Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar tidak akan mengkaji atau mengubah nama-nama calon pimpinan dan calon dewas KPK yang sebelumnya sudah diserahkan Presiden Joko Widodo ke DPR sebelum mengakhiri masa jabatan.

Pras mengatakan proses pemilihan nama Capim dan Dewas KPK sudah sesuai dengan prosedur. Selain itu, pemerintah menurutnya enggan membuang-buang waktu dan energi atas hasil dari proses yang sudah berjalan.

"Tentu yang dihasilkan Pansel itu juga adalah orang-orang yang terbaik yang diajukan. Secara prinsip, Pak Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Pansel sebelumnya," kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Pras menyebut Prabowo akan mengikuti proses dan meneruskan hasil penetapan yang ada. Ia juga menyebut secara administrasi proses penetapan Capim dan Dewas KPK terus berjalan.

Namun Pras masih belum bisa memastikan apakah proses penetapan pimpinan lembaga antirasuah itu rampung sebelum Prabowo memulai lawatan ke luar negeri selama 16 hari yang dimulai sejak 8 November itu.

"Nanti kami cek ya. Kalau secara administrasi nampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden juga sudah ada, tinggal proses dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima Supres terkait tindak-lanjut pemilihan calon pimpinan dan dewas KPK. Surat tersebut telah diterima Ketua DPR Puan Maharani.

Namun, hingga saat ini DPR belum menyampaikan surat itu dalam Paripurna DPR untuk bisa ditindaklanjuti di Komisi terkait. Nantinya, DPR akan melakukan atau memilih lima dari 10 nama yang diserahkan, masing dari capim dan dewas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah peraturan presiden tentang kementerian dan badan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan penyesuaian nomenklatur.

"Benar bahwa perpres tentang kementerian-kementerian sudah selesai. Memang dengan adanya perubahan jumlah maupun nomenklatur kementerian, tentu di situ ada penyesuaian," ujar Mensesneg kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Penyesuaian itu terkait tugas-tugas dan fungsi kementerian-kementerian yang sudah didiskusikan bersama-sama sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk. Perpres mengatur kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing kementerian.

"Jadi, semua sudah kita bicarakan bersama-sama, kita tunggu nanti setelah ini proses dilanjutkan dengan semua kementerian menyusun SOTK (Susuan Organisasi Tata Kerja), kemudian segera menyelesaikan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) karena pada akhir November ini kami seluruh kementerian harus sudah menyelesaikan DIPA untuk 2025," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani sejumlah peraturan presiden tentang kementerian dan badan yang ada di Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan salinan perpres yang dilihat pada laman jdih.setneg.go.id, perpres itu meliputi perpres tujuh kementerian koordinator, perpres kementerian dan badan yang berada di bawah koordinasi tujuh kementerian koordinator, perpres kementerian yang berada langsung di bawah presiden, serta Perpres tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Seluruh perpres itu ditandatangani Presiden Prabowo di Jakarta tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah nama-nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) yang telah diajukan oleh Presiden Ketujuh Joko Widodo sebelum purnatugas.

Adapun Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama capim dan calon dewas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Surat itu dikirim karena sempat dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada Prabowo.

Nama-nama capim dan dewas tersebut telah disampaikan oleh Jokowi melalui surpres sebelum purnatugas pada 20 Oktober 2024.

"Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo menambahkan, pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.

Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.

"Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya," ucap Prasetyo.

Meskipun demikian, Prasetyo enggan menyebut bahwa Prabowo mempertahankan nama-nama yang telah dipilih sebelumnya.

Ia hanya menyatakan bahwa pemerintah akan mengikuti proses yang telah berjalan untuk diteruskan oleh Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengaku akan memeriksa terlebih dahulu apakah surpres berisi nama-nama tersebut sudah dikembalikan lagi kepada DPR RI atau sebaliknya.

