Jakarta (ANTARA) - Pakar terorisme Universitas Indonesia (UI) Muhamad Syauqillah menilai aksi teror terhadap jurnalis belum bisa disebut sebagai terorisme.

Syauqillah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa aksi teror tersebut belum sesuai dengan penjelasan terorisme seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Kalau teror terhadap jurnalis, 'kan ditujukan kepada perorangan saja. Jadi, menurut saya teror tersebut tidak terkait secara spesifik dengan UU Terorisme," ujarnya.

Diketahui bahwa sejumlah kasus teror terhadap jurnalis menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, salah satu yang mencuri perhatian adalah kasus teror paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo.

Menurut Syauqillah, aksi teror bisa dikategorikan sebagai terorisme jika teror tersebut memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan UU Terorisme.

Adapun kasus teror terhadap jurnalis itu, dia menegaskan bahwa tidak memenuhi unsur tersebut, tetapi termasuk tindak pidana umum.

"Apakah teror terhadap jurnalis memenuhi unsur tindak pidana terorisme? Ini yang penting untuk diketahui. Teror itu 'kan masuk delik pidana umum. Ini yang menurut saya harus dibedakan. Mana yang delik pidana teror dan mana yang bukan," kata dia.

Meskipun bukan tindakan terorisme, Syauqillah mengharapkan aparat penegak hukum tetap mengusut teror terhadap jurnalis tersebut sampai tuntas.

"Negara harus melakukan penegakan hukum, diselidiki apa masalahnya. Harus ada investigasi untuk mencari titik terangnya. Menurut saya itu yang harus dilakukan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra telah melaporkan aksi teror kepala babi ke Bareskrim Polri.

Menurut dia, teror kepala babi tersebut adalah ancaman serius tidak hanya bagi Tempo sebagai institusi media, tetapi juga terhadap profesi jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia.

"Ini bukan semata-mata soal Tempo. Hari ini bisa saja Tempo, tetapi ke depannya kami sebagai jurnalis bisa terancam dan negara harus hadir memberikan perlindungan," kata Setri usai melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri, Jumat (21/3).

Sementara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga tengah menangani kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa penyidik dalam kasus tersebut mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 25 April 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 25 April 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025 Menurut NU

Dikutip dari situs resmi NU Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Senin Pahing, 31 Maret 2025, sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal ini didapat setelah hasil pemantauan pada Sabtu, 29 Maret 2025 tidak menunjukkan hilal di berbagai lokasi.

Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bila pada tanggal 29 bulan berjalan hilal tak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan harinya menjadi 30. Penggenapan ini disebut dengan metode istikmal atau penyempurnaan.

Akhir kata, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal 1446 H menurut NU jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya hari pertama Syawal tersebut sudah dimulai sejak Minggu malam, 30 Maret 2025.

Dengan demikian, maka 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025 Menurut Muhammadiyah

Berdasar Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.

Hal ini dikarenakan saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025, bulan masih berada di bawah ufuk alias hilal belum wujud di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, Ramadan 1446 H digenapkan menjadi 30 hari dan keesokan harinya, 31 Maret 2025, ditetapkan sebagai awal Syawal.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M," bunyi keterangan dalam maklumat tersebut.

Dengan dasar hitungan tersebut, maka menurut Muhammadiyah, 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025 Menurut Pemerintah

Dilansir Kementerian Agama, Pemerintah telah melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal pada Sabtu (29/3/2025) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No 6 Jakarta. Hasil sidang menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

"Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat.

Keterangan senada juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kalender tersebut, tertulis bahwasanya 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 H. Oleh karena itu, maka 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 H.

Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Jumat, 25 April 2025 menjadi 26 Syawal 1446 H.

Hukum Puasa Hari Sabtu

Umat Islam yang belum merampungkan puasa sunnah 6 hari Syawal mesti bergegas. Pasalnya, tidak lama lagi, bulan kesepuluh Hijriah tersebut akan berakhir. Bagaimana jika lanjut puasa lagi besok? Apakah boleh puasa di hari Sabtu?

Dirujuk dari buku Catatan Fikih Puasa Sunnah oleh Hari Ahadi, hukum puasa hari Sabtu masih menjadi perselisihan di kalangan ulama. Sebagian menyebut makruh, sedangkan yang lain menyatakan tidak alias boleh-boleh saja.

