Subang (ANTARA) - Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu menyampaikan komitmennya untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk bagi anggotanya yang melontarkan penghinaan terhadap seniman.

"Kami komitmen dalam menegakkan hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran," kata Kapolres, di Kabupaten Subang, Jabar, Rabu.

Ia mengatakan, penanganan terhadap anggotanya yang melontarkan penghinaan terhadap seniman hingga kini masih terus dilaksanakan. Bahkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada oknum tersebut.

"Pemeriksaan sedang kami laksanakan, termasuk pemeriksaan tes urine dan proses etik oleh Propam. Untuk perkembangannya akan kami sampaikan secara terbuka," katanya.

Secara pribadi dan institusi Polri, Kapolres menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya. Selanjutnya, proses hukum masih berjalan sesuai prosedur.

Sementara itu, sebelumnya dalam video yang beredar di sejumlah kanal media sosial merekam seorang anggota polisi dari Polres Subang melontarkan penghinaan terhadap seniman dalam panggung sebuah acara.

"Orang seni, orang seni itu murahan, bener enggak? Orang seni itu enggak ada yang bakal kaya. Sengsara orang seni itu. Oleh karena itu ayo joget, percuma enggak ada joget mahal-mahal. Yang penting tertib aman dan terkendali," ungkap polisi itu di atas panggung dalam sebuah acara sebagaimana terekam dalam video yang beredar.

Polisi itu dikabarkan bernama Hendra Gunawan, berpangkat Aiptu. Ia menyampaikan kata-kata itu saat kondisi mabuk dalam sebuah acara di Desa Jambelaer, Kecamatan Dawuan, Subang, pada Sabtu (19/4).

Setelah sempat ramai di media sosial, Aiptu Hendra yang menjabat Bhabinkamtibmas di Polsek Kalijati itu menyampaikan permohonan maaf yang kemudian diunggah melalui akun resmi media sosial Polres Subang.

"Saya meminta maaf kepada masyarakat berikut pelaku seni khususnya Kabupaten Subang dan se Indonesia yang telah tersakiti sama saya atas tutur kata yang kurang menyenangkan. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar besarnya dari hati sanubari saya. Saya mohon dibukakan permintaan maaf untuk saya," kata Aiptu Hendra. (KR-MAK)

Warga negara Ghana, KUV, yang ngamuk di dalam supermarket apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat dimediasi pihak imigrasi dan polisi. Mediasi itu dilakukan usai KUV melakukan kekerasan terhadap pekerja cat di apartemen.

"Setelah mediasi WNA tersebut atas nama KUV, tidak kooperatif dan berbelit. Di mana pada pukul 17.20 WIB WNA tersebut turun dari unit," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Upaya mediasi pada Senin (21/4) yang dilakukan oleh pihak Imigrasi itu gagal. KUV malah keluar dari apartemen sambil membawa pisau dan anaknya.

"WNA tersebut turun dari unit dengan membawa sebilah pisau bersama anaknya usia 4 tahun. WNA tersebut pergi menggunakan mobil Agya nomor polisi B-2361-SYP dan berhenti di depan pintu masuk mal," ujarnya.

Ade menjelaskan pihak keamanan apartemen dan imigrasi meminta bantuan ke Polsek Pancoran untuk mengamankan KUV. Namun, WNA tersebut tidak kooperatif dan lari ke dalam supermarket.

"Di dalam Farmers Market, WNA tersebut mengamuk kembali, memecahkan barang-barang yang ada di dalam Farmers Market," jelas Ade Ary.

Dia mengatakan pihak Polsek Pancoran kembali melakukan upaya mediasi dengan WNA tersebut. Akhirnya, WNA tersebut sempat luluh dengan kesepakatan mau keluar dari Supermarket dengan dikawal kepala mal Kalibata City berinisial V.

"Sampai di area gate 2, keadaan kembali ricuh dengan keadaan saudari V dicekik (disandera) oleh WNA tersebut," kata Ade Ary.

Dia menjelaskan salah seorang sekuriti berupaya melawan KUV saat WN Ghana itu mencekik V. Namun, WNA itu kabur lagi ke sebuah klinik.

"WNA tersebut melarikan diri ke area klinik," ujar Ade Ary.

