Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif mengatakan bahwa kekerasan masih kerap terjadi pada pembela HAM karena belum adanya payung hukum yang melindungi mereka.

"Kekerasan aparat terhadap pembela HAM, aktivis perempuan, aktivis lingkungan itu selalu ada, apalagi jika secara kebijakan belum ada perlindungan hukum bagi pembela HAM," kata Laode M. Syarif dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Menurut Laode M Syarif, perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, masih rendah.

"Masih banyak orang yang dikriminalisasi, padahal mereka hanya memperjuangkan kehidupan-kehidupan mereka. Walaupun undang-undang menjamin, tapi implementasinya masih terlalu jauh," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Ia mengatakan ancaman atau bahkan serangan terhadap perempuan pembela HAM dari aktor negara dan non-negara menunjukkan keberadaan perempuan pembela HAM yang belum diakui.

Padahal semestinya negara mengakui eksistensi dan melindungi kerja-kerja advokasi perempuan pembela HAM dengan memberikan regulasi pelindungan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

"Ancaman terhadap perempuan pembela HAM yang berasal dari aktor negara maupun non-negara ini terjadi dalam berbagai ruang, sehingga penting mengakui keberanian dan juga kegigihan perempuan pembela HAM dengan disertai upaya kolektif untuk mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik," ujar Andy Yentriyani.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif mengatakan bahwa kekerasan masih kerap terjadi pada pembela HAM karena regulasi pelindungan pembela HAM yang belum optimal.

"Kekerasan aparat terhadap pembela HAM, aktivis perempuan, aktivis lingkungan itu selalu ada, apalagi jika secara kebijakan belum ada perlindungan hukum bagi pembela HAM," kata Laode M. Syarif dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Menurut Laode M Syarif, perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, masih rendah.

"Masih banyak orang yang dikriminalisasi, padahal mereka hanya memperjuangkan kehidupan-kehidupan mereka. Walaupun undang-undang menjamin, tapi implementasinya masih terlalu jauh," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Ia mengatakan ancaman atau bahkan serangan terhadap perempuan pembela HAM dari aktor negara dan non-negara menunjukkan keberadaan perempuan pembela HAM yang belum diakui.

Padahal semestinya negara mengakui eksistensi dan melindungi kerja-kerja advokasi perempuan pembela HAM dengan memberikan regulasi pelindungan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

"Ancaman terhadap perempuan pembela HAM yang berasal dari aktor negara maupun non-negara ini terjadi dalam berbagai ruang, sehingga penting mengakui keberanian dan juga kegigihan perempuan pembela HAM dengan disertai upaya kolektif untuk mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik," ujar Andy Yentriyani.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri , tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak hadir pemeriksaan polisi di Bareskrim Polri, Kamis (28/11/2024). Tim kuasa hukum Firli, Ian Iskandar menyebutkan kliennya telah memiliki agenda kegiatan rutin yakni pengajian.

?Perlu kami jelaskan bahwa kenapa panggilan hari ini beliau (Firli Bahuri) tidak hadir, ya saat yang bersamaan setiap Kamis di rumah beliau ada pengajian rutin,? ujar Ian di Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pengajian rutin itu dilakukan bersama anak yatim. Kebetulan keponakan Firli meninggal dunia sehingga dilakukan pengajian 7 hari. ?Jadi saat bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan,? ucapnya.

Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan telah dikonfirmasi kuasa hukumnya, Ian Iskandar.

Dia tidak menjelaskan secara rinci alasan Firli Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan. Penyidik akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait hal tersebut.

"Selanjutnya, tim penyidik akan melakukan konsolidasi terkait hal ini untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka penyidikan," katanya.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mary Jane tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia seumur hidup.

Menurutnya, saat narapidana warga negara asing (WNA) dipindahkan ke negara asalnya, pemindahan itu tidak menghapus status hukumnya di mata Indonesia.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika, penangkalannya seumur hidup," kata Yusril dikutip dari Antara, Kamis (28/11/2024).

