JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menegaskan komitmen TNI untuk bersikap terbuka dan transparan dalam menangani kasus hukum yang melibatkan oknum prajurit.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

“Kita polisi militer tidak akan pernah menutup-nutupi suatu perkara atau kasus yang terjadi. Kita akan selalu transparan, akuntabel, dan terbuka,” ujar Yusri di hadapan awak media.

Ia mengapresiasi langkah cepat para komandan satuan polisi militer (Dansatpom) dalam menindaklanjuti berbagai kasus hukum yang sempat viral, seperti insiden penembakan di rest area Tangerang, kasus pembunuhan jurnalis wanita di Kalimantan, dan penembakan tiga polisi di Lampung.

“Semua kasus tersebut sudah tertangani dan dilimpahkan kepada oditur militer untuk diproses dalam persidangan,” katanya.

Terkait proses hukum, Yusri menegaskan bahwa sidang terhadap oknum prajurit TNI pada perkara-perkara itu juga dilaksanakan secara terbuka.

“Seperti contoh dalam persidangan-persidangan kemarin, persidangan semuanya dilakukan secara terbuka. Kemarin dari Danpuspomal yang terkait dengan semuanya terekspos. Silakan jadi rekan-rekan, tidak ada, 'Wah ini sidang tertutup untuk oknum'. Tidak ada. Semuanya terbuka," jelas Danpuspom.

Ia juga menyinggung pentingnya sinergi dengan media dan stakeholder lain, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi TNI.

Sebagai catatan, pada awal 2025, sejumlah kasus tindak pidana melibatkan oknum prajurit TNI sebagai tersangka.

Mulai dari kasus penembakan terhadap bos rental mobil di rest area Tol Tangerang-Merak pada awal Januari lalu.

Kasus ini melibatkan tiga prajurit TNI Angkatan Laut (AL) sebagai tersangka.

Kemudian, kasus pembunuhan jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Maret lalu oleh oknum prajurit TNI AL.

Terakhir, ada kasus penembakan terhadap tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Maret.

Kasus ini menyeret dua anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka.

Jakarta -

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyampaikan hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Dalam temu pers yang digelar Rabu (7/5/2025), Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi pelanggaran setelah mengumpulkan keterangan dari para pelapor, terlapor, dan sejumlah lembaga terkait.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal dilansir detikNews, Rabu (7/5/2025).

Salah satu temuan utama adalah potensi pelanggaran hak anak, terutama terkait identitas diri dan hak atas pendidikan. Munafrizal menyebutkan bahwa anak-anak yang berada di bawah naungan OCI diduga tidak mendapatkan akses terhadap informasi tentang asal-usul mereka serta hak atas pendidikan yang layak.

"Dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya dugaan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan praktik perbudakan modern yang dialami oleh para mantan pemain sirkus tersebut.

Temuan lain dari KemenHAM menunjukkan bahwa sejak 1970, OCI menerima anak-anak usia 2-6 tahun untuk diasuh dan dibina menjadi pemain sirkus. Anak-anak ini ditempatkan di beberapa rumah milik pihak bernama HM, dan sebagian besar dari mereka tumbuh tanpa mengetahui siapa keluarga kandung mereka.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

"Sejak ditampung oleh OCI, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya," tambahnya.

Munafrizal menegaskan bahwa informasi terkait penyerahan anak-anak kepada OCI masih memerlukan verifikasi lebih lanjut guna memastikan keabsahannya.

Seperti diketahui, kasus ini kembali mencuat setelah beberapa mantan anggota OCI yang tampil di Taman Safari Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi ke Kementerian HAM. Mereka menyampaikan bahwa selama menjadi pemain sirkus, mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Pada 15 April lalu, para pelapor diterima dalam audiensi oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Di sana, mereka membeberkan pengalaman pahit yang dialami selama berada di OCI, termasuk dugaan perbudakan dan kekerasan.

(nkm/nkm)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang mengundang tawa dan kekaguman saat menyambut kedatangan pendiri Gates Foundation Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Prabowo menyebut bahwa pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam, bahkan mungkin lebih daripada sebagian warga Indonesia sendiri.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia. Inilah pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," kata Prabowo disambut tawa para menteri Kabinet Merah Putih hingga pengusaha kelas kakap yang hadir.

Pernyataan itu muncul setelah Prabowo menjelaskan secara rinci kontribusi Gates Foundation terhadap Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, teknologi, dan bantuan sosial lintas sektor.



"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia sebanyak lebih USD 159 juta. Di kesehatan USD119 juta, pertanian USD5 juta, teknologi USD5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari USD28 juta," jelas Prabowo.