"Nanti kami cek, ya, kalau secara administrasi tampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden, tinggal dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, menyampaikan bahwa ia mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari surat yang dikirim tersebut, Prabowo disebut telah menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Yasonna tidak ingin berspekulasi terlalu jauh mengenai hal tersebut. Menurutnya, apa pun isi surpres itu, semua merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bakal melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, Jokowi merupakan presiden yang memulai pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Ya pasti, lah (pembangunan IKN melibatkan Jokowi) kan beliau juga dulu yang memulai," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo mengungkapkan, Jokowi akan dilibatkan untuk memberikan saran dan masukan. Sekaligus meminta petunjuk dan arahan agar pembangunan IKN sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Pasti kita minta pendapat beliau, minta petunjuk beliau, minta arahan beliau, kan biasa itu," ucap Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku bakal berkomunikasi dengan Jokowi mengenai IKN, meski sejauh ini diskusi belum dilakukan.

Diskusi itu menyangkut program-program terkait pembangunan IKN.

"Oh, iya (akan ada komunikasi). (Khususnya dalam bidang) Programingnya, kan. Oh iya (tetap komunikasi intens), beliau tetap pemimpin kita," ucap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mantan Menteri PUPR ini menuturkan, Jokowi juga akan lebih sering berkunjung ke IKN.

Namun, kunjungan akan lebih dahulu melihat jadwal Jokowi. Ia sendiri mengaku baru berkomunikasi dengan Jokowi sekitar dua hari lalu.

"Terakhir beliau waktu saya komunikasi dengan beliau dua hari yang lalu. Saya bilang, 'Pak, Bapak enggak ke sana [IKN]. (Beliau menjawab), 'Oh, iya'. Nanti kita liat jadwalnya, tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana," jelas Basuki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah saat ini menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Yusril menjelaskan, RUU ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ketujuh Joko Widodo dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.

"Pemerintahan Pak Prabowo meneruskan apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk hal-hal yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan beliau. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset ini," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperluas ruang lingkup perampasan aset, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lainnya.

Salah satu pembaruan signifikan dalam RUU ini adalah perampasan aset yang dapat dilakukan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan pidana, berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum pidana konvensional.

Namun demikian, Yusril mengakui bahwa aturan baru dalam RUU ini berpotensi menimbulkan perdebatan.

Ia mempersilakan seluruh pihak, baik dari kalangan ahli hukum, tokoh masyarakat, maupun lembaga lainnya, untuk memberikan masukan atau kritik yang konstruktif.

"Ini adalah sebuah langkah besar yang perlu mendapatkan perhatian publik. Kami siap mendengarkan berbagai kritik dan saran untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Yusril menambahkan, meskipun RUU Perampasan Aset telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada DPR melalui surat Presiden dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pemerintah masih menunggu DPR untuk memulai pembahasan.

RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Prolegnas 2024-2029, dan Badan Legislasi DPR telah mengundang berbagai lembaga serta organisasi untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.

"Pemerintah tidak memiliki niat untuk menarik kembali RUU ini. Kami menunggu DPR untuk segera membahasnya dan melanjutkan proses legislasi sesuai dengan prosedur yang berlaku," tuturnya.

Sebagai langkah lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim khusus yang akan diketuai oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk mewakili pemerintah dalam diskusi dan negosiasi terkait RUU tersebut.

"Pemerintah berharap, dengan adanya RUU Perampasan Aset, langkah pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya akan semakin efektif, dan sistem hukum Indonesia dapat semakin kuat dalam menanggulangi kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra merespons keterangan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perkara Sisminbakum pada 2010.

"Keterangan Boyamin di Mahkamah Konstitusi itu ada benarnya, namun ada pula salahnya. Bahwa saya ditetapkan tersangka oleh Kejagung yang dipimpin Jaksa Agung Hendarman Supandji, itu betul adanya," kata Yusril kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Ketika dinyatakan sebagai tersangka, Yusril mempersoalkan keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Yusril lantas melakukan pengujian materiil atas UU Kejaksaan ke MK tentang masa jabatan Jaksa Agung. Yusril menilai Jaksa Agung Hendarman telah habis masa jabatannya bersamaan dengan habisnya masa jabatan Presiden SBY periode pertama bersamaan dengan seluruh anggota Kabinet.

Dalam masa jabatan Presiden SBY yang kedua, Hendarman tidak pernah diangkat dengan Keppres baru sebagai Jaksa Agung dan juga tidak pernah dilantik. Dengan demikian saya berpendapat Hendarman bukanlah Jaksa Agung dan tidak sah bertindak sebagai Jaksa Agung.

