JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan timah di PT Timah Tbk, Hendry Lie, resmi ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penahanan ini berlangsung selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 54/F/FD/11/2024 yang dikeluarkan pada 18 November 2024.

“Hendry Lie akan dibawa ke Gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, selama satu jam,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Kompas TV, Selasa (19/11/2024) dini hari.

“Kemudian, dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” tambah dia.

Hendry Lie ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (18/11/2024) malam.

Dia kembali ke Indonesia dari Singapura karena masa berlaku izin tinggalnya yang habis, pada 27 November.

Hendry berada di Singapura dengan alasan untuk berobat.

Setelah ditangkap, pendiri Sriwijaya Air ini kemudian dibawa ke Kejagung dan menjalani pemeriksaan di Gedung Menara Kartika.

Abdul Qohar menjelaskan bahwa penangkapan Hendry Lie merupakan pengembangan dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah.

Pada 29 Februari 2024, penyidik telah memeriksa Hendry sebagai saksi atas kasus tersebut.

Penyidik Jampidsus telah berulang kali memanggil Hendry untuk hadir untuk pemeriksaan, namun yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

Kemudian, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, Hendry diketahui berada di Singapura sejak 25 Maret 2024.

Akibatnya, pencekalan dilakukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-043/D/DP.4/03/2024 yang ditetapkan pada 28 Maret 2024, selama enam bulan.

Selain itu, paspor Hendry juga dicabut oleh pihak Imigrasi.

“Berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor IMI.5-GF.03.4-200 tanggal 28 Maret 2024, selain dilakukan pencekalan terhadap Hendry Lie, juga dilakukan pencabutan paspor ke Imigrasi,” ujar Abdul Qohar.

Dari pantauan Youtube Kompas TV, Hendry yang merupakan tersangka ke-22 dalam kasus ini, tiba di Kejagung sekitar pukul 23.00 WIB dengan tangan diborgol, mengenakan kemeja merah muda lengan pendek, celana jeans biru dongker, dan masker putih.

Hendry Lie adalah pemilik perusahaan smelter timah di Bangka, PT Tinido Inter Nusa (TIN).

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama adiknya, Fandy Lie, yang menjabat sebagai marketing di PT TIN.

Hendry Lie dan para tersangka lainnya dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkap tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Hendry Lie di termilan 2F Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (18/11/2024).

Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama antara direktorat penyidikan Jampidsus dengan jajaran intelijen serta atase Kejaksaan Republik Indonesia di Kedutaan Besar RI di Singapura.

Pendiri Sriwijaya Air ini kembali ke Indonesia dari Singapura karena masa berlaku izin tinggalnya yang habis, pada 27 November.

Dia berada di Singapura dengan alasan untuk berobat.

Hendry Lie ditetapkan sebagai tersangka pada April 2024 terkait kasus korupsi pengelolaan timah di PT Timah Tbk.

Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, penangkapan ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah.

Pada 29 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hendry Lie sebagai saksi.

Kasus ini pun naik ke penyidikan. Penyidik Jampidsus telah memanggil Hendry beberapa kali untuk memberikan keterangan, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.

Kemudian, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, Hendry berada di negara tersebut sejak 25 Maret 2024.

Akibatnya, pencekalan dilakukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-043/D/DP.4/03/2024 yang ditetapkan pada 28 Maret 2024, yang juga mencakup pencabutan paspor Hendry Lie.

“Berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, selain dilakukan pencekalan terhadap Hendry Lie, juga dilakukan pencabutan paspor ke Imigrasi,” jelas Abdul Qohar dikutip dari Kompas TV.

Pada 15 April 2024, Hendry Lie secara resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/F/FD/04/2024, setelah beberapa kali dipanggil namun tidak hadir.

"Hari ini, atas kerja sama antara direktorat penyidikan Jampidsus dan jajaran intelijen, kami berhasil menangkap Hendry Lie di Bandara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di terminal 2F," tambahnya.

Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 22/F/FB/11/2024 tanggal 18 November 2024, pada pukul 22.30 WIB.