Ulama-ulama yang memakruhkan berdalil dengan hadits:

لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِجَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ

Artinya: "Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang Allah wajibkan. Jika kalian tidak memiliki makanan apapun selain kulit anggur atau batang kayu, hendaknya dia mengunyahnya." (HR Tirmidzi no 744, Abu Daud no 2421, dan Ibnu Majah no 1726)

Namun, hadits di atas diingkari oleh sejumlah ulama, seperti Imam Malik. Abu Dawud sendiri menyebut hadits di atas sudah dimansukh alias dihapus. Dalam menyikapi masalah ini, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata:

"Maka ulama yang menganggap hadits ini shahih dan bisa dijadikan sebagai landasan dalil, maka baginya makruh menyendirikan puasa pada hari Sabtu. Adapun ulama yang berpendapat bahwa hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan menilainya sebagai hadits yang lemah maka pendapatnya tidak makruh berpuasa di hari Sabtu."

Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan bahwasanya hukum puasa hari Sabtu adalah:

• Jika puasanya wajib, seperti Ramadhan maupun qadha, tidak masalah mengerjakan pada hari Sabtu.
• Jika disambung dengan puasa hari Jumat, maka hukumnya boleh.
• Bila hari Sabtu bertepatan dengan hari-hari yang disyariatkan puasa, seperti Ayyamul Bidh, Arafah, Asyura, 6 hari Syawal, dan 9 pertama Dzulhijjah, maka boleh.
• Jika bertepatan dengan kebiasaan puasa, seperti Daud, maka diperbolehkan.
• Bila menyengaja puasa pada Sabtu secara khusus, ini terlarang. Dengan catatan, hadits yang melarangnya di atas shahih. Wallahu a'lam bish-shawab.

Akhir kata, detikers boleh-boleh saja berpuasa pada hari Sabtu dalam rangka menyelesaikan puasa 6 Syawal. Lebih amannya, dengan dibarengi puasa pada Jumat atau Minggunya. Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim al-Ashimi berkata:

أن صيام يوم السبت ويوم الجمعة أو السبت والأحد لا يكره وهو إجماع

Artinya: "Berpuasa pada hari Sabtu dengan Jumat atau Sabtu dengan Ahad hukumnya tidak makruh, dan ini disepakati oleh ulama." (Al-Ihkam Syarah Ushul al-Ahkam, II/292)

Demikian informasi ringkas mengenai kalender hijriah hari ini 25 April 2025 dan hukum puasa hari Sabtu. Semoga bermanfaat, detikers!

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan seluruh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia, Jumat, untuk menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4).

Utusan khusus Presiden itu, Prasetyo melanjutkan juga membawa pesan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia, serta membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Vatikan.

“Informasi (yang saya terima) tadi malam, semua sudah berangkat, dan berdasarkan perhitungan waktu (penerbangan), beliau-beliau sudah sampai di Roma,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat utusan khusus Presiden RI yang saat ini berada di Roma, yaitu Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ignasius Jonan, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Prasetyo melanjutkan tidak ada pesan khusus, yang spesifik dititipkan kepada empat utusan khusus tersebut.

“Utusan yang berangkat memang membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan. Pesan khusus secara spesifik tidak ada selain sekali lagi Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus,” kata Prasetyo.

Dia melanjutkan Presiden RI berharap semangat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan seluruh umat manusia di dunia bisa diteruskan.

“Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan,” kata Prasetyo.

Di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Prosesi Ekaristi itu kemudian akan ditutup dengan Ultima commendatio dan Valedictio, yang menandai dimulainya Novemdiales, atau sembilan hari masa berkabung dan misa untuk ketenangan jiwa Paus Fransiskus.

Dari Basilika Santo Petrus, jenazah mendiang Paus Fransiskus bakal dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia, untuk dimakamkan sesuai wasiat pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di upacara pemakaman Paus Fransiskus, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden dan kanselir Jerman Frank Walter Steinmeier dan Olaf Scholz, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Argentina Javier Gerardo Milei, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan seluruh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia, Jumat, untuk menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4).

Utusan khusus Presiden itu, Prasetyo melanjutkan juga membawa pesan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia, serta membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Vatikan.

