Palembang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dilaporkan terjadi kerusuhan pada Kamis sekira pukul 09.00 WIB.

Hingga Kamis siang pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam lapas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Untuk memperlancar proses pengamanan, pihak Kepolisian Polres Musi Rawas menutup jalan di depan lapas tersebut.

Untuk sementara jalan dialihkan melalui perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas.

Pewarta: Dolly Rosana/M Mahendra Putra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

TNI melakukan penggerebekan kasus peredaran narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat. SETARA Institute mengkritik keras tindakan penggerebekan oleh TNI ini karena melanggar hukum.

"Penggerebekan pengedar narkoba di Bima oleh Komando Rayon Militer 1608-04/Woha dan Unit Intelijen Kodim 1608/Bima menuai polemik dan mengundang kontroversi di ruang publik. Tindakan yang dilakukan oleh TNI tersebut melanggar hukum, karena pemberantasan narkoba secara yuridis bukanlah yurisdiksi TNI," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/5/2025).

Dia menegaskan UU yang berlaku tidak memberi TNI wewenang untuk menggerebek peredaran narkoba. Wewenang tersebut ada di aparat penegak hukum.

"UU TNI, KUHAP, dan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan kewenangan apa pun kepada TNI untuk melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba. Penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba merupakan kewenangan kepolisian, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil melalui koordinasi dengan kepolisian dan BNN," tuturnya.

Dia mengingatkan agar hal ini menjadi koreksi. Dia meminta DPR agar menegur Panglima TNI perihal ini.

"Dengan demikian, harus ada koreksi atas pelanggaran hukum tersebut agar tidak merusak tertib hukum (legal order). Dewan Perwakilan Rakyat dengan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan seyogianya memberikan teguran keras dan/atau Panglima TNI," ungkapnya.

Dia juga mendorong Presiden untuk menegur Panglima TNI. Sebab, bukan kali ini saja TNI bertindak di luar kewenangannya.

"Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan juga mesti melakukan tindakan yang dibutuhkan kepada Panglima TNI agar jajarannya tidak melakukan tindakan di luar kewenangan. Bukan kali ini saja TNI melakukan tindakan di luar kewenangan," jelasnya.

Penggerebekan Narkoba di Bima

Sebelumnya, diberitakan TNI melakukan penggerebekan narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-04/Woha bersama Unit Intel menggagalkan peredaran narkoba di kawasan tambak Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (1/5/2025).

"Penggerebekan ini merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Menyikapi informasi itu, Dandim 1608/Bima segera menginstruksikan Danramil dan Pasi Intel untuk melakukan penindakan," kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5).

Operasi dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Cba Iwan Susanto dan Pasi Intel Kapten Inf. Bambang Herwanto, serta melibatkan unsur masyarakat sebagai saksi di lapangan.

Dalam operasi tersebut, petugas TNI mengamankan tiga orang pelaku berinisial S (26), I (23), dan M (25), yang seluruhnya berasal dari wilayah Kecamatan Woha.

Dari tangan para tersangka, diamankan 32 paket sabu dengan total berat 38,68 gram, tiga unit handphone, lima dompet, beberapa tas berisi alat penggunaan sabu, uang tunai, serta berbagai barang bukti lainnya seperti alat isap, timbangan elektrik, alat suntik, dan senjata tajam berupa pipa kaca serta gunting kecil.

Penggerebekan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang mempermasalahkan wewenang TNI.

Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto buka suara. Dia menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terlihat di depan mata. Maka dari itu TNI bertindak untuk penanganan awal.

"Ya kalau kita umpama di depan mata nih ya terlihat, melihat sesuatu yang tindak pidana. Kan nggak mungkin kita akan membiarkan. Jadi dalam penanganan awal nggak apa-apa kita tangkap," tutur Mayjen Yusri saat wartawan menemuinya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

TNI juga akan melihat pelakunya. Jika pelakunya sipil, maka akan diserahkan ke polisi.

"Tetapi kita melihat pelakunya siapa nih. Ya kalau memang dia orang sipil, ya diserahkan kepada kepolisian atau kepada kejaksaan. Jadi kita nggak akan membiarkan, oh biar saja, itu bukan domain saya. Tidak juga. Ya kalau memang itu di depan mata berat kita menangkap, kita berat mengamankan. Tertangkap tangan lagi," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kerusuhan tersebut.

Kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pantauan detikSumbagsel, pihak kepolisian, TNI, dan Brimob masih siaga di area lapas. Terlihat juga mobil Barracuda, Water Cannon, dan ambulans berada di area lapas. Terlihat kaca jendala serta fasilitas lain di lapas rusak berat akibat kericuhan tersebut.

Berdasarkan informasi di lapangan, tidak ada tahanan yang kabur dalam kerusuhan yang dilakukan para tahanan di lapas tersebut.

Salah satu saksi mata yakni Ustadz Abdul Somad mengatakan ia sempat tertahan di dalam lapas kurang lebih setengah jam. Ia mengaku sebelumnya sempat memberikan ceramah kepada para tahanan sebelum kerusuhan terjadi.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih ceramah di dalam masjid Lapas, tiba-tiba ada gumpalan asap di area lapangan lapas dan langsung terjadi keributan," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Ia mengatakan sekitar pukul 11.30 WIB, terlihat beberapa petugas berhasil memukul mundur para tahanan dan kerusuhan tersebut pun berhasil diredam.

"Sudah tidak ribut lagi sekarang, tapi saya belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kerusuhan itu," ungkapnya.

Saat ini terlihat pihak kepolisian masih melakukan pengamanan di area lapas.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta. Lokasi lahan ini dinilai berada di kawasan perkotaan dan strategis.

Lapas tersebut diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau. Kemudian, lahannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak, sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5).

Ia menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Ara mengungkap ide tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bermaksud agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucapnya.

Di samping itu, Ara menyebutkan dirinya mendapat dukungan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satuan tugas (satgas) dari lintas kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan.

Ia menyampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan serta Badan Pusat Statistik (BPS) sudah langsung mengawal proses pembangunan sejak awal. Pihaknya juga mengalokasikan sekitar 5 ribu rumah subsidi untuk pegawai lapas agar mereka memiliki hunian layak.

"Dari BPKP, Kejaksaan, dan BPS juga ikut mengawal kegiatan ini. BPS juga akan mendata langsung pegawai lapas yang bisa berat mendapatkan sesuai aturan rumah subsidi. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa," katanya.

Sementara itu, Agus menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai lapas. Saat ini jumlah pegawai lapas ada sekitar 65 ribu banyak yang belum memiliki rumah, sehingga KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Polisi telah meringkus pria berinisial L, anak kepala desa di Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat yang memukul warga karena kritikan. Ini tampangnya.

Berdasarkan foto yang diterima, Kamis (8/5/2025), L mengenakan pakaian tahanan berwarna biru. L dihadirkan dalam konferensi pers kemarin.

Terlihat L tertunduk selama konferensi pers berlangsung. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus penganiayaan tersebut.

Polisi menjelaskan kronologi kasus pemukulan ini. Pelaku L memukuli korban di rumah korban.

Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin (28/4) sekitar pukul 22.00 WIB. Rumah korban berada di Desa Kembangkuning.

"Adapun kronologi singkatnya yaitu pada malam tersebut tersangka datang ke rumah korban di Desa Kembangkuning," kata Silfi.

Kemudian antara pelaku dengan korban sempat terjadi cekcok mulut. Hingga kemudian terjadilah peristiwa pemukulan terhadap korban.

"Ada sedikit cekcok mulut, lalu terjadilah pemukulan," ungkapnya.

Silfi mengatakan menurut pengakuan korban, pemukulan diduga karena masalah kritikan di media sosial.

"Sejauh ini dari korban terkait masalah kritikan atau komen yang ada di media sosial," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berpandangan, jika kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun tanpa kepastian hukum, maka sistem hukum yang ada akan jauh dari keadilan.

Pernyataan ini disampaikan Hasto melalui surat yang dibacakan politikus PDI-P, Guntur Romli sesaat setelah Sekjen PDI-P itu masuk ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Menurut Hasto, persoalan serius terhadap kehidupan politik, ekonomi dan sosial pasti timbul tanpa supremasi hukum atau upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi.

