Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK siap beri perlindungan saksi kasus judi online Komdigi

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pihaknya telah menonaktifkan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Narkoba Salemba dan Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Salemba, Jakarta Pusat (Jakpus), buntut kaburnya tahanan gembong narkoba Murtala cs. Kini Kementerian Imipas telah menunjuk Plt Karutan Narkoba Salemba.

"Sekarang sudah ditunjuk Pelaksana Karutan Narkoba dan KPLP," tegas Agus kepada detikcom, Kamis (14/11/2024).

Agus mengatakan pihaknya juga mendalami ada atau tidak kaitan tanggung jawab Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Salemba usai peristiwa Murtala cs yang terjadi di Rutan Salemba.

"Masih didalami apakah sampai tanggung jawabnya Kalapas Salemba," jawab Agus saat ditanya perihal kemungkinan Kalapas Salemba juga dievaluasi.

Untuk diketahui, lapas berbeda dengan rutan. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan atau untuk melaksanakan pembinaan terhadap seseorang yang berstatus narapidana.

Sedangkan rutan adalah tempat bagi tahanan atau seseorang yang masih berstatus tersangka atau terdakwa. Dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, disebutkan rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

"Kalau terindikasi dugaan kelalaian dari hasil evaluasi dan investigasi, ya risikonya diganti," ujar Agus.

Diketahui Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

Petugas rutan kemudian mendobrak pintu dan menemukan terali kamar dekat kamar mandi sudah dalam kondisi terpotong (terbuka). Namun petugas tidak menemukan alat yang diduga dipakai untuk memotong terali tersebut, kecuali adanya sandal, pakaian, dan topi.

Lalu, tujuh orang ini juga melarikan diri lewat gorong-gorong menggunakan alat bantu lain. Saat ini pengejaran terhadap ketujuh orang tahanan dan napi tersebut masih terus dilakukan.

Diketahui, para tahanan dan napi tersebut kabur pada Selasa (12/11) dini hari. Selain Murtala, enam orang lainnya juga kabur, yakni Meri Janwar bin Zainal Abidin (39), Maulana bin Sulaiman (29), Wahyudin bin Tamrin (47), Annas Alkarim bin Rusli (22), Agus Salim bin Nurdin (27), dan Jamaludin bin Ibrahim (29).

[Gambas:Instagram]

Simak Video: Karutan Salemba Tengah Cuti saat 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]

Kota Surabaya pernah dalam suasana tegang karena adanya teror bom di tiga tempat pada 13-14 Mei 2018 silam. Meski sudah berlalu 6 tahun, pemkot hingga kini masih terus memperkuat pencegahan radikalisme dan terorisme.

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani mengatakan, pencegahan paham radikalisme dan aksi terorisme penting dilakukan. Apalagi Kota Pahlawan ini pernah mengalami teror bom tahun 2018 lalu.

"Tetapi dengan sejarah pilu itu, ternyata menjadi awal kita (Kota Surabaya) meraih semua penghargaan," kata Restu saat membuka sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, Rabu (13/11/2024).

Selain sosialisasi mitigasi, ada hal penting lain juga yang harus dilakukan, yaitu penanganan pascabencana. Karena konsentrasi penanganan bencana, baik alam maupun sosial itu ada mitigasi, penanganan, dan pasca bencana.

Restu pun meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, termasuk camat dan lurah memasifkan pencegahan bencana sosial itu.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh mengatakan langkah antisipasi yang dilakukan di lingkungan pendidikan ialah menanamkan dan menguatkan nilai pancasila untuk siswa. Kemudian memberikan pesan kebinekaan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun Agama.

"Insyaallah sudah dilakukan, dan dengan adanya pertemuan hari ini, saya akan memperkuat lagi ketika bertemu dengan para guru," kata Yusuf.

Begitu juga Maria Theresia Ekawati Rahayu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya menggencarkan sosialisasi di berbagai tempat ibadah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Menurut Maria, ini tantangan Surabaya sebagai kota terbuka di tengah-tengah Indonesia Timur dan Barat, berpotensi terpengaruh oleh berbagai paham radikal, termasuk dari luar negeri.

"Oleh karena itu, kita harus bersama-sama melakukan pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme di Kota Surabaya," pungkasnya.

Ornamen Naga Raksasa Hiasi Balai Kota Surabaya Jelang Imlek

Ornamen Naga Raksasa Hiasi Balai Kota Surabaya Jelang Imlek

Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dam Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta semua lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk menjadikan pengaduan masyarakat sebagai sumber evaluasi dan motivasi dalam meningkatkan layanan.

Dia menegaskan bahwa pengaduan yang datang dari masyarakat harus diolah dengan baik, dan dijadikan landasan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

"Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat," ujar Yusril dalam acara Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Ombudsman RI di Jakarta, Kamis.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penilaian kepatuhan di masa mendatang, Menko menekankan bahwa sangat penting memasukkan faktor kasus korupsi sebagai salah satu variabel dalam penilaian kepatuhan.