“Informasi (yang saya terima) tadi malam, semua sudah berangkat, dan berdasarkan perhitungan waktu (penerbangan), beliau-beliau sudah sampai di Roma,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat utusan khusus Presiden RI yang saat ini berada di Roma, yaitu Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ignasius Jonan, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Prasetyo melanjutkan tidak ada pesan khusus, yang spesifik dititipkan kepada empat utusan khusus tersebut.

“Utusan yang berangkat memang membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan. Pesan khusus secara spesifik tidak ada selain sekali lagi Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus,” kata Prasetyo.

Dia melanjutkan Presiden RI berharap semangat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan seluruh umat manusia di dunia bisa diteruskan.

“Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan,” kata Prasetyo.

Di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Prosesi Ekaristi itu kemudian akan ditutup dengan Ultima commendatio dan Valedictio, yang menandai dimulainya Novemdiales, atau sembilan hari masa berkabung dan misa untuk ketenangan jiwa Paus Fransiskus.

Dari Basilika Santo Petrus, jenazah mendiang Paus Fransiskus bakal dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia, untuk dimakamkan sesuai wasiat pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di upacara pemakaman Paus Fransiskus, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden dan kanselir Jerman Frank Walter Steinmeier dan Olaf Scholz, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Argentina Javier Gerardo Milei, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4).

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan seluruh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia, Jumat, untuk menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4).

Utusan khusus Presiden itu, Prasetyo melanjutkan juga membawa pesan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia, serta membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Vatikan.

“Informasi (yang saya terima) tadi malam, semua sudah berangkat, dan berdasarkan perhitungan waktu (penerbangan), beliau-beliau sudah sampai di Roma,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat utusan khusus Presiden RI yang saat ini berada di Roma, yaitu Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ignasius Jonan, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Prasetyo melanjutkan tidak ada pesan khusus, yang spesifik dititipkan kepada empat utusan khusus tersebut.

“Utusan yang berangkat memang membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan. Pesan khusus secara spesifik tidak ada selain sekali lagi Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus,” kata Prasetyo.

Dia melanjutkan Presiden RI berharap semangat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan seluruh umat manusia di dunia bisa diteruskan.

“Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan,” kata Prasetyo.

Di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Prosesi Ekaristi itu kemudian akan ditutup dengan Ultima commendatio dan Valedictio, yang menandai dimulainya Novemdiales, atau sembilan hari masa berkabung dan misa untuk ketenangan jiwa Paus Fransiskus.

Dari Basilika Santo Petrus, jenazah mendiang Paus Fransiskus bakal dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia, untuk dimakamkan sesuai wasiat pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di upacara pemakaman Paus Fransiskus, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden dan kanselir Jerman Frank Walter Steinmeier dan Olaf Scholz, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Argentina Javier Gerardo Milei, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4).

BANDUNG, KOMPAS.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin memanen 1 ton 97 kilogram ikan lele serta puluhan telur ayam dan bebek dari program pembinaan kemandirian yang dikerjakan warga binaan.

“Panen lele kali ini sebanyak 1 ton 97 kilogram dan telur ayam sebanyak 80 butir serta telur bebek sebanyak 90 butir. Telur ayam dan bebek ini adalah merupakan hasil per hari ini,” kata Kepala Lapas Sukamiskin, Fajar Nur Cahyono dalam keterangannya, Kamis (25/4/2025).

Fajar menjelaskan, budi daya ikan lele serta ternak ayam, bebek, sayuran, hingga buah melon dilakukan oleh warga binaan di area dalam lapas. Panen dilakukan pada Kamis (24/4/2025) bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kusnali.

“Panen lele dan telur ayam-bebek itu merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto,” ujar Fajar.

Kegiatan panen yang dilakukan di tengah hujan rintik ini melibatkan langsung para warga binaan, Kakanwil, serta seluruh kepala UPT Sukamiskin.

Sementara itu, Kusnali menyebut panen hasil pembinaan warga binaan ini merupakan bentuk nyata kontribusi Lapas terhadap ketahanan pangan nasional.

“Ikan lele dan telur dibagikan kepada warga binaan, masyarakat sekitar Lapas secara cuma-cuma, dan UPT di wilayah Sukamiskin Raya,” kata Kusnali.

Adapun sebagian hasil panen dijual ke pihak ketiga dengan harga sekitar Rp 23.000 per kilogram. “Dari hasil penjualan itu, sebahagian akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ungkapnya.

