga didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini,” kata Yusril menjelaskan.

Dia pun memberi contoh saat Pemerintah Australia menyita harta terpidana Hendra Rahardja untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya ditransfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.

Medan -

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait vonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) di kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau kerangkeng manusia dan menghukum Terbit 4 tahun penjara. KontraS Sumut mendesak agar hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat yang memvonis bebas Terbit diperiksa secara etik.

"Vonis 4 tahun terhadap TRP oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung membuktikan adanya kebenaran bahwa TRP telah secara sah dan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia. TRP telah terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang," kata Staf Advokasi KontraS Sumut Ady Yoga Kemit, Kamis (28/11/2024).

Meskipun demikian, putusan hakim MA yang tidak mengakomodir restitusi terhadap korban menjadi sorotan KontraS Sumut. Hukum dinilai hanya untuk menghukum pelaku tanpa mengedepankan kepentingan para korban.

"Namun sangat disayangkan, dalam putusan MA tidak mengakomodir perihal restitusi terhadap korban. lagi-lagi hukum kita hanya fokus pada penghukuman terhadap para pelaku, tapi mengenyampingkan kepentingan para korban," ucapnya.

"Kerugian materil dan immateril yang dialami para korban harusnya menjadi prioritas utama dalam suatu putusan hukum," imbuhnya.

Dengan vonis MA tersebut, Ady menaruh curiga terhadap para hakim PN Stabat yang telah memvonis bebas Terbit beberapa waktu lalu. Para hakim dinilai tidak memiliki perspektif korban.

"Selain itu, putusan MA ini juga membuka kecurigaan terhadap hakim yang memvonis bebas TRP pada pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Stabat. Kami menduga bahwa hakim tingkat pertama tidak memiliki perspektif korban dan lagi-lagi tidak menjunjung tinggi prinsip HAM," ujarnya.

Sehingga Ady meminta agar hakim PN Stabat yang memvonis bebas Terbit harus diperiksa secara etik. Sebab putusan bebas hakim saat itu membuat rasa ketidakpercayaan terhadap institusi pengadilan.

"Tentu para hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memutus bebas TRP harus diperiksa oleh mahkamah agung secara etik. Mengingat putusan tersebut telah menimbulkan kegundahan dan ketidakpercayaan publik pada institusi peradilan dan penegak hukum itu sendiri. Harusnya hakim memiliki keyakinan bahwa rasa sakit dan trauma yang dialami para korban TPPO kerangkeng Langkat milik TRP harus dilihat sebagai korban pelanggaran HAM atas relasi kekuasaan TRP," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait vonis bebas mantan Bupati Langkat Terit Rencana Perangin-angin di kasus kerangkeng atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Terbit pun akan dihukum empat tahun penjara di kasus tersebut.

"Mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum," demikian putusan MA seperti dilihat dari situs MA, Selasa (26/11).

MA menilai Terbit terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim juga menghukum Terbit membayar denda Rp 200 juta.

"Pidana penjara 4 tahun, denda 200 juta subsider kurungan 2 bulan," demikian putusan MA.

Untuk diketahui, JPU sendiri menuntut Terbit dengan hukuman 14 tahun penjara. Selain itu, Terbit juga diminta membayar restitusi untuk para korban sebesar Rp 2,3 miliar.

Terbit sendiri dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 2 Ayat 2 Junto Pasal 11.

Namun majelis hakim PN Stabat memvonis bebas Terbit. Hakim menilai jika Terbit tidak terbukti secara melakukan dakwaan JPU.

"Mengadili satu, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin alias Pak Terbit alias Cana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dikeluarkan dalam dakwaan satu pertama dan kedua, kedua pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam," kata Ketua Majelis Hakim Andriyansyah saat membacakan putusan, Senin (8/7).

Sehingga hakim meminta agar Terbit Rencana dibebaskan. Selain itu, hakim juga meminta agar hak serta harkat martabat Terbit dipulihkan.

"Dua bebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, ketiga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, serta harkat martabatnya," ucapnya.

Ketiga hakim PN Stabat yang memvonis Terbit Rencana adalah Andriyansyah bertugas sebagai Ketua Majelis Hakim. Sedangkan Dicki Irvandi dan Cakra Tona Parhusip bertindak sebagai anggota majelis hakim.

(mjy/mjy)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra akan menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Australia guna membahas pemindahan lima narapidana (napi) penyelundup narkotika anggota Bali Nine pada pekan depan.

Dalam pertemuan itu, kata dia, nantinya akan dilakukan negosiasi mengenai syarat yang diajukan Indonesia kepada Australia atas permintaan pemindahan lima napi tersebut untuk kembali ke negara asalnya.

