TEL AVIV - Pada hari Minggu, Ayham al-Salaymeh, seorang bocah Palestina berusia 14 tahun, mulai menjalani hukuman penjara selama satu tahun, menjadikannya warga Palestina termuda yang pernah dipenjara di Israel.

Salaymeh menyerahkan diri ke Layanan Penjara Israel di penjara al-Maskoubiya, kata ayahnya, Nawaf, dalam sebuah video.

Pihak administrasi penjara Zionis menolak mengizinkan Ayham membawa barang-barang seperti pakaian, sepatu, dan barang-barang pribadi lainnya.

Vonis Ayham dijatuhkan setelah dia menghabiskan satu setengah tahun dalam tahanan rumah di rumah keluarganya di lingkungan Ras al-Amud di Silwan, di Yerusalem Timur yang diduduki rezim Zionis.

Sebelum masuk penjara, sang ayah mengajaknya untuk melakukan tur terakhir di kampung halaman mereka, Yerusalem.

Dalam beberapa video yang viral secara online, Nawaf terlihat menemani anak laki-laki itu dan menasihatinya tentang cara berperilaku di penjara Israel.

"Setiap tahanan di dalam adalah saudaramu," kata Nawaf kepada putranya dalam sebuah video.

"Mereka semua seperti kamu. Mereka dipenjara karena cinta yang mereka miliki untuk negara mereka."

Dalam video lain, Nawaf mengungkapkan kekhawatirannya atas kesehatan Ayham di penjara, dengan mencatat bahwa mantan tahanan yang beratnya lebih dari putranya telah kehilangan berat badan yang signifikan.

"Anak laki-laki itu sekarang beratnya 30 kg, setelah setahun dipenjara, apa yang akan terjadi padanya?" ujar Nawaf meratapi nasib putranya.

Pada akhir Januari tahun lalu, Ayham, yang saat itu berusia 12 tahun, dan empat anak laki-laki lainnya ditangkap oleh pasukan Israel.

Mereka dituduh melemparkan batu ke pemukim Israel, menurut sebuah laporan oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) Israel, B'Tselem.

B'Tselem mengatakan anak-anak laki-laki itu menjadi sasaran perlakuan yang memalukan dan kekerasan fisik selama interogasi.

"Penangkapan anak-anak dengan cara ini merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan represif Israel di Yerusalem Timur dan di seluruh Tepi Barat," tulis kelompok HAM tersebut, seraya menambahkan bahwa kasus ini merupakan bagian dari "perlakuan sistematis Israel terhadap anak-anak Palestina".

"Sistem penegakan hukum Israel memperlakukan anak-anak Palestina sebagai bagian dari populasi yang bermusuhan, yang semuanya, baik remaja maupun dewasa, dianggap bersalah kecuali terbukti sebaliknya, dan menggunakan tindakan ekstrem terhadap mereka yang tidak akan berani digunakan terhadap populasi lain di Israel," lanjut kelompok HAM tersebut, seperti dikutip Middle East Eye, Selasa (3/12/2024).

Anak-anak itu dibebaskan setelah membayar jaminan. Namun, pada 17 Mei, polisi Israel menangkap kakak laki-laki Ayham, Ahmed, dan tiga sepupunya dari rumah mereka di Ras al-Amud.

Ayahnya saat itu mengatakan kepada Middle East Eye: ?Polisi Israel memberi tahu kami bahwa mereka tidak puas dengan anak itu yang berada dalam tahanan rumah dan bahwa dia harus menyerahkan diri."

"Kami serahkan dia saat hati kami berkobar-kobar," kata Nawaf.

Selama dia berada dalam penahanan administratif, keluarga tidak diizinkan untuk mengunjungi Ahmed, yang saat itu berusia 14 tahun, karena ayahnya adalah mantan tahanan dan ibunya memegang tanda pengenal Tepi Barat dan ditolak izin kunjungannya. Ahmed juga didakwa melakukan pelemparan batu.

Beberapa bulan kemudian, Ahmed dibebaskan dan menjadi tahanan rumah sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel.

Pada awal November, Parlemen Israel menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang perintah sementara selama lima tahun yang memungkinkan anak-anak yang dihukum karena pelanggaran berat yang dianggap sebagai "terorisme" dijatuhi hukuman penjara sejak usia 12 tahun.