"Karena jaksa itu merupakan suatu kesatuan, maka ketika Jaksa Agungnya tidak sah, maka segala keputusan seluruh jajarannya juga adalah tidak sah, termasuk menetapkan saya sebagai tersangka tindak pidana," ujar Yusril.

Persoalan sah tidaknya Jaksa Agung itu dibawa Yusril ke MK untuk menguji berapa lama masa jabatan Jaksa Agung. MK memutuskan Yusril mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara. MK mengabulkan sebagian permohonan Yusril. Yaitu jabatan Jaksa Agung adalah lima tahun, diangkat dan diberhentikan bersamaan dengan berakhirnya jabatan seluruh anggota Kabinet.

"Konsekuensinya, jabatan Hendarman sudah berakhir tanggal 20 Oktober 2009 bersamaan dengan berakhirnya jabatan Presiden SBY," ujar Yusril.

Namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Boyamin Saiman, MK menolak permohonan Yusril untuk menyatakan penetapannya sebagai tersangka adalah tidak sah. Putusan MK yang saat itu dipimpin Mahfud MD tidak berlaku retroaktif, tetapi berlaku sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

"Maka, segala tindakan dan putusan Hendarman sebelum adanya Putusan MK tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Maka penetapan saya sebagai tersangka tetap sah. Jadi tidak benar apa yang dikatakan Boyamin saya 'lolos' dari status sebagai tersangka akibat ketidaksahan Jaksa Agung," ujar Yusril.

Perkara Sisminbakum jalan terus di pengadilan, meski Hendarman diberhentikan Presiden SBY sebagai tindak lanjut Putusan MK dan digantikan oleh Basrief Arief. Perkembangan selanjutnya adalah Mahkamah Agung (dalam putusan tingkat kasasi) menyatakan kasus Sisminbakum bukanlah korupsi. Perbuatan yang didakwakan kepada Prof Romli Atmasasmita dkk memang ada, tetapi bukan tindak pidana. Sehingga MA melepaskan Prof Romli dkk dari segala tuntutan hukum (onslag).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan jajarannya sempat bertemu dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terkait program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 yang tengah disusun oleh pihaknya. Baleg DPR RI meminta pemerintah untuk mendeskripsikan tujuan yang krusial untuk lima tahun ke depan.

"Kami kebetulan kemarin sudah ketemu juga dengan Menkum secara informal, waktu Pak Menkum datang ke acara di Komisi XIII karena beliau mantan pimpinan di Baleg mampir ke tempat kami, pimpinan waktu itu," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Doli merinci permintaan Baleg kepada pemerintah terkait dengan tujuan bangsa selama 5 tahun ke depan. Ia menyinggung soal Prabowo yang ingin menjadikan Indonesia negara swasembada pangan.

"Kami diskusi, nah saya waktu itu bilang bisa nggak pemerintah itu memberikan deskripsi tentang Indonesia ini mau dibuat seperti apa 2029 menguat isu kuatnya apa saja. Misalnya ya, yang sekarang ke depan itu kan pemerintah Pak Prabowo Gibran ini kan ingin Ina menjadi negara yang swasembada pangan," tutur politikus Partai Golkar ini.

"Kemudian pemberantasan korupsi, kemudian adalah hilirisasi kemudian misalnya ingin membuat manusia Indonesia cerdas dengan makan bergizi, apalagi misalnya kemandirian energi, lima inilah. Kita nggak tahu lagi, itu yang kita minta sama pemerintah," tambahnya.

Ia berharap, dengan adanya daftar tersebut, DPR bisa memberikan regulasi yang menunjang. Ia ingin undang-undang nantinya dibuat berdasarkan kebutuhan bukan keinginan.

"Kalau belum regulasi apa yang kita buat, kalau misalnya sudah ada tapi tidak relevan, harus kita up to date. Kalau sudah up to date UU apa yang kemudian harus ditiadakan. Nah jadi memang berdasarkan kebutuhan Indonesia 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Kalau keinginan semuanya juga pengin ada ini, ada itu, segala macam," kata Doli.