"Kami mau sampaikan kepada mereka syarat-syarat yang harus pemerintah Australia penuhi supaya mereka harus setuju dulu syarat itu. Kalau tidak setuju, ya jangan dong, kan begitu," ujar Yusril dalam acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Adapun kelima napi warga negara asing (WNA) anggota Bali Nine dimaksud, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Yusril mengungkapkan syarat pertama yang akan diajukan, yakni pemerintah negara yang bersangkutan meminta dengan resmi kepada Indonesia untuk memindahkan napi kembali ke negara asalnya.

Syarat kedua, negara yang meminta perpindahan napi harus mengakui dan menghormati keputusan pengadilan Indonesia, karena pengadilan Indonesia berwenang untuk mengadili tindak pidana di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Putusan pengadilan kita ini tidak bisa dipertanyakan. Kalau terbukti harus dihukum penjara 20 tahun, ya 20 tahun, seumur hidup, ya seumur hidup, kalau hukuman mati ya mati, itu mereka tidak boleh mempersoalkan lagi, itu kedaulatannya kita," ujarnya.

Ia melanjutkan, syarat ketiga, yaitu pemindahan napi bersifat resiprokal, sehingga apabila nantinya pemerintah Indonesia meminta pemindahan warga negara Indonesia (WNI) yang dipenjara di negara yang telah terlebih dahulu meminta pemindahan napi, maka negara itu juga harus mempertimbangkan untuk menyetujui permintaan Indonesia.

Namun, sambung dia, terkait pengamanan serta biaya pemindahan napi dari Indonesia ditanggung oleh negara yang bersangkutan karena tugas pengamanan dari Indonesia hanya sampai napi tersebut diantarkan ke dalam pesawat.

Kemudian syarat keempat, Menko menyebutkan apabila napi telah dipindahkan ke negara asal, pemerintah Indonesia tetap mempunyai akses untuk memantau napi tersebut, meskipun setelah dipindahkan tanggung jawab pembinaan telah beralih ke negara yang bersangkutan.

Baca juga: Menko Kumham rumuskan syarat pemindahan 5 napi anggota "Bali Nine"

Baca juga: Menkum: Presiden setujui pemindahan napi "Bali Nine" ke Australia

Baca juga: 24 narapidana asing dapat remisi termasuk anggota "Bali Nine"

"Jadi kalau presiden mereka mau memberikan grasi kepada napi itu, ya itu sudah menjadi kewenangan mereka dan kami menghormatinya," tutur Yusril.

Berbagai syarat yang diajukan tersebut, menurutnya, sama dengan syarat yang telah disepakati dalam pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso ke Filipina.

Selain itu, kata dia, syarat tersebut juga akan diajukan kepada pemerintah Prancis yang telah mengajukan pemindahan satu napi untuk kembali ke negara tersebut.

Yusril belum bisa mengungkapkan identitas napi asal Prancis yang dimintakan untuk kembali ke negaranya. Tetapi sejauh ini, pemerintah Prancis sudah meminta pemindahan melalui surat, meski belum ada pertemuan secara langsung.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia dan dijatuhkan hukuman yang berbeda.

Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua KPK Firli Bahuri absen menghadiri pemeriksaan Bareskrim Polri, Kamis (28/11/2024).

Kehadirannya justru diwakili oleh kuasa hukumnya, Ian Iskandar, yang hadir sekitar pukul 13.00 WIB.

Saat ditanya alasan Firli tidak hadir, Ian enggan menjelaskan lebih jauh. Dia tampak terburu - buru masuk ke ruang pemeriksaan.

“Nanti disampaikan ya,” ujar dia singkat.

Sebagai informasi, Firli dijadwalkan untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Rencananya, penyidik akan melakukan pemeriksaan, dan permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka Firli Bahuri pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan lantai 6 Gedung Bareskrim Polri.

Adapun pemanggilan ini merupakan yang kedua kepada Firli setelah dia tidak memenuhi panggilan dari penyidik.

Sebagai informasi, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2024 dini hari.

Diketahui bahwa sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik dalam kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo.

Polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait dengan dugaan pertemuan dengan SYL, status Firli masih sebagai saksi, meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

Jadi kalau presiden mereka mau memberikan grasi kepada napi itu, ya itu sudah menjadi kewenangan mereka dan kami menghormatinya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra akan menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Australia guna membahas pemindahan lima narapidana (napi) penyelundup narkotika anggota Bali Nine pada pekan depan.

