KOMPAS.com - Musisi Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya belum memikirkan langkah hukum terkait laporan yang diajukan oleh Rayen Pono.

Dilansir Kompas.com (24/04/2025), terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Ahmad Dhani menegaskan bahwa ia belum menyiapkan kuasa hukum maupun respons hukum lanjutan.

"Belum terpikirkan (siapkan kuasa hukum dan langkah hukumnya)," ujar Ahmad Dhani melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Kenapa Ahmad Dhani Bantah Tuduhan Rayen Pono?

Dhani juga menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki motif seperti yang dituduhkan.

"Kalau pakai nalar, orang pasti nggak percaya saya melakukan hal yang dituduhkan itu," jelas Ahmad Dhani, menegaskan bahwa tuduhan yang dilaporkan oleh Rayen Pono tidak memiliki dasar yang jelas.

Sebelum dilaporkan, Ahmad Dhani mengaku sudah meminta maaf atas kekeliruan penulisan nama marga dalam undangan yang diterimanya. "Sudah minta maaf atas typo di draft undangan," ujarnya.

Rayen Pono Melaporkan Ahmad Dhani ke Polisi

Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan tuduhan yang tercantum dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 310 KUHP, serta Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dengan nomor LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporan tersebut, Rayen Pono menyertakan beberapa barang bukti, termasuk sebuah video yang merekam perdebatan antara dirinya dan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Penyebab Perselisihan Ahmad Dhani dan Rayen Pono

Perdebatan yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Rayen Pono bermula dari acara diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), yang membahas masalah royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Persoalan muncul ketika dalam undangan untuk acara tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai "Rayen Porno," yang dianggap menyinggung dan membuat Rayen Pono merasa tersinggung, hingga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dilaporkan ke Polisi, Ahmad Dhani Belum Pikirkan Langkah Hukum, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

PANGKALPINANG, KOMPAS.com – Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwadi, menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai langkah penting dalam pembaruan sistem hukum Indonesia.

Menurutnya, pandangan ini sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyebut revisi KUHAP sebagai bentuk transformasi sistem hukum dalam sebuah wawancara media.

“Yang kemudian disampaikan oleh Pak Habiburokhman adalah pembaruan KUHAP, ini adalah pembaruan sistem,” ujar Pujiyono dalam diskusi di Universitas Bangka Belitung, Kamis (24/4/2025).

Ia juga menyoroti isu tarik-menarik kewenangan antar-lembaga yang ramai diperbincangkan publik.

Menurut Habiburokhman, memindahkan kewenangan antar-institusi bukanlah solusi utama dalam perbaikan sistem hukum.

“Pak Habiburokhman itu bilang bahwa pembaruan KUHAP ini bukan hanya soal pemindahan kewenangan satu institusi ke institusi yang lain,” kata Guru Besar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) itu.

“Kalau misalnya, hari ini melihat bahwa itu si A itu jelek, terus kemudian kewenangannya dikurangi dipindahkan ke institusi lain yang dianggap lebih baik, itu bisa jadi tidak menjawab persoalan,” ucapnya.

Namun demikian, Pujiyono menekankan bahwa perubahan sistem hukum memiliki dua syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, akomodasi total due process of law, yaitu jaminan hak konstitusional individu untuk diperlakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang dalam proses hukum.

Kedua, para pemangku kebijakan baik DPR maupun pemerintah harus juga mengakomodasi sistem dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang integrated criminal justice system.

“Dalam draft KUHAP baik dari DPR maupun daftar inventaris masalah dari pemerintah belum akomodasi dua hal tersebut secara baik,” kata Pujiyono.

Solo -

Sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka dan perbuatan melawan hukum soal ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo hari ini. Jokowi tidak hadir.

Sidang pertama dimulai sekira pukul 10.30 WIB. Majelis hakim terlebih dahulu menyidangkan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt terkait perbuatan melawan hukum soal ijazah Jokowi.

Pantauan detikJateng, sidang dilangsungkan secara terbuka untuk umum. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan langsung jalannya sidang hingga ruang sidang penuh.

Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mengatakan Jokowi masih berada di Jakarta, sehingga sidang hari ini diwakili kuasa hukumnya.

"Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir, beliau kemarin ada di Jakarta. Barusan saya mendengar berita Pak Jokowi mendapatkan utusan khusus dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk layat ke Vatikan atas meninggalnya Paus (Fransiskus). Saya tidak tahu berapa hari, kita tunggu saja kundur (pulang)-nya kapan," kata Irpan kepada wartawan di PN Solo, dilansir detikJateng, Kamis (24/4/2025).

Irpan menegaskan sudah mendapatkan dua surat kuasa menjadi kuasa hukum Jokowi untuk perkara nomor nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt terkait gugatan wanprestasi mobil Esemka dan 99/Pdt.G/2025/PN Skt soal ijazah. Dalam sidang ini, dia ingin melihat resume yang dibuat oleh pihak penggugat.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu':

(idh/imk)

SURABAYA, KOMPAS.com - Di era kemajuan teknologi, banyak orang menjadikan pinjaman online (pinjol) sebagai solusi instan untuk keluar dari permasalahan finansial.

Proses yang mudah serta pencairan dana yang cepat menjadi daya tarik tersendiri dari layanan ini.

Namun, kemudahan ini justru menjadikan banyak orang terjebak dalam jerat pinjaman.

Menurut Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Airlangga (Unair) Dr. Ria Setyawati, pinjol di Indonesia legal jika diselenggarakan oleh perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Legalitas ini diatur melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

“Jika tidak terdaftar di OJK, maka pinjol tersebut dianggap ilegal dan tidak sah secara hukum,” kata Ria saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Untuk memastikan legalitas pinjol, calon nasabah bisa melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk memverifikasi legalitas pinjol.

Sementara itu, untuk mengajukan keringanan atau restrukturisasi utang, Ria menuturkan bahwa pinjol ilegal tidak memiliki mekanisme restrukturisasi resmi, karena tidak berada dalam pengawasan OJK.

Maka, solusinya, nasabah tidak perlu membayar utang pada pinjol ilegal karena perjanjian yang dibuat oleh entitas ilegal tidak sah secara hukum.

“Jika ternyata aktivitas pinjol ilegal itu meresahkan, misalnya menetapkan bunga yang terlalu tinggi atau model penagihan yang melanggar hukum, maka dapat dilaporkan ke OJK agar operasionalnya ditindak,” tuturnya.

Sama halnya dengan nasabah yang terjerat utang, pada prinsipnya utang tetap harus dibayarkan sesuai perjanjian. Namun, penagihan harus sesuai etika, tidak boleh ada kekerasan, teror, atau intimidasi.

Apabila terjadi ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi nasabah, maka masyarakat dapat melapor ke kepolisian.

“Juga bisa langsung saja blokir akses pinjol ilegal di perangkat dan minta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Jika memang terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE apabila terjadi eksploitasi digital, maupun KUHP jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa minta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika korban merasa terancam,” pungkasnya.

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak organisasi advokat termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia untuk memberikan edukasi masyarakat di wilayah itu tentang pemahaman hukum.

"Saat ini masih banyak masyarakat yang lemah akan pemahaman tentang hukum. Ini perlu diberi edukasi," ujar Rico Waas saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pergerakan Medan di Medan, Rabu.

Menurut dia, pemahaman hukum dinilai sangat penting bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat memahami segala hal yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Sebagai organisasi advokat, Wali Kota meminta agar Peradi Pergerakan Medan untuk mengedukasi serta memberikan pendampingan bagi masyarakat terkait pemahaman hukum

Dia berharap dengan edukasi yang diberikan dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, serta cara berinteraksi dengan sistem hukum.

"Butuh pemahaman dari rekan-rekan DPC Peradi Pergerakan Medan untuk melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum yang ada saat ini," kata dia

Ketua DPC Peradi Pergerakan Medan Jonni Silitonga menyambut baik itikad Pemkot Medan untuk memberikan edukasi dan pendampingan masyarakat tentang pemahaman hukum

Pihaknya berharap dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait penegakan hukum mau pun penyuluhan hukum bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan dan jajarannya yang telah menerima dan menyambut baik kehadiran kami. Semoga kedepannya Pemkot Medan dan DPC Peradi Pergerakan Medan dapat berkolaborasi," ujarnya.