Hendry Lie kemudian dibawa ke Gedung Menara Kartika untuk pemeriksaan sebagai tersangka selama satu jam, sebelum dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 54/F/FD/11/2024.

Hendry Lie merupakan tersangka ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah IUP pertambangan PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022.

Ia juga merupakan pemilik perusahaan smelter timah di Bangka, PT Tinido Inter Nusa (TIN), bersama adiknya, Fandy Lie, yang menjabat sebagai marketing PT TIN.

Hendry tiba di Kejagung sekitar pukul 23.00 WIB, terlihat didampingi tim penyidik saat memasuki ruangan Jampidsus.

Ia tampak diborgol serta mengenakan kemeja merah muda lengan pendek, celana jeans biru dongker, dan masker putih.

Hendry Lie dan para tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

"Dan saya bertanggung jawab, Pak, saya siap," tambahnya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 hingga Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

"Dan saya bertanggung jawab, Pak, saya siap," tambahnya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 hingga Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

"Dan saya bertanggung jawab, Pak, saya siap," tambahnya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 hingga Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

BLITAR, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengatakan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Kota Blitar bertambah cukup cepat dalam beberapa pekan terakhir.

Kecepatan pertambahan penghuni lapas, baik lapas dewasa maupun lapas anak (LPKA), kata Rangga, merupakan dampak langsung dari program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran terkait upaya menekan kriminalitas.

“Yang sekarang menjadi perhatian kami adalah masalah kecukupan surat suara di TPS lokasi khusus (Loksus) di Lapas IIB, LPKA, dan juga tahanan Polres Blitar Kota,” ujar Rangga kepada awak media, Senin (18/11/2024).

“Karena terkait program Asta Cita Pak Prabowo, saat ini pihak kepolisian sedang bekerja keras menekan kriminalitas. Per hari minimal 10 tahanan di Polres,” imbuh Rangga.

Rangga mencontohkan bahwa pada saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 Kota Blitar yang ditetapkan pada 20 September 2024 lalu, jumlah pemilih yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 76.

Beberapa pekan lalu, lanjutnya, jumlahnya sudah melonjak menjadi lebih dari 100 anak yang telah memiliki hak pilih.

Lonjakan serupa terjadi di lapas dewasa yang ada di Kota Blitar, yakni Lapas Kelas IIB Blitar. Jumlah DPT Lapas IIB Blitar sebanyak 471 orang. Lalu melonjak menjadi lebih dari 500 pemilih beberapa pekan lalu.

“Masalah ini pernah kami sampaikan pada satu kesempatan bersama teman-teman KPU dari seluruh Jawa Timur karena memang dinamika ini terjadi secara nasional,” ungkap Rangga.

Anggota KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ninik Solikhah, mengatakan bahwa pihaknya juga tengah memikirkan solusi terhadap lonjakan tahanan Polres Blitar Kota yang saat ini berjumlah sekitar 50 orang.

“Pada akhir September lalu baru 33 orang tahanan. Sudah ada yang keluar atau pindah ke lapas. Saat ini jumlahnya sudah sekitar 50 orang,” tuturnya.

Selama ini, kata dia, kebutuhan surat suara di tahanan Polres Blitar Kota akan dipasok dari surat suara cadangan dari 3 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di sekitar.

Surat suara cadangan berjumlah 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap TPS.

“Tapi kalau setiap TPS memiliki cadangan 12 surat suara, maka surat suara cadangan dari 3 TPS tidak akan cukup. Setidaknya harus 4 atau 5 TPS yang ‘backup’,” tuturnya.

Begitu juga dengan potensi besar terjadinya kekurangan surat suara di 2 TPS Lokasi Khusus, yakni TPS Lapas Kelas IIB Blitar dan LPKA Blitar.

Kata Ninik, pasokan surat suara cadangan dari 3 TPS di sekitar TPS Lokasi Khusus tidak akan cukup jika terjadi lonjakan penghuni lapas yang cukup tinggi dari saat penetapan DPT pada 20 September 2024 lalu.