Dalam pertemuan itu, kata dia, nantinya akan dilakukan negosiasi mengenai syarat yang diajukan Indonesia kepada Australia atas permintaan pemindahan lima napi tersebut untuk kembali ke negara asalnya.

"Kami mau sampaikan kepada mereka syarat-syarat yang harus pemerintah Australia penuhi supaya mereka harus setuju dulu syarat itu. Kalau tidak setuju, ya jangan dong, kan begitu," ujar Yusril dalam acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Adapun kelima napi warga negara asing (WNA) anggota Bali Nine dimaksud, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Yusril mengungkapkan syarat pertama yang akan diajukan, yakni pemerintah negara yang bersangkutan meminta dengan resmi kepada Indonesia untuk memindahkan napi kembali ke negara asalnya.

Syarat kedua, negara yang meminta perpindahan napi harus mengakui dan menghormati keputusan pengadilan Indonesia, karena pengadilan Indonesia berwenang untuk mengadili tindak pidana di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Putusan pengadilan kita ini tidak bisa dipertanyakan. Kalau terbukti harus dihukum penjara 20 tahun, ya 20 tahun, seumur hidup, ya seumur hidup, kalau hukuman mati ya mati, itu mereka tidak boleh mempersoalkan lagi, itu kedaulatannya kita," ujarnya.

Ia melanjutkan, syarat ketiga, yaitu pemindahan napi bersifat resiprokal, sehingga apabila nantinya pemerintah Indonesia meminta pemindahan warga negara Indonesia (WNI) yang dipenjara di negara yang telah terlebih dahulu meminta pemindahan napi, maka negara itu juga harus mempertimbangkan untuk menyetujui permintaan Indonesia.

Namun, sambung dia, terkait pengamanan serta biaya pemindahan napi dari Indonesia ditanggung oleh negara yang bersangkutan karena tugas pengamanan dari Indonesia hanya sampai napi tersebut diantarkan ke dalam pesawat.

Kemudian syarat keempat, Menko menyebutkan apabila napi telah dipindahkan ke negara asal, pemerintah Indonesia tetap mempunyai akses untuk memantau napi tersebut, meskipun setelah dipindahkan tanggung jawab pembinaan telah beralih ke negara yang bersangkutan.

"Jadi kalau presiden mereka mau memberikan grasi kepada napi itu, ya itu sudah menjadi kewenangan mereka dan kami menghormatinya," tutur Yusril.

Berbagai syarat yang diajukan tersebut, menurutnya, sama dengan syarat yang telah disepakati dalam pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso ke Filipina.

Selain itu, kata dia, syarat tersebut juga akan diajukan kepada pemerintah Prancis yang telah mengajukan pemindahan satu napi untuk kembali ke negara tersebut.

Yusril belum bisa mengungkapkan identitas napi asal Prancis yang dimintakan untuk kembali ke negaranya. Tetapi sejauh ini, pemerintah Prancis sudah meminta pemindahan melalui surat, meski belum ada pertemuan secara langsung.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia dan dijatuhkan hukuman yang berbeda.

Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan kliennya siap hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim hari ini, Kamis (28/11/2024).

Sebelumnya, penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortastipidkor menjadwalkan pemeriksaan itu pada 10.00 WIB di Gedung Bareskrim Polri.

Namun, Ian Iskandar dan rombongan kubu Firli terlebih dahulu menyambangi Polda Metro Jaya sekitar 10.40 WIB.

"Kita menyerahkan surat kepada pihak Polda Metro terkait dengan panggilan hari ini, mengenai substansinya nanti bisa ditanya pihak Polda Metro aja," ujar Ian di Polda Metro Jaya, Kamis (28/11/2024).

Selang satu jam kemudian, Ian dan rombongan keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Belum jelas alasan Ian datang terlebih dahulu ke Polda Metro Jaya.

Meskipun begitu, Ian menekankan dirinya beserta Firli bakal hadir untuk memenuhi pemeriksaan kepolisian terkait dengan kasus dugaan pemerasan di Kementan atau terhadap Syahrul Yasin Limpo.

"Insyaallah hadir, Insyaallah, secepatnya ya [ke Bareskrim]," tambahnya.

Sebagai informasi, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/11/2023). Hingga kini, polisi belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Dalam catatan Bisnis, Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri dalam periode 2023-2024.

Paling baru, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.

Jakarta: Ditjen Imigrasi telah meluncurkan M-paspor, aplikasi pengajuan permohonan paspor pada 26 Januari 2022 lalu. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memungkinkan status pembayaran langsung terupdate di aplikasi.

