Mataram (ANTARA) - Seorang Tahanan di Lapas Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Hariyan (50) warga Desa Kerumut ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka bekas sayatan senjata tajam di sungai Desa Tete Batu.

"Korban merupakan warga binaan itu, masih menjalani hukuman di Lapas Selong dan saat ini sedang jalani tahap asimilasi," kata Kasi Humas Polres Lombok Timur AKP Nicolas Oesman di Lombok Timur, Sabtu.

Terhadap kasus penemuan mayat ini, aparat kepolisian dan anggota polisi yang mendapat laporan langsung terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim inafis serta petugas kesehatan untuk melakukan olah TKP, Sabtu siang.

"Petugas akan melakukan visum terhadap korban. Usai visum, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk pemakaman," kata AKP Nicolas.

Mengenai penyebab kematian korban, menurut dia, saat ini belum bisa disimpulkan karena masih menunggu hasil visum yang telah dilaksanakan dan penyelidikan lebih lanjut.

"Penyebab kematian korban dalam penyelidikan," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan kunci dalam memajukan kreativitas pada era digital.

Oleh sebab itu, kata dia, transformasi digital yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat tumbuhnya industri berbasis kreativitas.

"Hal ini sejalan dengan misi Astacita Presiden RI Prabowo Subianto," kata Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dia menilai kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Adapun peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-25 yang diperingati setiap tanggal 26 April, kata dia, menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pelindungan terhadap karya dan inovasi anak bangsa.

Supratman mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi spesial karena tema global Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), yakni Intellectual Property and Music: Feel the Beat of IP, menyoroti pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di industri musik.

Sementara itu, di Indonesia, tema nasional Hari Kekayaan Intelektual Sedunia bertajuk Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi pada Era Digital, yang mencerminkan komitmen melindungi kreativitas pada era digital.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan bahwa peringatan tahun ini menjadi lebih bermakna karena 2025 telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri.

"Tema nasional yang kami usung adalah bentuk nyata komitmen DJKI dalam melindungi dan mengembangkan kreativitas dan inovasi anak bangsa, termasuk di bidang musik dan seni, dalam menghadapi era digital," ucap Razilu.

Razilu menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mencanangkan dua program strategis utama, yakni Catur-Program Unggulan (CPU) dan Catur-Program Prioritas (CPP).

CPU mencakup program Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, dan Mobile Intellectual Property Clinic sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada tahun ini, DJKI menyelenggarakan berbagai kegiatan inovatif dan inklusif, seperti layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual gratis, klinik kekayaan intelektual bergerak di seluruh kantor wilayah, lomba paduan suara Mars DJKI, bazar, mini games, hingga santunan anak yatim.

Adapun puncak peringatan akan digelar pada bulan Mei dalam bentuk pemaparan dan apresiasi kinerja DJKI di Graha Pengayoman.

"Kami akan memaparkan capaian kerja, meluncurkan inovasi POP HC dan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia serta melakukan penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Kick-off Roadmap KI Nasional," ujarnya menambahkan.

Selain itu, akan dilakukan pula penyerahan berbagai penghargaan dan sertifikasi seperti Sertifikat Merek UMKM, Surat Pencatatan Ciptaan, serta hadiah kepada pemenang Aransemen Mars KI Indonesia.

Razilu juga melaporkan bahwa pada Triwulan I 2025, DJKI mencatatkan total 70.838 permohonan kekayaan intelektual, yang didominasi oleh hak cipta (36.296 permohonan) dan merek (29.773 permohonan). Dari jumlah tersebut, DJKI telah menyelesaikan 116.126 permohonan.

DJKI juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia, yang merupakan mandat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam Program Prioritas Nasional 2025—2027.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Civitas akademika Universitas Trisakti mendorong empat mahasiswanya yang gugur pada tragedi 12 Mei 1998 atau yang dikenal sebagai Tragedi Trisakti jadi pahlawan reformasi.

"Ada aspirasi besar dari seluruh civitas akademika Trisakti untuk menaikkan levelnya jadi pahlawan reformasi ataupun pahlawan nasional," ucap Ketua IKA Trisakti Maman Abdurrahman di Jakarta Selatan, Sabtu (26/4).

Maman menekankan akan memperjuangkan aspirasi itu dan membicarakannya dengan para pihak terkait.