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan. Kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," tambahnya.

Hukuman Mary Jane di Indonesia masih berlaku

Kendati demikian, Yusril menghormati keputusan pemerintah Filipina jika ingin memberikan grasi atau pun pengurangan hukuman kepada Mary Jane apabila sudah dipindahkan dari Indonesia.

Namun, hal itu tidak akan memengaruhi masa penangkalan Mary Jane ke Indonesia, apabila ia sudah dibebaskan atau selesai menjalani sisa hukuman di Filipina.

Pasalnya, Filipina tidak mengakui hukuman mati. Sementara, masa penangkalan terhadap WNA ke Indonesia memiliki waktu yang beragam.

Namun, khusus untuk WNA yang sedang atau pernah terlibat kasus narkotika, masa penangkalan akan dikenakan seumur hidup atau permanen.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," tegas Yusril.

Kasus Mary Jane

Mary Jane Fiesta Veloso (39) adalah wanita berkebangsaan Filipina yang menjadi terpidana mati kasus narkotika di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.id, kasus ini bermula ketika Mary Jane mendapat tawaran kerja dari temannya sebagai PRT di Malaysia pada 2010.

Ia kemudian membayar sejumlah uang, serta menyerahkan sepeda motor dan telepon seluler untuk biaya perekrutan.

Namun, saat tiba di Malaysia, Mary Jane diminta pergi ke Yogyakarta karena majikan barunya sedang berada di luar negeri. Ia juga diberikan koper baru oleh perekrutnya.

Pada 25 April 2010, Mary Jane mendarat di Bandara Internasional Adisutjipto Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sesaat setelah Mary Jane mendarat, ia diamankan petugas karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada 2014, permohonan grasi yang diajukan Mary Jane juga ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, MA juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mary Jane pada 25 Maret 2015.

Pada 24 April 2015, pengacara Mary Jane mengajukan permohonan PK untuk kedua kalinya melalui PN Sleman. Akan tetapi, PN Sleman menolak permohonan itu.

Mary Jane sempat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada 24 April 2015 untuk dieksekusi.

Namun, rencana eksekusi terhadap Mary Jane akhirnya ditunda, menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mary Jane tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia seumur hidup.

Menurutnya, saat narapidana warga negara asing (WNA) dipindahkan ke negara asalnya, pemindahan itu tidak menghapus status hukumnya di mata Indonesia.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika, penangkalannya seumur hidup," kata Yusril dikutip dari Antara, Kamis (28/11/2024).

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan. Kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," tambahnya.

Hukuman Mary Jane di Indonesia masih berlaku

Kendati demikian, Yusril menghormati keputusan pemerintah Filipina jika ingin memberikan grasi atau pun pengurangan hukuman kepada Mary Jane apabila sudah dipindahkan dari Indonesia.

Namun, hal itu tidak akan memengaruhi masa penangkalan Mary Jane ke Indonesia, apabila ia sudah dibebaskan atau selesai menjalani sisa hukuman di Filipina.

Pasalnya, Filipina tidak mengakui hukuman mati. Sementara, masa penangkalan terhadap WNA ke Indonesia memiliki waktu yang beragam.

Namun, khusus untuk WNA yang sedang atau pernah terlibat kasus narkotika, masa penangkalan akan dikenakan seumur hidup atau permanen.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," tegas Yusril.

Kasus Mary Jane

Mary Jane Fiesta Veloso (39) adalah wanita berkebangsaan Filipina yang menjadi terpidana mati kasus narkotika di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.id, kasus ini bermula ketika Mary Jane mendapat tawaran kerja dari temannya sebagai PRT di Malaysia pada 2010.

Ia kemudian membayar sejumlah uang, serta menyerahkan sepeda motor dan telepon seluler untuk biaya perekrutan.

Namun, saat tiba di Malaysia, Mary Jane diminta pergi ke Yogyakarta karena majikan barunya sedang berada di luar negeri. Ia juga diberikan koper baru oleh perekrutnya.