Berikut ini beberapa jenis pembayaran M-Paspor, dilansir Ditjen Imigrasi.

Via mobile banking

Biaya permohonan M-Paspor dapat kamu lakukan melalui berbagai platform pembayaran yang tersedia seperti Mobile Banking/M-Banking

1. BNI Mobile
- Buka aplikasi BNI Mobile Banking
- Pilih menu pembayaran
- Pilih penerimaan negara
- Masukkan Nomor Kode Bayar MPN G2 pada kolom tagihan
- Tagihan akan terbayar otomatis melalui pendebetan rekening kamu
- Simpan bukti bayar untuk pengambilan paspor.
2. Livin’ by Mandiri
- Buka aplikasi Livin’ by Mandiri
- Pilih menu Bayar
- Pilih Pajak
- Pilih Pajak/PNBP/Cukai
- Masukkan Nomor Kode Bayar MPN G2 pada kolom tagihan
- Tagihan akan terbayar otomatis melalui pendebetan rekening kamu
- Simpan bukti bayar untuk pengambilan paspor

3. BSI
- Buka aplikasi BSI Mobile
- Pilih menu Bayar
- Pilih Penerimaan Negara (MPN)
- Pilih Pajak/Cukai/SBN/Paspor
- Masukkan Nomor Kode Bayar MPN G2 pada kolom tagihan
- Tagihan akan terbayar otomatis melalui pendebetan rekening kamu
- Simpan bukti bayar untuk pengambilan paspor

4. SimobiPlus
- Buka aplikasi SimobiPlus
- Pilih menu Pembayaran
- Pilih Pajak
- Pilih Jenis Pajak (PNBP)
- Masukkan Nomor Kode Bayar MPN G2 pada kolom tagihan
- Simpan bukti bayar untuk pengambilan paspor

Baca juga: Daftar Tarif Baru Pembuatan Paspor RI, Berlaku Desember 2024

Melalui marketplace

1. Tokopedia
- Buka aplikasi Tokopedia
- Pilih menu lihat semua
- Pilih pajak
- Pilih penerimaan negara
- Pilih bayar PNBP
- Masukkan Nomor Kode Bayar MPN G2 pada kolom tagihan
- Simpan bukti bayar untuk pengambilan paspor

2. Bukalapak
- Buka aplikasi Bukalapak
- Pilih menu semua menu
- Pilih tagihan
- Pilih penerimaan negara
- Pilih bayar paspor
- Masukkan Nomor Kode Bayar MPN G2 pada kolom tagihan
- Simpan bukti bayar untuk pengambilan paspor

Melalui e-wallet (DANA)

- Buka aplikasi DANA
- Pilih menu semua menu, Buka Bill
- Pilih penerimaan negara
- Pilih PNBP
- Masukkan Nomor Kode Bayar MPN G2 dan pastikan jumlah tagihan sesuai
- Masukkan PIN konfirmasi pembayaran
- Simpan bukti pembayaran untuk pengambilan paspor

Melalui minimarket

- Kunjungi gerai Indomaret dan sampaikan kepada kasir Anda ingin melakukan pembayaran PNBP
- Informasikan Kode Billing/MPN G2 yang sudah anda terima
- Kasir akan memproses transaksi dan mengonfirmasi detail tagihan
- Lakukan pembayaran dan simpan struk pembayaran untuk pengambilan paspor

Melalui Kantor Pos

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Jakarta (ANTARA) - Ada ungkapan yang akrab di telinga masyarakat bahwa buku adalah jendela dunia. Di era transformasi digital masa kini, tidak dipungkiri peran jendela dunia itu juga tergeser oleh hadirnya ruang digital yang dipicu oleh konektivitas internet.

Perkembangan digital itu, membawa sebuah akses baru yang dikenal juga sebagai dunia dalam jaringan (daring), dunia yang semua serba terkoneksi, dan tentunya membuat banyak hal bisa dieksplorasi.

Semua kalangan, tidak terbatas status sosial, latar belakang pendidikan maupun usia, kini dapat dengan mudah membuka jendela dunia baru tersebut.

Banyak dampak positif yang dirasakan dari terbukanya jendela dunia itu, seperti kemudahan komunikasi, akses keuangan yang inklusif, hingga sumber edukasi bervariasi. Semua itu bisa dijangkau hanya dengan gawai terkini, bertenaga koneksi.

Meski begitu, layaknya jendela di dunia nyata yang terbuka lebar, maka terbukanya jendela informasi itu berpotensi mendatangkan masalah apabila tidak memiliki lapisan pelindung. Jendela dunia dalam jaringan itu pun dapat mengalami tantangan serupa dengan jendela rumah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga banyak dampak buruk dengan beragam kemungkinan yang bisa terjadi di ruang digital yang jendelanya terbuka lebar.