Depok: Beberapa waktu terakhir, banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual oleh mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Sejumlah pihak mempertanyakan kurikulum pendidikan yang berjalan dalam program PPDS.

Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Khairul Munadi, menyebut pihaknya akan mengevaluasi kurikulum. Namun, tidak akan merombak seluruhnya.

"Mungkin yang dimaksud bukan perombakan total. Tapi kita melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan penyelenggaraan PPDS ini," kata Khairul di Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Rabu, 23 April 2025.

Pihaknya juga akan mendorong peningkatan pengawasan pendidikan, termasuk mekanisme jam belajar. "Salah satunya terkait dengan pengawasan. Kemudian juga mengenai mekanisme pembelajaran dan jam belajar juga. Jadi hal seperti itu," tegas dia.

Terkait evaluasi, pihaknya akan menggandeng Kementerian Kesehatan. Sehingga penyelenggaraan PPDS semakin baik.

Baca juga: Perbaiki Pendidikan Kedokteran, Mendiktisaintek Temui Rektor Penyelenggara PPDS

"Dan ini kita melakukan evaluasi bersama dengan Kemenkes. Sehingga nanti penyelenggaran PPDS, baik di perguruan tinggi maupun di rumah sakit itu bisa kita pastikan itu bisa lebih baik," ujar dia.

Sebelumnya, kasus dugaan pemerkosaan dilakukan oleh dokter residen PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Priguna Anugrah Pratama (PAP). Pelaku memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Saat ini, PAP sudah ditahan Polda Jawa Barat. Selain itu, dokter kandungan, Muhammad Syafril Firdaus, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya.

Dalam video tersebar, Syafril tampak meraba dada pasiennya ketika melakukan pemeriksaan USG. Dari identitas yang tersebar, Syahril merupakan alumni Fakultas Kedokteran Unpad.

Baru-baru ini, mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, MA, mengintip dan merekam seorang mahasiswi ketika mandi. Peristiwa terjadi di indekos daerah Gang Pancing Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa, 15 April 2025 pukul 18.13 WIB. MA telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pornografi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengaku prihatin dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh mantan karyawan Oriental Circus Indonesia (OCI). Ia menyebut negara harus menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran HAM di sana.

"Kasus OCI menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja sektor hiburan non-formal, yang kerap beroperasi di luar jangkauan regulasi dan pengawasan negara. Ini bukan hanya pelanggaran ketenagakerjaan, tapi pelanggaran HAM yang serius," kata Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).

Ia menyinggung Indonesia sebagai negara anggota International Labour Organization (ILO). Politikus Partai Golkar ini menegaskan berdasarkan Konvensi ILO No. 29, segala bentuk kerja yang dilakukan di bawah ancaman, tanpa kesukarelaan, serta disertai pemalsuan dokumen dan pembatasan kebebasan, termasuk dalam kategori kerja paksa.

Ia menyebut praktik seperti upah tidak dibayar, pemotongan upah sewenang-wenang, dan pembayaran non-tunai yang tidak wajar melanggar ketentuan Konvensi ILO No. 95. Dewi Asmara membuka kemungkinan kasus OCI bukan hanya terkait kerja paksa tetapi perdagangan orang.

"Jika benar terdapat unsur pemaksaan, kekerasan, dan penyekapan, maka ini bukan hanya kerja paksa, tapi juga bisa masuk kategori perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007," tambahnya.

Dewi merekomendasikan langkah hukum progresif guna mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Ia meminta adanya pembentukan Tim Investigasi Independen.

Adapun Komnas HAM dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan membentuk tim investigasi menelusuri secara menyeluruh dugaan pelanggaran di OCI. Hal ini sebagai ditindaklanjut terkait penegakan HAM di sektor industri hiburan.

Saran kedua, lanjutnya, terkait dengan Satgas Penegakan Hukum. Kejaksaan Agung dan Kepolisian diminta membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus ini, termasuk kemungkinan pelanggaran UU HAM, UU Ketenagakerjaan, dan UU PTPPO.