Sekitar pukul 20.00 WIB, tim piket Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ikut membantu menangani aksi anarkis WNA tersebut. Akhirnya, WNA tersebut diamankan dan dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Sabang guna memperkuat pengawasan warga negara asing (WNA) di wilayah setempat pada Selasa.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Novianto Sulastono, dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Rabu, mengatakan gelaran rapat kali ini mengangkat tema “Sinergitas dan Kolaborasi Anggota Tim PORA dalam rangka memperkuat Pengawasan Orang Asing” dengan harapan semakin mempererat hubungan antaranggota tim.

“Melalui rakor ini, saya berharap tercipta sinergi dan kolaborasi antar instansi agar seluruh anggota Tim PORA Kota Sabang dapat bersama-sama mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di Kota Sabang sehingga tidak terdapat orang asing yang melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah,” katanya.

Dalam rapat ini, Novianto menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing merupakan salah satu pilar utama dalam menjagakeamanan, ketertiban dan kedaulatan negara kita.

Karena itu, dia mengharapkan Tim PORA Sabang dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya guna menjaga keamanan masyarakat.

“Kita harus memastikan setiap orang asing yang melakukan kegiatan di Kota Sabang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan tidak menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas sosial,” katanya.

Rakor Timpora ini sendiri diisi dengan pemaparan materi tentang Pengawasan dan Potensi Kerawanan yang disebabkan oleh orang asing, khususnya di wilayah Kota Sabang yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Agus Sofani.

Dalam paparan materinya, Agus mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim PORA dan menyampaikan bahwa gelaran rapat ini akan dilaksanakan secara rutin ke depannya.

“Kami mengucapkan rasa terima kepada seluruh anggota Tim PORA Kota Sabang yang telah hadir dan ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan ini akan rutin kita laksanakan demi mengamankan wilayah Kota Sabang dari WNA yang bermasalah,” katanya.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan operasi gabungan bersama anggota Tim PORA Sabang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh dengan mendatangi salah satu toko selam (dive shop) dan penginapan yang berada di Kawasan Pantai Gapang, Gampong Iboih, Kota Sabang.

Warga negara asing (WNA) asal Ghana inisial KUV ditangkap polisi usai mengamuk di dalam supermarket di Kalibata City, Jakarta Selatan. Pihak Imigrasi menjamin akan memberikan sanksi tegas kepada KUV.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," bunyi keterangan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan diterima detikcom, Rabu (23/4/2025).

Kasus kekerasan yang dilakukan KUV saat ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Imigrasi akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam memberikan jeratan hukum setimpal kepada pelaku.

"Saat ini Kantor Imigrasi Jakarta Selatan masih berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menangani WNA tersebut yang sekarang kasusnya sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai pertangungjawaban lebih lanjut atas perbuatannya. WNA tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,' tulis Imigrasi Jakarta Selatan.

Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga telah berkoordinasi dengan tim pengamanan Kalibata City terkait evaluasi keamanan di lokasi. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengatakan akan terus melakukan pengawasan keimigrasian secara efektif dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum.

"Sebagai langkah ke depan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan pihak pengelola apartemen Kalibata City dalam hal menciptakan rasa aman utuk Masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari," katanya.

Aksi pria WNA ngamuk ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman video viral, tampak pria WNA telanjang dada dan mengenakan celana pendek mengamuk di area supermarket. Pelaku berteriak sambil menghancurkan barang-barang di rak.

Petugas keamanan mencoba mengamankan pelaku. Tapi pelaku malah lari dan menyiram badannya dengan minyak goreng di lokasi. Polisi mengungkap KUV juga sempat melakukan kekerasan di apartemen Kalibata.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan pelaku diduga mengamuk dan melempar anaknya karena ada masalah keluarga. Saat ngamuk, pelaku dalam kondisi mabuk berat.

"Sebetulnya itu ada masalah keluarga saja, karena posisi mabuk, ya hilang kendali," ungkap Mansur, Selasa (22/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BIMA, KOMPAS.com - Puskesmas Bolo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya buka suara atas adanya laporan dari keluarga pasien balita bernama Aruni.