Pencurian data, pemerasan daring, perundungan digital, penipuan, hingga jeratan judi online menjadi beberapa dampak buruk yang telah ramai diperbincangkan, bahkan dialami oleh masyarakat Indonesia akibat jendela dunia digital tidak memiliki pembatasan yang jelas.

Salah satu kelompok yang rentan atas semua dampak buruk di ruang digital ini adalah anak-anak. Hal ini juga dibuktikan dengan beragam data temuan yang menunjukkan dampak buruk dari ruang digital yang tidak ramah anak itu telah memakan korban lewat beragam kejadian, seperti pornografi, bahkan judi dalam jaringan.

Untuk pornografi anak, data National Center for Missing Exploited Children (NCMEC) menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir (2020-2024) terdapat 5.566.015 konten pornografi anak yang terungkap di Indonesia.

Data lainnya yang menunjukkan dampak buruk ruang digital yang tidak memiliki perlindungan pada anak dapat dilihat dari temuan terkait perundungan digital.

Riset bertajuk "Tren Digital pada Anak" yang dirilis oleh Indonesia Indicator mencatat dalam waktu satu semester di 2024, tepatnya 1 Januari-21 Juli saja, jumlah unggahan kekerasan digital pada anak di media sosial mencapai 24.876, dengan jumlah tanggapan atau engagement warganet mencapai 3.004.014.

Terbaru, dampak buruk dari ruang digital juga dapat dilihat dari jumlah pemain judi online yang berasal dari kalangan anak-anak.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dirilis oleh pemerintah melalui Desk Penanganan Judi Online baru-baru ini mengungkap fakta miris bahwa ada 80.000 anak di bawah usia 10 tahun berstatus pemain dan terperangkap jeratan judi online.

Data-data tersebut menunjukkan sebuah urgensi yang jelas bagi Indonesia untuk bisa menghadirkan payung hukum yang kuat dan secara khusus mengatur keamanan anak di ruang digital yang begitu luas.

Negara lain

Urgensi hadirnya aturan khusus untuk melindungi anak-anak di ruang digital seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi.

Langkah serupa telah diambil oleh banyak negara-negara lain untuk menjaga generasi penerus bangsanya.

Bahkan, aturan-aturan tersebut terus diperbarui, mengikuti perkembangan pemanfaatan internet yang dari masa ke masa terus mengalami perubahan dinamis.

Sebagai contoh, negara yang sudah lama memiliki aturan untuk melindungi anak-anak di ruang digital ialah Amerika Serikat.

Negeri Paman Sam, saat ini memiliki cukup banyak aturan yang secara khusus mengatur pelindungan anak di ruang digital, beberapa di antaranya adalah Child Online Privacy Protection Act (COPPA) dan Child Internet Protection Act (CIPA).

Untuk COPPA, yang disahkan disahkan pada 1998, secara umum mengatur tata cara pengumpulan data oleh operator situs web untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun.

Aturan ini tengah disegarkan sebagai Children and Teens Online Privacy Act yang dikenalkan pertama kali di kongres ke-118 pada 2023.

Hingga 2024 akan berakhir, upaya penyegaran aturan itu masih berjalan dan apabila diterima oleh badan legislatif AS, seharusnya batas usia perlindungan terhadap anak yang tadinya maksimal 13 tahun ditingkatkan menjadi 16 tahun. Selain itu, akan ada larangan bagi operator situs website menargetkan iklan kepada anak dan remaja.

Sementara untuk CIPA, secara umum mengatur peran sekolah dan fasilitas publik, seperti perpustakaan yang menghadirkan akses internet melakukan pembatasan akses terhadap paparan konten negatif, khususnya pornografi untuk pengguna di bawah 13 tahun.

Apabila AS terasa terlalu jauh untuk dijadikan bahan pembelajaran, maka Indonesia bisa belajar dari negara yang masih berada di Benua Asia, yaitu Korea Selatan.

Korea Selatan, secara khusus memfokuskan perlindungan privasi di ruang digital pada anak-anak dan remajanya yang berada di bawah usia 19 tahun.

Melalui aturan yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi Childrenand Youth Personal Information Protection Act, nantinya anak-anak yang berada di rentang usia tersebut bisa meminta kepada pengelola data pribadi, seperti platform digital, untuk menghapus pencarian informasi pribadinya secara daring, baik yang diunggah oleh mereka secara pribadi atau oleh pihak ketiga.