"Ketiga, Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus segera memberikan perlindungan menyeluruh, baik fisik maupun psikologis, kepada para korban, serta bantuan hukum untuk menuntut hak mereka, termasuk ganti rugi dan kompensasi," ucap Dewi.

"Keempat, pembentukan regulasi khusus Sektor hiburan dan industry non formal lainnya. Perlu dibuat payung hukum khusus yang mengatur standar kerja, perlindungan pekerja, dan sistem pengawasan di sektor hiburan seperti sirkus dan lainya sebagainya yang cenderung berpindah-pindah lokasi dan mempekerjakan kelompok rentan, termasuk anak-anak," tambahnya.

Legislator Golkar ini juga mendorong adanya kampanye nasional tentang hak pekerja dan larangan kerja paksa, khususnya di komunitas hiburan. Ia menyebut sosialisasi terhadap aparat penegak hukum juga diperlukan agar mereka lebih siap menangani kasus-kasus eksploitasi di sektor informal.

"Kasus Oriental Circus Indonesia harus menjadi titik balik bagi kita semua. Negara tidak boleh diam. Kita punya instrumen hukum nasional dan internasional, tinggal bagaimana kita memastikan implementasinya di lapangan," imbuhnya.

Simak Video 'Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat':

(dwr/maa)

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani mengaku belum memikirkan langkah hukum terkait laporan Rayen Pono terhadap dirinya.

Ahmad Dhani menegaskan belum menyiapkan kuasa hukum maupun respons hukum lanjutan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Belum terpikirkan (siapkan kuasa hukum dan langkah hukumnya),” kata Ahmad Dhani melalui pesan WhatsApp, Rabu (23/4/2025).

Ahmad Dhani mengatakan dirinya tak ada motif seperti yang dituduhkan dalam laporan Rayen Pono.

“Kalau pakai nalar, orang pasti nggak percaya saya melakukan hal yang dituduhkan itu,” kata Ahmad Dhani.

Sebelum dilaporkan ke polisi, Ahmad Dhani pun mengaku sudah meminta maaf atas kekeliruan penulisan nama marga kepada Rayen Pono.

“Sudah minta maaf atas typo di draft undangan,” kata Ahmad Dhani.

Ada pun, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dalam nomor laporan LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporannya, Rayen Pono membawa beberapa barang bukti.

Salah satunya adalah video saat Rayen Pono berdebat dengan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Acara ini merupakan bagian dari diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Acara diskusi ini pula yang menjadi pangkal laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani.

Persoalan muncul ketika dalam undangan debat tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai “Rayen Porno” yang membuat Rayen Pono tersinggung.

Departemen Publikasi Komite Partai Komunis China Kota Fuzhou

Fuzhou, China (ANTARA/Xinhua-AsiaNet) – Derek menara berjajar, dan mesin-mesin menderu. Di Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rongqiao Fuqing, Fuzhou, pembangunan Pangkalan Ekspor Global Fuyao sedang berlangsung dengan pesat, dan sebuah pabrik pintar nol karbon segera hadir.

Dengan total investasi sebesar 3,25 miliar yuan, proyek ini diperkirakan akan menjadi fasilitas ekspor kaca otomotif terbesar di dunia, namun hanya memerlukan waktu dua bulan dari penandatanganan kontrak hingga peletakan batu pertama.

“Dengan dukungan dari zona pengembangan dan departemen pemerintah di semua tingkatan, kemajuan kami berjalan sangat lancar,” ungkap seorang eksekutif Fuyao. Yang menarik perhatian grup ini bukan hanya lokasi dan infrastruktur yang unggul, tetapi juga budaya bisnis Fuzhou, yang dapat “melakukan sesuatu dengan mudah, memproses dengan cepat, dan menyelesaikan dengan tuntas.”

“Menangani kasus secara efisien” dan “mengumpulkan data paling banyak satu kali”, Fuzhou telah menggandakan upaya untuk membina atmosfer yang berorientasi pasar, berbasis hukum, internasional, dan mendukung agar setiap pemangku kepentingan dapat menikmati lingkungan yang terbuka, adil, jelas, efisien, dan stabil.

