Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Komisi III evaluasi prosedur penggunaan senjata api personel Polri

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengatakan bahwa pihaknya menjadwalkan untuk melakukan evaluasi terkait prosedur penggunaan senjata api (senpi) oleh personel Polri, menyusul sejumlah insiden penembakan yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Dia mengatakan Komisi III DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri hingga Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia untuk membahas terkait hal tersebut.

Selengkapnya klik di sini.

Alex Marwata: Sayembara tangkap Harun Masiku bentuk partisipasi publik

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku (HM) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Alex juga menegaskan bahwa KPK tidak pernah berhenti mencari Harun Masiku dan sayembara tersebut dinilainya akan membantu tugas komisi antirasuah.

Selengkapnya klik di sini.

KPK apresiasi MK tegaskan wewenang usut korupsi militer

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan wewenang KPK dalam mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"KPK mengapresiasi Putusan MK atas permohonan Uji Materi Pasal 42 UU KPK tersebut. KPK dalam uji materi tersebut bertindak dan menjadi pihak terkait, yang mendukung dan memberikan fakta kendala penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang melibatkan subyek hukum sipil bersama subyek hukum anggota TNI," kata Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Bea Cukai Juanda musnahkan barang sitaan selama sebelas bulan

Bea Cukai Juanda memusnahkan sejumlah barang hasil sitaan selama sebelas bulan terakhir sejak Januari hingga November 2024.

Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Sumarna di Sidoarjo, Jumat mengatakan di antara barang-barang hasil sitaan tersebut terdapat gading gajah dan juga tanduk rusa.

"Kami juga menyita barang-barang lainnya seperti peralatan kosmetik, rokok tanpa dilengkapi cukai, minuman alkohol, produksi tekstil dan aksesoris, obat-obatan, narkotika dan psikotropika," katanya di sela kegiatan pemusnahan di Kantor Bea Cukai Juanda.

Selengkapnya klik di sini.

Rakernas Ikadin di Bali soroti pemberantasan korupsi berkeadilan

Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat dalam rangka HUT ke-39 organisasi advokat tersebut menyoroti penerapan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkeadilan.

Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia Dr. Maqdir Ismail mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum.

Hal itu merujuk pada laporan World Justice Project, yang menggarisbawahi Indeks Negara Hukum Indonesia stagnan di angka 0,53 selama satu dekade terakhir, bahkan peringkatnya terus menurun dibandingkan negara lain.

Selengkapnya klik di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hukum kemarin, KPK usut korupsi militer hingga prosedur senjata api

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Jumat (29/11) menyatakan bahwa pengajuan banding Israel terhadap surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya harus ditolak, dan proses banding mesti dihentikan.

Dalam dokumen yang dipublikasikan di laman ICC, Karim Khan meminta agar banding Israel ditolak. Lantaran keputusan terhadap Netanyahu itu tidak dapat diajukan banding saat ini.

Khan menjelaskan keputusan tersebut menyatakan Israel tidak dapat mengajukan tantangan yurisdiksi sebelum pengadilan membuat keputusan berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma. Banding baru dapat diajukan setelah kondisi tersebut terpenuhi.

"Keputusan ini bukan keputusan 'berkaitan dengan yurisdiksi' dan karenanya tidak dapat diajukan banding langsung berdasarkan Pasal 82(1)(a) Statuta," ujarnya.

"Oleh karena itu, proses banding ini harus dihentikan dan Permintaan Penangguhan Israel harus ditolak, sementara proses di Kamar Praperadilan terkait Keputusan yang sama tetap berjalan," kata Khan menambahkan.

Pada Rabu (27/11) lalu, Israel mengajukan banding langsung ke Kamar Banding atas keputusan Kamar Praperadilan I terkait penolakan Israel terhadap yurisdiksi Pengadilan berdasarkan Pasal 19 (2) Statuta Roma.

Ada pun pekan lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant, menteri pertahanannya selama perang di Gaza hingga awal bulan ini, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

"Bagaimanapun, tidak ada dasar hukum untuk menangguhkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Kamar Praperadilan," kata Khan.

Israel melancarkan perang genosida di Jalur Gaza setelah serangan lintas perbatasan oleh kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada Oktober 2023. Serbuan brutal Israel itu menewaskan lebih dari 44.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 105.000 orang.