Aturan itu sudah berlaku di 2023, untuk memenuhi ketentuan "hak untuk dilupakan", satu kondisi individu dapat meminta data pribadinya dan jejaknya untuk dihapus dari ruang digital.

Sebenarnya aturan serupa ada sejak 2011, namun hanya berlaku untuk anak di bawah 14 tahun. Mengikuti dinamika di ruang digital, maka otoritas Korea Selatan memutuskan meningkatkan batas usia menjadi 19 tahun untuk melindungi generasi mudanya.

Dalam regulasi itu, perusahaan penyedia layanan media sosial, operator situs web, hingga operator telekomunikasi diminta merumuskan ulang kebijakan informasi pribadi untuk anak-anak menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Contoh terakhir adalah Australia, yang baru-baru ini menggodok aturan untuk melarang penggunaan media sosial bagi generasi mudanya di bawah usia 16 tahun sebagai cara menekan potensi buruk yang mungkin mengancam penerus bangsanya dari laju cepat arus informasi di ruang digital.

Hal itu disiapkan untuk melengkapi sederet aturan yang sebelumnya telah tersedia untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak di ruang digital.

Harapan

Sebenarnya, ada secercah harapan mengenai payung hukum yang mengatur secara khusus perlindungan bagi anak di ruang digital Indonesia.

Sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi yang kedua kalinya dan disahkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, seharusnya ada tambahan aturan yang menjadi perpanjangan untuk mengatur pelindungan bagi anak di ruang digital.

UU ITE terbaru itu menambahkan ketentuan yang mengatur agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus menjaga layanannya agar ramah bagi anak dan hal itu tercantum detailnya di UU Nomor 1 tahun 2024 Pasal 16A ayat (1). Pasal itu berbunyi, "Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik".

Seharusnya ketentuan berupa peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti ketentuan teknis soal pelindungan anak di ruang digital ini, dijanjikan rampung tahun 2024 ini.

Aturan yang digodok dengan nama Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) itu, pada Agustus 2024 sudah memasuki tahapan harmonisasi.

Akan tetapi, hingga saat ini, proses untuk membuat rancangan itu menjadi aturan berkekuatan hukum tampaknya masih berjalan dan belum terlihat akan disahkan dalam waktu dekat.

Meski terkesan belum ada kemajuan untuk aturan tersebut, hadirnya Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto bisa mempercepat langkah tantangan digitalisasi yang mengancam generasi muda ini.

Hal itu, karena adanya penyegaran nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Nama baru itu membawa harapan agar hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi bisa segara ditangani, sejalan dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.

Dalam hal menjaga ruang digital yang ramah anak, sosok Meutya Hafid yang dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Digital, bahkan menjanjikan di awal kepemimpinannya hal itu akan menjadi bagian dari program prioritas.

Tepat setelah dilantik menjadi Menteri, 21 Oktober 2024, dalam kunjungan perdananya ke Kantor Kementerian Komdigi, ia menyatakan fokus programnya, yakni bagaimana internet bisa ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari praktik perdagangan manusia, pornografi anak, dan kekerasan terhadap anak itu juga akan menjadi fokus dalam menggunakan ruang digital.

Janji dari komitmen pejabat publik serta proses dalam penciptaan ruang digital yang ramah itu tentu harus dikawal masyarakat agar segera digenapi sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjaga generasi muda.

Apabila kepastian hukum bagi generasi penerus bangsa di ruang digital dipenuhi, nantinya setiap ancaman atau kejahatan yang menargetkan mereka bisa diadili di meja hijau dan memberi efek jera bagi para pelakunya.

Hadirnya payung hukum untuk melindungi anak di ruang digital juga penting untuk melengkapi upaya mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia melalui gerakan literasi digital.

Dengan demikian generasi muda bisa menggunakan ruang digital sebagai ruang publik yang aman dan dapat menjadi ruang tumbuh mengoptimalkan penggunaan konektivitas telekomunikasi secara bermakna, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Copyright © ANTARA 2024

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia, termasuk bagi para tahanan yang berada dalam proses hukum. 

Dalam upaya memastikan hak pilih tetap terjaga, Polres Ciamis mengambil langkah proaktif dengan memberikan layanan khusus.

Melalui mekanisme jemput bola, petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Makopolres Ciamis. Sebanyak enam tahanan yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu (27/11/2024).

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum, tetap memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pesta demokrasi,” ungkap Iptu Anton Basuki, Kasat Tahti Polres Ciamis, mewakili Kapolres.

