Jakarta (ANTARA) -

Ia membeberkan, konsistensi itu sangat penting dalam penegakan hukum, karena kejahatan itu sangat terbuka kemungkinan untuk melibatkan oknum pejabat terkait.

Setiap penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, harus bergerak masif sehingga pemberantasan bisa maksimal.

"Karena banyak terlibat (jaringan judi daring) dari oknum pejabat," ujar akademisi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penanganan dan pemberantasan kasus judi daring di Indonesia saat ini sedang berjalan di seluruh wilayah.

Kapolri menjelaskan penanganan kasus judi daring yang sedang berjalan di seluruh wilayah mulai dari penangkapan bandar judi, penangkapan oknum yang terlibat judi, dan melakukan tracing (pelacakan) aset oknum yang terlibat judi.

"Semuanya sedang berjalan, pada saatnya tentu akan dirilis secara resmi," ujar dia.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jogja -

Pelaku tabrak lari di Jalan Padjajaran atau Ring Road Utara Sleman yang menewaskan Santoso (45) warga Ngaglik, dijerat pasal berlapis. Berikut jeratan hukum buat mahasiswa asal Sulawesi Tengah berinisial MAT (20) yang menyetir sambil seks oral bersama teman wanitanya itu.

Tersangka dijerat dengan dua pasal, yaitu Pasal 310 ayat 4 dan Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal itu disampaikan Kapolresta Sleman, Kombes Yuswanto Ardi.

"Kita juga akan kenakan pasal berlapis terkait dengan mengemudikan yang mengakibatkan meninggal dunia, termasuk juga tidak memberikan pertolongan terhadap korban kecelakaan," kata Ardi saat rilis kasus di Mapolresta Sleman, Sabtu (16/11/2024).

Diketahui, tabrak lari maut itu terjadi pada Kamis (14/11). Adapun tersangka ditangkap pada Jumat (15/11) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Tim Polresta dibantu Jatanras Polda DIY saat mengamankan pelaku. Polisi berhasil mengungkap kasus tabrak lari itu setelah memeriksa rekaman CCTV di jalan.

Ardi mengatakan, ada dua orang yang diamankan dalam kasus tabrak lari itu. Namun, sementara ini polisi hanya menetapkan satu tersangka yaitu MAT selaku sopir mobil Xpander yang menabrak korban. Sedangkan teman wanitanya, N, saat ini berstatus saksi.

"Dalam UU lalu lintas yang menjadi subjek hukum adalah pengemudi. Yang bersangkutan (tersangka) berprofesi sebagai mahasiswa," jelas Ardi saat itu.

Saat dihadirkan di Mapolresta Sleman, tersangka mengaku mengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol. Dia juga berdalih tidak mengetahui jika mobilnya telah menabrak orang.

"Kita abis minum alkohol, terus dari arah ini kita putar balik ke arah flyover. Terus sebelum flyover si N ini buka ritsleting saya. Nggak sadar (nabrak orang). Nggak tahu (kalau nabrak orang) di pikiran saya itu nabrak tiang atau trotoar," ucap MAT saat dihadirkan dalam pers rilis.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula dari penemuan mayat pria tanpa identitas tergeletak di pinggir Jalan Padjajaran atau Ring Road Utara, Kapanewon Mlati, Sleman, Kamis (14/11). Pada mayat itu terdapat luka di kaki dan kepala saat ditemukan.

Dari hasil olah TKP dan identifikasi korban, polisi belakangan mengungkap identitas mayat itu ialah pria berinisial S (45) warga, Ngaglik, Sleman. Keesokan harinya, Jumat (15/11), polisi mengamankan dua orang terduga pelaku di Bantul. Salah satunya MAT yang ditetapkan sebagai tersangka.

(dil/apl)

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara melaksanakan tes urine warga binaan mencegah masuk narkoba di lingkungan.

"Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di dalam lapas. Serta mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan pemasyarakatan yang lebih baik dan bebas narkoba," ujar Kepala Lapas Binjai Kelas IIA Anton Setiawan, di Binjai, Selasa.

Anton mengatakan tes urine ini merupakan bagian dari program rutin yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa tidak ada warga binaan yang terlibat dalam penggunaan narkoba selama menjalani masa hukuman.

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan pengambilan sampel urine oleh petugas klinik Lapas Binjai yang dimana dilakukan dengan mematuhi prosedur standar guna memastikan keakuratan dan keabsahan hasil tes.

"tes urine ini merupakan langkah penting dalam menjaga lingkungan Lapas yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba," ucap Anton.

Kegiatan tes urine ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan yang mendukung rehabilitasi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Lapas Binjai untuk mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang aman, sehat, dan jauh dari pengaruh narkoba.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Kejagung amankan Hendry Lie di Bandara Soetta

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015–2022 Hendry Lie (HL) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

“(Hendry Lie, red.) diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah yang bersangkutan kembali dari Singapura,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika dihubungi awak media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Bakamla: Jumlah kapal untuk patroli di Natuna Utara belum ideal

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah menilai jumlah kapal yang saat ini berpatroli di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara belum ideal.