Pada tahun 2024, Fuzhou memiliki 969 proyek dalam perencanaan dengan total investasi sebesar 594 miliar yuan dan telah melaksanakan 687 proyek dengan total investasi sebesar 303,3 miliar yuan.

Selain itu, dengan memanfaatkan kekuatan proyek “Two Countries, Twin Parks” (China dan Indonesia membentuk taman industri di wilayah masing-masing untuk mencari sinergi), Fuzhou telah memperkuat inisiatif masuk dan keluar perusahaan.

Di bawah payung “Two Countries, Twin Parks”, Saneheld (Fuqing) Food Co., Ltd. dan Grup Salim dari Indonesia bersama-sama membangun Pusat Perikanan Laut Indonesia — basis pertama mulai beroperasi pada April 2022 dengan kapasitas tahunan 500.000 ton, dan basis kedua direncanakan memulai produksi percobaan pada Juni 2025. Fuhua Textile menginvestasikan 71,25 juta USD untuk membangun pabrik di Indonesia, dan akan mulai beroperasi pada Mei 2025. Anak perusahaan Huagang Group, Honggang Textile, mendirikan pabrik modern di Indonesia untuk mengonsolidasikan R&D, penenunan, dan perdagangan.

Fuzhou, dengan menggali mekanisme untuk memberdayakan perusahaan dan menumbuhkan lahan subur untuk pertumbuhan bisnis, bercita-cita menyongsong masa depan cerah bersama Anda semua.

Sumber: Departemen Publikasi Komite Partai Komunis China Kota Fuzhou

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani atas kasus dugaan penghinaan rasial dan pencemaran nama baik.

Laporan itu juga menjadi penegasan dari Rayen bahwa Dhani bukan orang yang kebal hukum.

"Ramai di media sosial narasi bahwa AD katanya punya imunitas karena dia pejabat dan karena dia dekat dengan kekuasaan," kata Rayen saat ditemui di Bareskrim Polri, Rabu (23/4/2025).

Rayen Pono merasa bersyukur karena laporannya terhadap Ahmad Dhani diterima dengan baik di Bareskrim Polri.

"Kita mau buktikan sama-sama di sini, dan Bareskrim Polri membuktikan di sini tidak ada satu orang pun yang punya imunitas terhadap hukum," kata Rayen.

Lewat laporan ini, Rayen Pono berharap Ahmad Dhani berjiwa besar menerima konsekuensi atas ucapannya di media sosial.

Selain itu, eks personel Pasto tersebut meminta Dhani untuk tak bersikap arogan lagi di depan publik.

"Jadi apa yang kita sampaikan adalah Mas Dhani juga harus berjiwa besar menerima ini dan jangan lagi, dengan penuh kerendahan hati, punya arogansi untuk meremehkan orang lain karena kita semua sama di mata hukum," kata Rayen.

Adapun, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dalam nomor laporan LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporannya, Rayen Pono membawa beberapa barang bukti.

Salah satunya adalah video saat Rayen Pono berdebat dengan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Acara ini merupakan bagian dari diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Acara diskusi ini pula yang menjadi pangkal laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani.

Persoalan muncul ketika dalam undangan debat tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai “Rayen Porno” yang membuat Rayen Pono tersinggung.

Ahmad Dhani sendiri telah meminta maaf atas kekeliruan tersebut dan menyebut tak ada maksud melakukannya.

MATARAM, KOMPAS.com - Sejumlah alumni santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan oknum pimpinan yayasan salah satu Pondok Pesantren di Lombok Barat, NTB, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Tim sudah mengirimkan surat permohonan perlindungan dan permohonan restitusi ke LPSK," kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Rabu (23/4/2025).

Joko mengatakan, korban santriwati sempat mendapat sejumlah ancaman dan tawaran untuk dinikahkan oleh seorang oknum yang diduga kerabat terduga pelaku.

"Ada oknum yang mencoba mengancam, ada yang menawarkan untuk dinikahkan dengan seseorang, udah nikah aja nanti kita yang biayai," kata Joko menirukan.