Keluarga balita berusia 1 tahun 2 bulan ini menempuh jalur hukum karena menduga Aruni telah menjadi korban malapraktik tenaga medis Puskesmas Bolo.

Pasalnya, tangan korban membengkak hingga bernanah usai pemasangan jarum infus oleh tim medis Puskemas Bolo.

Kepala Puskesmas Bolo, Nurjanah menegaskan bahwa pihaknya akan siap menghadapi proses hukum yang ditempuh keluarga pasien.

"Karena sudah dilaporkan sampai di polres, kami Insyaallah siap mengikuti prosedur yang ada," kata Nurjanah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (23/4/2025).

Nurjanah mengaku tidak bisa menyimpulkan terkait penyebab terjadinya pembengkakan pada tangan Aruni.

Saat dibawa pihak keluarga ke Puskesmas Bolo pada 10 April 2025, tim langsung memberikan penangan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Musibah yang dialami kami juga sangat berempati, dan kejadian ini di luar harapan kami," ujarnya.

Saat awal mencuatnya kasus ini, lanjut dia, pihaknya langsung mengumpulkan semua tenaga medis Puskesmas Bolo untuk klarifikasi.

Hanya saja karena dirinya harus keluar daerah untuk menemani keluarganya yang berobat, sehingga belum ada pertemuan lanjutan.

Karena alasan itu juga pihaknya belum berani menyimpulkan penyebab terjadi dugaan malpraktek tersebut.

"Jadi kami harus mengkonfirmasi lebih mendalam dulu kepada tim yang menangani pasien tersebut," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Abdul Malik mengaku belum mengambil langkah pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus dugaan malapraktik pasien Bali ini.

"Belum, kalau sudah dipanggil nanti kami informasikan," tandasnya.

Sebelumnya, seorang pasien balita bernama Aruni, warga Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga menjadi korban malapraktik tenaga medis Puskesmas Bolo.

Hal itu menyusul kondisi tangan pasien mengalami pembengkakan dan bernanah usai pemasangan jarum infus di Puskesmas Bolo.

Pasien yang baru berusia 1 tahun 2 bulan ini bahkan sampai dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB untuk memastikan jari jemarinya berfungsi.

"Saya sudah laporkan terkait dugaan malapraktik terhadap cucu saya tersebut," kata kakek korban, Aidin saat dikonfirmasi, Selasa (22/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta untuk kembali melakukan investigasi terhadap dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Anggota Komisi XIII DPR Elpisina mengatakan, investigasi tersebut penting dalam menjamin hak asasi manusia para mantan pemain sirkus OCI yang mencari keadilan.

"Adanya pengaduan ke Komnas HAM mengindikasikan dugaan eksploitasi yang mengarah pada pelanggaran HAM. Komnas HAM harus melakukan investigasi kembali untuk mengungkap fakta sebenarnya terkait dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus," ujar Elpisina lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Ia mengatakan, keterlibatan negara penting untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam hal ini adalah mantan pemain sirkus OCI yang mengaku mengalami penyiksaan, kekerasan, hingga kesulitan bertemu keluarga.

"Jika kasus yang dialami para pemain OCI ini terus berlarut-larut dan menemui jalan buntu, maka permasalahan ini tidak akan pernah terselesaikan dan pemenuhan hak asasi manusia akan terabaikan. Padahal, pemenuhan hak asasi merupakan kewajiban yang harus dijamin oleh negara," kata Elpisina.

Rekomendasi pada 1997

Komnas HAM sendiri pernah mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus OCI pada 1 April 1997.

Dalam laporan yang ditandatangani Ketua Komnas HAM saat itu, Munawir Sjadzali, lembaga tersebut mengidentifikasi empat pelanggaran yang terjadi dalam kasus eksploitasi pemain sirkus OCI.

"1. Pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan dan orang tuanya," tertulis dalam laporan Komnas HAM pada 1 April 1997 itu.

Kedua adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

"3. Pelanggaran terhadap hak hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya," tulis Komnas HAM.

"4. Pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," sambung keterangan Komnas HAM saat itu.

Sehubungan dengan empat pelanggaran dalam kasus eksploitasi pemain sirkus OCI itu, Komnas HAM mengeluarkan empat rekomendasi pada 1 April 1997.