Ia menyebutkan respons Menkum Supratman dalam kasus ini positif. Ia menyebut antara DPR RI dan pemerintah akan berdiskusi lagi secara formal.

"Nah ini yang kemarin hasil diskusi kita dan Alhamdulillah Pak Menkum waktu itu apa memberikan respons positif. Rencananya mungkin tanggal 10 ke atas akan dicari," ujar Doli.

"Waktu kita akan minta perwakilan pemerintah melalui Pak Menkum apakah, Pak. Menkum-nya sendiri yang datang karena pada penetapan Prolegnas antara pemerintah DPR, wakil pemerintah biasanya memang Menkum," imbuhnya.

Simak juga Video 'Respons Menkum soal Yasonna Minta Pembahasan UU Tak Kejar Tayang':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanAgus Andrianto menyebutkan bahwa tidak ada target 100 hari kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus hanya menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin bakal mengerjakan 13 program yang seusai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tidak ada 100 hari," kata Agus selepas rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu pada arah kebijakan Bapak Presiden," ujar dia.

Eks Wakapolri itu menambahkan, kementeriannya akan mencoba untuk menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal orientasi kemasyarakatannya, ke lingkungan kementerian.

"Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada warga di sekeliling kantor imigrasi dan pemasyarakatan," kata Agus.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Agus memaparkan 13 program prioritasnya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM.

4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan.

5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.

6.Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

7. Pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional.

8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Semarang (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah mengimbau masyarakat untuk terus mewaspadai gerakan terorisme, seiring dengan penangkapan terduga teroris di tiga wilayah di provinsi tersebut.

Kepala Badan Kesbangpol Jateng Haerudin, di Semarang, Selasa, menyampaikan bahwa para terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror sampai saat ini masih dilakukan proses pendalaman.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk meningkatkan deteksi dini dan pengawasan untuk guna situasi tetap kondusif.

Diakuinya, kebanyakan pelaku teroris yang tertangkap merupakan para pendatang sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati karena pelaku teror ini rata-rata biasanya pendatang atau menempati satu tempat. Bukan di tempatnya sendiri," katanya.

Selama ini, kata dia, para terduga teroris juga jarang berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat dan perangkat desa perlu lebih proaktif terhadap para pendatang yang jarang berkumpul.

"Kami ajak lebih merangkul, itu lebih kepada kewaspadaan dini. Deteksi dini itu pada praktiknya mendeteksi potensi kerawanan," katanya.

Salah satu solusinya, Haerudin menyarankan program tamu bermalam lapor RT bisa diaktifkan kembali agar para pendatang bisa dipastikan identitasnya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap tiga terduga teroris di tiga lokasi berbeda di Jateng.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang membenarkan penindakan oleh Densus 88 di wilayah Solo, Demak, dan Kudus.

"Penangkapan tiga terduga teroris oleh Densus Mabes Polri masing-masing di Solo, Demak, dan Kudus," katanya.

Namun, Artanto tidak menjelaskan secara detail identitas serta kronologis penangkapan tersebut.

"Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mabes Polri," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku tidak memiliki program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut Ia sampaikan usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

"Kita tidak ada (fokus program kerja dalam) 100 hari," kata Agus.

Agus menjelaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya akan langsung mengebut 13 program prioritas yang telah dicanangkan. 

Agus kemudian mengungkapkan salah satu strategi yang akan diterapkan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sejumlah daerah rawan. Agus mengaku ingin memperketat syarat keimigrasian di daerah rawan TPPO dengan calon imigran harus melampirkan mutasi rekening dalam jangka satu tahun.

"Kita tambahkan persyaratan dalam pengajuan dokumen keimigrasian, kalau bisa syaratnya ditambah aja, dengan melampirkan rekening satu tahun," kata Agus.

Agus menilai pelampiran mutasi rekening tersebut dapat menyaring antara para calon imigran yang hendak berwisata dengan mereka yang ingin menjadi calon migran illegal. Ia menyebut pihak keimigrasian akan mengecek jumlah dana para calon imigran untuk memberikan izin keberangkatan.

"Kalau rekeningnya cuman 100-500 ribu, enggak mungkin dia liburan kan," tutur dia.