“Berbagai persoalan perekonomian saat ini terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum,” kata Hasto dalam surat yang dibacakan Guntur, Kamis

Hasto pun menilai bahwa perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku merupakan daur ulang perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dia bilang, dalam empat kali persidangan yang sudah digelar semakin memperkuat fakta bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam memberikan keterangan, ternyata sama.

Keterang-keterangan dalam sidang Hasto sudah terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio dan Saeful Bahri pada tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Proses daur ulang ini melanggar azas kepastian hukum, akuntabilitas dan kepentingan umum,” kata Hasto dalam surat tersebut.

“Bayangkan jika setiap persoalan hukum yang telah inkracht, lalu bisa didaur-ulang, maka runtuhlah sistem hukum tersebut,” imbuhnya.

Ternate (ANTARA) - Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi di daerah, Tim Sekretariat IRH Kanwil Kemenkum Malut yang terdiri oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Muda, Ulfa Seban, dan Pengelola Data Pengharmonisasian, Indra Mokodompit melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian IRH di Kabupaten Pulau Taliabu.

Koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir untuk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Taliabu dalam meningkatkan reformasi hukum.

Kunjungan diterima oleh Perwakilan Bagian Hukum Alifudin Selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kabupaten Pulau Taliabu, yang sekaligus memandu jalannya rapat pendampingan penilaian mandiri IRH. Kegiatan ini dihadiri oleh JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Pulau Taliabu, Perwakilan Sekwan Kabupaten Pulau Taliabu dan Pelaksana pada Bagian Hukum Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam diskusi disampaikan oleh Tim bahwa IRH merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem nasional, dengan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tim juga menyadari bahwa pelaksanaan penilaian IRH ini membutuhkan kerja sama, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu guna mewujudkan peningkatan kualitas regulasi.

Oleh karenanya Tim berharap Pedoman Pelaksanaan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang telah disusun oleh Badan Strategis Kebijakan Kementerian Hukum, serta kehadiran Tim ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam pemenuhan data dukung IRH agar penilaian IRH dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu.

Tim juga menegaskan bahwa siap melakukan tugas dan fungsinya selaku Tim Sekretariat Wilayah, yang meliputi koordinasi, sosialisasi, pendampingan verifikasi dan penilaian awal pada lembar kontrol, pendampingan dalam penilaian mandiri, dan klarifikasi nilai awal dari Tim Penilaian Nasional IRH pada Pemerintah Daerah selaku peserta Penilaian IRH.

Selain terkait pelaksanaan kegiatan penilaian IRH dalam kunjungan ini Tim menyampaikan hal-hal diantaranya terkait Evaluasi Pengelolaan JDIH; Evaluasi penyelenggaraan PJA, Pembentukan Posbankum Desa dan Pembentukan/Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; Evaluasi Pelaksanaan Propemperda dan Pelaksanaan Harmonisasi di Kabupaten Pulau Taliabu, serta melakukan Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan metode wawancara dan pengisian kuesioner oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Alifudin selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan ahli Muda memberikan evaluasi berupa Pemda Segera menerbitkan SK Tim Kerja dan Asesor IRH dan menunjuk Pengelola JDIH melalui surat keputusan, segera membenahi permasalahan server JDIH dan membuat Pojok JDIH.

Kemudian mendorong kepada Dinas BMD untuk membantu memfasilitasi Pendaftaran PJA dan Parletak, melakukan inventarisasi terhadap daftar prioritas ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun 2025 untuk disampaikan ke Kanwil, menindaklanjuti terkait pembentukan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian Koperasi Merah Putih

Dalam hal ini, Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir terus mendorong seluruh kabupaten kota di Malut, khususnya Pemkab Kep. Taliabu dalam meningkatkan reformasi hukum yang menjadi instrumen serta melakukan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan.

Ternate (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani konsisten menyampaikan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai platform, salah satunya media elektronik dan media sosial milik RRI Batam dalam dialog khusus bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Batam, Rabu (7/5).