Menurut Iptu Anton, inisiatif ini merupakan bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pemilu berjalan inklusif. Hak pilih merupakan hak dasar yang harus dihormati, terlepas dari status hukum seseorang,” tambahnya.

Proses pemungutan suara dipimpin langsung oleh Ipda Asep Cece dengan dukungan pengamanan dari empat personel Polres Ciamis yaitu Aipda Wandhi, Bripda Rizaldi, Bripda Andre, dan Bripda Raffi. 

Pengamanan ketat diterapkan untuk menjaga kelancaran kegiatan, yang berhasil berlangsung aman tanpa kendala.

Seluruh tahanan yang terdaftar menggunakan hak pilih mereka dengan baik. "Partisipasi mereka menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar mengedepankan prinsip inklusivitas," ujar Iptu Anton.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pemilu yang lebih partisipatif dan adil.

Polres Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara lancar dan demokratis, tanpa memandang latar belakang pemilih.

 

Editor : Asep Juhariyono

Tim Paminal Propam Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan Aipda R anggota satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap Gamma Rizkynanta Oktafiandy, seorang pelajar SMK yang terlibat tawuran antar gangster di Semarang pada Minggu 24 November dini hari lalu.

Oleh penyidik, Aipda R langsung dijebloskan ke sel tahanan Polda Jawa Tengah.

Kasus tewasnya Gamma Rizkynanta Oktafiandi, seorang pelajar SMK di Semarang karena tertembak oleh seorang polisi Aipda R saat membubarkan tawuran antar gangster di kawasan Kalipancur Semarang terus didalami.

Tindakan Aipda R menuai reaksi keras dari banyak kalangan terkait tindakan emosionalnya dalam penggunaan senjata api yang dibawanya.

Tim Paminal Propam Polda Jateng yang melakukan pemeriksaan intensif akhirnya menyatakan Aipda R sebagai tersangka dalam kasus excessive action atau tindakan berlebihan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sehingga kepada dirinya dikenakan pelanggaran pasal 338 KUHp tentang pembunuhan sehingga harus langsung dijebloskan ke sel tahanan.

DOMPU, KOMPAS.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi akhir bagi Irawan untuk memberikan hak suaranya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Dompu.

Tepat pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024), pria berusia 35 tahun tersebut dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 3 bulan.

Irawan merupakan warga Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia dipenjara karena terjerat kasus peredaran gelap narkoba.

"Saya kemarin divonis 5 tahun 3 bulan, dan dihari pencoblosan ini saya bebas," kata Irawan saat ditemui Kompas.com usai memberikan hak suara di TPS khusus Lapas Dompu.

Irawan menuturkan, selama menjalani hukuman penjara, sudah beberapa kali dirinya mengikuti proses pemilihan di TPS khusus, baik untuk anggota legislatif maupun eksekutif.

Pilkada 2024 disebut akan menjadi yang terakhir baginya. Irawan tak ingin lagi kembali menikmati suasana pemilihan di TPS khusus Lapas, apalagi dengan status narapidana.

Dia berencana fokus untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan lingkungan sosial, serta melanjutkan usaha perbengkelan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Rencananya nanti mau usaha perbengkelan karena kebetulan ada keahlian itu juga. Istri dulu ada, tapi saya diceraikan setelah tiga tahun masuk penjara," ungkapnya.

Menurutnya, ada banyak hikmah yang dipetik selama menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dompu.

Salah satunya yakni dia kini sudah bisa shalat dan mengaji berkat binaan kerohanian yang diterima selama menjalani hukuman penjara.

"Dulu belum bisa apa-apa, sekarang alhamdulillah sudah bisa shalat dan mengaji, binaan kerohanian di sini betul-betul seperti di pesantren," ungkapnya.

Berbekal pembinaan yang diterimanya selama ini, ia meyakinkan tak akan lagi terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau tindak pidana kejahatan lainnya.

Sementara itu, Humas Lapas Kelas II B Dompu, Ramdiansyah Lisnuvirganta mengungkapkan, Irawan termasuk salah satu warga binaannya yang dinilai berprestasi.

Dia selalu aktif mengikuti setiap kegiatan keagamaan, bahkan Irawan ditunjuk sebagai pembina bantuan untuk membina warga binaan lainnya.

"Irawan ini menjadi bagian dari pembina, maksudnya dia sudah dapat ilmunya dia lagi yang menyebarkan ke teman-teman yang lain," jelasnya.

Dalam pembinaan kerohanian bagi warga binaan, lanjut dia, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Keagamaan (Kemenag) Kabupaten Dompu.