Kusnali menambahkan, program ketahanan pangan ini akan terus dikembangkan sesuai arahan Menteri Imipas. Warga binaan yang terlibat dalam kegiatan kerja juga akan mendapatkan sertifikat keahlian.

“Sertifikat itu menjadi wujud nyata Lapas selalu hadir dalam memberikan pelatihan dan pembentukan skill warga binaan,” kata Kusnali.

Ia berharap program ketahanan pangan terus berkembang, tidak hanya di Lapas Sukamiskin, tetapi juga di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah tidak akan gegabah untuk membentuk daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah, termasuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons 341 usul pembentukan DOB yang masuk ke Kemendagri, salah satunnya adalah usul memekarkan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta.

"Tentunya kita tidak perlu gegabah. Pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menyebutkan, jika usul tersebut diakomodasi, bakal ada konsekuensi yang mengikuti, termasuk masalah perangkat dan kelengkapan pemerintahan yang harus diadakan.

Oleh karena itu, pemerintah akan berhati-hati dalam merespons usul pemekaran wilayah.

"Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," kata Prasetyo.

Ia tidak memungkiri bahwa banyak usul untuk memekarkan wilayah, tetapi usul tersebut disampaikan lewat Kementerian Dalam Negeri, bukan Istana atau Kementerian Sekretariat Negara.

"Ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri. Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Kemendagri menerima 341 usul pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada Kamis (24/4/2025).

"Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR. Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Ada 6 yang meminta daerah istimewa, juga ada 5 yang meminta daerah khusus," ujar Akmal dalam rapat kerja tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, terdapat usul agar Solo dimekarkan dari Jawa Tengah dan menjadi provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta.

Usulan pemekaran tersebut muncul karena Solo dinilai sebagai daerah yang memiliki keunikan budaya dan sejarah khusus dalam melawan penjajahan.

Namun, Aria mengatakan, harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa karena status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain.

"Karena pada prinsipnya negara kesatuan ini, kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain," ujar Aria.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya usulan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Prasetyo mengatakan pihaknya mempelajari dahulu usulan tersebut.

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo mengawali pernyataannya, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menyebut banyak usulan sejumlah daerah agar dilakukan pemekaran atau diubah statusnya menjadi daerah istimewa. Namun, kata dia, berbagai usulan itu perlu diperhitungkan dahulu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," lanjutnya.

Prasetyo menyinggung soal usulan daerah dilakukan pemekaran menjadi daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, perlu dipertimbangkan mengenai banyak hal termasuk perangkat daerahnya.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar Prasetyo.

"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," pungkasnya.

Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan ada masukan jika Solo menjadi Daerah Istimewa. Hal ini diungkapkan Aria Bima menyikapi pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang menyebut ada masukan untuk 6 wilayah dijadikan daerah istimewa.

Hal itu disampaikan Akmal dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4). Dalam pemaparannya, Akmal menyebut ada 42 usulan pembentukan provinsi hingga 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa.

"Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa," kata Akmal dalam pemaparannya.

Kendati demikian, hal ini dikatakan mesti dikoordinasikan dengan DPR RI. Ia menyebut setiap keputusan harus berlandaskan undang-undang.

Namun, Aria menyebut memang ada masukan untuk Solo menjadi 'Daerah Istimewa Surakarta'. Adapun usulan itu, salah satunya mempertimbangkan rekam jejak Kota Solo bagi RI.

"Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya, seperti daerah saya, yang Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," ujar Aria Bima.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

Bareskrim Polri ungkap alasan tak tahan tersangka pagar laut Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan alasan tidak menahan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan tidak dilaksanakannya penahanan itu lantaran belum ada kesepahaman antara Dittipidum Bareskrim Polri dengan Kejaksaan Agung dalam memandang kasus pagar laut.

“Dikarenakan para tersangka kooperatif dan belum ada kesepahaman antara penyidik dan Kejaksaan dalam melihat konstruksi perkara pagar laut,” katanya.

Selengkapnya klik di sini.

Windy Idol usai diperiksa penyidik KPK: Sudah cukup menguras tenaga

Windy Yunita alias Windy Idol mengaku pemeriksaan sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung sudah cukup menguras tenaga dirinya.