”Kami sudah mendeklarasikan diri sebagai Kampus Pengayoman Pancasila yang telah di resmikan oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas pada 20 Februari 2025 lalu. Hal ini yang menjadi penguat kami untuk menyukseskan Asta Cita Presiden terutama dalam memperkokoh Ideologi Pancasila,” tegasnya.

Program-program yang diterapkan di BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila membentuk karakter ASN hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sehari-hari.

”Kita masukan dalam pendidikan dan pelatihan kurikulum mengenai nilai-nilai pancasila. Hal ini dalam rangka mengingatkan kembali pada peserta didik dan peserta pelatihan mengenai pentingnya Pancasila sebagai Way of Lifenya Bangsa Indonesia,” tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan akan terus bekerjasama dengan BPIP untuk fokus memberikan pelatihan nilai-nilai Pancasila kepada para dosen dan widyaiswara. Selanjutnya ilmu yang telah didapatkan dapat diteruskan kepada anak didiknya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Gusti Ayu juga menyebutkan peran media online dan media sosial menjadi media untuk menyebarluaskan pesan-pesan Pancasila lebih luas lagi.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengapresiasi Kepala BPSDM yang masif menggaungkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai platform, di antaranya media elektronik dan media sosial milik RRI. Argap Situngkir menyampaikan pihaknya turut mengotimalkan kerja sama dengan media massa untuk memublikasikan program pemerintah.

"Apresiasi kepada BPSDM yang terus berkolaborasi dengan berbagai media dalam glorifikasi nilai-nilai Pancasila dan berbagai program Kementerian Hukum," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku merupakan daur ulang perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan ini disampaikan Hasto melalui surat yang dibacakan politikus PDI-P, Guntur Romli, sesaat setelah Sekjen PDI-P itu masuk ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

“Proses daur ulang ini melanggar asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepentingan umum,” kata Hasto dalam surat yang dibacakan Guntur, Kamis.

Hasto bilang, dalam empat kali persidangan yang sudah digelar, semakin memperkuat fakta bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan keterangan ternyata sama.

Keterangan-keterangan dalam sidang Hasto sudah terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saeful Bahri pada tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hasto pun menuturkan bahwa ketika kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun tanpa kepastian hukum, maka sistem hukum yang ada dijauhkan dari keadilan.

Menurut dia, tanpa supremasi hukum akan menimbulkan persoalan serius terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.

“Berbagai persoalan perekonomian saat ini terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum. Bayangkan jika setiap persoalan hukum yang telah inkrah, lalu bisa didaur ulang, maka runtuhlah sistem hukum tersebut,” kata Hasto dalam surat yang dibacakan Guntur.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar caleg PDI-P Harun Masiku dapat menjadi menjadi anggota DPR RI lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) 2019-2024.

Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berstatus buron sejak tahun 2020.

Wahyu Setiawan dan sejumlah terdakwa lainnya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka kasus ini pada akhir 2024 lalu.

Sementara, Harun Masiku yang berstatus tersangka juga belum diketahui keberadaannya hingga kini.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan kajian terhadap hubungan penerapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dengan hukum humaniter internasional dan hukum perang laut yang saat ini masih belum terlalu diteliti mendalam.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung saat memimpin diskusi tematik bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Jakarta, 6—7 Mei 2025, yang dilaksanakan dalam rangka penguatan inisiatif hukum humaniter dunia “Global IHL Initiative”.

“Indonesia meyakini sepenuhnya bahwa hubungan antara UNCLOS 1982, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Peperangan Laut merupakan bidang yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas batas antara rezim hukum yang memiliki keterkaitan erat,” kata Amrih, seperti dikutip dari keterangan Kemlu RI di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, interaksi antara rezim hukum internasional, khususnya UNCLOS dan hukum peperangan laut, hingga kini masih minim kajian sehingga harus digali lebih dalam lagi.

Salah satu aspek yang penting dibahas saat ini, yaitu penerapan UNCLOS dalam konflik bersenjata, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dalam peperangan modern seperti penggunaan kendaraan bawah laut nirawak (UAV), sehingga topik tersebut didiskusikan dalam agenda itu.

Turut dibahas pula dalam diskusi tersebut isu perlindungan lingkungan laut, hak navigasi, dan kepentingan negara pesisir netral yang erat kaitannya dengan penerapan UNCLOS.

