Sukabumi -

Penelusuran terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di sebuah bangunan yang menyerupai pabrik di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, kian mengerucut.

Setelah mengamankan satu orang WNA asal Korea Selatan sehari sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi kembali membawa satu orang WNA Korea lainnya untuk pemeriksaan pada Jumat (9/5/2025).

Dugaan awal mengarah pada aktivitas pengolahan logam seperti emas, perak, dan timah di lokasi tersebut. Namun bangunan yang disebut-sebut mulai aktif sejak tahun 2017 itu ternyata tidak mengantongi izin resmi.

Hal ini diungkap Kepala Desa Citepus, Koswara. Dia mengatakan dua WNA Korea Selatan itu diamankan secara terpisah. Satu orang diamankan pada Kamis (8/5), sementara satu orang lainnya dijemput kembali oleh petugas Imigrasi hari ini.

"Yang kemarin ternyata hanya pakai visa kunjungan. Nah, hari ini satu lagi dijemput untuk pemeriksaan di Kantor Imigrasi Sukabumi," ujar Koswara kepada detikJabar di lokasi.

Koswara menyebutkan, aktivitas di bangunan tersebut sejak awal telah menimbulkan pertanyaan warga. Dari luar tampak seperti kantor biasa, namun di dalam ditemukan indikasi adanya kegiatan industri pengolahan logam.

"Kalau dilihat dari faktanya, ini mirip pabrik atau tempat pengolahan logam. Di dalamnya terlihat ada emas, ada perak, ada timah juga. Tapi kalau soal izin, bangunan ini tidak ada. Itu kantor sementara saja, tidak punya IMB," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan awal dimulai sekitar tahun 2017, lalu perlahan berkembang dengan bangunan tambahan.

"Awalnya satu, lalu bertambah terus. Tapi izinnya dari dulu tidak pernah ada," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Sukabumi, Torang Pardosi menyatakan, pihaknya masih mendalami dugaan pelanggaran izin oleh WNA tersebut.

"Paspor yang bersangkutan berlaku sampai 2028, dia juga pemegang ITAS sampai Oktober 2025. Tapi soal kegiatan dan perizinan usaha di lokasi ini, kami perlu koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait," ujar Torang.

Ia menegaskan, hingga kini belum ada dokumen sah yang bisa menunjukkan legalitas bangunan dan kegiatan yang dijalankan di lokasi tersebut.

"Akte notaris belum ada, IMB belum ada, dari Dinas Lingkungan Hidup juga belum bisa ditunjukkan. Ini yang sedang kami telusuri lebih lanjut," tegasnya.

Satu dari dua WNA asal Korea Selatan itu diamankan bukan dalam status sebagai pekerja, melainkan disebut menjabat sebagai direktur perusahaan yang berkegiatan di lokasi.

(sya/mso)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan asesmen sistem pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih Sumatera Barat, Padang, guna melindungi sarana dan prasarana objek vital nasional (sarpras obvitnas) di bawah PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan asesmen tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi penguatan kesiapsiagaan nasional, sebagai bagian dari program Prioritas Nasional Tahun 2025.

"Mitigasi manajemen risiko sangat penting, apalagi PLN memiliki peran strategis dalam menyediakan dukungan listrik 100 persen untuk wilayah Padang," kata Komjen Pol. Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Karena itu, BNPT, kata dia, memberikan pendampingan agar PLN UBP Teluk Sirih terlindungi dari potensi ancaman terorisme melalui kegiatan asesmen (7/5).

Selain asesmen, BNPT juga melakukan sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Minimum Pengamanan terhadap Objek Vital Nasional.

Dia menuturkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di UBP Teluk Sirih, Sumatera Barat, lantaran wilayah itu merupakan salah satu lokasi prioritas dalam program Kesiapsiagaan Nasional 2025 melalui perlindungan sarana dan prasarana obvitnas.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PT PLN Indonesia Power Wisnoe Satrijono menyampaikan apresiasi terhadap BNPT dan menyatakan optimisme bahwa perusahaannya dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan.

"Kami sangat senang dan bangga mendapatkan dukungan langsung dari Kepala BNPT dalam upaya implementasi Perban Nomor 3 Tahun 2020," ungkap Wisnoe dalam kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya terhadap aset fisik, tetapi juga sumber daya manusia.

PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih secara konsisten telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap potensi radikalisme dari dalam, seperti mengadakan sosialisasi mengenai bahaya paham radikal dan terorisme serta menerapkan dan mematuhi prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) pencegahan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dirinya berharap Indonesia Power bisa terus menjadi perusahaan yang terdepan dalam menangkal penyebaran paham radikal dan mencegah potensi aksi terorisme.

Adapun sejak tahun 2022, BNPT telah melakukan asesmen pada 20 dari 36 unit bisnis pembangkitan PT PLN Indonesia Power, dengan target penyelesaian hingga akhir tahun 2026. Selain UBP Teluk Sirih, asesmen juga dilakukan di UBP Ombilin, Sumatera Barat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga penyidik Lembaga Antirasuah dalam sidang Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Tiga penyidik KPK tersebut adalah, Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo.

Tim hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menyatakan keberatan pihaknya atas saksi-saksi yang dihadirkan itu.


Jaksa kemudian menyebutkan, tiga saksi tersebut merupakan saksi fakta. Di mana, keterangan mereka untuk pembuktian dakwaan perintangan penyidikan.

"Dalam dakwaan kami, kita mendakwakan perbuatan Pasal 21. Sehingga perlu kami hadirkan di persidangan saksi yang merupakan penyidik di perkara Harun Masiku dan juga penyidik pada waktu peristiwa OTT untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara harimau siku. Demikan yang Mulia," papar jaksa.

Kubu Hasto kembali menyampaikan keberatannya. Hakim Rios kemudian mencoba menengahi.

"Baik, kami paham. Keberatan saudara kami pahami, namun seperti apa yang disampaikan oleh penuntut umum, bahwa ini adalah saksi fakta. Adapun, nanti memang ini tidak relevan atas seperti saudara katakan, silakan tanggapi nanti, kami pun juga akan menilai," ujar Hakim Rios.

"Hakim juga tidak terikat dengan saksi. Kan banyak syarat saksi untuk apa mengikat untuk hakim. Dan ini adalah proses pembuktian. Sehingga kita dengarkan saja proses pembuktian. Namun penilaian atas bukti nanti silakan saudara dalam pleidoi tanggapi, penuntut umum dalam tuntutan dan hakim dalam putusannya. Begitu jawaban dari Majelis," sambungnya.

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang berencana membangun perumahan di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Lasarus yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan Ara agar tidak menyimpang dari aturan yang ada.

?Kalau saya sederhana saja menganggap itu, jangan menyimpang dari aturan ketentuan yang ada. Tolong seluruh proses bernegara ini tetap ngacu kepada aturan yang ada," kata Lasarus dikutip Jumat (9/5/2025).

Lasarus meminta agar aturan yang ada saat ini terkait perumahan dipatuhi. Khususnya terkait alas hak tanah atau bukti kepemilikan.

"Kalau kita bikin rumah, ada namanya alas hak atas tanah, mengacu kepada Undang-Undang Agraria. Nanti rumah ini disumbangkan buat kos kah atau disewakan atau hak milik. Ini semua harus ada alas hak atas tanahnya, harus ada alas hukumnya," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ada uang negara pada setiap kebijakan pemerintah. Sehingga, setiap kebijakan harus dimatangkan agar tak muncul masalah ke depannya.

"Pesan saya cuma satu, jangan melakukan apapun dengan uang negara tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan berlaku. Hal itu akan menimbulkan masalah di belakang hari," pungkasnya.

Diketahui, Maruarar Sirait bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lahan lapas. Nantinya, narapidana dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menurut Maruarar, lokasi lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," kata Maruarar Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

Tanjung Balai (ANTARA) - Untuk mencegah terjadinya peristiwa melawan hukum, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai melaksanakan penerangan hukum penerangan hukum dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025, sebagai program asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Yuliyati Ningsih melalui Kepala Seksi Intelijen, Juergen K Marusaha Panjaitan, Jum'at.

Menurut Panjaitan, penerangan hukum penyaluran PIP kepada jajaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai serta perwakilan Kepala Sekolah SD dan SMP dari tiap kecamatan dilaksanakan di aula kantor Kejari Tanjungbalai, Kamis (8/5/2025) kemarin.

Dikatakannya, materi penerangan hukum yang disampaikan kepada peserta pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait regulasi penyaluran dana PIP oleh pemerintah pusat, yang disalurkan langsung ke rekening peserta didik penerima bantuan.