Pertama, OCI bekerja sama dengan Komnas HAM, Puskopau, Depdikbud, dan Menpora perlu segera secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM.

Rekomendasi kedua, untuk menjernihkan asal-usul anak-anak pemain sirkus yang belum jelas asal-usulnya, OCI bekerjasama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

"3. Praktik latihan terhadap anak-anak atlet sirkus yang disertai dengan tindakan-tindakan disiplin yang keras, hendaknya dijaga jangan sampai menjurus kearah penyiksaan, baik mental maupun fisik," tulis rekomendasi Komnas HAM.

"4. Pelbagai pertarungan yang masih ada antara OCI dengan anak-anak atlit sirkus/ex atlet sirkus hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan," bunyi rekomendasi terakhir Komnas HAM.

Subang (ANTARA) - Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu menyampaikan komitmennya untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk bagi anggotanya yang melontarkan penghinaan terhadap seniman.

"Kami komitmen dalam menegakkan hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran," kata Kapolres, di Kabupaten Subang, Jabar, Rabu.

Ia mengatakan, penanganan terhadap anggotanya yang melontarkan penghinaan terhadap seniman hingga kini masih terus dilaksanakan. Bahkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada oknum tersebut.

"Pemeriksaan sedang kami laksanakan, termasuk pemeriksaan tes urine dan proses etik oleh Propam. Untuk perkembangannya akan kami sampaikan secara terbuka," katanya.

Secara pribadi dan institusi Polri, Kapolres menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya. Selanjutnya, proses hukum masih berjalan sesuai prosedur.

Sementara itu, sebelumnya dalam video yang beredar di sejumlah kanal media sosial merekam seorang anggota polisi dari Polres Subang melontarkan penghinaan terhadap seniman dalam panggung sebuah acara.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada tiga korban pencabulan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah melakukan penelaahan permohonan yang diajukan oleh korban.

"Memutuskan memberikan perlindungan kepada tiga korban dalam kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan bekas Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Saat ini tersangka dijerat dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan/atau Undang-Undang ITE," ungkap Sri melalui keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

Ketiga korban sendiri mendapatkan sejumlah perlindungan dari LPSK hingga perhitungan ganti kerugian atau restitusi.

"Ketiga korban diputuskan mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitas penghitungan restitusi, bantuan rehabilitasi psikologis juga diberikan pada salah satu korban yang masih berusia 6 tahun," tutur Sri.

Sri menjelaskan, pemberian perlindungan seperti hak prosedural ketika bersidang akan melibatkan Sahabat Saksi dan Korban Nusa Tenggara Timur (NTT), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) API-NTT.

"Pendampingan kepada korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Sahabat Saksi dan Korban NTT, LBH APIK-NTT, Pendamping Rehsos Kemensos Provinsi NTT dan UPTD PPA Provinsi NTT," ungkap Sri.

Sri menuturkan, LPSK juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk melakukan pendampingan rehabilitasi sosial kepada korban.

"Berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi NTT bekerjasama dengan Himpunan Psikolog (HIMPSI) NTT guna menganalisis tingkat ancaman dan situasi psikologis korban," ujar Sri.

Sebelumnya diberitakan, eks Kapolres Ngada, Fajar, telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencabuli sejumlah anak di bawah umur.

Setidaknya ada empat pelanggaran yang dilakukan, yakni pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, perzinaan tanpa ikatan yang sah, mengonsumsi narkoba, dan memproduksi video kekerasan seksual.

Alasan inilah yang membuat majelis KEPP memutuskan memecat AKBP Fajar dari kepolisian dengan tidak hormat.

Namun Fajar tidak terima dengan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan Divisi Propam Polri.

Oleh karena itu, AKBP Fajar menggunakan haknya untuk menyatakan banding atas putusan tersebut.

"The rule of law should be a shield for the weak, not a weapon for the powerful." – Anonymous

KUTIPAN ini mengingatkan kita bahwa hukum seharusnya menjadi pelindung bagi mereka yang patuh terhadap aturan, bukan senjata bagi pihak yang berkuasa.

Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks polemik penyegelan dan pembongkaran sejumlah objek wisata di Kawasan Puncak, Bogor, yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, prosedur hukum, dan perlindungan terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan legal.

Polemik ini mendapat sorotan dari Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang menegaskan bahwa tindakan pembongkaran tidak boleh dilakukan secara sepihak, terutama jika legalitas usaha telah diurus secara sah.

Pernyataan ini mencerminkan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas investasi di sektor pariwisata, terutama ketika berhadapan dengan kebijakan penertiban yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Kepastian hukum dalam penegakan peraturan

Pernyataan Menteri Pariwisata tersebut menegaskan bahwa dalam penegakan hukum, kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

Pada prinsipnya, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk bertindak jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan tata ruang dan perizinan.

Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan akuntabel.

Terhadap wahana wisata yang telah mengantongi izin usaha secara sah, tindakan penggusuran atau penyegelan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Ada mekanisme hukum yang harus ditempuh terlebih dahulu, baik melalui proses administratif maupun yudisial, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pelaku usaha yang beritikad baik.

Dalam hal ini, pencabutan izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN) yang harus memenuhi unsur formal dan material.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Izin usaha adalah relasi yuridis antara negara dan warga, yang hanya dapat dibatalkan jika terbukti terdapat cacat dalam aspek kewenangan, prosedur, dan/atau substansi dalam penerbitannya.

Di samping itu, perizinan merupakan instrumen regulasi yang mencakup syarat, kewajiban, dan larangan tertentu.

Jika pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan tersebut, misalnya, melakukan pelanggaran signifikan terhadap tata ruang atau lingkungan yang membahayakan kepentingan umum, maka izin dapat dipertimbangkan untuk dicabut. Namun, hal itu tetap harus dilakukan dengan asas kehati-hatian.

Sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa pembongkaran, pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan surat peringatan tertulis.

Surat ini harus memuat unsur legal formal yang jelas, termasuk siapa yang berwenang, objek pelanggaran, dasar hukum yang dilanggar, serta jangka waktu yang diberikan untuk perbaikan.

Langkah ini merupakan bentuk penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Ketentuan mengenai pembatalan KTUN juga telah diatur secara rinci dalam Pasal 66 dan 67 UU Administrasi Pemerintahan.

Jika ditemukan cacat hukum, maka pembatalan atau pencabutan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan, atasan pejabat tersebut, atau berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal pembatalan dilakukan oleh pejabat, keputusan pembatalan harus diterbitkan paling lambat lima hari kerja sejak alasan ditemukan. Jika dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, batas waktunya adalah 21 hari kerja.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan juga terkait dengan alasan pencabutan izin dan konsekuensi kerugian yang ditimbulkan.

Apabila pencabutan izin dilakukan karena adanya kesalahan prosedur atau keteledoran dari pejabat yang mengeluarkan izin, maka pencabutan izin tersebut tidak boleh merugikan pelaku usaha.

Tindakan pemerintah yang dilakukan harus mempertimbangkan segala kerugian yang mungkin diderita oleh pelaku usaha. Hal ini perlu dilakukan karena pelaku usaha sudah menjalankan prosedur yang berlaku.

Pemerintah dapat mengabaikan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat pencabutan izin apabila pencabutan itu dilakukan atas dasar kesalahan atau pelanggaran dari pelaku usaha. Misalnya terdapat tindak pidana korupsi di dalamnya (praktik suap dan gratifikasi).

Namun demikian, bila terdapat pelanggaran hukum demikian, pelanggaran tersebut tidak boleh berhenti hanya sebatas pencabutan izin. Harus ada penegakkan hukum terhadap pejabat atau staf yang terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut.

Dalam hal ini, penegakkan hukum pidana, khususnya pidana korupsi harus diterapkan.

Dampak terhadap iklim investasi

Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, bukan hanya keadilan yang terganggu, tetapi juga kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah.

Tindakan pembongkaran sepihak, khususnya terhadap usaha yang telah mengantongi izin resmi, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang merusak iklim investasi, terutama di sektor pariwisata.

Investasi sangat bergantung pada kejelasan regulasi dan jaminan stabilitas. Jika pelaku usaha merasa bahwa izin yang sah bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa proses hukum yang adil, maka risiko investasi di mata pelaku usaha akan meningkat, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi akan menurun.