Sementara itu, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk RI dan Timor Leste Vincent Ochilet mengatakan, negara-negara harus mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap konflik laut dan penerapan hukum peperangan laut supaya semakin berorientasi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Pasalnya, sebagian besar hukum peperangan laut yang berlaku saat ini dirumuskan pada awal abad ke-20, sementara kondisi maritim global telah berubah secara signifikan sejak saat itu.

“Perlakuan yang mengistimewakan domain maritim dalam perkembangan hukum perang laut perlu diseimbangkan dengan pertimbangan kemanusiaan,” ucap Ochilet.

“Sangat penting untuk menyadari bahwa, dalam lingkungan maritim yang saling terhubung secara global, konflik bersenjata di laut dapat berdampak besar terhadap populasi sipil baik di laut maupun di darat,” tambahnya.

Menurut pernyataan Kemlu RI, diskusi tematik tersebut mempertemukan 17 pakar dari berbagai negara dengan latar belakang di bidang kelautan dan hukum internasional.

Pertemuan tersebut digelar salah satunya untuk menetapkan pendekatan praktis terkait implementasi hukum humaniter dalam peperangan di laut.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran hukum dan HAM terkait kasus yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Temuan itu diperoleh Kementerian HAM usai melakukan penggalian dan pengumpulan data, fakta, dan informasi dengan cara yang bersifat non-justicia.

Setiap bentuk permintaan keterangan atau dokumen dari pihak luar bersifat sukarela karena Kementerian HAM tidak memiliki instrumen pemaksaan sebagaimana melekat pada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," ujar Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (7/5).

Dugaan pelanggaran hukum dan HAM ini meliputi dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian dugaan kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan; dugaan kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang teradu; dan dugaan praktik perbudakan modern.

Berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan, Munafrizal menuturkan OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tua untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga HM, diduga selaku pemilik Sirkus OCI.

Informasi itu, kata dia, perlu dilakukan pencarian fakta lebih lanjut terkait penyerahan atau pengambilan anak-anak tersebut guna memastikan apakah proses tersebut sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, perlu pula ditelisik lebih lanjut apakah penyerahan atau pengambilan anak-anak tersebut merupakan inisiatif dan perbuatan proaktif oleh OCI," imbuhnya.

Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2-6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM, selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI.

Berkenaan dengan informasi ini, Munafrizal mengatakan diperlukan pendalaman lebih lanjut mengenai dugaan kecenderungan semua anak untuk diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI.

Namun demikian, lanjut dia, masih dibutuhkan pendalaman dan pencarian fakta terkait proses pengambilan atau penyerahan anak-anak tersebut dari orang tua kepada OCI.

"Demikian pula, dibutuhkan pendalaman lebih lanjut terkait anak-anak yang ditampung oleh OCI tersebut yang cenderung diarahkan untuk menjadi pemain sirkus di OCI," imbuhnya.

Sejak ditampung oleh OCI, kata Munafrizal, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya.

Diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul keluarga pemain sirkus sebagaimana disampaikan dalam Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 1 April 1997.

Sementara berkenaan dengan asal usul mantan pemain sirkus OCI, pihak teradu menyampaikan telah melakukan penelusuran dan menemukan fakta terkait asal usul pemain sirkus OCI.

Namun, pihak teradu tidak mengungkap hasil penelusuran tersebut kepada pemain sirkus OCI dengan pertimbangan akan menimbulkan stigma dan dampak negatif.

Hal ini dibantah oleh pengadu yang menyampaikan mereka tidak pernah diberi tahu hasil penelusuran asal-usul pemain sirkus OCI.

Selain itu, pengadu tidak keberatan atas dampak yang timbul apabila hasil penelusuran kebenaran asal usul diungkap.

"Ditemukan ada konsistensi keterangan bentuk peristiwa yang dialami pengadu yang disampaikan kepada Komnas HAM di tahun 1997 dan yang disampaikan pengadu kepada Kementerian Hak Asasi Manusia di tahun 2025," ujarnya.