Pada 25 April 2010, Mary Jane mendarat di Bandara Internasional Adisutjipto Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sesaat setelah Mary Jane mendarat, ia diamankan petugas karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Karena dicekal ke luar negeri, dia tidak bisa melakukan perjalanan keagamaan, salah satunya umrah.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan bahwa penyidik kepolisian tidak akan menjemput paksa kliennya.

Dalam konferensi pers di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan, Kamis, Ian Iskandar menjelaskan bahwa penyidik hanya bisa melakukan penahanan ketika telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Adapun Firli, kata dia, tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu kekhawatiran dari aparat penegak hukum bahwa tersangka akan melarikan diri.

"Apakah Pak Firli mau melarikan diri? Tidak. Apakah Pak Firli akan menghilangkan barang bukti? Tentu tidak. Apakah Pak Firli akan melakukan kembali perbuatannya? Tentu tidak. Syarat subjektif ini sudah kami sampaikan kepada penyidik, dan mereka sudah memahami bahwa hal tersebut tidak akan pernah dilakukan oleh Pak Firli," ucapnya.

Kuasa hukum Firli mengemukakan bahwa penyidik memiliki penilaian tersendiri terhadap posisi Firli terkait dengan upaya penahanan.

Diungkapkan pula bahwa sejak Firli ditetapkan sebagai tersangka, kliennya alami kerugian secara materiel maupun imateriel.

"Secara materiel, dia dirugikan. Imateriel juga. Nama baik beliau tercemar. Ada beban pada anak dan istrinya. Misalnya, karena dicekal ke luar negeri, dia tidak bisa melakukan perjalanan keagamaan, salah satunya umrah," kata dia.

Selama dibatasi ruang geraknya, kata dia, Firli banyak menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan olahraga dan keagamaan.

"Dia dari dahulu memang punya aktivitas menjadi pembina rumah yatim piatu di dekat rumah beliau. Jadi, aktivitas beliau seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Firli juga dijerat dengan Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berisi tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hukumannya terdapat dalam Pasal 36 jo. Pasal 65 UU KPK, yaitu setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

HAM dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Untuk memperingati pentingnya HAM, dunia menetapkan Hari Hak Asasi Manusia yang dirayakan setiap tanggal 10 Desember.

Artikel kali ini akan mengulas sejarah peringatan Hari Hak Asasi Manusia, hingga definisi HAM itu sendiri beserta contoh-contoh hak yang tergolong dalam kategori ini.

Sejarah Hari Hak Asasi Manusia

Hari Hak Asasi Manusia berakar dari sejarah panjang perjuangan masyarakat global untuk mengakui dan melindungi hak-hak setiap individu.

Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dokumen ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah HAM, karena untuk pertama kalinya terdapat pengakuan internasional tentang hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijamin oleh semua negara.

Tersedia dalam lebih dari 500 bahasa, deklarasi ini merupakan dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia.

Deklarasi ini disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt, istri dari mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

UDHR terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai aspek hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Setelah deklarasi tersebut diadopsi, tanggal 10 Desember ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hari ini dirayakan di seluruh dunia melalui berbagai kegiatan seperti seminar, kampanye, dan aksi damai.

Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM mencakup kebebasan dan perlindungan yang menjadi landasan bagi individu untuk hidup bermartabat, berkontribusi di masyarakat, serta memperoleh keadilan.

Hak-hak ini bersifat:

• Universal: Berlaku untuk semua manusia tanpa diskriminasi.
• Tidak dapat dicabut: Tidak dapat dihilangkan, bahkan oleh pemerintah atau individu lain.
• Tidak dapat dibagi: Semua hak saling terkait dan harus dihormati secara utuh.

Prinsip dasar HAM berfokus pada kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan dari segala bentuk penindasan atau diskriminasi.