"Bahkan ada iming-iming untuk menikah dengan adik pelaku," kata Joko.

Joko menyebutkan, dari identifikasi oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB, ada sekitar 22 alumni santriwati yang menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum ketua yayasan pondok pesantren.

Dari jumlah tersebut, 9 orang korban sudah berani buka suara dan melaporkan kekerasan seksual tersebut ke polisi.

Korban yang melapor merupakan alumni ponpes tahun 2016-2023.

Saat kejadian, para korban yang melapor masih di bawah umur dan duduk di bangku sekolah setingkat SMP - SMA.

Diberitakan sebelumnya, AF, pimpinan yayasan salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, dilaporkan ke polisi atas dugaan pencabulan terhadap santriwati, setelah para korbannya menonton film serial Malaysia berjudul Bidaah (Walid).

Kasus dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terungkap berawal dari percakapan di grup alumni yang memperbincangkan film Bidaah (Walid) yang tengah viral.

Jakarta -

Premanisme yang terus merajalela akhir-akhir ini lebih sebagai cerita tentang fakta semakin memburuknya kualitas ketertiban umum. Premanisme yang nyata-nyata ilegal itu dipraktikan setiap hari di banyak ruang publik, dan telah lama meresahkan masyarakat. Dan, sudah lama pula masyarakat berharap negara segera hadir memberi perlindungan dari aksi premanisme yang umumnya diwujudkan dengan pemalakan.

Karena gelombang aksi premanisme itu terus membesar, masyarakat kebanyakan merasakan dan melihat bahwa sistem hukum seperti sudah tidak efektif lagi menjalankan fungsinya. Banyak warga hanya bisa pasrah ketika menjadi korban dari aksi premanisme itu. Soalnya, sudah lama dikeluhkan dan dipublikasikan, tetapi negara seperti tidak pernah segera hadir untuk sekadar mengeliminasi premansime itu. Padahal eliminasi premanisme menjadi wujud nyata perlindungan masyarakat oleh sistem hukum negara.

Keluh kesah terhadap premanisme sudah disuarakan ragam komunitas. Dari pedagang kecil di pinggir jalan, manajer proyek skala kecil dan besar hingga level pengusaha, termasuk wisatawan lokal yang sering menjadi korban parkir liar dengan tarif yang tidak lazim. Contoh kasusnya bahkan sudah terlalu banyak untuk disebutkan. Premanisme semakin marak karena teramat minimnya respons penegak hukum dan polisi pamong praja sebagai pelaksana dan penegak peraturan daerah (Perda).

Dalam sejumlah kesempatan, para praktisi bisnis sudah berulangkali mengingatkan bahwa premanisme sudah merusak ketenteraman pada berbagai aspek kehidupan bersama, termasuk merusak iklim berusaha. Hari-hari ini, mereka yang bermodal kecil maupun besar enggan berinisiatif untuk memulai usaha baru karena premanisme menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan.

Agar semakin mudah memahami dampak premanisme terhadap iklim berusaha di dalam negeri, contoh kasus besar ini layak dikedepankan. Produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD (Build Your Dreams) yang sedang membangun pabriknya di Subang, Jawa Barat, merasa terganggu oleh aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Keluhan BYD ini sudah dipublikasikan secara luas. Ketika menyuarakan keluhannya, BYD tentu tidak mengada-ada, melainkan berpijak pada fakta masalah yang dihadapi langsung.

Bayangkan, ormas berperilaku preman pun tidak ragu mengganggu proyek besar ini. Dengan investasi sampai satu (1) miliar dolar AS, pabrik BYD di Subang dirancang dengan target kapasitas produksi sampai 150.000 unit mobil listrik per tahun. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, pabrik ini bisa mulai beroperasi tahun 2026. Sebaliknya, jika aksi premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD tidak segera dihentikan, realisasi investasi ini akan tertunda, atau bahkan dibatalkan. Akibatnya, prospek nilai tambah proyek investasi ini bagi masyarakat sekitar, khususnya pada aspek penyerapan tenaga kerja, tidak akan terwujud.