Prabowo pun mengungkapkan rencana menganugerahkan Bintang Kehormatan kepada Bill Gates yang juga pendiri Microsoft itu. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam bidang kemanusiaan, khususnya di sektor kesehatan Indonesia dan berbagai belahan dunia.

Dia juga mengungkapkan bahwa melalui dukungan Gates, Indonesia berhasil mengembangkan kapasitas produksi vaksin secara signifikan. Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan Bio Farma menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia, dengan produksi hingga 2 miliar dosis per tahun yang digunakan di 42 negara dan menjangkau lebih dari 902 juta jiwa.

Bill Gates juga mendorong pengembangan vaksin TBC dan malaria, dua penyakit yang masih menelan banyak korban di Indonesia. Menurut data, TBC menyebabkan hampir 100.000 kematian per tahun di Tanah Air.

Sehingga, dukungan Bill Gates terhadap uji coba vaksin TBC di Indonesia menjadi harapan besar dalam mengurangi angka kematian akibat penyakit tersebut secara signifikan.

"Saya akan menggelar rapat dewan tanda kehormatan karena saya ingin, atas nama bangsa Indonesia, memberi bintang tertinggi untuk salah satu warga negara asing atas jasa-jasanya membantu rakyat Indonesia dan dunia," lanjut Prabowo.

Lebih dari sekadar penghargaan negara, Prabowo menegaskan bahwa penganugerahan ini merupakan simbol penghormatan seluruh rakyat Indonesia terhadap sosok Bill Gates, seorang tokoh dunia yang mendedikasikan sumber daya dan kekayaannya untuk kemanusiaan.

"Dan kami sepakat bahwa kami akan menyerahkannya pada bulan September di New York, selama musim Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kita semua pasti setuju bahwa Anda benar-benar pantas menerima ini atas kontribusi Anda terhadap kemanusiaan," pungkasnya.

Bogor -

Pria inisial RS yang ditemukan tewas di Leuwiliang, Kabupaten Bogor ternyata pengemudi ojek online atau ojol. Korban tewas dibunuh oleh penumpangnya sendiri bernama Roli Kurniawan (25).

"Identitas korban inisial RS merupakan warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah (pengemudi) ojek online," kata Wakapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila ketika jumpa pers, Rabu (7/5/2025).

"Korban pekerjaan sebagai (pengemudi) ojek online, menerima order mengantar pelaku. (Pelaku) RK memesan melalui aplikasi untuk titik jemput di RS Karyabhakti (Dramaga) dan untuk diturunkan (dengan tujuan) di Cibeber (Leuwiliang)," imbuhnya.

Rizka mengatakan, pelaku Roli membunuh dan membawa kabur motor dan handphone milik korban pada Minggu (4/5/2025) pukul 01.00 WIB. Pelaku kemudian ditangkap anggota Polsek Leuwiliang dibekup Satreskrim Polres Bogor di rumah kontrakannya di Cubungbulang, Kabupaten Bogor.

"Terkait perbuatan pelaku dengan gerak cepat Polsek Leuwiliang di-back up Satreskrim Polres Bogor, kurang dari 24 jam pelaku sudah berhasil diamankan di kontrakannya di Cibungbulang," kata Rizka.

Pelaku Resedivis

Rizka menambahkan, pelaku Roli Kurniawan merupakan resedivis kasus pencurian dan menjalani hukuman penjara di Lapas Tangerang. Roli ditangkap polisi karena mencuri handphone dan menjalani vonis selama 8 bulan penjara.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku adalah resedivis dimana pada 2018 pelaku pernah menjalani penjara dengan kasus oencurian HP di daerah Tangerang," kata Rizka.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria berjaket pengemudi ojek online inisial RS di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Begini penampakan pelaku bernama Roli Kurniawan atau RK (25) menggunakan baju tahanan.

Pantauan detikcom, Roli Kurniawan dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bogor. Roli Kurniawan tampak menggunakan baju tahanan berwarna oranye.

Roli Kurniawan tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika digiring ke lokasi konferensi pers di lobby Polres Bogor. Pria asal Tenggamus, Lampung, itu terus menundukkan kepala.

"Siang ini kami dari Polres Bogor melakukan pers rilis pengungkapan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Terhadap korban inisial RS, warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah ojek online. Kemudian untuk pelaku inisial RK (25), secara identitas tercatat sebagai warga Tanggamus, Provinsi Lampung," kata Wakil Kapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila, Rabu (7/5).