Sementara untuk kepentingan Pilkada 2024, pihaknya juga mendatangkan jajaran KPU untuk memberikan pembinaan terkait syarat pemilih dan tata cara pencoblosan.

"KPU sering datang untuk kunjungan kerja sekaligus memberikan sosialisasi kepada warga binaan kita," kata Ramdiansyah.

London (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris pada Rabu (27/11) menyebutkan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan penting bagi komunitas internasional untuk memastikan Tel Aviv bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Menjawab pertanyaan dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri di parlemen, David Lammy menggambarkan situasi mengenaskan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai sesuatu yang "sangat mengerikan."

Lammy menekankan bahwa Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

"Ada kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan komunitas internasional sangat jelas mengenai kewajiban itu. Kita harus meminta pertanggungjawaban Israel," katanya.

Hukum humaniter internasional atau hukum perang mengatur hak dan kewajiban yang sama antara negara maupun pihak non-negara yang sedang berkonflik.

Terdapat sejumlah kewajiban yang harus dilakukan pihak-pihak yang bersengketa dalam peperangan antara lain membedakan antara kombatan dan penduduk sipil; memastikan perlindungan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Selain itu, wajib melindungi petugas medis, transportasi, dan peralatan medis; tidak melakukan serangan yang mengakibatkan kerusakan yang luas dan berkepanjangan terhadap lingkungan hidup; mematuhi hukum humaniter internasional atau hukum perang; dan menghormati Konvensi Jenewa.

Lammy menambahkan bahwa "Sebagai negara demokratis, saya berharap Israel mengingat kewajibannya di bawah hukum internasional."

Terkait pernyataan kontroversial pihak Israel yang mengusulkan aneksasi Tepi Barat yang diduduki, Lammy menyatakan, "Saya akan melakukan segala cara untuk memastikan hal itu tidak terjadi."

Lammy juga menegaskan keinginan Inggris untuk solusi dua negara, seraya memperingatkan bahwa tidak ada ruang untuk aneksasi ilegal.

Sebelumnya pada bulan ini, Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa "satu-satunya cara untuk menghapus ancaman negara Palestina adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat)."

Smotrich menyebut 2025 sebagai "tahun kedaulatan Israel di Tepi Barat" dan mengatakan telah menginstruksikan Divisi Permukiman serta Administrasi Sipil untuk mempersiapkan infrastruktur guna mendukung kebijakan tersebut.

Gencatan senjata

Lammy menegaskan kembali bahwa Inggris terus mendorong gencatan senjata di Gaza dan bekerja keras untuk mencapainya.

Pada hari yang sama, Lammy berbicara dengan Philippe Lazzarini, kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mengenai situasi di Gaza yang ia sebut "sangat suram."

"Situasinya sangat mengerikan. Laporan mengenai kelaparan dan kelangkaan makanan sangat memprihatinkan," ujar Lammy.

Lammy menggarisbawahi pentingnya akses kemanusiaan yang tidak terhalang, seraya menuduh Israel telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap bantuan yang masuk ke Gaza.

"Konflik ini telah menyebabkan sebagian besar korban jiwa adalah anak-anak, yang sangat mengkhawatirkan," tambahnya.

Mengenai rancangan undang-undang di Knesset Israel yang akan menangguhkan UNRWA, Lammy memperingatkan bahwa keputusan tersebut akan memiliki "dampak besar dan bencana," tidak hanya di Gaza tetapi juga di wilayah pendudukan lainnya.

Inggris menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku Rabu pagi, mengakhiri lebih dari 14 bulan pertempuran antara tentara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah.

"Kami ingin situasi di mana warga Lebanon dapat kembali ke selatan dan warga Israel dapat kembali ke utara," kata Lammy, seraya berharap pertempuran, tembakan senjata, dan korban jiwa dapat segera dihentikan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel akan menarik pasukan ke selatan Garis Biru secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan di Lebanon selatan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari.

Kesepakatan ini diumumkan setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan proposal untuk mengakhiri konflik telah tercapai.

Langkah ini diharapkan dapat menghentikan serangan udara Israel terhadap kota-kota di Lebanon dan mengakhiri pertempuran lintas perbatasan yang berlangsung selama lebih dari setahun.

Surat penangkapan ICC

Pekan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengumumkan surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas "kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang" yang dilakukan sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024.

ICC mendapati "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas "kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang; dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, serta tindakan tidak manusiawi lainnya."

Serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza selama lebih dari satu tahun telah menewaskan lebih dari 44.000 warga Palestina, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

Blokade yang dilakukan Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, serta kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, yang mendorong penduduk Gaza menuju ambang kelaparan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024