"Dalam penyaluran dana PIP ini pihak sekolah perlu pemahaman agar tidak terjadi hal-hal yang berujung pada perbuatan melawan hukum seperti melakukan pemotongan, kutipan, dan menerima imbalan dari peserta didik penerima bantuan," ujar Juergen Panjaitan.

Ia melanjutkan, penerangan hukum tersebut merupakan bentuk pengawasan pihak Kejaksaan untuk suksesnya penyaluran PIP tanpa harus ada pihak yang terjerat hukum.

Untuk itu masing-masing sekolah diharapkan benar-benar menyalurkan bantuan PIP kepada peserta didik agar dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Program bantuan dana PIP ini mendukung program asta cita bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan. Kita berharap dalam pelaksanaan nantinya tidak ada pihak yang terjerat hukum," kata Juergen K Marusaha Panjaitan.

Sesuai catatan, hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Tanjungbalai diwakili Kepala Seksi Intelijen, Juergen K Marusaha Panjaitan beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Mariani beserta jajaran serta perwakilan Kepala Sekolah SD dan SMP dari tiap kecamatan.

Tim penasihat hukum terdakwa sekaligus Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto keberatan tiga orang yang berlatar belakang penyidik dan mantan penyidik KPK memberikan kesaksian di persidangan.

Tiga saksi dimaksud ialah Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mulanya mempertanyakan kapasitas tiga orang saksi tersebut.

"Yang Mulia, sebelum dilakukan permintaan identitas ketiga saksi, kedudukan saksi ini sebagai saksi apa? Karena mereka adalah penyidik. Kalau mereka akan menjadi (saksi) verbal lisan, keterangan mana yang akan mereka bantah? Menurut hemat kami ini sangat tidak tepat," kata Maqdir.

Dia mengatakan keterangan yang akan disampaikan tiga orang penyidik tersebut adalah testimonium de auditu, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tetapi bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.

"Jadi, menurut hemat kami, kami keberatan karena ini tidak diatur sedemikian rupa di dalam KUHAP. Kami tidak ingin persidangan kita ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP," ucap Maqdir.

Ketua majelis hakim Rios Rahmanto mempersilakan jaksa penuntut umum KPK memberi penjelasan.

Jaksa beralasan perlu menghadirkan tiga orang yang merupakan penyidik dan mantan penyidik karena ingin membuktikan dakwaan perintangan penyidikan yang disematkan kepada Hasto.

"Ketiga orang ini adalah saksi fakta karena dalam dakwaan kami, kami mendakwakan Pasal 21 (UU Tipikor) sehingga perlu kami hadirkan di persidangan saksi yang merupakan penyidik di perkara Harun Masiku dan juga penyelidik pada waktu peristiwa OTT untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara Harun Masiku," ucap jaksa.

Penjelasan jaksa tersebut tidak diterima penasihat hukum Hasto. Mereka menilai tiga orang saksi tersebut tidak perlu dihadirkan ke persidangan karena akan membenarkan proses penyidikan yang dikerjakannya.

"Menurut hemat kami, ketika penuntut umum menyampaikan ini adalah saksi fakta, kami melihat bahwa ini seperti sudah membenarkan hasil penyidikan dari para penyidik. Karena apa? Persidangan ini kan untuk menguji penyidikan yang sudah (dilakukan) untuk menemukan kebenaran materiel yang ada dalam berkas dan alat bukti," ucap Ronny.

"Jadi, menurut kami, ini masukan saja Yang Mulia, mohon dicatat, tidak perlu hadirnya penyidik ini, kan sebenarnya penyidik ini sudah diwakili oleh berkas-berkas yang mereka periksa, bukti-bukti yang mereka periksa," sambungnya.

Majelis hakim mencatat keberatan tersebut, namun tetap memberi kesempatan kepada tiga orang saksi dimaksud untuk memberikan keterangan atau kesaksian.

"Kami memahami permintaan penasihat hukum terdakwa dan kami catat keberatan saudara, karena ini proses pembuktian ya kita beri kesempatan, kita uji dulu keterangan saksi, alat bukti semuanya. Hakim pun kita belum tahu kok substansi apa yang akan disampaikan nanti. Nanti kita simpulkan masing-masing dalam pleidoi, tuntutan dan putusan," ucap hakim Rios.

Hasto Kristiyanto diadili atas kasus dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP.

Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diproses hukum, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Ada satu nama lain yakni Agustiani Tio Fridelina (mantan Kader PDIP dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu) yang juga sudah selesai menjalani proses hukum.