(sol/mea)

Jakarta -

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi atas dugaan pelanggaran hukum hingga HAM di kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan, dalam konferensi pers di KemenHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," sebutnya.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para Pengadu menyampaikan laporan ke Polri," sebutnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Sebelumnya, KemenHAM menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Simak Video 'KemenHAM Nilai Kasus Sirkus OCI Bisa Masuk Pelanggaran HAM Berat':

Saksikan Live DetikSore:

(ial/azh)

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya. Budi Arie meminta Kejaksaan memberikan pendampingan terkait program Kopdes Merah Putih.

"Kami diminta oleh Kementerian Kooperasi untuk mendukung bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih akan membentuk Koperasi Merah Putih," kata Burhanuddin, di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Burhanuddin mengatakan jajarannya siap mengawal program Kopdes Merah Putih tersebut. Selain itu, Burhanuddin menambahkan saat ini Kejagung juga telah memiliki aplikasi Jaga Desa yang dapat membantu melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa, termasuk implementasi dari Koperasi Desa Merah Putih.

"Koperasi ini cukup luas karena di seluruh desa seluruh Indonesia. Sekitar 80 ribu kooperasi dan tentunya ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ecek-ecek, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tapi memerlukan suatu keseriusan," tuturnya.

Diketahui Kemenkop akan membentuk program Koperasi Merah Putih yang berjumlah 80 ribu di desa/kelurahan. Oleh karenanya, Budi Arie menemui Jaksa Agung untuk meminta Kejaksaan melakukan pengawasan dan pendampingan hukum, serta mitigasi risiko untuk pelaksanaan Koperasi Merah Putih tersebut.

Budi Arie menambahkan, pendampingan hukum dan mitigasi risiko menjadi hal yang penting agar kredibilitas Kopdes Merah Putih dapat terjaga.

Apalagi, lanjut Menkop Budi Arie, tujuan dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai distribusi yang panjang, menghilangkan rentenir.

(yld/dhn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan ada dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian HAM setelah menganalisi kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997.

"Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan dalam Konferensi Pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Munafrizal mengatakan, terdapat empat pelanggaran yang ditemukan Kementerian HAM dalam kasus tersebut.

Pertama, dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

"Lalu memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar dia.

Kedua, dugaan kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan.

Ketiga, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang Teradu. Keempat, dugaan praktik perbudakan modern.

Munafrizal mengatakan, berdasarkan hasil penanganan ditemukan beberapa temuan yaitu, OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tua untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga HM.

Namun, perlu ada pencarian fakta lebih lanjut terkait proses penyerahan/pengambilan anak-anak tersebut guna memastikan apakah proses penyerahan anak tersebut sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, perlu pula ditelisik lebih lanjut apakah penyerahan/pengambilan anak-anak tersebut merupakan inisiatif dan perbuatan proaktif oleh OCI," kata dia.

Munafrizal mengatakan, aspek pembuktian menjadi tantangan utama mengingat keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang berada di bawah kendali pihak teradu.

Dia mengatakan, Kementerian HAM tidak memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan dokumen, pemanggilan paksa, maupun tindakan investigatif lain yang bersifat memaksa.

"Hal ini menyebabkan proses verifikasi atas fakta-fakta yang disampaikan menjadi sangat terbatas, bergantung sepenuhnya pada kemauan dan kesukarelaan pihak-pihak untuk membuka informasi," kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk Bareskrim Polri.

Jakarta -

Kader PDIP Riezky Aprilia mengaku dijanjikan menjadi anggota Komnas HAM jika bersedia mundur dari pencalegan Dapil 1 Sumatera Selatan (Sumsel). Riezky mengaku juga ditawari posisi komisaris jika bersedia mundur.

Hal itu disampaikan Riezky yang juga mantan anggota DPR fraksi PDIP saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Riezky mengatakan tawaran itu disampaikan oleh mantan narapidana kasus Harun, Saeful Bahri, saat menemuinya di Singapura. Dia mengatakan tawaran posisi komisaris disampaikan oleh pengacara Donny Tri Istiqomah yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?" tanya jaksa.

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi komiasaris macem-macem walaupun konteksnya saya nggak tahu serius atau bercanda gitu loh," jawab Riezky.

KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang telah buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022," kata jaksa.

(mib/ygs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Mariyono menyebut, terdakwa kasus muncikari, Januar Murdianto, melarikan diri dengan bantuan sang kekasih.

Informasi ini diterima Mariyono dari petugas PN Jakarta Utara yang ikut menangkap dan mendengarkan interogasi terhadap Dio, terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang melarikan diri bersama Januar namun berhasil ditangkap.