Boleh jadi, aksi premanisme terkini memuncak pada kasus serangan sekelompok massa terhadap polisi dan pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4) dini hari. Lagi-lagi, kasus ini berawal dari niat sekelompok preman menghalang-halangi kegiatan sebuah perusahaan. Tak hanya intimidasi dan mengancam pekerja, kelompok preman itu bahkan melepaskan tembakan yang mengenai kaca ekskavator dan juga mengenai kaki dari operator ekskavator. Ketika akan ditangkap, kelompok preman itu melakukan perlawanan, menyerang polisi dan membakar mobil polisi.

Dua contoh kasus ini sudah cukup untuk memberi gambaran tentang premanisme yang sudah demikian merajalela akhir-akhir ini. Tidak hanya merugikan para korban, tetapi secara nyata sudah merusak ketertiban umum. Oleh fenomena seperti itu, institusi penegak hukum dan pelaksana serta penegak perda harusnya terpanggil karena fenomena itu jelas-jelas meresahkan masyarakat. Ada fakta masalah premanisme di setiap ruang publik, dan menjadi kewajiban penegak hukum untuk menanggapi masalah itu.

Sosok-sosok pelaku premanisme atau pemalakan lazimnya sudah diketahui, karena sosok-sosok itu sudah menjadi bahan pergunjingan masyarakat sekitar. Artinya, tindakan-tindakan ilegal itu sudah menjadi persoalan terbuka sehingga tidak layak lagi jika penegak hukum hanya menunggu laporan masyarakat yang menjadi korban premanisme. Menunggu sampai adanya korban premanisme bukanlah sikap yang melindungi atau mengayomi masyarakat.

Bukankah penegak hukum harus proaktif mencari dan mengumpulkan informasi tentang segala sesuatu yang berpotensi merusak ketertiban umum? Masyarakat kebanyakan sudah menilai bahwa kasus pembakaran mobil polisi di Depok itu sebagai buah dari pembiaran premanisme selama ini. Padahal, penegak hukum sudah dibekali ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk menindak dan mengeliminasi premanisme.

Dari fenomena premanisme yang merajalela akhir-akhir ini, pengarahan atau pembekalan Presiden Prabowo Subianto di forum rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta, akhir Januari lalu, menjadi semakin jelas relevansinya. Di forum itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa segala bentuk Undang-Undang (UU), keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan semua produk dari pemerintah tidak akan ada artinya kalau tidak ditegakkan.

Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi yang mewujudkan kehadiran negara, penegak kedaulatan, dan wujud nyata dari eksistensi negara. Untuk alasan itulah presiden merasa perlu mengingatkan ungkapan tentang negara gagal. "Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal," kata presiden. Kepada peserta rapim TNI-Polri itu, presiden kemudian juga memberikan penegasan. "Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap, lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen," ungkapnya.

Pemerintah bersama masyarakat selalu menghendaki terwujudnya ketertiban umum. Maka, penegak hukum dan pelaksana serta penegak Perda tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok preman berbaju ormas merusak kualitas ketertiban umum. Banyak perusahaan sudah berhenti berproduksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu pekerja. Maka, penegak hukum seharusnya tidak membiarkan kelompok preman melakukan pungutan liar terhadap pelaku usaha, baik usaha besar, kecil, menengah dan mikro.

Mencari investor lokal maupun asing saat ini pun teramat sulit. Kalau ada investor lokal atau asing yang bersedia merealisasikan proyek-proyek investasi baru di dalam negeri, patutlah disyukuri. Konsekuensinya, tindakan ilegal model apa pun oleh kelompok preman seharusnya tidak dibiarkan karena bisa menggagalkan upaya pencapaian target investasi pemerintah.

Kondusif atau ketertiban umum yang baik menjadi faktor kunci mewujudkan produktivitas pemerintah dan masyarakat. Ketertiban umum akan terjaga dengan baik jika penegak hukum tidak ego sektoral, atau sekadar menunggu laporan korban. Semua institusi penegak hukum harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI, Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, Ketua Komisi III DPR RI ke-7, Dosen Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

(prf/ega)