Contoh-contoh Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia terbagi ke dalam berbagai kategori berdasarkan kebutuhan dan kepentingan individu. Berikut adalah beberapa contoh hak asasi manusia yang diakui secara internasional:

Hak sipil dan politik

• Hak atas kehidupan: Setiap individu berhak untuk hidup tanpa ancaman pembunuhan atau kekerasan.
• Hak atas kebebasan berpendapat: Setiap orang bebas untuk menyampaikan pandangannya tanpa takut akan intimidasi.
• Hak atas kebebasan bergerak: Setiap individu memiliki kebebasan untuk berpindah tempat, baik di dalam maupun luar negeri.
• Hak atas kebebasan beragama: Setiap orang berhak memilih, menjalankan, atau meninggalkan suatu agama.

Hak ekonomi, sosial, dan budaya

• Hak atas pekerjaan: Setiap individu memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh upah yang adil.
• Hak atas pendidikan: Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.
• Hak atas kesehatan: Setiap individu berhak atas akses layanan kesehatan yang memadai.
• Hak atas standar hidup yang layak: Hak ini mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

Hak kolektif

• Hak atas pembangunan: Masyarakat berhak menentukan nasibnya sendiri dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.
• Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat: Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang bebas dari polusi dan kerusakan.

Tantangan dalam perlindungan HAM

Meskipun banyak negara telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM, implementasinya masih sering menghadapi tantangan. Diskriminasi, kemiskinan, konflik bersenjata, serta pelanggaran oleh negara beserta aparaturnya atau individu tertentu menjadi hambatan dalam menjamin penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, peringatan Hari Hak Asasi Manusia menjadi momen penting untuk mengingatkan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat umum akan tanggung jawab bersama dalam melindungi hak-hak ini.

Hari Hak Asasi Manusia bukan sekadar perayaan, tetapi juga ajakan untuk merefleksikan sejauh mana seluruh pihak dapat menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap individu. Pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia, sejarah perjuangannya, dan contoh-contoh hak yang melekat pada setiap individu dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, bersurat ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta agar penyidikan terhadap kliennya dihentikan.

"Kami minta kepada Kapolri supaya menghentikan perkara ini dengan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)," kata Ian dalam konferensi pers di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

Selain kepada Kapolri, kata dia, pihaknya juga menyerahkan surat permintaan penghentian penyidikan itu kepada Kompolnas dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto.

Ian mengungkapkan, alasan pihaknya menyerahkan surat tersebut karena substansi perkara yang dituduhkan kepada Firli tidak memenuhi syarat materiil.

Ia menyebut, Polda Metro Jaya telah memeriksa 123 saksi dan 11 ahli. Akan tetapi, ratusan saksi tersebut tidak memenuhi kualitas sebagai saksi karena tidak melihat dan mendengar langsung terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firli.

"Kenapa harus seolah-olah perkara ini sudah sempurna? Padahal menurut hemat kami, tidak ada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada beliau. Tidak ada satupun saksi yang memenuhi kualitas sebagai saksi," kata dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan di dua properti milik Firli di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dan Bekasi, tidak ada barang bukti yang disita.

Selain itu, lanjut dia, tuduhan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang KPK tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi, yang diarahkan ke Firli, juga tidak sesuai.

"Ketika tuduhan pertama pasal yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiil, maka dicari lagi pasal yang menurut pihak penyidik Polda Metro dapat dipenuhi, yaitu Pasal 36 Undang-Undang KPK. Padahal, ini domainnya KPK, bukan domainnya pihak Polda Metro," ucap dia.

Oleh karena itu, pihaknya merasa ada proses ketidakadilan yang diterima Firli selama proses hukum yang berjalan, dan meminta agar Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan.

Diketahui, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Firli juga dijerat dengan Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berisi tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hukumannya terdapat dalam Pasal 36 juncto 65 UU KPK, yaitu setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Lalu, pada Kamis ini, tim kuasa hukum Firli mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri untuk memberikan surat yang berisi permintaan penghentian kasus.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, merasa ada proses yang tidak adil selama kasus hukum kliennya bergulir di Polda Metro Jaya.