"Saya pikir momentumnya pas ya karena teman-teman Trisakti melihat keberadaan saya di kabinet, jadi Insya Allah peluang untuk mendorong itu akan semakin bisa lebih mudah diperjuangkan," ucapnya.

Keempat mahasiswa Trisakti yang gugur pada masa reformasi itu ialah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Mereka tewas akibat tembakan peluru tajam aparat saat melakukan aksi demonstrasi mahasiswa kala itu.

Tragedi itu menjadi catatan kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Saat itu, demonstrasi besar terjadi menuntut Soeharto mundur sebagai presiden.

Pada 15 Agustus 2005 silam, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama terhadap mereka dan ditetapkan sebagai Pahlawan Reformasi kepada empat orang itu.

Keputusan itu diambil berdasarkan keputusan Presiden Nomor 057 / TK/ 2005 tanggal 9 Agustus 2005.

JAKARTA - Industri kelapa sawit kembali menegaskan perannya sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Sepanjang tahun 2024, sektor ini mencatatkan nilai ekspor mencapai USD20 miliar atau setara Rp332,5 triliun (kurs Rp16.628 per USD), menjadikannya komoditas nonmigas dengan kontribusi devisa terbesar bagi Indonesia. Namun di balik capaian tersebut, para pelaku usaha menilai masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait kepastian hukum dan regulasi.

Peneliti Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha mengkhawatirkan ketidakpastian hukum yang terjadi pada sektor sawit yang mengganggu keberlanjutan industri ini secara keseluruhan. Menurutnya, inkonsistensi peraturan dan lemahnya kepastian hukum membentuk ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha, yang pada akhirnya menentukan arah industri sawit nasional.

?Pelaku usaha, bisa saja berhenti menanam dan mengolah sawit. Menggantinya ke tanaman lain, bahkan mengganti dengan bisnis lain. Bagi pengusaha sawit Itu bisa dilakukan mereka dengan mudah,? ujar Eugenia dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Lebih lanjut, Eugenia menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan 1 sampai 5 hektare. ?Petani kecil tidak punya pilihan seperti itu. Kalau sawit terpuruk, mereka yang paling terdampak. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi,? jelasnya.

Ketidakpastian dan tumpang tindih peraturan akan menciptakan ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha, yang kemudian memengaruhi keputusan mereka apakah akan menghentikan usaha, menunda peremajaan tanaman, atau bahkan membiarkan lahannya tidak ditanami.

?Ekspektasi ini sangat berpengaruh pada arah industri sawit. Petani-petani kecil ikut terombang-ambing dalam ketidakpastian,? imbuh Eugenia.

Dia mengharapkan, pemerintah dapat segera membuat tata kelola pada sektor sawit dengan lebih baik. Regulasi yang lebih konsisten, adil, dan berpihak pada keberlanjutan sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha, sekaligus melindungi keberlangsungan jutaan petani sawit rakyat di seluruh Indonesia.

Sektor sawit merupakan komoditas pertanian yang menjadi andalan ekspor nasional. Data Kementerian Pertanian mencatat bahwa 73,83% dari jumlah nilai ekspor pertanian Indonesia berasal dari komoditas kelapa sawit.

"Sawit ini yang paling utama daripada komoditas-komoditas ekspor lainnya seperti kopi, karet, dan lain-lain.Jadi kalau seandainya industri sawit turun, akan sangat berpengaruh pada ekonomi nasional," kata Eugenia yang juga Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak sawit dan turunannya sepanjang tahun 2024 sebanyak 21,60 juta ton dengan nilai USD20 miliar.

Lebih jauh, Eugenia menjelaskan bahwa produksi sawit Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Data BRIN menyebut Indonesia merupakan negara terbesar nomor satu penghasil kelapa sawit di dunia. Konstribusi produksinya hampir 59%, diikuti oleh Malaysia 24%, dan negara negara lainnya sebesar 17%.

Indonesia memiliki luas lahan kelapa sawit sebesar 16,38 juta hektare dengan total produksi 46,8 juta ton CPO. Meski Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, namun tidak memiliki kendali atas mekanisme harga di pasar internasional.