“Ini yang sedang kita siapkan solusinya, TPS mana lagi di sekitar TPS Lokasi Khusus itu yang akan memasok surat suara nanti,” tuturnya.

Ninik mengatakan bahwa penambahan jumlah pemilih di lapas akan diwadahi dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) yang akan ditetapkan pada 21 November 2024 nanti.

Ninik mengatakan bahwa mayoritas pemilih di TPS Lokasi Khusus hanya memiliki hak pilih pada Pilkada Provinsi Jawa Timur karena bukan warga Kota Blitar.

“Di Lapas IIB, paling hanya ada belasan saja yang punya hak pilih untuk Pilwali (pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar). Sisanya adalah warga Kabupaten Blitar dan warga kota dan kabupaten lain di Jawa Timur,” tuturnya.

“Di LPKA (lapas anak) malah tidak ada sama sekali yang punya hak pilih di Pilwali. Hanya beberapa petugasnya saja yang punya,” tambahnya.

Di wilayah Kota Blitar terdapat satu lapas dewasa, satu lapas anak, dan satu kepolisian resor. LPKA Blitar merupakan lapas anak untuk wilayah Jawa Timur.

KPU Kota Blitar menetapkan jumlah DPT untuk Pilkada Serentak 2024 Kota Blitar sebanyak 120.181 pemilih pada 20 September 2024 lalu.

Jumlah pemilih keseluruhan masih akan berubah melalui pembaruan DPTb dan DPK (daftar pemilih khusus).

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) tidak pernah menerima teguran dari Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) yang memimpin saat itu.

Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin (18/11/2024).

"Pada faktanya, selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pemohon tidak pernah mendapat teguran dari Presiden yang menjabat saat itu," kata Zaid Mushafi dalam sidang.

Zaid menjelaskan bahwa segala tindakan Tom Lembong dalam mengeluarkan kebijakan importasi gula telah diafirmasi, sehingga menjadi tanggung jawab Presiden atas setiap keputusan yang diambil.

“Dengan demikian, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah tidak sah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Zaid menekankan bahwa kebijakan impor gula yang diambil pada masa kepemimpinan Tom Lembong berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan masyarakat dan bukan merupakan tindak pidana.

“Berdasarkan fakta dan dalil tersebut, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak terdapat bukti permulaan yang cukup,” ujarnya.

Tim kuasa hukum Tom Lembong lainnya, Dodi S Abdulkadir, menambahkan bahwa Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016.

Oleh karena itu, Menteri Perdagangan yang menjabat setelahnya juga perlu diperiksa dalam perkara tersebut

"Faktanya, Tom Lembong dilantik sebagai Mendag sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Menteri Perdagangan sebelum Tom Lembong adalah Rachman Gobel yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015," jelas Dodi.

Setelah Tom Lembong, posisi Mendag dijabat oleh Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022), dan Zulkifli Hasan (2022-2024).

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (29/10/2024) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Mantan Mendag itu telah menjalani pemeriksaan sebanyak tiga kali sebelum penetapan tersangka pada Oktober.

Penetapan tersangka ini berkaitan dengan kebijakan impor gula yang diambil selama masa jabatannya.

Menyikapi hal tersebut, Tom Lembong mengajukan praperadilan dengan nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

JAKARTA - P Diddy dilaporkan nekat memeras korbannya dan menyuap narapidana lain demi mengendalikan kasus perdagangan seks yang menyeretnya. Hal ini dilakukan Diddy dari dalam penjara di New York.

Dilansir dari Page Six, Senin (18/11/2024), jaksa menuduh pemilik nama asli Sean John Combs itu berupaya untuk menghalangi penyelidikan kasus perdagangan seksnya dengan menghindari pemantauan panggilan telepon di penjara.

Pemerintah federal mengklaim dalam dokumen keberatan, bahwa maestro musik yang ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn, New York, telah berulang kali berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang melanggar peraturan penjara.