Iklim investasi yang sehat hanya dapat terbentuk jika para pelaku usaha merasa bahwa mereka dilindungi oleh hukum, bukan dikorbankan kepentingan politik atau tekanan birokrasi.

Pemerintah harus menunjukkan bahwa seluruh tindakan penegakan hukum dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, bukan pada kepentingan sesaat.

Perizinan pada dasarnya merupakan instrumen untuk mengatur kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap kepentingan umum.

Maka dari itu, pelanggaran terhadap izin harus dievaluasi dengan cermat, apakah bersifat substansial atau tidak substansial.

Tindakan hukum hanya dapat diambil setelah melalui analisis yang menyeluruh, bukan melalui reaksi spontan yang dapat memicu ketidakadilan.

Solusi terbaik dalam situasi seperti ini adalah mencari jalan tengah melalui dialog, proses hukum, dan mekanisme administratif yang sah.

Pelaku usaha perlu diberikan ruang untuk membela diri dan melakukan koreksi apabila pelanggaran yang terjadi bersifat teknis atau administratif ringan.

Tentu, komitmen terhadap dialog tidak berarti toleransi terhadap pelanggaran berat. Jika pelanggaran terbukti bersifat serius dan menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan atau keselamatan publik, maka sanksi tegas tetap harus dijatuhkan.

Namun demikian, sanksi tersebut harus melalui proses hukum yang transparan agar memiliki legitimasi kuat dan tidak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Keterlibatan masyarakat lokal juga perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kawasan wisata seperti Puncak bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang hidup bagi warga yang menggantungkan penghidupan di sana.

Karena itu, kebijakan yang diambil sebaiknya mencerminkan kepentingan semua pihak, bukan hanya negara atau investor.

Dengan pendekatan yang adil, transparan, dan berbasis hukum, kepentingan semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dapat terlindungi secara proporsional.

Penegakan hukum bukan sekadar tindakan administratif, melainkan juga cerminan dari watak negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanusiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa (22/4/2025) adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka menyukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia. Negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran RUU KUHAP adalah sebuah langkah besar yang dinantikan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses penegakan hukum.

RUU KUHAP ini mengatur secara lebih rinci hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kerangka criminal justice system dengan tetap mempertahankan kewenangan politik dan jaksa sebagaimana juga diatur dalam KUHAP 1981.

KUHAP sejatinya menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana. Sangat fundamental bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. KUHAP 2025 akan lebih memberi jaminan keadilan bagi setiap pihak dalam proses criminal justice system.

KUHAP 2025 bersama KUHP nasional ini menjadi satu rangkaian pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana. KUHAP 2025 menjadi legacy bagi Pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR RI 2024-2029, terutama Komisi III DPR RI.

KUHAP baru ini nantinya menjadi pilar penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan kebenaran materiel dan formal dalam rangka pencapaian keadilan dalam criminal justice system. KUHAP baru ini diharapkan akan melahirkan prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). KUHAP adalah hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiel.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Penyusunan draf dan naskah akademik diharapkan segera selesai dan KUHAP baru nanti dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 1 Januari 2026.

RUU KUHAP ini dinilai telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban.

Konsep ini sejalan dengan spirit konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, karena bersandarkan pada hukum (rechstaats) bukan bersandarkan semata pada kekuasaan (machstaats).

Warna lain dari KUHAP 2025 nantinya adalah pengaturan tentang mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang diatur secara detail dalam satu bab khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana.

Dalam RUU KUHAP, restorative justice akan dikedepankan selama proses hukum. Jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan. Intinya, dengan restorative justice penyelesaian perkara dilakukan dengan orientasi pemulihan kerugian korban. Bukan semata-mata menghukum si pelaku dengan melibatkan korban dan pelaku.

Penguatan Peran Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 merupakan tonggak lahirnya reformasi hukum acara dalam peradilan pidana.

Pada perkembangannya, KUHAP bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat peraturan yang cukup rinci tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak atas pendampingan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil, hal yang sama tidak ditemukan dalam peraturan hak saksi.