“Kalau dari saya pribadi, sudah cukup menguras tenaga. Saya punya keluarga juga, saya punya kerjaan yang rusak semua, saya punya masa depan, saya pengin punya masa depan,” ujar Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, dia berharap penyidikan kasus yang melibatkan dirinya sebagai saksi tersebut dapat selesai.

Selengkapnya klik di sini.

KPK beri tiga rekomendasi usai skor SPI Pendidikan 2024 capai 69,05

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tiga rekomendasi usai skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 mencapai 69,05.

“Ada tiga hal atau tiga dimensi yang menjadi tolak ukur untuk dilakukan perbaikan. Pertama, adalah tentang karakter individu, kemudian ekosistem pendidikan itu sendiri, dan tata kelola,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memberikan keterangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (24/4).

SPI Pendidikan 2024 merupakan survei yang dilakukan KPK terhadap 36.888 satuan pendidikan dan 449.865 responden. Adapun skor 69,05 termasuk kategori korektif atau di atas rentan, dan di bawah adaptif, kuat, dan tangguh dalam aspek pendidikan antikorupsi.

Selengkapnya klik di sini.

Pimpinan Komisi VII DPR: Ormas minta THR harus segera ditertibkan

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menegaskan organisasi masyarakat (ormas) yang kerap meresahkan dunia usaha, dengan meminta ‘jatah’ atau THR kepada pelaku usaha harus segera ditertibkan.

“Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus menerus, harus ditertibkan aksi-aksi seperti ini karena merugikan lingkungan industri, yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Evita menilai, praktik pungli seperti itu dapat menimbulkan kerugian nyata bagi dunia usaha yang otomatis menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selengkapnya klik di sini.

Sidang Hasto kembali diwarnai kericuhan akibat tudingan penyusup

Sidang kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa, kembali diwarnai kericuhan akibat adanya tudingan penyusup.

Tudingan tersebut diarahkan kepada segerombolan pemuda yang memakai kaos putih bertuliskan #SaveKPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, dipecat sebagai anggota Polri karena terbukti memerkosa tahanan wanita.

Selain dipecat, LC juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual.

"Sejak 21 April 2025, saudara LC ditetapkan tersangka dalam kasus pidana kekerasan seksual Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, dikonfirmasi Kamis (24/4/2025) malam.

Dua hari setelahnya, menurut Jules, LC juga dipecat sebagai anggota Polri berdasarkan hasil sidang komisi etik Polri pada Rabu (23/4/2025).

Usai dipecat, LC ditahan di Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan nomor 103 yang dikeluarkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

"Jadi malam ini LC sudah berstatus tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Kasusnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim," ujarnya.

Diketahui, kejadian ini bermula dari adanya laporan polisi yang dilaporkan ke Polres Pacitan pada 12 April 2025.

Diduga, Aiptu LC yang saat merupakan pejabat sementara Kasat Tahti Polres Pacitan melakukan pencabulan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana perdagangan orang.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan atau denda Rp 300 juta.

Sejak Rabu (23/4/2025), tersangka LC sudah ditahan di rumah tahanan Polri Polda Jatim berdasarkan surat penahanan Nomor 103 oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

NUSANTARA, KOMPAS.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur fisik, namun juga dalam penyiapan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah melalui Otorita IKN, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berkolaborasi intensif untuk mewujudkan pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN.

Langkah ini menjadi krusial dalam mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembentukan Pemdasus IKN merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pemdasus ini akan memberikan otonomi khusus kepada IKN sebagai pusat pemerintahan, dengan status hukum yang berbeda dari daerah otonom lainnya.

“Kami sudah mulai persiapan untuk pembentukan pemerintahan baru ini, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Basuki kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Persiapan yang tengah berjalan meliputi inisiasi wilayah, pengendalian pembangunan di kawasan IKN, hingga pengkodean wilayah (WT).

Proses ini ditargetkan untuk mendukung deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

Pembentukan Pemdasus IKN dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan IKN dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan yang menaungi fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan adanya Pemdasus, diharapkan tata kelola pemerintahan di IKN akan lebih efektif dan efisien dalam mendukung visi Indonesia 2045 untuk menciptakan kota dunia yang inklusif.

Paralel dengan Pembangunan Fisik yang Terus Berjalan

Persiapan pembentukan Pemdasus IKN berjalan beriringan dengan masifnya pembangunan infrastruktur fisik di kawasan tersebut.

Basuki menuturkan bahwa saat ini pembangunan tahap II melibatkan tiga instansi utama: Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Otorita IKN.

Kementerian PU fokus menuntaskan proyek multiyears senilai Rp 10,1 triliun yang dimulai sejak 2022, termasuk jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, pengolahan air limbah, serta jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sementara itu, Kementerian PKP tengah membangun lima tower rumah susun (rusun) tambahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan, melengkapi 27 tower rusun yang telah siap diresmikan untuk mendukung perpindahan ASN secara bertahap mulai tahun 2025.

Otorita IKN sendiri bertanggung jawab atas proyek-proyek baru senilai Rp 5,3 triliun, termasuk pembangunan jalan di KIPP (1A, 1B, 1C), penataan kawasan Sepaku, serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Lelang untuk proyek-proyek ini telah dimulai dan ditargetkan penandatanganan kontrak pada pertengahan Mei 2025," cetus Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN juga akan menangani pembangunan ekosistem legislatif (DPR, MPR, DPD) dan yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), termasuk kantor dan huniannya.

Proses tender untuk proyek-proyek ini akan dimulai setelah kontrak proyek awal selesai.

Pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga didukung oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 132 triliun serta investasi swasta murni yang terus mengalir.

Total investasi yang telah terealisasi hingga tahun 2024 mencapai Rp 58,4 triliun dari delapan tahap groundbreaking.

Untuk mendukung operasional pemerintahan di IKN, pemerintah menargetkan pemindahan ASN secara bertahap.

Sejak 1 Maret 2025, sekitar 500 ASN Otorita IKN telah berada di IKN, dan 582 ASN lainnya dijadwalkan tiba pada Juni 2025.

Otorita IKN memastikan ketersediaan hunian, kantor, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan para ASN.

Dengan progres pembangunan fisik yang signifikan dan persiapan pembentukan Pemdasus yang terus berjalan, target deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 semakin mendekati kenyataan.

Pembentukan Pemdasus menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan infrastruktur dan tata kelola yang matang.

Basuki optimistis dengan penyelesaian IKN, meskipun menyadari adanya tantangan dalam hal pengawasan dan koordinasi antar-instansi.

Wamena (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM (KemenHAM) RI Nicholay Aprilindo menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat pengungsi Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, untuk merancang solusi yang konkrit.

“Saya ditugaskan Menteri HAM untuk melihat langsung kondisi para pengungsi dan mendengar harapan mereka,” katanya dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis

Sebelumnya, Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM RI Nicholay Aprilindo mengunjungi pengungsi Nduga di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada pekan lalu.

Dalam kunjungan itu Nicholay Aprilindo didampingi oleh Wakil Bupati Nduga Yoas Beon bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tokoh intelektual Samuel Tabuni, serta pegiat HAM Theo Hesegem dan Raga Kogoya.

Nicholay mengatakan tujuan utama kunjungan ini adalah memperkuat pemahaman dan mendengar langsung kebutuhan pengungsi yang sejak 2018 meninggalkan distrik dan kampung mereka akibat konflik.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay meninjau aktivitas pendidikan anak-anak pengungsi, mendengar kebutuhan mereka, termasuk kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, ruang guru, gedung sekolah, dan sarana pendukung lainnya.

Dia juga mengunjungi pasar baru Kota Kenyam untuk berinteraksi langsung dengan para pengungsi dan memahami kebutuhan dasar yang mendesak.

Sementara itu Wakil Bupati Nduga Yoas Beon memberikan apresiasi atas kunjungan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM RI Nicholay Aprilindo dalam memberikan peluang untuk menampung aspirasi masyarakat.

Pihaknya berencana mendata seluruh pengungsi dari 14 distrik dan beberapa pengungsi yang ada di beberapa wilayah tetangga untuk mendapatkan data yang valid, yang kemudian akan disampaikan ke Kementerian HAM.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM juga menjajaki peluang rekonsiliasi damai bagi masyarakat Papua, khususnya pengungsi Nduga.

“Masukan dari berbagai tokoh akan saya sampaikan ke Menteri untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga,” ujar Nicholayi.

Menurut dia, kunjungan tersebut membawa harapan baru bagi pengungsi Nduga, dengan fokus pada penyediaan kebutuhan dasar dan peluang rekonsiliasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.