RUU tersebut disetujui dalam pembahasan kedua dan ketiga dengan perolehan suara 55: 33. Menurut RUU baru tersebut, anak-anak akan terus menjalani hukuman mereka di penjara bahkan setelah mencapai usia 14 tahun.

Selain itu, ketentuan tiga tahun memungkinkan pengadilan untuk memenjarakan anak di bawah umur di penjara alih-alih fasilitas khusus anak hingga 10 hari jika mereka dianggap membahayakan orang lain.

Menurut kelompok Masyarakat Tahanan Palestina, Israel telah menahan 270 anak di berbagai penjara, termasuk penjara Ofer, Megiddo, dan Damon.

Ketiga lokasi tersebut sebelumnya telah ditandai karena pelanggaran HAM yang ekstrem dan kondisi yang buruk, seperti pemukulan brutal, pelecehan seksual, penyiksaan fisik dan psikologis, kepadatan penghuni, dan kelalaian medis.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui pusat informasi dan kolaborasi Indonesia Knowledge Hub (I-KHub BNPT) pada 2024 mempublikasikan riset tahunan yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Publikasi dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan bersama Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono di Jakarta, Selasa.

"Kegiatan hari ini merupakan bentuk konkret manifestasi dan mandat dari negara kepada BNPT untuk mengembangkan kajian terorisme dan menyediakan analisis strategis guna mendukung pengembangan kebijakan ke depan serta peningkatan komunikasi strategis," kata Kepala BNPT.

Dalam riset tersebut, Eddy mengungkapkan I-KHub menemukan tiga aktivitas utama yang terus dilakukan oleh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan di ruang siber, yaitu propaganda, perekrutan, dan penggalangan dana secara terselubung.

Meskipun sejak tahun 2023 hingga saat ini Indonesia berhasil mencapai angka nol dalam penyerangan teroris atau zero terrorist attack, ia menjelaskan perumusan riset tersebut sejalan dengan upaya BNPT membangun kewaspadaan nasional di tengah masih tingginya jumlah penangkapan terduga teroris sebanyak 1.703 orang, serta temuan 43.204 konten teroris di ruang siber yang terdeteksi selama tahun 2018-2024.

Melalui publikasi riset I-KHub yang dilakukan setiap tahun, BNPT sebagai koordinator penanggulangan terorisme berkomitmen untuk memproduksi analisis strategis dan mengembangkan kajian terorisme berbasis riset guna menunjang kebijakan dan program penanggulangan terorisme yang tepat sasaran, berdampak, dan berkelanjutan.

Menurut dia, hal tersebut ditujukan bagi seluruh komponen negara, baik pusat maupun daerah, serta unsur masyarakat sipil yang aktif mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, sejalan dengan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara terang-terangan memuji kopi arabika gayo pada penutupan tahun tematik indikasi geografis dan pencanangan tahun hak cipta dan desain industri.

"Pada pentas kejuaraan kopi antarnegara, kopi gayo dari Aceh, selalu dalam peringkat yang luar biasa, sehingga menjadi produk ekspor kita yang mempunyai nama besar di luar," ujar Supratman di Jakarta, Selasa.

Supratman menyebutkan bahwa tahun tematik indikasi geografis (IG) 2024 telah menjadi momentum penting dalam upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk meningkatkan kesadaran dan pelindungan terhadap produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki ciri khas dan bernilai ekonomi tinggi.

"Tahun ini, kita bisa melihat bahwa semakin banyak produk-produk daerah indikasi geografis mendapat pengakuan global. Kopi arabika dari Gayo telah terdaftar langsung di Uni Eropa. Ini sebagai bukti nyata bahwa kekayaan budaya dan alam Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian bangsa," ungkapnya.

Seluruh upaya untuk meningkatkan permohonan IG ini berhasil mencatatkan sebanyak 55 permohonan produk IG baru di tahun 2024. Jumlah ini telah meningkat 324 persen atau lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 17 permohonan. Kini, ada 182 produk IG yang terdaftar di Indonesia, 167 dari dalam negeri dan 15 dari luar negeri.

Pemerintah tengah mendorong hilirisasi produk pertanian untuk enam komoditas strategis, yakni kelapa sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh agar bernilai tambah lebih tinggi.

"Selanjutnya, kita akan melakukan soft launching Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional 2025-2029 yang disusun sebagai panduan strategis berkelanjutan untuk menjaga, melestarikan, memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan IG," terang Supratman.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman menyampaikan bahwa pihaknya selalu mendorong daerah di Aceh untuk menginventarisir indikasi geografis yang potensial.