“Informasinya justru yang Januar itu dibantu oleh pacarnya atau apa gitu. Mungkin larinya dibantu. Informasinya dari petugas kantor begitu. Dio itu mengaku begitu,” kata Mariyono saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

Saat diinterogasi, Dio juga menyebut kekasih Januar turut hadir dalam persidangan.

“Ceritanya seperti itu. Ini menurut keterangan Dio yang tertangkap. Kan larinya sama-sama, Dio sama Januar,” tutur dia.

Adapun dua tahanan titipan bernama Dio dan Januar Murdianto kabur dari PN Jakarta Utara di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (6/5/2025) malam.

Keduanya baru saja menjalani sidang dengan majelis hakim yang sama, namun persidangan ditunda antara pukul 18.00 WIB hingga 18.30 WIB.

Meski sidang berlangsung bersamaan, kasus yang menjerat keduanya berbeda. Dio terlibat dalam perkara pencurian dengan pemberatan, sementara Januar terjerat kasus muncikari.

Saat itu, keduanya menjalani persidangan di Ruang Cakra lantai dua PN Jakarta Utara. Usai sidang, mereka digiring kembali ke sel tahanan yang terletak di lantai dasar atau basement.

“Kesempatan itu digunakan oleh dua terdakwa untuk menerobos teralis pagar (lantai satu) sehingga bisa turun ke basement dekat mushala,” kata Mariyono.

“Nah, di situlah dia itu langsung lari menuju tangga-tangga yang menghubungkan dengan pagar di luar. Langsung lompat ke atap gedung sebelah,” ujar Mariyono melanjutkan.

Namun, upaya pelarian Dio gagal. Kakinya retak setelah terjatuh akibat menginjak lembaran hardek yang rapuh saat mencoba melarikan diri.

Dia akhirnya tertangkap oleh petugas saat bersembunyi di kolong mobil.

“Kalau yang Januar Murdianto berhasil lari karena dia naik lagi ke atap yang bukan hardek, jadi dia bisa lari. Akhirnya dia lari menuju ke arah belakang, di belakang KPU itu. Dia lolos di situ,” ungkap Mariyono.

Januar dan Dio sama-sama melepas baju tahanan dengan harapan bisa membaur dengan warga setempat.

Mariyono mengatakan, Januar dan Dio dikawal petugas ketika dipindahkan dari lantai dua ke ruang tahanan.

“Itu dikawal. Kan protap (prosedur tetap)-nya begitu. Masuk ke ruang sidang dikawal, keluar ruang sidang dikawal. Jadi, bukan kewenangan majelis dan bukan kewenangan petugas kantor,” ujar dia.

“Kalau memang itu terjadi, berarti itu keteledoran dari jaksa pengamanan itu. Kan polisi juga ada tuh, bertugas,” tambah Mariyono.

untuk warga Tiongkok berinisial ZZ dan CX melanggar imigrasi karena mengelola sebuah usaha berupa toko dan setelah dilakukan pemeriksaan dua orang ini diduga telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal serta memiliki sponsor fiktif

Jakarta (ANTARA) -

Kantor Imigrasi TPI Kelas I Jakarta Utara menangkap sembilan warga asing yang terlibat sejumlah kasus pelanggaran imigrasi mulai dari sponsor fiktif, tinggal melebihi batas waktu (overstay), hingga terlibat penipuan (scamming).

“Kami melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian dan menangkap sembilan warga asing yang diduga melakukan pelanggaran,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Rendra Mauliansyah didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Widya Anusa Brata di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan sembilan warga asing yang ditangkap yakni sepasang suami istri asal Tiongkok berinisial ZZ dan CX.

Kemudian enam warga asal Nigeria berinisial EGO, EOU, CSC, EK, NCC, dan ACC serta seorang warga asing asal Pantai Gading berinisial SK.

Ia menjelaskan untuk warga Tiongkok berinisial ZZ dan CX melanggar imigrasi karena mengelola sebuah usaha berupa toko dan setelah dilakukan pemeriksaan dua orang ini diduga telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal serta memiliki sponsor fiktif.

"Kami menangkap ZZ dan CX dan dilakukan pemeriksaan dan keduanya dikenakan deportasi pada Selasa (5/5)," kata dia.

Selanjutnya pihaknya kembali melakukan pengawasan dan menangkap enam WNA Nigeria dan satu WNA Pantai Gading. Ketujuh warga asing itu dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.

Empat warga asal Nigeria berinisial EGO, EOU, CSC, EK dinyatakan telah tinggal di wilayah Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggal yang diberikan.