Tim pendamping mantan Presiden Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan terkait dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Mereka membawa dokumen utama berupa ijazah asli milik Jokowi sebagai bukti untuk mendukung proses penyelidikan.

Rombongan yang hadir terdiri dari kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan; ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah; serta perwakilan keluarga, Wahyudi Andrianto. Selain ijazah, tim hukum juga membawa sejumlah dokumen pendukung lain yang akan ditunjukkan jika diminta oleh penyidik.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim Direktorat Tindak Pidana Umum dan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Sebelumnya, tim telah berada di Solo dan Yogyakarta selama sebulan untuk mengumpulkan sampel pembanding, termasuk ijazah rekan-rekan Jokowi semasa SMA dan kuliah, guna keperluan uji laboratorium forensik.

Sejauh ini, sekitar 31 saksi telah diperiksa, mencakup pihak pelapor serta teman-teman Jokowi semasa menempuh pendidikan. Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan keaslian dokumen yang dipermasalahkan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban pinjaman online (pinjol) merupakan hal mendesak di tengah kasus pinjol yang kian marak.

Menurutnya, perlindungan tersebut tidak hanya untuk memberikan keadilan, namun juga sebagai upaya negara hadir dalam melindungi warganya dari kejahatan ekonomi digital yang semakin kompleks dan marak beberapa waktu terakhir.

“Perlindungan hukum bagi korban pinjol harus menjadi prioritas dalam memperbaiki tata kelola layanan publik, terutama di sektor jasa keuangan,” kata Yeka saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi publik di Jakarta (8/5), ia berpendapat perlindungan hukum yang jelas akan memberi jalur pelaporan, pendampingan, dan harapan pemulihan hak.

Oleh karenanya, Ombudsman mendorong langkah cepat dari Pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan, guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di tengah maraknya modus kejahatan keuangan.

Yeka mengungkapkan hasil pemeriksaan Ombudsman menunjukkan bahwa mayoritas penyedia pinjol belum dapat memeriksa apakah calon nasabah sudah terdaftar di layanan pinjol lain maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) lain.

"Kondisi itu membuka ruang praktik gali lubang tutup lubang utang yang membuat korban makin terpuruk, " ucap dia menambahkan.

Dirinya pun menyoroti lemahnya penerapan prinsip know your customer (KYC), di mana perusahaan pinjol tidak menganalisis dan memvalidasi kemampuan bayar para calon nasabah berdasarkan data konsumen yang valid.

Menurut dia, maraknya penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi oleh penagih utang atau debt collector harus dihentikan.

Selain itu, Yeka juga menyerukan penindakan tegas terhadap pinjol ilegal yang menerapkan bunga dan denda yang tidak sesuai peraturan yang ada, besaran bunga atau denda yang tidak masuk akal, tidak transparan dalam pembukaan perjanjian pendanaan, serta menyebarkan data pribadi nasabah secara ilegal.

Disoroti pula kebingungan korban saat menghadapi ancaman dari pinjol ilegal, lantaran banyak dari mereka yang tidak tahu harus mengadu kemana.

Di sisi lain, Yeka menegaskan pentingnya diskusi publik di Jakarta (8/5), guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Jika negara gagal melindungi masyarakat, maka inklusi keuangan nasional dinilai akan terancam.

"Kepercayaan publik adalah kunci meningkatkan pengembangan industri jasa keuangan untuk kesejahteraan masyarakat luas,” tutur Yeka.

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tak tampak di Bareskrim Polri perihal kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tak datang karena memang keterangan belum dibutuhkan tim penyidik.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menegaskan jika penyidik hanya memerlukan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Maka Jokowi tak perlu hadir dalam undangan hari ini.

"Memang hanya permintaan untuk dokumen (ijazah) dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim," kata Yakup kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (9/5/2025).



Yakup bersama ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 09.29 WIB. Dia juga menegaskan bahwa yang membawa ijazah asli ialah Wahyudi Andrianto alias Andri.

"Perwakilan keluarga ada Pak Andri. Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung," katanya.

Dalam pemanggilan ini, dia menyebut bahwa perwakilan keluarga membawa ijazah Jokowi mulai dari tingkatan SD hingga jenjang universitas. "Semua (ijazah) kita bawa, tapi nanti teknisnya kita belum tau, jadi kita tunggu lah hasilnya," ucapnya.

Selain ijazah dia mengaku membawa sejumlah dokumen pendukung lainnya. Namun dokumen itu akan dikeluarkan bilamana dibutuhkan tim penyidik. "Khususnya sih ijazah aja, ada beberapa dokumen kita bawa juga, kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari," kata Yakup.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar merespons kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) pagi. Dia mendorong agar sistem pemasyarakatan harus direformasi secara total.

Menurut dia, kejadian itu tidak berdiri sendiri. ?Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,? tegasnya dalam keterangannya dikutip Jumat (9/5/2025).

Dia pun membeberkan sejumlah insiden serius yang menyejutkan publik dalam tiga bulan terakhir. Antara lain, 49 narapidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh Tenggara dengan menjebol atap menjelang waktu berbuka puasa pada ?Maret 2025.



Kemudian, di ??Pekanbaru, video viral dari Rutan Sialang Bungkuk memperlihatkan napi pesta miras dan dugaan peredaran narkoba. Selanjutnya, di ??Polres Lahat, Sumatera Selatan, delapan tahanan melarikan diri dengan menjebol dinding menggunakan obeng modifikasi.

Selanjutnya, di ??Lapas Kedungpane, Semarang, seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin, menandakan kelonggaran kontrol luar biasa. Lalu, di ??Lapas Sampit, Kalimantan Tengah, dugaan pungli, jual beli kamar, dan peredaran narkoba diungkap oleh petugas internal.

Setelah itu, di ??Lapas Bukittinggi, Sumatera Barat, dua narapidana meninggal dunia akibat miras oplosan yang beredar di dalam penjara, empat lainnya kritis. Komisi XIII DPR menilai bahwa ini bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan kegagalan sistemik.

Oleh karena itu, Komisi XIII DPR mendesak audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rutan. Selain itu, mendesak e?Evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

Komisi XIII DPR juga mendesak p?Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran. Keempat, mendesak pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

?Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,? kata Dewi.

Komisi XIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan pembenahan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan semata.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa sekolah harus mendukung sepenuhnya proses hukum dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang siswi SMA di Ciputat, Tangerang Selatan.

Jasra menegaskan, meskipun kejadian terjadi di lingkungan pendidikan, pihak sekolah tidak boleh menutup-nutupi atau menghalangi penyelidikan, dan harus mendukung proses hukum serta melindungi hak anak, baik pelaku maupun korban.

“Kasus seperti ini tidak bisa disembunyikan. Sekolah harus mendukung proses penyelidikan agar berjalan dengan lancar. Terlebih lagi, sekolah harus menjadi sekolah ramah anak, yang memastikan semua hak anak terpenuhi dan terlindungi," ujar Jasra saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Jika sekolah menganggap dirinya sebagai lembaga pendidikan ramah anak, maka upaya menutupi kasus pelecehan seksual tidak dapat diterima.

KPAI mengingatkan semua pihak harus bekerja sama dalam memastikan hak-hak anak tetap dihormati dan proses hukum berjalan dengan baik.

"Ssaya kira sekolah ramah anak itu bagaimana memastikan semua hak anak ttp terlindungi dan terpenuhi," kata Jasra.

Kasus ini mencuat setelah seorang siswi kelas 10 SMA swasta di Ciputat, berinisial C, diduga mengalami pelecehan seksual oleh seniornya, S, yang duduk di bangku kelas 12.

Peristiwa ini terjadi pada Oktober hingga November 2024 namun baru terungkap kepada keluarga korban pada Mei 2025.

Ibu korban, Dewi (37), mengatakan perubahan drastis pada perilaku dan nilai akademik anaknya menjadi tanda awal.

Saat keluarga mencoba menghubungi pihak sekolah, tanggapan dinilai tidak memadai. Dewi pun melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan.

Adapun bukti berupa percakapan digital menunjukkan tindakan memaksa oleh pelaku, termasuk permintaan mengirimkan foto dan video.

Kasus ini kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan masih dalam proses penyelidikan.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumhamimipas) Republik Indonesia (RI) Yusril Ihza Mahendra, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru yang telah memberikan perhatian atas tumbuh kembangnya syiar Islam di Provinsi Sumsel.

"Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih tanpa setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru yang telah memberikan perhatian serius terhadap tumbuh kembang pendidikan keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan. Kerja-kerja seperti ini apabila dijalani dengan ikhlas tentu dapat menjadi benteng moral bagi masyarakat," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan secara virtual pada pelantikan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030 di Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Kamis (8/5).

Yusril mengatakan ia pun ambil bagian dalam mendirikan badan hukum Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia pada tahun 1997 bersama rekan-rekan yang lainnya.