Pakar hukum hiburan Korea Selatan buka suara mengenai NewJeans dan perseteruan dengan ADOR. Bae Jin-sung dari Firma Hukum Myoungjae menilai NewJeans kini tak lagi berada di bawah ADOR.

Hal itu disampaikan setelah NewJeans menyatakan keluar ADOR dan HYBE pada per 29 November 2024, meski ADOR menyatakan kontrak eksklusif mereka masih berlaku hingga 2029.

"Legalitas pemutusan (oleh NewJeans) karena dugaan pelanggaran kontrak harus ditentukan oleh pengadilan," kata Bae Jin-sung seperti diberitakan Korea Herald, Jumat (29/11).

"Namun, mengingat sifat kontrak eksklusif, yang didasarkan pada kepercayaan bersama, pemutusan sepihak mungkin saja terjadi. Terlepas dari siapa yang bersalah, ADOR tidak dapat menugaskan pekerjaan kepada NewJeans. Mereka (NewJeans) tidak lagi berada di bawah ADOR."

Pemutusan kontrak ini menjadi babak baru konflik NewJeans vs ADOR buntut konflik mantan CEO mereka Min Hee-jin dengan HYBE, ditambah dengan dugaan intimidasi yang dialami member dari staf anak perusahaan HYBE yang lain. 

Situasi itu membuat NewJeans pada akhirnya mengirimkan ultimatum kepada ADOR yang berisikan beberapa tuntutan, seperti permintaan maaf kepada mereka atas intimidasi hingga mengembalikan Min Hee-jin. 

Dalam konferensi pers 28 November dan keterangan tertulis 29 November, NewJeans menegaskan tidak berutang penalti atau kompensasi karena telah melakukan kewajibannya saat terikat kontrak dengan ADOR.

NewJeans kemudian mengklaim pemutusan kontrak dengan ADOR sah, dengan alasan pelanggaran ketentuan kontrak oleh ADOR, rincian spesifik dari kontrak mereka tetap dirahasiakan.

Namun, ADOR menyatakan tidak melakukan pelanggaran dan mencoba memenuhi tuntutan NewJeans. Namun, agensi itu menyatakan beberapa tuntutan berada di luar kemampuan mereka.

Bae Jin-sung menguraikan dua kemungkinan strategi hukum untuk ADOR terkait perbedaan pandangan itu, salah satunya adalah pengajuan perintah pengadilan untuk melarang NewJeans terlibat kegiatan hiburan dengan perusahaan lain.

Namun, ia menegaskan keputusan atau perintah pengadilan untuk melarang beraktivitas jarang terjadi di dunia hiburan Korea Selatan.

"Meskipun perintah pengadilan dapat diberikan, perselisihan semacam ini sering kali menghasilkan kompensasi finansial alih-alih pelarangan aktivitas," tuturnya.

"Mengajukan perintah pengadilan untuk memblokir aktivitas artis setelah kepercayaan telah dilanggar akan melanggar hak konstitusional mereka untuk kebebasan berkarya," ia menambahkan.

Oleh sebab itu, Bae Jin-sung menegaskan legalitas pemutusan kontrak NewJeans akan bergantung pada putusan pengadilan. Jika pengadilan kemudian menganggap pemutusan tersebut tidak sah, NewJeans dapat dikenai denda.

Ia juga menyoroti hak penggunaan nama NewJeans serta hak kekayaan intelektual atas musik girl group yang debut pada 2022 itu kemungkinan besar jatuh ke tangan ADOR.

Bae Jin-sung menilai ADOR dapat mengajukan permohonan putusan pengadilan untuk melarang member menggunakan nama NewJeans atau membawakan lagu yang mereka rekam di bawah naungan ADOR.

"Kasus TVXQ merupakan preseden. Dari lima anggota grup, tiga orang meninggalkan SM Entertainment untuk mengejar karier di tempat lain, tetapi dilarang menggunakan nama TVXQ," kata Bae Jin-sung.

Perkara itu merujuk pada Jaejoong, Yoochun, dan Junsu yang kala itu masih tergabung dalam TVXQ menggugat SM Entertainment untuk pembatalan kontrak karena dianggap tak adil.

Proses hukum tersebut berlangsung empat tahun sejak 31 Juli 2009 dan membuat mereka dilarang tampil di program televisi, baik acara musik dan juga variety show.'

Hingga akhirnya proses hukum selesai, ketiga penyanyi itu keluar dari TVXQ dan SM Entertainment.