"Ya, kita terus mendorong daerah untuk melakukan hal tersebut, mendaftarkan indikasi geografis daerahnya," kata Meurah Budiman.

Selain itu, tak hanya IG, per 30 November 2024, DJKI juga berhasil membukukan peningkatan penerimaan permohonan, yaitu untuk hak cipta sebanyak 151.197 permohonan.

Kemudian, desain industri sebanyak 6.769 permohonan, merek sebanyak 130.253 permohonan, paten sebanyak 13.614 permohonan, kekayaan intelektual komunal sebanyak 890 permohonan, desain tata letak sirkuit terpadu sebanyak sembilan permohonan, dan rahasia dagang sebanyak 35 permohonan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Jawa Tengah, memindahkan 14 narapidana sebagai upaya menangani masalah kelebihan kapasitas serta meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Narapidana yang mayoritas terjerat kasus narkotika tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dengan kondisi mata tertutup.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam mendukung kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Pemindahan ini adalah langkah konkret untuk menjaga stabilitas keamanan di lapas," kata Usman kepada awak media pada Selasa (3/12/2024).

Usman menambahkan, para narapidana yang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan akan mendapatkan fasilitas pembinaan yang memadai.

"Kami memastikan narapidana berisiko tinggi mendapatkan pembinaan di fasilitas dengan tingkat keamanan maksimum," ujarnya.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Lapas Kelas I Semarang, tetapi juga memberikan ruang pembinaan yang lebih optimal bagi narapidana.

Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan para narapidana dapat menjalani hukuman mereka dengan pendekatan yang lebih efektif dan kondusif.

"Pemindahan ini bukan sekadar solusi administratif, tetapi juga upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih baik untuk warga binaan," tambah Usman.

Dengan pemindahan ini, Lapas Kelas I Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Jawa Tengah, memindahkan 14 narapidana sebagai upaya menangani masalah kelebihan kapasitas serta meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Narapidana yang mayoritas terjerat kasus narkotika tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dengan kondisi mata tertutup.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam mendukung kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Pemindahan ini adalah langkah konkret untuk menjaga stabilitas keamanan di lapas," kata Usman kepada awak media pada Selasa (3/12/2024).

Usman menambahkan, para narapidana yang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan akan mendapatkan fasilitas pembinaan yang memadai.

"Kami memastikan narapidana berisiko tinggi mendapatkan pembinaan di fasilitas dengan tingkat keamanan maksimum," ujarnya.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Lapas Kelas I Semarang, tetapi juga memberikan ruang pembinaan yang lebih optimal bagi narapidana.

Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan para narapidana dapat menjalani hukuman mereka dengan pendekatan yang lebih efektif dan kondusif.

"Pemindahan ini bukan sekadar solusi administratif, tetapi juga upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih baik untuk warga binaan," tambah Usman.

Dengan pemindahan ini, Lapas Kelas I Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Jawa Tengah, memindahkan 14 narapidana sebagai upaya menangani masalah kelebihan kapasitas serta meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Narapidana yang mayoritas terjerat kasus narkotika tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dengan kondisi mata tertutup.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam mendukung kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Pemindahan ini adalah langkah konkret untuk menjaga stabilitas keamanan di lapas," kata Usman kepada awak media pada Selasa (3/12/2024).

Usman menambahkan, para narapidana yang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan akan mendapatkan fasilitas pembinaan yang memadai.

"Kami memastikan narapidana berisiko tinggi mendapatkan pembinaan di fasilitas dengan tingkat keamanan maksimum," ujarnya.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Lapas Kelas I Semarang, tetapi juga memberikan ruang pembinaan yang lebih optimal bagi narapidana.

Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan para narapidana dapat menjalani hukuman mereka dengan pendekatan yang lebih efektif dan kondusif.

"Pemindahan ini bukan sekadar solusi administratif, tetapi juga upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih baik untuk warga binaan," tambah Usman.

Dengan pemindahan ini, Lapas Kelas I Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

KOMPAS.com - Sebanyak 13 kantor imigrasi hanya menerima permohonan pembuatan paspor elektronik (e-paspor) mulai Minggu (1/12/2024).

Pemberlakuan penerbitan e-paspor ini dilakukan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai babak baru dalam sistem Imigrasi Indonesia.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik," kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Adapun 13 kantor imigraasi yang dijadikan percontohan penerbitan 100 persen e-paspor adalah Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Medan, Batam, Makassar, Tangerang, Surabaya, Ngurah Rai, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

"Ke depannya, kami rencanakan (penerbitan 100 persen e-paspor) akan diimplementasikan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” lanjut Godam.