Diddy diduga menggunakan akun telepon delapan narapidana lain. Hal ini sebagai upaya agar jaksa tidak mendengar panggilannya dari orang-orang yang tidak tercantum dalam daftar kontak yang disetujui.


Foto/Getty Images

Jaksa menduga mantan pacar Jennifer Lopez itu telah menyuap narapidana lain untuk menggunakan akun mereka melalui aplikasi pemrosesan pembayaran dan penyetoran rekening komisariat.

Saat sedang menelepon, pelantun Bad Boy for Life itu diduga juga melanggar aturan lain dengan menginstruksikan orang di seberang telepon, termasuk anggota keluarga dan pengacara untuk menambahkan panggilan pada orang lain melalui panggilan tiga arah.

?Praktik ini juga tidak diizinkan oleh BOP (Biro Penjara Federal) karena membantu menyembunyikan identitas individu yang dihubungi,? bunyi dokumen pengadilan.

?Penghindaran berulang kali terhadap peraturan BOP oleh terdakwa dimulai segera setelah tiba di MDC, menunjukkan banyak hal tentang kemampuannya untuk mematuhi semua ketentuan pembebasan,? sambungnya.

Di sisi lain, jaksa menduga bahwa rapper 55 tahun itu berencana mengubah persepsi publik tentangnya dengan menggunakan narasi-narasi yang dibuat oleh orang-orang terdekatnya. Termasuk yang dilakukan oleh tujuh anaknya.

"Atas arahan terdakwa yang cermat, anak-anak terdakwa mengunggah video ke akun media sosial masing-masing yang memperlihatkan anak-anak terdakwa berkumpul untuk merayakan ulang tahun terdakwa ," tulis jaksa dalam berkas pengadilan.

?Campur tangan semacam ini terhadap peradilan yang adil, kata-kata terdakwa sendiri memperjelas bahwa tujuannya adalah untuk secara tidak benar memengaruhi hakim dalam proses pidana ini,? sambungnya.

Jaksa lebih lanjut menduga bahwa penyanyi asal Amerika itu akan merilis informasi secara anonim menerbitkan informasi yang menurutnya akan membantu pembelaannya dalam kasus ini. Mereka menyimpulkan bahwa tujuan Diddy adalah memeras korban dan saksi agar diam atau memberikan kesaksian yang membantu meringankannya.

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membahas percepatan pelayanan publik di bidang HAM di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Menteri Rini mengatakan, percepatan penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian HAM diharapkan bisa mengakselerasi pelayanan dan penanganan isu-isu di bidang HAM secara terpadu.

“Alhamdulillah, untuk Perpres tentang Kementerian HAM sudah selesai, demikian juga untuk struktur organisasi di bawahnya,” ujarnya dalam siaran pers.

Rini mengatakan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Menteri HAM agar layanan-layanan di pusat maupun daerah yang menjadi bidang tugas dari Kementerian HAM bisa optimal.

Dia menjelaskan, penataan unit organisasi di lingkungan Kementerian HAM dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM.

Secara materil, konsep struktur organisasi dan tata kerja Kementerian HAM telah selesai dibahas dan diharmonisasi guna percepatan penataan organisasi dan tata kerja.

Selain penataan organisasi dan tata kerja, kata Rini, Kementerian HAM didorong untuk mengakselerasi pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup ASN.

Prosedur dan tata cara pengisian jabatan ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

“Pengisian jabatan ini tentu harus berpegang pada sistem merit dan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya,” jelas Rini.

Kementerian HAM merupakan manifestasi dari strategi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Asta Cita Nomor 1 dan 8 sekaligus implementasi salah program prioritas presiden, yaitu “memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah”.

Pembentukan Kementerian HAM bertujuan meningkatkan fokus dan spesialisasi dalam pelaksanaan pada tugas-tugas HAM dalam menyusun dan mensinergikan penyusunan kebijakan serta efisiensi dalam menangani isu-isu di bidang HAM secara terpadu.

Pembentukan Kementerian HAM juga merupakan upaya dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah nantinya selalu mempertimbangkan aspek HAM sehingga perlindungan HAM di berbagai sektor dapat menjadi lebih terjamin.