Agensi tersebut juga memutuskan semua hubungan dan menyatakan tak mau terlibat apa pun dengan ketiga penyanyi itu, termasuk Yunho dan Changmin yang masih aktif sebagai TVXQ.

Setelah proses hukum selesai, ketiga penyanyi itu aktif sebagai JYJ dan sudah lebih bebas untuk kembali muncul ke layar kaca.

SRAGEN, iNews.id - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Tengah dibantu Polres Sragen telah selesai melaksanakan ekshumasi atau pembongkaran makam Gamma Rizkynata Oktafandy (16) siswa SMK ditembak polisi di Semarang, Minggu (24/11/2024). Ekshumasi ini dilakukan di Tempat Permakaman Umum (TPU) Dukuh Bangun Rejo, Saradan, Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jumat (29/11/2024).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio mengatakan, tujuan pembongkaran makam ini untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kasus penembakan yang menyebabkan kematian korban GRO.

"Penegakan hukum adalah prioritas utama dalam kasus ini dan penyelidikan akan dilakukan secara transparan," ujarnya, Jumat (29/11/2024).

Dia menekankan siapa pun yang terbukti melakukan tindakan salah dalam insiden ini harus bertanggungjawab. Proses autopsi terhadap jenazah dilaksanakan atas persetujuan keluarga korban. Selama proses ekshusmasi dihadiri polisi, keluarga dan warga sekitar.

Kombes Dwi Subagio menyampaikan, proses autopsi ini akan terus berjalan hingga diperoleh hasil jelas dan nantinya akan diserahkan kepada penyidik. Hasil dari autopsi diharapkan bisa segera diperoleh dan mudah-mudahan bisa diserahkan ke penyidik, Sabtu (30/11/2024).

"Pihak keluarga sempat menyampaikan dugaan masih ada peluru yang tertinggal di tubuh korban, namun hal ini akan dipastikan melalui hasil autopsi," katanya.

Kepala Bidang Dokkes Polda Jateng Kombes Agustinus mengatakan, ekshumasi ini melibatkan sejumlah dokter spesialis antara lain Dr Istikamah (dokter forensik utama), Dr Intarniati dari Undip Semarang, Dr Aji Miswandono dan Dr Noviantoro Adi Nugroho dari UNS Solo, kemudian D. Dian Novitasari dari FK Unisula.

"Proses autopsi berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam dengan fokus utama untuk mencari penyebab kematian korban," ucapnya.

Kendati jenazah korban sudah dimakamkan, pihaknya memastikan tidak ada kendala dalam ekshumasi dan pemeriksaan.

"Prosesnya berjalan lancar," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

London (ANTARA) - Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Jumat (29/11) menyatakan bahwa pengajuan banding Israel terhadap surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya harus ditolak, dan proses banding dihentikan.

Dalam dokumen yang dipublikasikan di situs web ICC, Karim Khan meminta agar banding Israel ditolak karena untuk keputusan itu, pada saat ini tidak dapat diajukan banding, meskipun banding mungkin diajukan pada tahap selanjutnya dalam proses hukum.

Pada Rabu (27/11) lalu, Israel mengajukan banding langsung ke Kamar Banding atas keputusan Kamar Praperadilan I terkait "tantangan Israel terhadap yurisdiksi Pengadilan berdasarkan Pasal 19 (2) Statuta Roma."

Pekan lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant, menteri pertahanannya selama perang di Gaza hingga awal bulan ini, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Menyatakan atas keputusan itu tidak dapat diajukan banding, Khan menjelaskan keputusan tersebut menyatakan Israel tidak dapat mengajukan tantangan yurisdiksi sebelum pengadilan membuat keputusan berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma.

Namun, tantangan semacam itu dapat diajukan setelah kondisi tersebut terpenuhi.

Ia mengatakan: "Keputusan ini bukan keputusan 'berkaitan dengan yurisdiksi' dan karenanya tidak dapat diajukan banding langsung berdasarkan Pasal 82(1)(a) Statuta."

"Oleh karena itu, proses banding ini harus dihentikan dan Permintaan Penangguhan Israel harus ditolak, sementara proses di Kamar Praperadilan terkait Keputusan yang sama tetap berjalan," tambah Khan.

"Bagaimanapun, tidak ada dasar hukum untuk menangguhkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Kamar Praperadilan."

Israel melancarkan perang genosida di Jalur Gaza setelah serangan lintas perbatasan oleh kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada Oktober 2023.