• Imigrasi Perkenalkan Desain Paspor Baru Indonesia ke Simposium ICAO Kanada
• 14 Cara Membuat Paspor Online Pertama Kali, Simak Langkahnya
• Beda Paspor Biasa dan Paspor Elektronik, Harganya Naik per Desember 2024

E-paspor merupakan dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan chip elektronik, berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

Data-data tersesbut dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi sehingga disebut sulit dipalsukan. Paspor elektronik juga dilengkapi dengan fitur keamanan, seperti tinta khusus dan hologram yang disebut sulit ditiru.

Sejumlah negara di dunia juga sudah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis
yang menggunakan pembaca chip sehingga bisa mempercepat proses imigrasi.

Godam menuturkan, e-paspor telah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan karena hampir semua negara di dunia telah menggunakan jenis paspor ini sebagai dokumen perjalanan negara yang sah.

“Implementasi penerbitan e-paspor 100 persen merupakan upaya keimigrasian untuk
memperkuat paspor Republik Indonesia," ucap Godam.

"Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antar negara," pungkas dia.

• Perhatikan Kondisi Paspor, Paspor Rusak Bisa Hambat Perjalanan
• Immigration Lounge Buka di Icon Mall Gresik, Bisa Urus Paspor dan VoA
• 3 Immigration Lounge di Jakarta, Bisa Urus Paspor di PIM 3

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

NOUAKCHOTT - Koalisi Antiterorisme Militer Islam (IMCTC) telah meluncurkan programnya untuk memerangi terorisme di negara-negara Sahel.

Peluncuran program yang didukung Arab Saudi itu berlangsung di Ibu Kota Mauritania, Nouakchott, pada hari Senin, sebagaimana dikutip dari SPA, Selasa (3/12/2024).

Menteri Pertahanan (Menhan) Mauritania Hanena Ould Sidi dan Sekretaris Jenderal IMCTC Mayor Jenderal Pilot Mohammed bin Saeed Al-Moghedi ikut menghadiri peluncuran program tersebut.

Hadir pula sejumlah besar pejabat pemerintah Mauritania, termasuk menteri dalam negeri, kehakiman, urusan Islam, budaya, dan komunikasi, serta duta besar dari negara-negara anggota IMCTC dan negara-negara pendukung.

Menhan Hanena dalam pidatonya mengatakan terorisme merupakan tantangan nyata dan ancaman serius bagi kemanusiaan, khususnya di kawasan Sahel. Dia juga menekankan pentingnya upaya kolektif untuk menjadikan program yang diluncurkan oleh IMCTC sebagai inisiatif yang signifikan.

Sedangkan Sekretaris Jenderal IMCTC Mayor Jenderal Al-Moghedi menyatakan dalam pidatonya bahwa program tersebut merupakan landasan dalam memerangi terorisme dan meningkatkan stabilitas regional.

Menurutnya, program tersebut mencerminkan visi komprehensif IMCTC untuk melawan terorisme dalam segala bentuknya, yang sejalan dengan kebutuhan negara-negara Sahel, dan berfokus pada empat pilar: ideologi, media, penanggulangan pendanaan terorisme, dan militer.

Jenderal itu menekankan bahwa negara-negara Sahel merupakan titik fokus penting dalam perang melawan terorisme, dan bahwa komitmen IMCTC terhadap kawasan ini mencerminkan keyakinannya akan pentingnya kemitraan dan kerja sama untuk mencapai keamanan dan perdamaian.

Dia mencatat bahwa program-program yang diluncurkan menandai dimulainya fase baru upaya bersama yang bertujuan untuk membangun kemampuan lokal yang berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat untuk menghadapi tantangan teroris secara efektif.

Pidato mereka didahului oleh film pengantar tentang IMCTC, yang didirikan atas inisiatif Kerajaan Arab Saudi dan diumumkan oleh Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud pada Desember 2015.

IMCTC bertujuan untuk mencapai kepemimpinan global dalam perang melawan terorisme melalui aksi kolektif yang terorganisasi. Hingga tahun 2024, IMCTC memiliki 42 negara anggota.

Acara tersebut juga menampilkan film pengantar tentang program tersebut, yang akan berlangsung selama lima tahun, dimulai pada tahun pertamanya di Republik Islam Mauritania.