Pada kesempatan itu, Natalius Pigai menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam penataan organisasi dan tata kerja serta pengisian jabatan ASN berdasarkan prinsip sistem merit di Kementerian HAM.

“Kami berterima kasih kepada Kemenpan-RB karena selama sangat dibantu dalam pembenahan organisasi Kementerian HAM,” ungkapnya.

Natalius menegaskan, pihaknya taat asas dan apa pun yang diperintahkan berdasarkan aturan dan amanat-amanat di bawah komando Kemenpan-RB.

“Kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) Fitroh Rohcahyanto memastikan bahwa dirinya akan berhati-hati dalam menerapkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Fitroh menegaskan, pasal tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar jangan sampai ada orang yang tak bersalah justru dihukum karena pasal tersebut.

“Lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dan saya yakin itu. Kalau tidak berniat jahat, saya yakin takutnya yang zalim sama orang,” kata Fitroh saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Fitroh menyampaikan hal tersebut sebagai komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil, jika nantinya terpilih sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029.

Mantan Direktur Penuntutan di KPK itu mengakui bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sangat rawan disalahgunakan dengan dalih perbedaan sudut pandangan.

Sebab, aturan dalam pasal tersebut bisa saja diterapkan meski tak ada unsur mens rea atau niat melanggar hukum dalam perbuatan yang berdampak pada keuntungan diri sendiri atau pihak lain.

Oleh karena itu, Fitroh berjanji bahwa KPK akan sangat berhat-hati dalam mencari mens rea saat hendak menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap tersangka korupsi.

"Saya harus mengakui bahwa pasal 2, pasal 3 ini sangat rawan. Kenapa? Di sana ada bahasa yang kemudian bisa, cara pandangnya berbeda, (yakni) menguntungkan diri sendiri atau orang lain," kata Fitroh.

“Dalam konteks korupsi, sebetulnya, orang lain yang untung itu bukan akibat, tetapi menjadi tujuan dari pelaku. Kalau jadi akibat, ya semua bisa masuk Pak. Tetapi kalau sudut pandangnya kemudian yang penting ada kerugian negara, yang penting ada orang lain yang untung, ini sangat bahaya,” ujar dia menjelaskan.

Untuk diketahui, DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan KPK dan calon anggota Dewan Pengawas KPK selama empat hari mulai Senin hari ini hingga Kamis (21/11/2024).

Ada 10 orang capim KPK dan 10 orang calon anggota Dewas KPK yang mengikuti uji kelayakan.

DPR akan memilih lima orang pimpinan KPK dan lima orang anggota Dewas KPK yang akan menjabat untuk lima tahun ke depan.

Purwakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berupaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) melalui peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum Pemkab Purwakarta, Tin Sumartini, di Purwakarta, Senin, mengatakan setiap tahun, IRB Pemkab Purwakarta terus mengalami peningkatan.

"Selanjutnya pada tahun ini Pemkab Purwakarta menargetkan masuk 10 besar dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat," katanya.

Ia menyebutkan, salah satu cara yang dilakukan untuk menaikkan IRB pada tahun ini ialah dengan melakukan pembentukan gugus tugas.

Pembentukan gugus tugas merupakan project leader dirinya yang saat ini sedang menjalani Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan mentor Sekda Purwakarta Norman Nugraha dan pembina Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Pembentukan gugus tugas ini berdasarkan regulasi dan berdasarkan SK Bupati. Kemudian pendampingan dengan Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi Sistem Urusan Reformasi Birokrasi Integratif (Surabi).

"Tujuannya untuk meningkatkan nilai IRB yang berdampak dan berkelanjutan di Purwakarta," kata dia.

Selama tiga tahun berturut-turut, IRB Purwakarta berada di urutan ke-15 dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

"Selama tiga tahun itu, Purwakarta masuk di kategori BB. Nah, dengan adanya tim gugus tugas, Pemkab Purwakarta menargetkan nilai IRB kategori A," kata Tin Sumartini.*