Kasus korupsi, kata dia, walaupun dilakukan segelintir individu, sering kali meninggalkan dampak yang luas dan mendalam terhadap kepercayaan publik dan institusi secara keseluruhan.

Yusril juga menyarankan kepada Ombudsman RI untuk memasukkan aspek integritas dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dia berharap penilaian yang mempertimbangkan aspek integritas, termasuk pencegahan dan penanganan korupsi, dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemberi layanan publik untuk memperkuat budaya integritas di setiap lini institusi.

"Dengan demikian pelayanan publik akan memiliki landasan moral dan etika yang kuat, tidak hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga dalam kejujuran dan akuntabilitas," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan meski dari tahun 2021 ke 2024 terdapat peningkatan signifikan penyelenggara pelayanan publik kategori zona hijau, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Kita masih harus bekerja keras untuk memastikan tidak ada pelayanan publik yang masuk ke zona merah," tutur Najih dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai perlu adanya kolaborasi berkelanjutan dan kesadaran tinggi dari seluruh pemangku kepentingan pelayanan.

Adapun dalam acara tersebut, Ombudsman RI memberikan penghargaan tingkat kementerian, tingkat lembaga, tingkat provinsi, serta tingkat kabupaten dan kota.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan investigasi buntut kaburnya tujuh tahanan dan narapidana dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terkait peristiwa ini.

"Saya sebagai Menteri Koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah-langkah yang tegas, melakukan investigasi terhadap kasus ini. Apakah ada kelalaian atau keadaan kesengajaan," kata Yusril di Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Dia mengatakan, jika ditemukan kelalaian atau kesengajaan, akan ada sanksi yang diberikan. Dia menjamin sanksi diberikan sesuai aturan.

"Sehingga terhadap pegawai kita itu, kalau memang itu kelalaian, itu harus diberikan peringatan. Kalau kesengajaan, itu harus diberikan satu tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian," ujarnya.

Peristiwa itu, kata Yusril, menjadi perhatian utama pihaknya. Dia menjamin ada perbaikan dalam segala aspek terkait lembaga pemasyarakatan saat ini.

"Sekaligus juga memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, terkait larinya beberapa tahanan ataupun narapidana, itu menjadi concern dan perhatian kita bersama," ujarnya.

7 Napi dan Tahanan Kabur dari Rutan Salemba

Sebelumnya, tujuh orang tahanan dan narapidana (napi) kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur setelah menjebol terali besi ventilasi.

Dari tujuh orang tahanan kabur ini, salah satunya adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas. Saat ini tim kepolisian bersama Ditjenpas tengah melakukan pengejaran.

Ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba dan belum divonis. Salah satu yang melarikan diri adalah Murtala bin Ilyas, gembong narkoba yang sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

Lihat Video Komisi XIII DPR Sidak Rutan Salemba Buntut 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]

Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah kepadatan lapas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yakinkan masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk mencari jalan keluar permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas) melalui perbaikan peraturan perundang-undangan.

"Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah kepadatan lapas," ujar Yusril ketika ditemui setelah menghadiri "Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024"
di Jakarta, Kamis.

Yusril mengakui persoalan overcapacity atau kelebihan muatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan hal yang tidak mudah diatasi.

Sebanyak apa pun pemerintah membuat lembaga pemasyarakatan, kata dia, tidak akan pernah berhasil memberantas kejahatan itu sendiri sebab berbagai jenis kejahatan meningkat sejalan dengan terjadinya perubahan di dalam masyarakat.

"Karena itu, memang diperlukan satu pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan terutama narkotika ini," ucap Yusril.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika yang saat ini masih berlaku, pengguna narkotika di tanah air masih dihukum pidana penjara.

Yusril menyebut, salah satu pertimbangan yang sekarang berlangsung di tengah pemerintah adalah tidak memenjarakan pengguna narkotika lagi, tetapi merehabilitasi mereka.

"Apakah pengguna (narkotika) itu semestinya direhabilitasi oleh negara, sedangkan pengedar dipidana? Sementara kadang-kadang memang terjadi yang pengedar tapi pemakai juga, karena itu memang sangat selektif," ujar Yusril.

Kompleksitas tersebutlah yang masih digodok oleh pemerintah saat ini. Baginya, perlu ditemukan jalan keluar untuk mengatasi kelebihan muatan lapas yang lebih dari 50 persen penghuninya berasal dari kasus narkotika.

"Ini berat sekali bagi pembinaan narapidana. Membina mereka itu tidak mudah, apalagi orang yang jadi pengguna narkotika ditempatkan di satu lembaga dengan orang lain yang sebenarnya tidak menjadi pemakai," imbuh Yusril.

Kementerian Hukum RI mencatat saat ini sebanyak 52,97 persen penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, merupakan mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia. Dengan demikian dari jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.

Selain itu, jumlah narapidana dan tahanan di lapas tercatat sudah melebihi kapasitas tampung yang sebanyak 140.424 orang. Dengan begitu, terdapat angka overcrowded sebesar 97 persen.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dipertimbangkan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.

"Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk memasukkan RUU tentang KUHAP, RUU tentang Narkotika, yang sudah carry over, ya, ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambut dengan baik rencana Komisi XIII DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) Pemasyarakatan sebagai bagian dari perbaikan bersama.

“Kami persilakan dan kami terima dengan satu prasangka baik untuk perbaikan kita bersama,” ujar Yusril ketika ditemui setelah menghadiri “Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024” di Jakarta, Kamis.

Panja tersebut dibentuk oleh DPR sebagai respons terhadap kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari.

Menurut Yusril, pembentukan Panja Pemasyarakatan telah sesuai dengan tugas dari DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Yusril akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), untuk menangani permasalahan tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah dapat segera melakukan langkah-langkah pengamanan, pemeriksaan, dan investigasi terhadap kaburnya ketujuh tahanan tersebut.

“Jadi, kami berterima kasih kepada DPR yang mempunyai perhatian yang serius terhadap masalah ini,” kata Yusril.

Sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu, Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat Agung Nurbani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/11).

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya bersama anggota DPR lainnya pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Salemba pada Kamis.

Willy Aditya mengatakan bahwa komisi tersebut akan melaksanakan rapat pimpinan (rapim) pada Senin (18/11) atau pekan depan, guna membahas pembentukan panitia kerja (Panja) Pemasyarakatan.

Ia membeberkan saat ini Komisi XIII tengah mengumpulkan data-data terkait persiapan pembentukan panja itu guna menindaklanjuti kasus kaburnya tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba dua hari lalu, sekaligus membenahi lembaga pemasyarakatan maupun rutan di seluruh Indonesia ke depan.

Willy meyakini pembentukan panja itu merupakan bentuk semangat (spirit) dalam membangun dan meningkatkan kualitas rutan maupun lapas, sehingga bisa lebih memanusiakan manusia ke depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pertemuan itu membahas sejumlah isu mulai dari judi online hingga kejahatan di ruang digital.

"Kami juga tadi menyampaikan bahwa Kemkomdigi memiliki sejumlah program prioritas yang diantaranya tentu salah satu arahan Presiden adalah penanganan judi online. Kemudian yang kedua adalah ruang digital yang ramah yang tidak marak dengan kejahatan digital," kata Meutya di gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Isu keamanan data digital juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Meutya mengatakan isu itu menjadi salah satu program prioritas Komdigi di bawah kepemimpinannya.

"Termasuk juga data yang secure, data yang aman dan juga berdaulat. Ini kemudian titipan kami, prioritas kami yang kami sampaikan kepada Mensesneg untuk kemudian bisa mendapatkan prioritas dan juga perhatian dari Presiden," katanya.

Mensesneg Prasetyo mengatakan selain judi online, urusan ekosistem digital juga dibahas dalam pertemuan hari ini. Dia meminta Komdigi menghadirkan lingkungan digital yang diisi konten mendidik.

"Tadi sudah disebut beberapa mengenai judi online, mengenai kejahatan digital, kita ingin lebih banyak konten-konten dan ekosistem digital kita yang lebih jauh lebih mendidik," jelas Prasetyo.

Prasetyo juga menyinggung urusan pemerataan internet. Dia mengatakan masih ada daerah di Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam menerima jangkauan internet.

"Dan tadi juga disampaikan betapa pentingnya konektivitas dan pemerataan. Pemerataan akses karena perlu kita sadari hari ini mau tidak mau, masalah komunikasi, perkembangan teknologi sudah sangat demikian pesat dan kita menyadari bahwa negara kita sangat luas," katanya.

"Masih ada beberapa daerah yang memang perlu kita perkuat dari sisi pemanfaatan teknologi, jaringan-jaringan teknologinya," sambung Prasetyo.

Lihat Video: Komdigi Pecah Ditjen yang Urus Dunia Digital Jadi 3, Ini Tugasnya

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk melakukan langkah tegas dan investigasi terkait kaburnya tujuh tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba.

“Saya sebagai Menteri Koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah yang tegas, melakukan investigasi terharap kasus ini,” ujar Yusril ketika ditemui setelah menghadiri “Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024” di Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa (12/11), menjadi perhatian bersama.

Investigasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bertujuan untuk mencari tahu apakah peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian atau kesengajaan.

“Kalau memang itu kelalaian, itu harus diberikan peringatan. Kalau kesengajaan itu harus diberikan satu tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian,” kata Yusril.

Sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu, Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat Agung Nurbani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/11).

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya bersama anggota DPR lainnya pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Salemba pada Kamis.

Willy mengatakan bahwa banyak closed circuit television (CCTV) yang tidak aktif dalam peristiwa kaburnya tujuh tahanan tersebut.

Kepala Rutan Kelas I Salemba Agung Nurbani menjalani pemeriksaan dan sekarang berstatus nonaktif.

Komisi XIII mempertanyakan alasan cuti Kepala Rutan Salemba yang secara kebetulan bertepatan dengan kejadian kaburnya tahanan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.