"Secara produksi, Indonesia adalah raksasa dunia. Tidak ada negara lain yang bisa menyusul, bahkan Malaysia. Negara terbesar Amerika dan Tiongkok tidak memiliki sawit. Vietnam maupun Thailand mungkin memiliki tetapi pada porsi sangat kecil, hampir tidak mungkin bersaing dengan Indonesia. Sawit merupakan anugerah Tuhan terbesar bagi Indonesia," ujar Eugenia.

Namun di balik dominasi produksi sawit Indonesia, Eugenia mengungkapkan adanya ironi besar, yaitu Indonesia tidak memiliki kendali atas penentuan harga sawit di pasar internasional. "Yang mengatur harga itu bukan kita, melainkan Malaysia dan Rotterdam Belanda. Meskipun Indonesia produsen terbesar, pasar perdagangan sawit justru berada di sana. Jadi kita hanya bisa terima harga yang ditetapkan mereka," paparnya.

Menurut Eugenia, kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia ke depan, terutama jika ingin memperkuat kedaulatan ekonomi dan menjaga stabilitas petani sawit dalam negeri. Ia mendorong pemerintah maupun BUMN dan swasta untuk memperkuat pusat perdagangan sawit di Indonesia dalam membentuk harga domestik yang adil.

Diakuinya, Indonesia sebenarnya sudah membuat Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 2023. Hanya saja, transaksi yang masuk ke bursa tersebut masih tergolong kecil. Sehingga sampai saat ini, patokan harga sawit internasional masih ditentukan di Malaysia dan Rotterdam, Belanda.

?Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain. Ini saatnya Indonesia naik kelas, bukan cuma produsen, tapi juga pemain utama dalam rantai nilai global sawit,? tandasnya.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Tiga anggota Polresta Samarinda diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke ruang tahanan. Mereka adalah personel Satuan Samapta berpangkat bintara, masing-masing berinisial EP, FDS, dan AADS.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan, sabu-sabu diselundupkan melalui nasi bungkus untuk seorang tahanan kasus narkoba bernama Angga.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu (30/3/2025) sekitar pukul 21.00 Wita.

Kronologi Penyelundupan

Tahanan Angga disebut telah "berkoordinasi" dengan AADS, petugas jaga, untuk memuluskan masuknya paket tanpa pemeriksaan dengan imbalan Rp 1 juta.

Praktik penyelundupan ini terbongkar dalam pemeriksaan rutin oleh petugas lain, yang menemukan sabu-sabu tersembunyi dalam makanan.

Penelusuran internal kemudian mengungkap keterlibatan tiga personel, dengan peran berbeda mulai dari membuka akses hingga mengabaikan prosedur pemeriksaan.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, membenarkan adanya kelalaian anggota dalam menjaga tahanan.

"Betul ada oknum anggota jaga tahanan yang lalai dengan membiarkan adanya narkoba masuk ke rutan Polresta Samarinda," kata Hendri kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2025).

Saat ini, ketiga anggota telah ditempatkan di penempatan khusus (patsus) di Propam Polda Kaltim dan akan menjalani sidang disiplin dan sidang kode etik profesi.

"Kami sampaikan bahwa Polresta Samarinda dan Polda Kaltim sangat serius dan memberi atensi penuh terhadap pemberantasan narkoba, baik terhadap pelaku eksternal maupun internal," tegas Hendri.

Pakar: Ini Bukan Lagi Oknum, Tapi Sindikat

Pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah (Castro), menilai kasus ini sebagai cerminan kegagalan institusi kepolisian dalam membersihkan anggotanya dari praktik kejahatan.

"Selama ini citra polisi memang sudah buruk. Kejadian semacam ini hanya memperburuk citra di mata masyarakat," ujar Castro kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Menurut Castro, keterlibatan tiga anggota sekaligus menunjukkan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar kelalaian individu.

"Tiga orang itu sulit disebut sekadar oknum. Ini sudah kolektif, artinya ada indikasi sindikat yang bekerja di dalam tubuh kepolisian," katanya.

Ia menilai adanya "pembiaran" di tingkat institusi, serta menekankan bahwa tidak hanya pelaku lapangan yang harus diproses, tetapi juga atasan yang gagal melakukan pengawasan.

"Yang harus bertanggung jawab bukan hanya anggota yang terlibat, tetapi juga pimpinan yang gagal mengawasi bawahan. Kalau tidak, ini hanya akan memperparah kerusakan internal," tegas Castro.

Bahkan, Castro menduga praktik serupa sudah lama terjadi tanpa kontrol efektif.

"Saya menduga ini sudah lama terjadi. Kalau keterlibatan makin banyak, itu bukan lagi oknum, tapi sindikat. Harus ada pembersihan menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap polisi tidak runtuh sepenuhnya," pungkasnya.

Jogja -

Mantan Kepala Pengamanan Lapas II B Sleman atau Lapas Cebongan, Michael Radhitya Praja, divonis bersalah atas kasus pungutan liar (pungli) terhadap napi. Lalu seperti apa perjalanan kasusnya. Berikut rangkuman perjalanan kasusnya dihimpun dari pemberitaan detikJogja.

Awal Mula Terungkapnya Kasus Pungli

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Aribawa, mengungkapkan dugaan pungli itu diketahui sejak November 2023. Diwawancara pada Mei 2024, Agung menyebut bahwa pungli itu berkaitan dengan jual beli kamar tahanan.

"Di tahun 2023 kemarin di bulan November yang lalu memang betul ada oknum dari salah satu pegawai kita melakukan pelanggaran kedisiplinan kaitannya pelanggaran terhadap pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan kita," kata Agung saat ditemui wartawan, Selasa (21/5/2024).

"Kemudian upaya yang dilakukan kaitannya dengan pungutan liar karena mungkin dengan jabatannya. Ia melakukan dengan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) ini kesepakatan ya untuk dapat memberikan layanan lain," jelasnya.

"Ya salah satunya seperti itu (untuk mendapatkan kamar)," sambungnya.

Lapas Cebongan Sleman Foto: Jauh Hari Wawan S/detikcom

Termasuk jumlah nominal uang yang disetorkan kepada oknum tersebut dan berapa lama praktik pungli telah dilakukan, masih didalami. "Kami tidak jauh ya karena pemeriksaan yang akan menyampaikan," ujarnya.

Dengan berbagai temuan tersebut, pihak Lapas kemudian berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham DIY, Dirjen Pemasyarakatan, hingga Irjen Kemenkumham untuk melakukan pemeriksaan.

"Oknum pegawai itu ada satu orang yang saat ini sudah kami lakukan pembinaan di kantor wilayah tinggal menunggu keputusan dari pihak Inspektorat jenderal," ujarnya.

Adapun tahapan pemeriksaan dan pembinaan itu sudah dilakukan sejak bulan Januari sampai bulan Maret lalu. Selain ditarik ke Kanwil, M juga telah dinonaktifkan dari jabatannya di Lapas Cebongan.

Pelaku Dicopot dari Jabatan

Agung menuturkan, setelah dilakukan pemeriksaan, Michael dinonaktifkan dari jabatannya di Lapas Cebongan. Michael ditarik ke Kantor Kanwil Kemenkumham DIY untuk menjalani proses pembinaan dan menunggu sanksi.

"Kemudian tahapan itu berlanjut yang bersangkutan telah diambil tindakan yang bersangkutan telah kami nonaktifkan sebagai salah satu pejabat yang ada di sini (Lapas Cebongan)," ujarnya.

Tersangka pungli Lapas Cebongan MRP saat rilis kasus di Mapolresta Sleman, Rabu (20/11/2024). Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

"Kemudian kami alih tugaskan di kantor wilayah. Sehingga nantinya tahapan terakhir adalah tinggal menunggu terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin," kata Agung.

Selain itu, Agung mengungkapkan, selain Michael, ada satu petugas dan delapan orang warga binaan yang ikut terlibat.

"Ini kurang lebih kemarin ada 8 orang perwakilan WBP kita yang terindikasi melakukan pelanggaran," tuturnya.

Jadi Tersangka

Kasus dugaan pungli itu turut diselidiki oleh Polresta Sleman. Dalam proses penyelidikan itu, polisi menemukan rekening yang disebut sebagai rekening tampungan. Rekening itu bahkan memiliki saldo miliaran rupiah.

"Kita dapati buku rekeningnya kalau di buku rekeningnya itu miliaran. Maksudnya itu kan rekening tampungan misal mau beli rokok transfer ke situ, dikasih nanti misalnya, keluarganya nanti transfer ke situ. Kaya ada rekening penampungan gitu," kata Adrian saat dihubungi wartawan, Selasa (21/5/2024).

"Rekening atas nama pribadi tapi bukan atas nama dia," jelasnya.

Setelah serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan Michael sebagai tersangka pada 18 Juli 2024. Meski sudah ditetapkan tersangka, polisi belum menahan Michael.

"Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka terkait kasus tersebut. Adapun hasil dari gelar perkara menetapkan MRP sebagai tersangka," kata Adrian saat dihubungi wartawan, Senin (22/7/2024).

"Belum ditahan. Kita lakukan dulu pemanggilan terhadap tersangka baru setelah itu diperiksa sebagai tersangka dan ditentukan ditahan atau tidak," jelasnya.

Michael Ditahan sebagai Tersangka

Michael yang telah ditetapkan sebagai tersangka akhirnya ditahan pada 8 Agustus 2024. Polisi mengungkap tersangka sempat dua kali mangkir dari panggilan sebelum akhirnya ditahan.

"Memang yang bersangkutan itu sempat dilakukan pemanggilan tersangka sebanyak dua kali namun mangkir," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

"Jadi untuk tersangka kasus (dugaan pungli Lapas) Cebongan per tanggal 8 Agustus sudah dilakukan penahanan di Polresta Sleman," ucapnya.

Terungkapnya Modus Pelaku Pungli

Baru pada November 2024 polisi merilis kasus tersebut. Saat rilis itu terungkap bahwa pelaku melakukan pungli dalam periode November 2022 hingga November 2023. Dalam satu tahun itu, pelaku mendapat Rp 730 juta.

Polisi juga mengungkap bahwa pelaku menggunakan modus pengancaman hingga pemukulan untuk melakukan aksinya. Atas perbuatannya, Michael dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

"Ancaman penjara paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian saat jumpa pers di Mapolresta Sleman, Triharjo, Sleman, Rabu (20/11/2024).

Adrian menyebut pelaku melakukan pungutan dengan berbagai modus mulai dari melakukan pengancaman hingga pemukulan. Nominal uang yang diminta oleh pelaku juga bervariasi. Pelaku disebut menarik uang kedatangan tahanan, membayar untuk kamar, hingga setoran mingguan.

"Modus yang dilakukan, melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," katanya.

"Dengan rincian jumlah uang yang diminta pertama ucapan selamat datang sekitar Rp 1,5-Rp 5 juta, bayar kamar Rp 1-Rp 7 juta, kamar khusus Rp 50 juta, setoran mingguan Rp 100-200 ribu, per anak per blok," urai Adrian.

Divonis 7 Tahun

Michael akhirnya divonis bersalah atas kasus pungutan liar (pungli) terhadap napi. Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap Michael.

Vonis perkara dengan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk ini dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis (24/4). Majelis hakim yang diketuai Vonny Trisaningsih dengan hakim anggota Fitri Ramadhan dan Elias Hamonangan menyatakan Michael terbukti bersalah.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," demikian vonis hakim seperti dilihat detikJogja di situs resmi PN Jogja, Jumat (25/4/2025).

Michael dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan dari total masa hukuman," lanjut vonis hakim tersebut.

(afn/afn)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dan presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan, Sabtu.

"Kami berangkat dari hotel pukul 07.30 waktu setempat. Adapun upacara diperkirakan pada pukul 10.00—12.00 waktu setempat," kata Pigai saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain Pigai dan Jokowi, terdapat pula dua utusan RI lainnya yang menghadiri upacara, yakni Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 Ignasius Jonan.

Pigai menyebutkan keempat utusan RI tersebut mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci dalam acara penghormatan terakhir kepada Sri Paus.

Tiga perwakilan RI yang telah diutus Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Roma, Italia sejak Jumat (25/6), sedangkan dia sudah tiba di sana sejak Kamis (24/6).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sudah sempat pula menghadiri misa di Basilika Santo Petrus bersama dengan Jonan dan Thomas.

"Kami menginap di hotel yang sama dan di lantai yang sama di Kota Roma," ucap Pigai.

Upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan telah dimulai ketika peti jenazah sang Pemimpin Katolik sedunia itu dibawa ke Alun-Alun Santo Petrus pada hari Sabtu.

Pigai mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Trump bersama sang istri, Melania, menjadi di antara tamu terakhir yang tiba pada upacara tersebut.

Menurut otoritas Kepolisian Roma, lebih dari 160 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional telah tiba untuk menghadiri pemakaman.

Mendiang Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Kota Roma.

Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama, berpulang pada tanggal 21 April di kediamannya, Vatikan, pada usia 88 tahun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengingatkan kepada institusi/lembaga bahwa informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), sehingga harus dapat diakses seluruh warga di manapun berada.

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk mengakses informasi.

Dia pun mengapresiasi konsistensi Pemprov DKI yang selama tujuh tahun berturut-turut dinilai sebagai badan publik yang informatif.

"Setiap era kepemimpinan Jakarta senantiasa mendorong keterbukaan informasi," kata dia.

Menurut Harry, dengan kepemimpinan baru saat ini, penting untuk terus mendorong keterbukaan informasi agar masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) melalui dukungan eksekutif dan legislatif.

KI DKI, lanjut dia, memiliki peran strategis sebagai lembaga yang mengemban amanah mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi.

Dalam kesempatan berbeda, Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyampaikan visinya menjadikan Jakarta sebagai Kota Global yang transparan.

Ia menegaskan Pemprov DKI bersama KI DKI terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi dengan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi bagi kemajuan Jakarta.

Sementara itu, Rektor Universitas AI Azhar Indonesia (UAI), Prof Asep Saefuddin mengingatkan, sejak berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 2008, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dari badan publik.

Meski demikian, informasi yang diberikan harus dikelola secara bijak.

“Tidak semua informasi harus dibuka, tetapi publik harus memahami mana yang menjadi haknya," kata Asep.

UU KIP, kata dia, hadir sebagai saluran untuk membantu masyarakat memperoleh informasi, sekaligus mendukung badan publik dalam menjalankan tugas secara transparan.

Asep juga mengingatkan bahaya penyebaran hoaks. Ia berpendapat, informasi palsu yang terus diulang dapat menciptakan persepsi yang salah dan merusak tatanan sosial.

Dalam menyikapi informasi, tambah dia, masyarakat harus mengesampingkan ego pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Canberra (ANTARA) - Tarif-tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) berisiko membawa dunia kembali ke "hukum rimba," di mana negara-negara kecil dan lemah menjadi pihak yang paling menderita, kata Duta Besar (Dubes) China untuk Australia Xiao Qian dalam artikel yang diterbitkan dalam harian lokal The Australian pada Jumat (25/4).

Baru-baru ini, AS tanpa pandang bulu memberlakukan tarif terhadap semua mitra dagangnya, memaksa mereka untuk memulai apa yang disebut sebagai negosiasi tarif resiprokal dan menuntut setiap negara untuk memberikan konsesi yang signifikan, ungkap Xiao, seraya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tetap menerapkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap tindakan semacam itu.

"Jika AS dibiarkan bertindak sewenang-wenang, dunia akan kembali ke 'hukum rimba', di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan semua negara akan menjadi korban," ujar Xiao.

Delapan puluh tahun lalu, sebagai respons terhadap kehancuran Perang Dunia II, negara-negara mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah perang, menyelesaikan perselisihan, dan mendorong pembangunan global.

Sejak saat itu, kata Xiao, sistem internasional yang berpusat pada PBB berdasarkan hukum internasional telah memungkinkan semua negara, terlepas dari skala atau kekuatannya, untuk berinteraksi secara setara dalam kerja sama dan kompetisi global, yang mendorong kemajuan bersama.

Saat ini, sebut dia, AS secara terang-terangan memberlakukan tarif terhadap seluruh dunia dan menjalankan politik hegemonik serta penindasan unilateral di bidang ekonomi dan perdagangan.

"Dalam menghadapi hegemoni, sikap patuh dan kompromi tidak akan menghasilkan apa-apa dan konsesi yang berlebihan hanya akan membuat pihak penekan menjadi semakin berani, yang pada akhirnya akan berujung pada kekalahan bersama dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.

Ia mengatakan China merupakan pendukung teguh multilateralisme dan tatanan internasional berbasis aturan, yang secara konsisten mengadvokasi penyelesaian perbedaan melalui dialog dan negosiasi.

Dalam menghadapi intimidasi sepihak AS, Xiao menyatakan China akan dengan tegas melindungi hak-haknya dan membantu mencegah kembalinya dunia tanpa hukum, di mana kekuatan yang menentukan kebenaran.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, telah kembali ke rumah setelah penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Sejak dialihkan, sudah kembali ke rumah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Kejagung mengalihkan penahanan Tian menjadi tahanan kota karena sakit.

Penangguhan penahanan sudah dilakukan sejak Kamis (24/4/2025) sore.

Namun, Harli belum menjelaskan penyakit yang diderita oleh Tian hingga menyebabkan penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (22/4/2025) dini hari, Tian sudah mendekam di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung bersama dengan sejumlah tersangka lainnya.

Proses hukum terhadap Tian sempat menimbulkan perdebatan.

Dewan Pers meminta agar Kejaksaan Agung mengalihkan atau menangguhkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif untuk mempermudah proses pemeriksaan di ranah etik.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, teknis pengalihan penahanan ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung.

Saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAK TV.

Para tersangka ini diduga melakukan perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Djonan telah tiba melayat di pemakaman Paus Fransiskus.

Duta Besar RI untuk Vatikan, Trias Kuncahyono, menyampaikan potret rombongan Jokowi tiba di Vatikan, Jumat (25/4/2025) waktu setempat atau Sabtu (26/4/2025) waktu Indonesia Barat.

Terlihat Jokowi dan rombongan mengenakan setelan jas dan peci hitam. Jokowi menatap ke depan, berdiri di antara Thomas dan Pigai.

Ignasius Jonan selaku Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia mengenakan kaca mata hitam.

Mereka berada di Basilika Santo Petrus di Vatikan, tempat jenazah Paus Fransiskus disemayamkan.

Massa pelayat menyemut di alun-alun lokasi ini. Di atas gedung yang berpatung, para fotografer membidikkan kamera mengabadikan momen ini.

Ada kursi-kursi merah disediakan di halaman terbuka dekat Basilika Santo Petrus. Terlihat pula sejumlah pelayat dan biarawati yang berkursi roda. Sebagian pelayat mengenakan busana umat Sikh.

Misa diselenggarakan di Basilika Santo Petrus setiap pukul 17.00, kecuali Misa pada Hari Kerahiman Ilahi, 27 April, yang akan diadakan pada pukul 10.30 pagi di Lapangan Santo Petrus.

Misa Pemakaman akan disusul dengan masa berkabung selama sembilan hari, yang disebut "Novemdiales".

Masa berduka sembilan hari adalah sebuah tradisi kuno. Selama sembilan hari tersebut, akan diselenggarakan Misa untuk mendoakan jiwa Paus Fransiskus.

“Paus yang sangat mengagumi Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, yang berjarak 5,6 km dari Basilika Santo Petrus,” tulis pernyataan resmi KBRI Takhta Suci Vatikan dalam siaran persnya, Jumat (25/4/2025).

Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maggiore. Dia akan menjadi Paus ke-8 yang dimakamkan di tempat yang mulai dibangun pada tahun 432 itu.

Batam -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA). Para WNA itu dideportasi diduga karena menyalahgunakan izin tinggal selama melakukan kegiatan syuting film di Batam.

"Telah dilaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap 8 WN Singapura dan 1 satu WN Malaysia yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Mereka dideportasi pada Jumat (18/4), melalui pelabuhan internasional Batam Center," kata Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei, Sabtu (26/4/2025).

Para WNA yang dideportasi itu diperiksa oleh imigrasi sejak Jumat (11/4). Para WNA itu diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di Batam Center, Kota Batam.

"Sedangkan WNA tersebut menggunakan Visa on Arrival (VOA) atau izin tinggal kunjungan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut," ujarnya.

Faris menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para WNA tersebut telah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kebudayaan. Namun, mereka tetap melanggar aturan keimigrasian karena tidak menggunakan jenis visa yang sesuai.

"Untuk kegiatan produksi film, seharusnya menggunakan visa dengan indeks C14, D14, atau E23K," ujar Faris.

Dari penindakan tersebut, Faris menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Batam komitmen dalam menegakkan hukum keimigrasian guna memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus berkomitmen dalam penegakan hukum Keimigrasian di wilayah Batam guna memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing mematuhi hukum di Wilayah Indonesia dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

(dhm/dhm)