Kemudian warga Nigeria berinisial NCC diduga telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal. NCC ini pemegang Kitas sebagai pelajar dengan sponsor Universitas yang ada di Indonesia. Namun, berdasarkan pangkalan data pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang bersangkutan sudah tidak lagi terdaftar aktif sebagai mahasiswa sejak tahun 2024/2025.

“Pihak universitas juga telah mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan sudah tidak pernah aktif mengikuti kegiatan perkuliahan,” kata Rendra.

Kemudian satu warga Nigeria berinisial ACC dan WNA asal Pantai Gading berinisial SK diduga memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggal.

Ia menyebutkan ACC merupakan pemegang Kitas Investor dan SK sedang dalam proses pengajuan permohonan Kitas Investor. Keduanya mengaku tidak pernah berinvestasi di Indonesia serta tidak pernah mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor yang bersangkutan.

Menurut dia ketujuh warga asing ini ditangkap dan saat ini menghuni di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara sampai menunggu pelaksanaan deportasi

“Jika terbukti melanggar, maka akan dikenakan deportasi disertai dengan penangkalan,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Bogor -

Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria berjaket pengemudi ojek online inisial RS di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Begini penampakan pelaku bernama Roli Kurniawan atau RK (25) menggunakan baju tahanan.

Pantauan detikcom, Roli Kurniawan dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bogor. Roli Kurniawan tampak menggunakan baju tahanan berwarna oranye.

Roli Kurniawan tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika digiring ke lokasi konferensi pers di lobby Polres Bogor. Pria asal Tenggamus, Lampung, itu terus menundukkan kepala.

"Siang ini kami dari Polres Bogor melakukan pers rilis pengungkapan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Terhadap korban inisial RS, warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah ojek online. Kemudian untuk pelaku inisial RK (25), secara identitas tercatat sebagai warga Tanggamus, Provinsi Lampung," kata Wakil Kapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila, Rabu (7/5/2025).

Rizka mengatakan, pelaku ditangkap hasil gerak cepat Polsek Leuwiliang yang di-back up Satreskrim Polres Bogor. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kontrakannya di Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

"Dengan gerak cepat Polsek Leuwiliang dibekup Satreskrim Polres Bogor, kurang dari 24 jam pelaku sudah berhasil diamankan di kontrakannya di Cibungbilang, Kabupaten Bogor," kata Rizka.

Diberitakan sebelumnya, Pelaku pembunuhan pria berjaket ojek online (ojol) di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, ditangkap. Pelaku beraksi seorang diri.
"Betul (sudah ditangkap). Pelaku satu orang," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara saat dimintai konfirmasi Rabu (7/5/2025).

Teguh belum menjelaskan terkait identitas pelaku dan lokasi penangkapan. Polisi akan menggelar jumpa pers kasus pembunuhan ini.

"Siang ini dirilis, di Polres," kata Teguh.

Pria berjaket pengemudi ojek online (ojol) berinisial RS ditemukan tewas di Leuwiliang, Bogor, pada Minggu (4/5/2025) dini hari. RS diduga korban pembunuhan.

"Benar kejadian tersebut. Diduga korban merupakan korban pembunuhan. Inisial RS," kata Kapolsek Leuwiliang Kompol Maryanto ketika dimintai konfirmasi, Minggu (4/5).

(sol/mea)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan temuan itu merupakan hasil pendalaman kasus yang dilakukan Tim Tindak Lanjut Penanganan Aduan HAM atas pengaduan sembilan orang mantan pemain OCI pada 15 April 2025.

"Apa yang pernah dialami oleh para mantan pemain OCI, sebagaimana diceritakan kepada kami, itu tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang," ucap Mugiyanto dalam konferensi pers tindak lanjut penanganan kasus mantan pemain OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan menjelaskan salah satu bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus OCI, yaitu pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya.

Mantan pemain OCI juga diduga dilanggar haknya untuk terbebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, serta mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial.

Selain itu, Kementerian HAM turut menduga para korban mengalami kekerasan fisik yang dapat mengarah pada penganiayaan, kekerasan seksual oleh salah satu pihak yang diadukan, serta terjebak dalam praktik perbudakan modern.

Berdasarkan hasil penanganan, tutur Munafrizal, Kementerian HAM menemukan bahwa OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tuanya untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga salah satu pendiri kelompok sirkus itu.

Sejak tahun 1970, OCI menampung anak-anak berusia dua sampai enam tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM. Anak-anak tersebut kemudian dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus.