JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat untuk memulangkan terpidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina.

Hal tersebut disepakati melalui penandatanganan practical agreement antara Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Menko Yusril mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan kepada Mary Jane, namun, sepakat untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina.

"Pada akhirnya hari ini kita sampai pada satu kesepakatan bersama, kita (Pemerintah Indonesia) tidak memberikan pengampunan kepada terpidana tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," kata Yusril dalam Konferensi Pers di kantornya, Jumat.

Yusril mengatakan, setelah dipulangkan ke Filipina, Pemerintah Filipina bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap Mary Jane.

Ia menegaskan, Pemerintah Filipina menghormati putusan pengadilan di Indonesia terhadap Mary Jane.

"Apakah akan diberikan grasi atau akan diberikan remisi sepenuhnya adalah kewajiban dari Presiden Filipina yang kita hormati bersama," ujarnya.

Yusril mengatakan, usai practical agreement ini, tim dari Indonesia dan Filipina akan berkoordinasi untuk pemulangan Mary Jane baik itu dokumen, transportasi, dan jadwal pemulangannya.

"Insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang," ucap dia.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane F. Veloso, akan dipulangkan ke Filipina dalam waktu dekat.

Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah Filipina menyetujui draf terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana tersebut ke negara asalnya.

"Jadi mungkin kalau sudah ditandatangani dalam waktu dekat Mary Jane itu sudah akan ditransfer ke Filipina karena sudah ada persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina," kata dia usai menghadiri Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (5/12/2024).

Yusril mengatakan, draf pemindahan narapidana itu sebelumnya diajukan oleh pemerintah Indonesia ke Menteri Kehakiman Filipina.

Pemerintah Filipina kemudian menyetujui semua poin-poin yang disyaratkan dalam draf tersebut pada Kamis (5/12/2024) pagi.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, pada 2 Mei 2015, Mary Jane sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati. Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya.

Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat. Hal itu lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela di kepada kepolisian Filipina.

Wanita berkebangsaan asing yang terlibat kasus prostitusi di Bali makin banyak. Pihak Imigrasi mengaku kesulitan untuk mencegah mereka 'menjual diri' di Bali.

Kasus prostitusi yang melibatkan warga negara asing (WNA) sebagai pelakunya di Bali makin banyak saja. Hal itu menjadi kesulitan tersendiri bagi Imigrasi mencegah turis asing terlibat prostitusi di Bali.

"Niatnya, datang ke sini (ke Bali) untuk berwisata. Ternyata, sampai di sini, malah melihat peluang (terlibat prostitusi)," kata Kadiv Imigrasi Kanwil KemenkumHAM Bali Samuel Toba di kantornya, Rabu (4/12/2024).

Samuel mengakui sulit bagi petugas Imigrasi mendeteksi kebenaran maksud dan tujuan turis asing datang di Bali. Kecuali, jika ada informasi catatan kriminal dari otoritas negara asal terhadap warga asing yang bersangkutan.

Biasanya, setelah terciduk dan diperiksa, WNA yang bersangkutan baru mengaku berwisata di Bali hanya kedok. Mayoritas dari mereka memang ingin menjajakan diri di Bali. Termasuk para warga asing yang melihat ada peluang layanan prostitusi berkedok tempat hiburan atau pijat.

"Karena petugas kami tidak bisa memprofiling (mendeteksi) bahwa orang asing ini mau jadi prostitusi. Setelah didalami itu (baru ketahuan). Alasannya berwisata, tahu-tahu menjajakan diri," kata Samuel.

Menurutnya, salah satu cara untuk memberantas warga asing yang melanggar aturan izin tinggal hanya dengan memperketat pengawasan.

Ada tim pengawas orang asing (tim pora) yang berpatroli di darat dan internet untuk mengawasi dan menindak para warga asing yang melanggar izin tinggal di Bali.

Selain itu, lanjut dia, Imigrasi sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan penegak hukum dalam rangka memperketat pengawasan. Dia juga mengimbau ke masyarakat agar melapor jika mengetahui ada warga asing di lingkungannya yang diduga menyalahi aturan izin tinggal.

"Karena itu lah, pengawasan orang asing kalau sudah di Indonesia, bukan hanya dibebankan Imigrasi. Semua stakeholder, instansi, dan masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan. Bagaimana caranya, memberikan informasi ke petugas," katanya.

Sebelumnya diberitakan, petugas Imigrasi menciduk sejumlah WNA terlibat kasus prostitusi di Bali sepanjang 2024. Mulai dari membuka jasa spa plus-plus dan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Terbaru, dua WN Rusia terciduk jadi terapis pijat plus-plus. Mereka berinisial AT (24) dan KM (22). Keduanya dideportasi dari Bali lantaran menjajakan diri dengan menjadi terapis pijat plus-plus selama berada di Pulau Dewata.

Petugas menemukan sejumlah barang bukti, termasuk baby oil, sex toys, hingga uang dalam pecahan dolar Amerika dan Australia.

-------

Artikel ini telah naik di detikBali.

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bercerita ketika berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait transfer narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negaranya, Filipina. Yusril menyebut Prabowo ingin perkara Mary Jane ini tidak berlarut-larut.

"Jadi Pak Prabowo kan orangnya berjiwa besar, pemaaf, tidak pendendam dengan orang begitu, dan mengatakan ya kenapa kita tidak bisa selesaikan masalah ini," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

Mendengar hal itu, Yusril sempat mewanti-wanti dan mengingatkan Prabowo bahwa belum ada sejarahnya dalam penegakan hukum di Indonesia untuk mengampuni narapidana narkoba.

"Tapi kami kembali menyatakan, menyampaikan kepada beliau. Presiden kita belum pernah mengampuni kasus narapidana narkotik," ucapnya.

Kemudian Yusril memberikan jalan tengah dari kebuntuan tersebut. Yusril menyarankan agar Mary Jane ditransfer pulang ke Filipina agar jika Mary Jane tidak dihukum mati, maka keputusannya ada pemerintah Filipina, bukan Indonesia.

"Kalau kita transfer ke negaranya, bukan kita bebaskan. Kita transfer dalam status tetap sebagai narapidana," ujarnya.

Prabowo lalu menyetujui usul Yusril tersebut. Hari ini, Mary Jane melalui kesepakatan yang diteken Yusril dan Wamen Departemen Kehakiman Filipina, Raul Vasquez, resmi disepakati bahwa Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina sebelum Natal 2024.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menurunkan tim untuk menemui langsung keluarga GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi korban tewas dalam peristiwa penembakan oleh oknum polisi, Aipda RZ.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, tim tersebut diturunkan pada pekan lalu. Selain menemui keluarga korban, LPSK juga menemui saksi, Polrestabes Semarang, dan Polda Jawa Tengah.

“Kami memandang bahwa tentu keluarga korbannya perlu dibantu, bisa dilakukan pendampingan dan sebagainya, sehingga kami memutuskan bahwa ini perlu proaktif, kami pergi ke sana untuk ketemu keluarga korban,” kata Susilaningtias kepada ANTARA ketika dihubungi via telepon di Jakarta, Jumat.

Pada saat menemui keluarga korban, terang dia, LPSK menjelaskan perihal hak restitusi atau ganti rugi. Tim LPSK juga menyampaikan hak perlindungan, pendampingan, serta pemulihan yang dimiliki oleh keluarga korban maupun saksi.

“Restitusi kami jelaskan, termasuk pendampingan kami jelaskan kepada keluarga korban, dan ada beberapa saksi yang juga kita temui berkaitan dengan kasus ini, kami tawarkan juga, LPSK bisa melakukan pendampingan atau perlindungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Susilaningtias menjelaskan bahwa perlindungan dilakukan secara prinsip sukarela dari pihak yang ingin dilindungi. Oleh sebab itu, LPSK akan melindungi saksi maupun korban apabila ada permohonan yang diajukan.

Akan tetapi, hingga saat ini, LPSK belum menerima permohonan perlindungan secara resmi, baik dari keluarga maupun kuasa hukumnya. “Kami kemarin sudah meninggalkan formulir permohonan perlindungan supaya diisi, tapi [formulir itu] belum kembali,” ucap dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pemantauan atas kasus ini, Komnas HAM merekomendasikan LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban. Menurut Komnas HAM, oknum polisi yang melakukan penembakan, RZ, memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Komnas HAM menilai, RZ melanggar hak hidup dan melakukan pembunuhan di luar proses hukum; melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan; serta melanggar hak atas perlindungan anak, mengingat korban penembakan masih berusia di bawah 18 tahun.

Peristiwa penembakan yang menyebabkan satu korban tewas dan dua orang luka-luka ini terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. Sementara itu, pelaku penembakan, RZ, telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap pemulangan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negaranya, Filipina, merupakan keputusan tanpa syarat. Dia menyebut bahwa pemerintah Indonesia sukarela memenuhi permintaan Filipina.

Hal ini disampaikan Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024), seusai penandatanganan kesepakatan dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina, Raul Vasquez, terkait transfer Mary Jane.

Awalnya, Yusril ditanyai terkait apa yang diminta pemerintah Indonesia ke pemerintah Filipina sebagai ganti pemulangan Mary Jane. Yusril menjawab Indonesia belum mendapat apa pun dari pemerintah Filipina sebagai ganti pemulangan Mary Jane. Dia menegaskan belum ada warga Indonesia yang dihukum mati di Filipina.

"Sampai hari ini belum ada (yang didapat pemerintah Indonesia) dengan Filipina. Saya belum dapat data tentang apakah ada orang Indonesia dihukum mati di Filipina," kata Yusril kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

Yusril ditanya hal serupa oleh wartawan Filipina. Dia kembali menegaskan keputusan ini tanpa syarat. Menurutnya, kebijakan menandatangani draf pemulangan Mary Jane tidak perlu menunggu DPR merampungkan undang-undang soal aturan terkait.

"We voluntarily fulfilled the application from the Philippines government. Specifically in the case of Mary Jane.We understand this matter should be discussed between the two countries more than 10 years. (Kami secara sukarela memenuhi permintaan dari pemerintahan Filipina, terutama dalam hal Mary Jane.Kami mengerti hal ini telah kita bincangkan antara dua negara lebih dari 10 tahun)," ucap Yusril.

"We are not waiting with the law that we still don't know when it will be approved by parliament. So we can take decisions faster by negotiation between the two governments. (Kami tidak menunggu undang-undang yang kita masih tidak tahu kapan akan disetujui oleh parlemen.Jadi kami dapat membuat keputusan lebih cepat dengan negosiasi antara dua pemerintah negara)," sambungnya.

Hasilnya, kata Yusril, hari ini telah disepakati pemulangan Mary Jane ke Filipina. Mary Jane bakal diserahkan ke pemerintah Filipina sebelum Natal 2024.

"As you have already seen, we signed today. And after that, we can transfer Mary Jane anytime President Prabowo wants it before Christmas. It means around 25 days from now. (Seperti yang anda sudah lihat, kami menandatangani hari ini. Setelah itu, kami dapat memindahkan Mary Jane kapan pun saat Presiden Prabowo ingin hal ini terjadi sebelum Natal. Artinya sekitar 25 hari dari sekarang)," pungkasnya.

Hari Hak Asasi Manusia Sedunia atau Hari HAM Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Peringatan tahunan Human Rights Day ini diselenggarakan secara internasional oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Hari Hak Asasi Manusia adalah untuk memperingati ulang tahun salah satu janji global yang paling inovatif di dunia: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen penting ini mengabadikan hak-hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki setiap orang sebagai manusia - tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran, atau status lainnya.

Deklarasi ini diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 dan menetapkan, untuk pertama kalinya, hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi secara universal. Sebagai "standar pencapaian bersama untuk semua orang dan semua bangsa", DUHAM merupakan cetak biru global untuk hukum dan kebijakan internasional, nasional, dan lokal, serta menjadi landasan bagi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Tema Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2024

PBB mengusung tema "Our Rights, Our Future, Right Now" untuk peringatan Hari HAM Sedunia 2024. Tema ini menyoroti bagaimana hak asasi manusia dapat menjadi solusi di tengah berbagai krisis global. Hak asasi manusia dipandang memiliki peran yang signifikan, yakni sebagai kekuatan preventif untuk mencegah konflik dan pelanggaran sebelum terjadi, sebagai mekanisme protektif yang memberikan perlindungan hukum bagi individu dari berbagai bentuk penyalahgunaan, serta sebagai kekuatan transformatif yang mendorong perubahan sosial demi menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Slogan Hari HAM Sedunia 2024 (Foto: Dok. PBB)

Harapan PBB untuk Peringatan Hari HAM Sedunia 2024

Pada peringatan ini, PBB berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mengubah persepsi negatif dengan melawan stereotip serta kesalahpahaman yang kerap muncul. Selain itu, PBB berupaya memobilisasi tindakan kolektif guna menghidupkan kembali gerakan global yang mendukung hak asasi manusia, sehingga semua orang dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Pesan-pesan PBB tentang Hak Asasi Manusia

PBB menegaskan pentingnya Hak Asasi Manusia sebagai kekuatan preventif, protektif, dan transformatif yang membawa kebaikan. Hak Asasi Manusia berperan dalam memberdayakan individu dan masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik, memberikan dampak positif nyata, dan menawarkan solusi praktis bagi berbagai tantangan.

Peran Pencegahan Hak Asasi Manusia

Dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, kita dapat mencegah terjadinya bahaya sebelum hal tersebut terjadi. Prinsip dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya membantu mencegah pelanggaran, konflik, dan penyalahgunaan sejak dini. Hak Asasi Manusia menjadi ikatan yang menyatukan umat manusia.

Peran Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kerangka hukum Hak Asasi Manusia melindungi individu dari pelanggaran, penyalahgunaan, dan berbagai ancaman lainnya, memastikan setiap orang dapat hidup dengan martabat. Hak Asasi Manusia bukan sekadar konsep abstrak-melindungi hak-hak tersebut berarti melindungi masa depan kita bersama.

Peran Transformatif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan kekuatan untuk menciptakan perubahan. Menghormati dan menegakkannya tidak hanya berfokus pada mengatasi ketidakadilan saat ini, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang signifikan. Dengan memperbaiki struktur masyarakat yang tidak adil dan memberdayakan kelompok yang terpinggirkan, Hak Asasi Manusia membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan setara.

Singkawang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Singkawang, Kalimantan Barat memberlakukan tarif baru untuk pembuatan paspor baru pada tanggal 17 Desember 2024.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Herry Pranowo mengatakan, jika pemerintah resmi melakukan penyesuaian tarif paspor melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2024 lalu.

"Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk terus meningkatkan pelayanan keimigrasian, memberikan pilihan yang lebih fleksibel, dan menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan masyarakat," kata Herry, di Singkawang, Jumat.

Sehingga, per 17 Desember 2024 akan berlaku tarif paspor baru sebagai berikut, paspor dengan masa berlaku 5 tahun seperti paspor non-elektronik sebesar Rp350 ribu dan paspor elektronik sebesar Rp650 ribu.

Sedangkan paspor dengan masa berlaku 10 tahun seperti paspor non-elektronik sebesar Rp650 ribu dan paspor elektronik sebesar Rp950 ribu.

"Buat masyarakat yang mau membuat paspor, hingga tanggal 16 Desember 2024 nanti masih berlaku tarif dan masa berlaku yang lama. Sementara kuota juga masih tersedia di aplikasi M-Paspor," ujarnya.

Namun, pada tanggal 17 Desember 2024 nanti sudah berubah. "Jadi pilihlah paspor sesuai kebutuhan," ujarnya.

Dia juga menambahkan, menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, permohonan paspor di Kantor Imigrasi Singkawang tetap normal seperti biasa dan tetap dilayani sesuai dengan kuota 150 per hari.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Lalintalkim) Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Farhan Ferdiansyah menambahkan, dalam rangka mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pihaknya telah melakukan penundaan/penolakan penerbitan 127 paspor sejak Januari hingga Oktober 2024.

"Penundaan/penolakan paspor dilakukan dikarenakan sewaktu tes wawancara, pemohon terindikasi untuk bekerja yang dapat berpotensi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ujarnya.

Dalam upaya pencegahan TPPO yang kian marak di luar negeri, katanya, Imigrasi Singkawang akan memperketat untuk pembuatan paspor. Upaya ini juga adalah sebagai bentuk komitmen Imigrasi Singkawang dalam mendukung secara penuh program pemerintahan yang baru.

"Mekanisme pencegahannya, kita akan perdalam di tes wawancara dengan pemohonnya, apabila saat wawancara terdapat indikasi pemohon akan bekerja ke luar negeri maka permohonan tersebut akan kita tunda atau ditangguhkan bahkan dibatalkan," ujarnya.

Terkait dengan TPPO, sejauh ini Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang juga telah melakukan upaya sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya TPPO. Sosialisasi dilakukan mengingat Kota Singkawang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.

"Maka dalam hal ini, kami selalu memberikan pemahaman baik kepada warga Singkawang maupun masyarakat yang berada di perbatasan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri dari Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), Ciska Wihardja, mengunjungi Komnas HAM pada Jumat (6/12/2024).

Dalam kunjungannya, Ciska didampingi oleh tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.20 WIB.

Ciska terlihat mengenakan atasan bermotif berwarna ungu yang dipadukan dengan celana kulot hitam.

Setibanya di Komnas HAM, ia sempat melempar senyum kepada wartawan yang menunggu, namun tidak memberikan komentar dan langsung memasuki ruang pengaduan.

Kunjungan ini dilakukan di tengah proses hukum yang tengah dihadapi suaminya, Tom Lembong, yang terus didampingi Ciska dalam setiap sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan selama sekitar sepekan terakhir.

Sebagai informasi, permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan pada kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan Selasa, 26 November 2024," ungkap hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Putusan tersebut mengukuhkan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, yang kini menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, yang dikenal dengan inisial CS.

"Terhadap dua orang yang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016," jelas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, dalam konferensi pers pada Selasa (29/10/2024) malam.

MALANG, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendesak reformasi kultural di tiga institusi penegak hukum, yakni pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Hal ini merespons persoalan penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya banyak masalah.

Dia menyampaikan, untuk reformasi instrumental dinilai sudah terpenuhi yakni terkait kesejahteraan dan infrastruktur. Begitu juga dengan reformasi struktural yang telah terpenuhi, seperti reorganisasi.

"Nah yang tidak ini adalah yang belum itu reformasi kultural. Reformasi kultural ini berkaitan dengan orientasi, perilaku lah, kultur kerja di institusi-institusi itu," kata Benny saat memberikan kuliah umum di Universitas Katolik Widya Karya, Kota Malang, Jumat (6/12/2024).

Reformasi kultural yang dimaksud menyangkut perilaku dan budaya kerja para pejabat di tiga institusi penegak hukum tersebut. Hal itu seperti transaksional atau jual-beli hukum atau keadilan.

Dia mencontohkan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena kasus suap vonis bebas Ronald Tannur beberapa waktu lalu.

"Ini sudah menjadi kejahatan umum, karena sudah menjadi pemahaman, pengetahuan umum masyarakat. Ini harus dilakukan pembenahan," kata anggota Fraksi Demokrat itu.

Kemudian, kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kelas bawah biasanya terlebih dahulu viral, baru ditangani oleh penegak hukum.

Benny mengatakan, institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus melakukan evaluasi secara komprehensif.

"Harus ada evaluasi komprehensif, pelayanan hukum yang lebih humanis. Tapi supaya jangan ada kesannya no money no justice, no viral no justice. Itu adalah refleksi bahwa kultur penegakan hukum kita masih syarat dengan praktik-praktik yang korup," ungkapnya.

Bisa saja menurunkan kepadatan di lapas, karena selama ini di lapas tidak ada pemilahan antara korban, pengedar, serta bandar narkotika

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Prof Dr Faisal Santiago mengatakan keadilan restoratif untuk masyarakat yang terindikasi sebagai korban dari penggunaan narkoba dapat mengatasi permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan.

“Bisa saja menurunkan kepadatan di lapas, karena selama ini di lapas tidak ada pemilahan antara korban, pengedar, serta bandar narkotika,” ujar Faisal ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Menurut dia, masyarakat yang terindikasi sebagai korban dari penggunaan narkotika harus disembuhkan melalui rehabilitasi, baik dengan biaya dari negara maupun keluarga apabila berasal dari keluarga yang mampu.

Meskipun demikian, Faisal berpandangan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak boleh diterapkan kepada pengedar dan bandar narkoba. Baik pengedar maupun bandar, kata Faisal, harus dihukum seberat-beratnya.

“Bahkan, kalau memungkinkan, hukuman mati,” ucap dia.

Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, Faisal menegaskan bahwa Polri harus lebih meningkatkan kinerja karena memberantas narkoba merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan anak bangsa.

"Sehingga Polri harus menjadikan (pemberantasan narkotika) sebagai skala prioritas," ucap Faisal.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024 membentuk Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan proses hukum keadilan restoratif tidak dimanfaatkan oleh para pengedar dan bandar yang mengincar hukuman ringan.

Dia menjelaskan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) digunakan secara selektif oleh Polri dan Kejaksaan, dan hanya para pengguna yang dapat mendapatkan fasilitas hukum tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan pendekatan keadilan restoratif hanya digunakan kepada mereka yang lolos penilaian (assessment) dari BNN.