Di sisi lain, Agus mengaku sudah membekali sejumlah petugas imigrasi di daerah rawan TPPO terkait upaya pencegahan TPPO. Ia juga mengaku akan berkolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum untuk mengurangi TPPO di seluruh Indonesia.

"Kita sampaikan informasi kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya," tutur dia.

Kemenko Kumham Imipas akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan KUHP baru itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan reformasi hukum yang digencarkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan disesuaikan dengan praktik kejahatan modern.

Prof. Yusril menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan salah satu dari delapan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba.

"Di bidang hukum pidana ini kadang-kadang norma hukumnya kalah cepat dengan kejahatan yang timbul di tengah masyarakat. Itulah tugas kami di sini sebenarnya," kata Yusril dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menko Yusril menyebutkan saat ini praktik kejahatan di Indonesia maupun dunia makin beragam dengan lahirnya berbagai cara baru, salah satunya seperti judi daring (online) yang kian marak.

Perjudian sejak dahulu sudah dilarang di dalam negeri. Namun, saat kegiatan judi tersebut secara daring, kata dia, aktivitas haram itu masuk ke dalam jenis kejahatan siber (cybercrime) yang memerlukan berbagai perangkat hukum baru untuk mengatasinya.

Maka dari itu, kata dia, salah satu bentuk reformasi yang akan diprioritaskan pada pemerintahan baru ini, yakni melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Dalam KUHP baru tersebut, kata Prof. Yusril, berbagai tindakan hukum yang diatur sudah disesuaikan dengan jenis tindak pidana saat ini. Kemenko Kumham Imipas akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan KUHP baru itu.

"Ini tugas yang sangat mendesak karena hukum kita ingin masuk ke suasana baru, menggunakan hukum pidana baru. Dengan demikian, tidak ada kesan Indonesia sudah lama merdeka, tetapi masih pakai hukum Belanda. Kita sudah punya hukum baru," tutur dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jadi, pernah ada kejadian begitu. Tersangka bisa mengajukan gugatan atas tidak sahnya pimpinan di suatu lembaga

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkit pengalaman Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang "lolos" dari penetapan Kejaksaan Agung akibat ketidaksahan Jaksa Agung Hendarman Supanji.

"Dulu, beliau (Yusril) tersangka di Jaksa Agung. Terus menyatakan penetapan tersangka tidak sah, karena apa? Karena ditetapkan oleh Jaksa Agung yang tidak sah karena tidak dilantik," ujar Boyamin ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.

Pada 2010, Yusril ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

Yusril lantas menunjukkan bukti terkait masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supanji di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Bukti yang ia tunjukkan meliputi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kepres Nomor 187 tahun 2004, Kepres Nomor 31 tahun 2007, dan Kepres Nomor 83 tahun 2009.

Yusril mengatakan bahwa ketiga kepres itu menunjukkan Hendarman sudah habis masa jabatannya sebagai Jaksa Agung sejak 20 Oktober 2009.

Hingga Yusril ditetapkan sebagai tersangka, Hendarman tidak pernah diangkat lagi oleh presiden dan tidak pernah mengucap sumpah jabatan sebagai Jaksa Agung.

"Jadi, pernah ada kejadian begitu. Tersangka bisa mengajukan gugatan atas tidak sahnya pimpinan di suatu lembaga," ujar Boyamin.

Oleh karena itu, ia mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Boyamin mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Boyamin merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

"Itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK, dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan (seleksi) tahun 2019," ucap dia.

Oleh karena itu, menurut Boyamin, pimpinan KPK untuk periode 2024–2029 itu seharusnya diseleksi dan/atau diserahkan kepada DPR dan Presiden Periode 2024–2025, dalam hal ini Prabowo Subianto.

"Jadi ini bahasanya ga enaknya saya menjaga Pak Prabowo, gitu lah," kata Boyamin.

Dengan kejelasan konstitusional terkait keabsahan panitia seleksi capim KPK yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Boyamin meyakini hal tersebut dapat mengurangi risiko gugatan dari para tersangka KPK terkait penetapan pimpinan.

"Saya hanya menjaga pemberantasan korupsi ini sesuai relnya, dipilih dan dibentuk secara sah dan sehingga meminimalkan gugatan-gugatan di masa yang akan datang," tutur Boyamin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024