“Kami merasa ada proses ketidakadilan yang diterima oleh Pak Firli sama proses perjalanan, proses hukum yang diterima,” kata Ian di Ambhara Hotel, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Ian menyinggung mengenai proses hukum Firli yang terkesan tidak pernah tuntas oleh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Nah yang pertama adalah terkait dengan bolak-baliknya berkas perkara beliau dari penyidik ke Kejaksaan. Secara formal ada dua kali, tapi secara nonformal itu lebih dari lima kali,” kata dia.

“Artinya terkait dengan substansi perkara yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiel,” tegas dia melanjutkan.

Dengan begitu, Ian menganggap penyidik Polda Metro Jaya tidak bisa memenuhi segala unsur yang dituduhkan kepada eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

“Menurut hemat kami, tidak ada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada beliau. Tidak ada satu pun saksi yang memenuhi kualitas sebagai saksi,” ujar dia.

Di sisi lain, Ian menyoroti seluruh saksi yang diberikan penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait perkara yang menjerat kliennya.

Ia bilang, penyidik telah memeriksa 123 saksi dan 11 saksi ahli. Hanya saja, seluruh saksi itu tidak memenuhi unsur kualitas daripada saksi.

“Yang melihat langsung, mendengar, dan mengalami. Tentu saja itu tidak ada dan tidak ditemukan dari sebanyak 123 saksi itu,” ujar dia.

Firli merasa penanganan perkara dugaan pertemuan dengan SYL yang menerapkan Undang Undang KPK sangatlah tidak tepat.

“Ketika tuduhan pertama, pasal yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiel, maka dicari lagi pasal yang menurut pihak penyidik Polda Metro dapat dipenuhi. Pasal 36 Undang Undang KPK,” kata dia.

“Padahal ini domainnya KPK, bukan domainnya pihak Polda Metro. Apalagi ada tuduhan pasal dugaan TPPU yang jauh dari panggang, dari api gitu,” pungkas dia.

Adapun Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Sejak itu, data per 1 Oktober 2024, sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik.

Namun, hingga satu tahun lamanya, Firli belum juga ditahan.

Bukan hanya pemerasan, polisi juga tengah menangani perkara pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan badminton di Jakarta.

Dalam kasus ini, Firli masih berstatus sebagai saksi meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Data 1 Oktober 2024, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

"Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang," ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Pada kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12e dan/atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, merasa ada proses yang tidak adil selama kasus hukum kliennya bergulir di Polda Metro Jaya.

“Kami merasa ada proses ketidakadilan yang diterima oleh Pak Firli sama proses perjalanan, proses hukum yang diterima,” kata Ian di Ambhara Hotel, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Ian menyinggung mengenai proses hukum Firli yang terkesan tidak pernah tuntas oleh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Nah yang pertama adalah terkait dengan bolak-baliknya berkas perkara beliau dari penyidik ke Kejaksaan. Secara formal ada dua kali, tapi secara nonformal itu lebih dari lima kali,” kata dia.

“Artinya terkait dengan substansi perkara yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiel,” tegas dia melanjutkan.

Dengan begitu, Ian menganggap penyidik Polda Metro Jaya tidak bisa memenuhi segala unsur yang dituduhkan kepada eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

“Menurut hemat kami, tidak ada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada beliau. Tidak ada satu pun saksi yang memenuhi kualitas sebagai saksi,” ujar dia.

Di sisi lain, Ian menyoroti seluruh saksi yang diberikan penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait perkara yang menjerat kliennya.

Ia bilang, penyidik telah memeriksa 123 saksi dan 11 saksi ahli. Hanya saja, seluruh saksi itu tidak memenuhi unsur kualitas daripada saksi.

“Yang melihat langsung, mendengar, dan mengalami. Tentu saja itu tidak ada dan tidak ditemukan dari sebanyak 123 saksi itu,” ujar dia.

Firli merasa penanganan perkara dugaan pertemuan dengan SYL yang menerapkan Undang Undang KPK sangatlah tidak tepat.