"Mereka dinyatakan sebagai kelompok yang harus direhabilitasi, tentunya tetap ada pengawasan oleh aparat penegak hukum dan kembali dilakukan assesment sampai dipastikan yang bersangkutan betul-betul sembuh," kata Kapolri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Paspor dibutuhkan warga negara yang akan bepergian ke luar negeri. Dokumen ini berfungsi sebagai kartu identitas ketika berkunjung ke negara lain.

Ada dua jenis paspor, yaitu paspor biasa (cetak) dan paspor elektronik. Bedanya, paspor biasa berupa buku cetak tetapi tidak disertai chip, sedangkan paspor elektronik adalah dokumen cetak namun ada chip untuk penyimpanan data.

Setelah proses pembuatan paspor selesai, paspor bisa diambil di kantor imigrasi. Apakah pengambilan paspor bisa diwakilkan? Berikut informasinya.

Syarat Pengambilan Paspor Diwakilkan

Dikutip dari laman Instagram Ditjen Imigrasi (@ditjen_imigrasi), pengambilan paspor di kantor imigrasi dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang masih satu kartu keluarga (KK) atau orang lain yang tidak dalam satu keluarga. Ini syaratnya.

• Untuk pengambilan paspor yang diwakilkan orang yang masih dalam satu kartu keluarga, silakan tunjukkan berkas permohonan dan foto kopi file kartu keluarga (KK)
• Jika paspor diambil oleh orang lain yang tidak dalam satu kartu keluarga (KK), tunjukkan surat kuasa bermaterai.

Biaya Paspor Elektronik dan Nonelektronik Terbaru

Syarat permohonan paspor baru adalah melampirkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, ijazah/surat baptis/buku nikah, dan surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama. Sementara itu, untuk penggantian paspor, cukup membawa KTP dan paspor lama, serta surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama.

Perlu diketahui, ada penyesuaian tarif untuk paspor elektronik dan nonelektronik dengan masa berlaku lima tahun dan 10 tahun. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 17 Desember 2024.

"Kami menyesuaikan tarif paspor berdasarkan jenis dan masa berlaku paspor sehingga masyarakat bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kami pastikan penyesuaian tarif ini tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengimbanginya dengan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan," kata Saffar M. Godam, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Berikut rincian tarif paspor terbaru.

1. Paspor masa berlaku 5 tahun

• Tarif paspor nonelektronik: Rp 350.000
• Tarif paspor elektonik: Rp 650.000

2. Paspor masa berlaku 10 tahun

• Tarif paspor nonelektronik: Rp 650.000
• Tarif paspor elektonik: Rp 950.000.

SALATIGA, iNews.id - DPRD Kota Salatiga menyulap ruang lobi kantor menjadi tempat literasi hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi (JDIH). Langkah ini untuk menunjang sosialiasi produk hukum dan peraturan di Kota Salatiga, Jawa Tengah maupun nasional kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan, JDIH ini sebenarnya sudah lama ada. Bahkan tahun ini DPRD Salatiga mendapat penghargaan sebagai kota terbaik untuk wilayah tengah pelaksanaan JDIH.

"JDIH ini agar masyarakat tahu tentang peraturan yang ada di kota ini. Partisipasi dan kesadaran masyarakat diperlukan agar mereka tahu tentang hukum dan aturan yang sedang diberlakukan," ujarnya, Jumat (6/12/2024).

Menurutnya selama ini masyarakat menjadi subjek hukum namun tidak tahu persis apa yang dilaksanakan. Apakah telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku atau belum. Diharapkan melalui JDIH ini masyarakat sadar dan paham tentang hukum.

"Diharapkan ruang JDIH di Aula DPRD Kota Salatiga menjadi bagian dari pembudayaan hukum," katanya.

Dance mengungkapkan Gedung DPRD Salatiga bukan hanya milik anggota dewan dan staf, namun punya masyarakat luas. Ada juga ruangan lobi ramah anak. Sehingga apabila ada orang tua datang ke sini bersama anaknya, sang anak bisa bermain," ucapnya.

Sementara Jessy salah satu mahasiswa mengaku terkesan dengan dengan ruang JDIH di Aula DPRD Kota Salatiga.

"Tempatnya juga adem dan nyaman. Di tempat ini kita juga bisa banyak mendapat informasi produk hukum," katanya.

Editor: Donald Karouw