Serbuan brutal Israel itu menewaskan lebih dari 44.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 105.000 orang.

Tahun kedua genosida di Gaza telah memicu kecaman internasional yang semakin meluas, dengan para tokoh dan lembaga internasional menyebut serangan dan blokade bantuan kemanusiaan adalah upaya sengaja untuk memusnahkan penduduk Palestina.

Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Komisi III evaluasi prosedur penggunaan senjata api personel Polri

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengatakan bahwa pihaknya menjadwalkan untuk melakukan evaluasi terkait prosedur penggunaan senjata api (senpi) oleh personel Polri, menyusul sejumlah insiden penembakan yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Dia mengatakan Komisi III DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri hingga Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia untuk membahas terkait hal tersebut.

"Nanti kami akan panggil Kadiv Propam, termasuk nanti juga kami panggil As SDM untuk mengecek dan mengevaluasi penggunaan senpi," kata Rano di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Alex Marwata: Sayembara tangkap Harun Masiku bentuk partisipasi publik

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku (HM) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Alex juga menegaskan bahwa KPK tidak pernah berhenti mencari Harun Masiku dan sayembara tersebut dinilainya akan membantu tugas komisi antirasuah.

"KPK kan tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau ada masyarakat yang mau membantu kan baik," kata Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

KPK apresiasi MK tegaskan wewenang usut korupsi militer

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan wewenang KPK dalam mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"KPK mengapresiasi Putusan MK atas permohonan Uji Materi Pasal 42 UU KPK tersebut. KPK dalam uji materi tersebut bertindak dan menjadi pihak terkait, yang mendukung dan memberikan fakta kendala penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang melibatkan subyek hukum sipil bersama subyek hukum anggota TNI," kata Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Bea Cukai Juanda musnahkan barang sitaan selama sebelas bulan

Bea Cukai Juanda memusnahkan sejumlah barang hasil sitaan selama sebelas bulan terakhir sejak Januari hingga November 2024.

Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Sumarna di Sidoarjo, Jumat mengatakan di antara barang-barang hasil sitaan tersebut terdapat gading gajah dan juga tanduk rusa.

"Kami juga menyita barang-barang lainnya seperti peralatan kosmetik, rokok tanpa dilengkapi cukai, minuman alkohol, produksi tekstil dan aksesoris, obat-obatan, narkotika dan psikotropika," katanya di sela kegiatan pemusnahan di Kantor Bea Cukai Juanda.

Selengkapnya klik di sini.

Rakernas Ikadin di Bali soroti pemberantasan korupsi berkeadilan

Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat dalam rangka HUT ke-39 organisasi advokat tersebut menyoroti penerapan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkeadilan.

Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia Dr. Maqdir Ismail mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum.

Hal itu merujuk pada laporan World Justice Project, yang menggarisbawahi Indeks Negara Hukum Indonesia stagnan di angka 0,53 selama satu dekade terakhir, bahkan peringkatnya terus menurun dibandingkan negara lain.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terjun langsung ke lokasi penembakan pelajar SMKN 4 Semarang oleh Aipda Robig. Tepatnya di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Kota Semarang, sejak Kamis hingga Jumat (29/11/2024).

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan, dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing, mengatakan pemantauan langsung itu dilakukan untuk mencocokkan temuan lapangan, keterangan saksi, dan polisi.

"Kami masih harus mendalami keterangan kepolisian, masyarakat, dan di lokasi ini. Kami tadi masih mencocokkan situasi dan kondisi pada saat itu (terjadinya penembakan) dan sekarang," ungkap Uli di lokasi kejadian.

Dia mengaku telah meminta keterangan dari 14 saksi terkait kasus tersebut. Timnya juga telah menghimpun informasi dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang.

Saat ini, Uli masih mendalami adanya perbedaan antara keterangan yang diperoleh dari kepolisian maupun kesaksian masyarakat setempat. Pemeriksaan saksi juga masih berlanjut sampai saat ini.

"Kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak. Kami masih menganalisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih memeriksa saksi-saksi lainnya juga," lanjut dia.

Kendati demikian, dia menyebut belum melihat video barang bukti Polda Jateng yang berupa rekaman CCTV minimarket di lokasi kejadian.

"Untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian itu wilayahnya kepolisian. Saya enggak bisa komentari, Komnas punya mekanisme sendiri untuk mendapatkan alat bukti," kata dia.