"Semua mereka adalah peletak dasar bagi berdirinya BKPRMI sekarang yang masih ada maupun yang sudah pulang ya tetap mempunyai satu keinginan bahwa BKPRMI tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengajaran pendidikan kepada anak-anak dan generasi muda Islam dan mendekatkan mereka kepada masjid sebagai pusat kegiatan umat yang ada di lingkungan kita masing-masing dari desa desa dan kampung sampai di kota-kota besar di seluruh tanah air," ucap Yusril.

Atas dilantiknya kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030, secara khusus Yusril menyampaikan ucapan selamat dan tetap berharap organisasi ini lebih memasifkan kegiatan dakwah di tengah masyarakat.

"Semoga kegiatan ini akan menambah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam yang lain dan kerjasama yang baik antara ormas-ormas Islam dalam menyampaikan dakwah Islam, itu sangatlah penting untuk kemajuan dan kemaslahatan bagi kita bersama ," tegas Yusril.

Sementara itu Gubernur Herman Deru dalam arahannya memberikan apresiasi, dan dukungan penuh kepada BKPRMI Sumsel dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan.

"BKPRMI Sumsel memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berintegritas. Saya yakin dengan pengurus baru ini, BKPRMI Sumsel akan semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan," ujar Herman Deru.

Ia berharap agar BKPRMI Sumsel dapat menjadi wadah bagi pemuda dan remaja masjid untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dan nasionalisme.

"Pemuda dan remaja masjid memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Saya percaya BKPRMI Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan berakhlak mulia," tambah Herman Deru.

Herman Deru mengatakan Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Sebanyak 60% penduduknya adalah penduduk produktif. Namun demikian bonus demografi berupa jumlah penduduk ini jika tidak dibarengi antara kuantitas dan kualitas ini akan menjadi musibah. Oleh sebab itu, kata Herman, hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

"Kita jangan menjadi lemah hanya karena sesuatu yang terjadi di lapangan. Dengan ketulusan yang ada di kita semua, maka jumlah guru mengaji akan merata. Begitu pula dengan pemerataan jumlah rumah tahfidz di seluruh daerah harus merata," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok mengucapkan syukur ia bisa hadir menjadi saksi pada pelantikan dan pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel. Oleh karenanya ia berpesan kepada para pengurus yang baru saja dilantik bahwa tanggung jawab para ustadz-ustadzah ada di pundak para pengurus DPW BKPRMI Sumsel.

"BKPRMI ini organisasi yang sudah berdiri sejak 48 tahun. Dari hasil berkeliling di Indonesia, di tahun 2025 ini masih kami menjumpai para guru mengaji yang gajinya hanya 50 ribu saja. Padahal mereka bekerja dengan ikhlas. Saya mengajak semua untuk membantu para guru ngaji ini. Mari angkat nasib para guru ngaji ini dengan program sejuta cinta untuk guru mengaji," ujarnya.

Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel masa bakti 2025-2030, Firdaus mengatakan pelantikan ini merupakan kali kedua dilantik untuk masa jabatan yang kedua.

"Pelantikan hari ini sepuluh kali lipat wibawanya dibanding pelantikan saya yang pertama. Ada satu kata yang saya pegang dari arahan pak Gubernur pada saat itu, yakni tentang masalah keumatan dan program yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua", ucapnya.

Ia juga menjelaskan, secara kasat mata yang bisa dilihat dari hasil kerja BKPRMI adalah adanya TK/TPA di Sumsel. Saat ini ada 2.500 TPA yang di upgrade menjadi TPA Hafidz.

"Guru mengaji dan seluruh anggota BKPRMI se-Sumsel berjumlah 26.207 orang. Mereka inilah yang berperan memberantas buta aksara Al Quran. Selain itu BKPRMI Sumsel mendapat juara ke-6 Fasi tingkat nasional di Bekasi. Kemudian terdapat 29 badan usaha masjid dan ada 300 juta rupiah donasi untuk Palestina," ungkapnya.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel dengan DPD BKPRMI se-Sumsel, dan juga launching gerbang tahfidz yang ditandai dengan pemukulan rebana.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel ini dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumhamimipas Ahmad Usmarwi Kaffah, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Sumsel, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Ditjen Imigrasi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda Sumatera Selatan.

Lihat juga Video: Gubernur-Kapolda Sumsel Temui Massa Aksi May Day, Terima Tuntutan Buruh

(prf/ega)