Keberadaan Saksi dalam konteks hak perlindungannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerima perlindungan yang memadai, baik fisik, psikologis, maupun hukum seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana, di mana posisi saksi yang menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi sering diabaikan. Akibatnya, saksi enggan bersaksi atau tidak dapat berbicara dengan jujur dan bebas, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas persidangan itu sendiri.

Meskipun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum, dalam praktiknya sangat bergantung kepada kebijakan izin dari penyidik. Terkadang saksi diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukumnya terkadang tidak. Dalam praktiknya tidak semua penyidik memperbolehkan saksi didampingi oleh penasihat hukum.

Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seseorang saksi juga merupakan bentuk pencabutan hak keperdataan seorang untuk dapat mengikat perjanjian (pemberian kuasa) kepada seorang penasihat hukum.

Penyidik terkadang lupa bahwa seorang saksi mempunyai hak keperdataan. Suatu pemberian kuasa dari seorang subjek hukum kepada penasihat hukum adalah suatu perjanjian perdata, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seringkali sangat teknis dan bersifat menyiksa emosi saksi sehingga kehadiran penasihat hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh penyidik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bagi seorang saksi pada gilirannya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelaku penyerta atau uitlokker.

Menyadari pentingnya pengaturan yang memungkinkan saksi untuk menerima bantuan hukum, mendapat pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan aspek penting dalam upaya memastikan keadilan dan kesetaraan hak bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dalam sistem peradilan.

Dalam situasi ini, penting untuk mempertimbangkan pentingnya dan perlunya peraturan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah dibahas oleh para ahli hukum dan filsuf. Perspektif mereka memberikan wawasan berharga tentang cara terbaik untuk mewujudkan keadilan dalam implementasi dan pembentukan norma hukum berkaitan mengenai nilai-nilai hak-hak saksi pada khususnya.

KUHAP baru ini akan memperkuat peran advokat. Advokat nantinya dapat mendampingi saksi dan korban dari sebelumnya hanya mendampingi tersangka.

Jika di KUHAP 1981 advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, maka KUHAP baru mengatur advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Pada KUHAP baru ini nantinya tugas advokat tidak lagi terbatas hanya mencatat dan mendengarkan saat pemeriksaan.

KUHAP didisain untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, karena kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan. KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang adil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memberikan kesaksian atau informasi penting dalam perkara hukum tidak menjadi korban ancaman, intimidasi atau perlakuan sewenang-wenang yang dapat menghambat proses pemeriksaan peradilan.

Dalam konteks hukum, perlindungan saksi tidak hanya memastikan keselamatan fisik dan psikologis saksi, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar dan keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Dengan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, sistem hukum tidak hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas proses peradilan.

Pada praktik penegakan hukum sering kali khususnya pemeriksaan perkara pidana diwarnai dengan hal-hal yang bertentang dengan prinsip negara hukum rechtsstaat berdasarkan equaly before the law. Misalnya tidak segan-segan melakukan perbuatan yang tercela seperti adanya intimidasi dan penganiayaan terhadap saksi atau tersangka untuk mengejar pengakuan pada proses pemeriksaan.

Selain itu juga dari pihak-pihak yang sedang menghadapi proses hukum terdapat pengabaian hak-haknya meliputi perlindungan harkat dan martabat sebagai individu yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan berdasarkan konsep negara hukum.

Negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (vide Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945).

Karakteristik negara hukum yang demokratis menjelma kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Konsekuensi dari “spirit dari rechstaats itu” adalah bahwa tindakan pemerintah selalu harus berdasarkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara termasuk hak-hak dalam proses hukum.

Keseimbangan peran penegak hukum

Sebagai catatan akhir bahwa RUU KUHAP ini juga tetap menjaga kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum dalam proses peradilan hukum pidana. KUHAP baru ini dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antarsubsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahwa fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana.

Menuntaskan pembahasan KUHAP yang merupakan lex generalis agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

Setelah selesai RUU KUHAP ini, maka langkah berikutnya membahas lex spesialis lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI bahwa tetap dipertahankan diferensiasi fungsional yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Pemisahan fungsional ini untuk bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu Lembaga sejalan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007.

*) Prof Dr Andi M Asrun SH MH adalah Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi UNPAK