Program ini mencakup 239 kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lembaga dan administrasi yang bertanggung jawab dalam memerangi terorisme, memperkuat kemampuan mereka untuk mengatasi ancamannya, melawan ideologi teroris, dan meningkatkan kesadaran tentang bahayanya.

Program ini didukung oleh Kerajaan Arab Saudi, dengan Menteri Pertahanan Saudi yang juga Ketua Dewan Menteri Pertahanan IMCTC, Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, mengumumkan dalam pertemuan kedua menteri pertahanan koalisi di Riyadh pada 3 Februari 2024 bahwa Kerajaan akan menyumbang SAR100 juta (lebih dari Rp424 miliar) untuk mendanai inisiatif dalam IMCTC.

Selain itu, dia menyatakan pada saat itu bahwa Arab Saudi akan menyediakan 46 program pelatihan di seluruh area kerja IMCTC, sebagai bagian dari kontribusinya bersama negara-negara anggota untuk melaksanakan inisiatif koalisi.

Kami menyampaikan rasa prihatin kami. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan anak terpenuhi dan terlindungi haknya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memastikan anak (14) yang berkonflik dengan hukum, yang merupakan terduga pelaku dalam kasus pembunuhan ayah (40) dan nenek (69) di Jakarta Selatan, mendapatkan pendampingan yang menyeluruh.

"Kami menyampaikan rasa prihatin kami. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan anak terpenuhi dan terlindungi haknya. Apalagi anak sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja, yakni berkonflik dengan hukum. Kehadiran kami di sini untuk memberikan penguatan kepada anak agar bisa melalui proses ini dengan baik," Menteri PPPA Arifah Fauzi, dalam keterangan, di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya di Polres Metro Jakarta Selatan.

Menurut dia, tim layanan SAPA Kementerian PPPA telah melakukan pendampingan kepada anak berkonflik hukum mulai dari proses hukum hingga pendampingan psikologis sejak awal.

Kementerian PPPA terus berkoordinasi memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Pendampingan anak dalam proses memberikan keterangan dalam BAP, memberikan penguatan kepada anak agar bisa lebih stabil secara emosional, dan mengikuti proses hukum dari awal penyelidikan hingga sidang nanti dengan baik," kata Arifah Fauzi.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan rasa sedih sekaligus belasungkawa atas kejadian yang memilukan dan membuat geger publik pada Sabtu (30/11) lalu di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.

Kasus ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

Anak berkonflik hukum kini masih dalam pemeriksaan intensif untuk menggali motif dan kronologi kejadian. Sementara ibu kandung anak berkonflik hukum yang juga menjadi korban, masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berharap terduga pelaku pencabulan terhadap santriwati di pondok pesantren (ponpes) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dapat diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berharap terduga pelaku dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Terduga pelaku pencabulan yang berinisial KH tersebut adalah Pimpinan Pondok Pesantren Bani Ma'mun.

Dari tiga korban yang masih berusia anak, salah satunya hamil dan diaborsi oleh pelaku. Nahar menekankan pendampingan secara komprehensif bagi para korban anak.

"Para korban yang berusia anak dipenuhi hak-haknya antara lain mendapatkan pendampingan dan jika terbukti menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, diharapkan hak-haknya sebagai korban, termasuk mendapatkan ganti rugi dalam bentuk restitusi dari pelaku dapat diusulkan dan dipenuhi melalui mekanisme aturan hukum yang berlaku," tutur Nahar.

Sebelumnya warga merusak bangunan Pondok Pesantren Bani Ma'mun di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Minggu (1/12), lantaran marah atas terungkapnya kasus kekerasan seksual terhadap tiga santriwati yang diduga dilakukan oleh KH, sang pimpinan ponpes.

KH sempat bersembunyi di plafon rumah salah seorang warga karena takut dihakimi massa. Penyidik Polres Serang akhirnya membekuk tersangka dan menahannya.

KOMPAS.com -Golden Visa Indonesia termasuk topik yang disampaikan saat Global Citizenship Conference dari Rabu (27/11/2024) sampai Jumat (29/11/2024) lalu di Singapura.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim membahas peran Golden Visa Indonesia dalam menarik investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

• Golden Visa Menanti Fabio Quartararo
• Kelebihan Golden Visa, Bisa Tinggal Lebih Lama di Indonesia

Silmy membahasnya dalam topik "Golden Visa: Unlocking Indonesia's Potential
through Investment Migration."