Lebih lanjut, dia telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendampingi jalannya kasus ini.

Untuk diketahui, penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin (38), anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, terjadi pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GR (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Kini, Robig ditahan dalam lokasi penempatan khusus (patsus) di Polda Jateng. Saat ini, Robig menjalani dua proses pemeriksaan, yakni terkait pelanggaran kode etik dan tindak pidana, lalu berlanjut ke persidangan internal.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komnas HAM mulai turun tangan melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan tiga siswa SMK 4 Semarang oleh polisi. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengaku belum bisa menyimpulkan apakah aksi penembakan itu masuk pelanggaran HAM atau tidak.

"Untuk ada potensi (pelanggaran HAM), tentu kita harus melihat bukti-buktinya dulu, fakta-faktanya. Itu yang perlu Komnas HAM lakukan," ujar Uli saat diwawancara media di depan minimarket di Jalan Candi Penataran yang diduga merupakan TKP penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang, Jumat (29/11/2024) petang.

Uli pun sempat ditanya apakah sudah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang. Sebab Polrestabes Semarang mengklaim memiliki rekaman CCTV tersebut. "Saya belum lihat itu," ujarnya.

"Karena untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian, itu wilayahnya kepolisian, saya tidak bisa komentari. Komnas tentu punya mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan SOP yang ada di Komnas HAM," kata Uli menambahkan.

Dia menjelaskan bahwa saat ini penyelidikan Komnas HAM masih dalam tahap penghimpunan keterangan dari para saksi. "Kami sudah memeriksa 14 saksi di sekitar sini (TKP) dan juga beberapa pihak yang ada di wilayah sini. Termasuk kepada Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang," ucapnya.

Namun Uli mengatakan belum meminta keterangan dari para korban penembakan Aipda Robig Zaenudin, termasuk keluarga mereka. "(Namun) ada rencana (meminta keterangan korban dan keluarganya), kami lagi komunikasi," ujarnya.

Menurut Uli, ada kemungkinan Komnas HAM turut meminta keterangan pelaku penembakan, yakni Aipda Robig Zaenudin. "Mengenai pelaku, kami masih mendiskusikan," ujarnya saat ditanya apakah akan turut mengambil keterangan Aipda Robig.

Uli belum bisa memastikan hingga kapan akan melakukan penghimpunan keterangan di Semarang. Namun dia memastikan akan bertolak ke Sragen untuk menemui keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy, siswa SMKN 4 Kota Semarang yang tewas ditembak Aipda Robig Zaenudin.

Jalani Sidang Etik dan Proses Pidana

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol Artanto mengatakan, Aipda Robig Zaenudin akan menjalani sidang etik sebagai konsekuensi atas tindakannya menembak tiga siswa SMKN 4 Kota Semarang. Robig juga menghadapi proses pidana umum karena keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO), siswa yang tewas tertembak, telah melaporkan kasus penembakan ke Polda Jateng.

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Dalam satu hari, Polda Jawa Tengah menerima kunjungan tiga lembaga secara hampir bersamaan pada Jumat (29/11/2024). Kunjungan Komnas HAM pada siang hari, sore harinya giliran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Ketiga lembaga tersebut datang ke Mapolda Jateng untuk melaksanakan klarifikasi dan monitoring terkait kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 terduga pelaku tawuran di Semarang.

Tim Komnas HAM yang hadir terdiri dari Uli Parulian Sihombing (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan), Satya Kumarajati, dan Andreas Alexander. Kedatangan mereka disambut oleh Wakapolda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jateng serta Kapolrestabes Semarang.

Dalam kegiatan tersebut, tim Komnas HAM dipertemukan dengan anak-anak pelaku tawuran beserta orang tua masing-masing. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendalami peristiwa dan menggali fakta secara langsung dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk anak-anak pelaku tawuran dan keluarganya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto dalam keterangannya di Mapolda Jateng usai kegiatan menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Komnas HAM untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. 

"Polda Jateng berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam upaya menggali informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Kombes Pol Artanto

Sementara, kunjungan Kompolnas ke Mapolda Jateng dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB dilanjutkan dengan kunjungan KPAI pukul 17.00 WIB. Kunjungan tersebut disambut oleh Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Rudy Mulyantoko beserta sejumlah penyidik dari Polrestabes Semarang.