Munafrizal menambahkan pihak pengadu dan teradu menyampaikan keterangan yang saling bertolak belakang tentang keterkaitan Taman Safari Indonesia (TSI) dan OCI. Pihak pengadu menyampaikan ada hubungan antara TSI dan OCI, sedangkan pihak teradu menyampaikan sebaliknya.

"Namun, berdasarkan temuan dokumen pemberitaan media masa cetak di tahun 1997, penyebutan yang dipakai dalam berbagai kasus ini yaitu Oriental Circus Taman Safari," ucap Munafrizal.

Mengingat kasus dugaan pelanggaran HAM mengatur masa kedaluwarsa, Kementerian HAM dalam rekomendasinya mendorong Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan apakah ada pelanggaran HAM Berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kementerian HAM juga memberikan rekomendasi kepada Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir.

Berikutnya melakukan pemeriksaan untuk memastikan kapan secara de facto OCI berhenti beroperasi dalam pertunjukan hiburan sirkus guna memastikan tempus delicti pertanggungjawaban atas kasus ini.

Kemudian meminta kepada pihak pendiri dan pemilik OCI untuk memberikan dokumen-dokumen penyerahan atau pengambilalihan anak-anak guna keperluan pengungkapan atau penelusuran identitas diri dan asal-usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI.

Selanjutnya melakukan ekspose perkara dalam penanganan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik.

Sementara kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memfasilitasi pemulihan trauma terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak.

"Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas dasar adanya permintaan resmi DPR terlebih dahulu berdasarkan hasil kesimpulan tertulis dalam Rapat DPR RI," kata Munafrizal.

Munafrizal mengatakan kasus tersebut sangat kompleks. Kompleksitas tidak hanya terletak pada rentang waktu peristiwa yang panjang, penetapan subjek hukum, dan aspek pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada kerentanan korban yang sebagian besar masih mengalami dampak sosial dan psikologis hingga kini.

Terlebih, aspek pembuktian menjadi tantangan utama mengingat keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang berada di bawah kendali pihak teradu.

"Dengan kondisi tersebut di atas, kasus ini merepresentasikan suatu bentuk peristiwa yang berada di persimpangan antara masa lalu yang belum tuntas dan tuntutan keadilan di masa kini yang belum terwujud," ujar Munafrizal.

Sirkus OCI kerap dikaitkan dengan Taman Safari Indonesia (TSI). Pada 22 April lalu, Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group Jansen Manansang mengklaim telah menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus dugaan eksploitasi dan pemerasan yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Jansen menegaskan kasus tersebut telah diselidiki Komnas HAM pada akhir 1990-an dan diselesaikan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

Pernyataan itu disampaikan Jansen dalam rapat dengar pendapat bersama korban dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/4).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan menyiksa pemain sirkus di lingkungan oriental. Kemudian dari Komnas HAM melakukan investigasi dengan membentuk tim yaitu untuk pencari fakta, untuk menyelidiki laporan-laporan kasus tersebut," ujar Jansen.

TSI dalam keterangan resmi yang diterima 16 April 2025 juga menyatakan konteks permasalahan dugaan eksploitasi tersebut melibatkan individu tertentu. 

"Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut," bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com.

"Perlu kami sampaikan bahwa Taman Safari Indonesia Group adalah badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud. Kami memahami bahwa dalam forum tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu," lanjut pernyataan itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial NTH dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan karena melanggar izin tinggal.

"NTH dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu (7/5/2025), dikutip dari Antara.

Prihatno mengatakan, NTH dideportasi ke Vietnam pada Selasa (6/5/2025) melalui Bandara Soekarno-Hatta.

NTH masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang berlaku hingga Senin (28/4/2025). Namun, visa itu ternyata tidak digunakan sebagai tujuan wisata.

"Alih-alih memanfaatkan izin tersebut untuk tujuan wisata sebagaimana mestinya, NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan," jelasnya.

Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Buntut kejadian ini, WNA maupun pemilik usaha yang mendatangkan tenaga asing diwanti-wanti agar tertib dalam hal izin tinggal dan kegiatan yang dilakukan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, serta memastikan setiap orang asing di Indonesia tidak menyalahgunakan fasilitas keimigrasian.