“Ketika tuduhan pertama, pasal yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiel, maka dicari lagi pasal yang menurut pihak penyidik Polda Metro dapat dipenuhi. Pasal 36 Undang Undang KPK,” kata dia.

“Padahal ini domainnya KPK, bukan domainnya pihak Polda Metro. Apalagi ada tuduhan pasal dugaan TPPU yang jauh dari panggang, dari api gitu,” pungkas dia.

Adapun Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Sejak itu, data per 1 Oktober 2024, sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik.

Namun, hingga satu tahun lamanya, Firli belum juga ditahan.

Bukan hanya pemerasan, polisi juga tengah menangani perkara pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan badminton di Jakarta.

Dalam kasus ini, Firli masih berstatus sebagai saksi meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Data 1 Oktober 2024, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

"Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang," ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Pada kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12e dan/atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan utusan Australia akan ke Indonesia pada pekan depan untuk membahas pemindahan tahanan atau transfer of prisoner narapidana kasus narkoba Bali Nine.

"Ini sekarang sedang kita lanjutkan negosiasi ini, minggu depan Menteri Dalam Negeri Australia akan datang ke sini. Saya akan berbicara. Pada level staf juga, baik dari Kemenko maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga intensif bicara dengan pemerintah negara yang bersangkutan," ujar Yusril di Kantornya, Jakarta, Kamis (28/11).

Yusril menjelaskan pelbagai perkembangan ihwal rencana pemindahan warga negara asing sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau setuju ini dilaksanakan segera, dan target kami mudah-mudahan pada akhir Desember ini semua sudah selesai," ungkap dia.

Narapidana kasus narkotika di Bali atau Bali Nine saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali.

Nantinya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Australia jika ingin memulangkan warga negaranya. Syarat utama adalah Australia harus menghormati putusan pengadilan di Indonesia.

Nantinya, setelah narapidana selesai menjalani sisa penahanan, mereka tidak bisa lagi masuk ke wilayah Indonesia.

Terdapat aturan mengenai penangkalan dalam batas waktu tertentu yang mengikat narapidana yang dipindahkan tahanannya ke negara asal. Teruntuk kasus narkotika, penangkalan berlaku seumur hidup.

"Yang sudah kita kembalikan itu kita tangkal. Dia sudah enggak bisa masuk wilayah Indonesia lagi," ucap Yusril.

Selain Australia, Indonesia telah menerima surat permintaan pemindahan tahanan dari Filipina dan Prancis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan akan dilibatkan dalam program swasembada pangan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dirinya menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Mentan Amran mengatakan, narapidana bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Swasembada Pangan bentukan Kementan.

“Kita akan memanfaatkan kesempatan ini di Brigade Pangan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan memberdayakan warga binaan bebas bersyarat sehingga mereka bisa memiliki pendapatan langsung dan menciptakan lapangan kerja. Saya rasa ini langkah yang sangat baik,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Kamis.

Amran pun meminta dukungan dari seluruh pihak terkait untuk merealisasikan program ini.

“Kami minta para dirjen terkait untuk menindaklanjuti program ini dengan segera,” tutur Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami mendapat banyak masukan dari Pak Mentan terkait program Kementan yang dapat melibatkan warga binaan. Selain itu, langkah ini juga menjadikan mereka bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Agus.

Mengutip siaran pers Kementan, kerja sama itu berfokus pada pelatihan intensif untuk komoditas padi, yang menjadi pendukung utama kebutuhan pangan nasional.

Warga binaan akan ditempatkan di lokasi khusus selama satu hingga dua tahun untuk mendapatkan pelatihan modern, mulai dari pengelolaan lahan, penerapan teknologi pertanian, hingga pemasaran hasil panen.

Agus berharap, dengan peralatan modern, para narapidana akan mendapatkan penghasilan yang cukup.

“Selain itu, mereka juga dapat berbagi pengetahuan kepada teman-teman lainnya yang mungkin menggantikan posisi mereka sebagai warga yang menjalani bebas bersyarat,” kata Agus.