Dalam kunjungan tersebut, Kompolnas dan KPAI bertujuan untuk mendapatkan penjelasan lengkap dari pihak Kepolisian terkait kronologi dan penanganan kasus yang cukup menonjol ini, termasuk mendengarkan langsung kesaksian dari para pelaku tawuran yang terjadi pada Minggu (24/11) dini hari di kawasan Simongan, Kota Semarang.

Kombes Pol Artanto, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan ini merupakan bentuk sinergi antara Polda Jateng dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan proses penanganan kasus berjalan secara transparan dan profesional.

"Kehadiran Komnas HAM, Kompolnas, dan KPAI adalah wujud dari pengawasan yang konstruktif dalam penanganan kasus yang menjadi atensi masyarakat ini. Polda Jateng menyambut baik masukan dari berbagai pihak dalam rangka menegakkan keadilan. Kami berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya agar semua pihak dapat memahami langkah-langkah yang kami ambil," jelasnya.

Editor : Ahmad Antoni

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa berkaitan keamanan dan kriminalitas di DKI Jakarta pada Jumat (29/11) masih layak dibaca pada hari ini, mulai dari Polisi ungkap transaksi narkoba di Lapas Tangerang hingga Tak ada penyalahgunaan surat suara untuk tuna netra di Jakarta Selatan.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

1. Polisi ungkap transaksi narkoba di Lapas Tangerang

Tim Unit 3 Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Tangerang Kota mengungkap kasus transaksi narkotika jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang dengan mengamankan seorang tersangka berinisial ODB alias Buluk.

Baca di sini

2. Polisi gagalkan peredaran narkoba untuk sambut Tahun Baru 2025

Kepolisian menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dan ganja dengan total 10 kilogram yang rencananya diedarkan untuk menyambut Tahun Baru 2025.

Baca di sini

3. Tak ada penyalahgunaan surat suara untuk tuna netra di Jakarta Selatan

Badan Pengawas Pemilu Jakarta Selatan memastikan surat suara bagi tuna netra di wilayah tersebut tak disalahgunakan oleh pihak lain yang memanfaatkan momen Pilkada DKI Jakarta untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Baca di sini

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kiri) bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kanan) usai Rapat Koordinasi terbatas di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Rakor terbatas tersebut membahas transformasi kelembagaan Perum Bulog menjadi badan otonom demi percepatan program prioritas pemerintah yakni swasembada pangan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta keterangan dari 14 saksi terkait kasus penembakan pelajar SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, oleh Aipda Robig Zenuddin (38).

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing mengatakan pemantauan di lokasi kejadian sudah dilakukan timnya sejak Kamis (28/11/2024) kemarin.

"Sejak kemarin kami masih melakukan penelaahan, kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak," ungkap Uli di lokasi penembakan di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, saat pemantauan di Mapolda Jateng dia juga sudah bertemu dengan Inspektorat Irwasda.

Timnya meminta keterangan dari kepolisian maupun saksi di lokasi kejadian untuk menyusun fakta kejadian.

"Kami melakukan pemetaan terkait saksi-saksi di sekitar candi penataran untuk memastikan fakta-faktanya, kami masih menganalisis keterangan yang kami dapat di lapangan kemudian dari kepolisian dan masyarakat," beber dia.

Dia masih mendalami adanya perbedaan antara keterangan yang diperoleh dari kepolisian maupun kesaksian masyarakat setempat. Pemeriksaan saksi juga masih berlanjut sampai saat ini.

"Kami masih menganalisis terhadap versi masyarakat dan kepolisisan. Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih memeriksa saksi-saksi lainnya juga," lanjut dia.

Kendati demikian, dia belum meminta keterangan para korban.

Timnya masih berusaha menghubungi mereka untuk dapat dimintai keterangan terkait insiden penembakan itu.

"Keluarga korban belum (dimintai keterangan). Kami lagi komunikasi," tutur dia.

Hasil investigasi Komnas HAM nantinya akan disampaikan ke polisi.

Untuk diketahui, penembakan yang dilakukan Aipda Robig, anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang terjadi pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GRO (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Polisi menyebutkan, Robig menembakkan senjatanya untuk melerai tawuran. GRO dan dua korban lain disebut ikut dalam tawuran tersebut.

Kini Robig ditahan dalam lokasi penempatan khusus (patsus) di Polda Jateng atas dugaan pelanggaran etika dan disiplin.

Ia juga sedang diselidiki dalam proses pidana.