"Dalam proses perumusannya, kami mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam lanskap investasi global, sambil menciptakan manfaat nyata bagi perekonomian lokal," kata Silmy dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, visi yang dibawa Imigrasi Indonesia bersifat dua arah yakni menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi asing dengan menyederhanakan persyaratan izin tinggal.

Kemudian, memastikan investasi yang masuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di sektor-sektor seperti teknologi, pariwisata serta energi terbarukan.

• Bos ChatGPT Jadi WNA Pertama yang Dapat Golden Visa, Ini Alasannya
• Cara Dapat Golden Visa Indonesia, Harus Investasi

Prospek makroekonomi di Indonesia disebut mengalami pertumbuhan sekitar lima persen per tahun, dan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ke-13 di dunia pada 2030 dan kelima pada 2045.

Sejumlah sektor yang mengalami peningkatan ekonomi, di antaranya properti, teknologi informasi, dan jasa keuangan, dengan dukungan stabilitas moneter, infrastruktur senilai sekitar Rp 710 triliun, serta fokus pada ekonomi hijau.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga terlihat dari kemampuan mengatasi krisis global dan memanfaatkan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta ekonomi digital untuk pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Silmy menuturkan, negara-negara partisipan forum internasional itu berharap, Golden Visa Indonesia tak hanya memberi kemudahan dari sisi keimigrasian, tapi juga insentif pajak dan akses ke fasilitas lokal, seperti layanan kesehatan, yang akan diperhitungkan oleh calon pemohon Golden Visa.

“Imigrasi akan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam tataran internasional untuk
meningkatkan jumlah investasi asing yang masuk Indonesia dengan fasilitas Golden
Visa,” pungkas Silmy.

• Kelebihan Golden Visa, Bisa Tinggal Lebih Lama di Indonesia
• Apa Itu Golden Visa yang Baru Berlaku? Ketahui 7 Faktanya

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Deli Serdang -

Polresta Deli Serdang telah menetapkan oknum guru SMPN 1 STM Hilir berinisial SW sebagai tersangka usai menghukum siswanya di SMPN 1 STM Hilir bernama Rindu Syahputra Sinaga (14), squat jump sebanyak 100 kali hingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, SW terancam hukuman 15 tahun penjara.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodomengatakan SW ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 November 2024. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara.

"Ya, hasil gelar (perkara) statusnya sudah naik jadi tersangka," kata Raphael, Sabtu (30/11).

Setelah jadi tersangka, Sandhy menyebut SW bakal dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak. SW terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Dikenakan Pasal 80 Ayat 3 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," kata Sandhy, Senin (2/12).

Raphael menyebut pihaknya belum menahan SW. Saat ini, penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan SW usai berstatus sebagai tersangka.

"Belum (ditahan)," jelasnya.

Untuk diketahui, Rindu Syahputra Sinaga diduga tewas usai dihukum gurunya squat jump sebanyak 100 kali. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan peristiwa itu berawal pada Jumat (20/9) siang.

Saat itu, ibu korban, yakni Yuliana Padang melihat korban dalam keadaan demam dan tengah berbaring di ruang tengah rumah mereka di Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir. Sehari sebelumnya, kata Hadi, korban sempat bercerita bahwa dirinya dihukum squat jump sebanyak 100 kali oleh gurunya inisial SW.

"Kamis, 19 September 2024, korban sempat menceritakan mendapat hukuman dari gurunya, yang mana saat itu korban dihukum karena tidak menghafal nama nabi yang ada di Alkitab, sehingga setelahnya korban dihukum squat jump 100 kali," kata Hadi, Senin (30/9).

Kemudian, pada Senin (23/9), korban dibawa berobat ke Puskesmas Talun Kenas sekira pukul 08.30 WIB. Lalu, sekira pukul 18.30 WIB, korban dibawa lagi ke salah satu bidan di Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir.

Pada Rabu (25/9) malam korban dibawa orang tuanya berobat ke Klinik Pratama Mayen di Limau Mungkur. Namun, pihak klinik merujuk korban agar dibawa ke RSU Sembiring Deli Tua karena kondisinya yang semakin parah.

Lalu, pada sekira pukul 00.00 WIB, korban sampai di RSU Sembiring. Nahas, pada Kamis (26/9) pagi, korban dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian ini, petugas telah melakukan ekshumasi terhadap kuburan korban.

(dhm/dhm)