Oleh karena itu, Irvansyah menyebut Bakamla saat ini menyusun rencana postur kekuatan Bakamla RI untuk 20 tahun ke depan pada 2025–2045.

“Kapal Bakamla yang patroli (di Laut Natuna Utara) satu kapal. Satu kapal sudah pasti tidak ideal. Jumlah idealnya sedang dihitung dalam rangka menyusun rencana postur Bakamla RI 2025–2045,” kata Laksdya Irvansyah saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Bamsoet soroti politik biaya tinggi dengan korupsi pada capim KPK

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti soal politik berbiaya tinggi di Indonesia yang rentan memicu korupsi dalam kaitannya dengan pemilihan langsung di Tanah Air saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) KPK yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

"Sistem demokrasi pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic dan biaya tinggi sehingga sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Komisi III DPR selesai uji kelayakan empat Capim KPK di hari pertama

Komisi III DPR RI selesai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap empat calon pimpinan (Capim) KPK yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, yang merupakan hari pertama.

Empat Capim KPK yang sudah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara berurutan yaitu Setyo Budiyanto (perwira tinggi Polri), Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas), Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK), dan Michael Rolandi Cesnanta (mantan Kepala Bapenda DKI Jakarta).

"Pokoknya kita usahakan Kamis (21/11) itu selesai," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath.

Selengkapnya klik di sini.

Kapolri: Penanganan judi "online" sedang berjalan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penanganan dan pemberantasan kasus judi online (daring) di Indonesia saat ini sedang berjalan di seluruh wilayah.

"Soal judi online sudah jelas, harus tindak tegas," katanya setelah mengunjungi pos pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin.

Kapolri menjelaskan penanganan kasus judi online yang sedang berjalan di seluruh wilayah mulai dari penangkapan bandar judi online, penangkapan oknum yang terlibat judi online, dan melakukan tracing (pelacakan) aset oknum yang terlibat judi online.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Mantan pegawai Rutan KPK, Ramadhan Ubaidillah, mengatakan dirinya takut menolak duit pungutan liar (Pungli) dari para tahanan. Dia menyebut tahanan di KPK bukan orang biasa.

Hal itu disampaikan Ramadhan dalam sidang kasus dugaan pungli Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). Ramadhan mengaku awalnya tak mau menerima apapun dari para tahanan.

Namun, katanya, sikap itu berubah saat salah satu tahanan mengetahui jumlah anak dan alamatnya. Dia mengaku takut karena hal itu.

"Saya dari awal saya nggak mau terima tapi sudah saya sampaikan di BAP dalam beberapa bentuk intervensi dari tahanan, dari yang awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji 3 kali lipat, terus juga tiba-tiba di kemudian hari tiba-tiba seorang tahanan bisa menyebutkan saya punya anak dua, saya tinggal di mana," kata Ramadhan saat diperiksa sebagai terdakwa.

Jaksa pun bertanya dari mana tahanan tersebut mengetahui jumlah anak dan alamat rumah Ramadhan. Ramadhan pun mengaku heran karena tak pernah memberi tahu tahanan soal keluarganya.

"Kok bisa tahu itu tahanan, saudara punya anak dua, kemudian tinggal di daerah mana?" tanya jaksa.

"Itu dia, saat itu saya nanya ke senior saya kan, ini tahu dari mana? Sedangkan saya ingat banget, atensi dari Pak Deden (mantan Plt Karutan KPK) ketika saya pertama kali menghadap Karutan, Pak Deden bilang, 'Kamu haram menerima ini-itu, ini-itu, terus jangan terlalu akrab dengan tahanan'. Bila dari situ saya membatasi diri saya ketika ada yang menanyakan 'rumahnya di mana, tinggal di mana, terus anak kamu berapa' saya nggak akan pernah menjawab," ucapnya.

Dia mengaku sempat bertanya ke seniornya mengapa tahanan bisa tahu soal keluarganya. Dia mengatakan seniornya kemudian bercerita bahwa tahanan di Rutan KPK bukan orang sembarangan.

"Tiba-tiba ada seorang tahanan bisa sebut anak saya dua, saya tinggal di mana, itu dari kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'Mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," ujar Ramadhan.

"Dari situ saya merasa bahwa wah, mungkin ya Pak, izin kalau saya seorang laki-laki kalau buat diri saya sendiri saya nggak akan takut, tapi ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus pikir seribu, seribu kali untuk melawan seperti itu," tambahnya.

Jaksa menanyakan alasan Ramadhan bersedia menjadi 'Lurah' yang merupakan istilah untuk petugas Rutan KPK yang bertugas mengumpulkan duit pungli dari para tahanan melalui 'korting'. Ubai mengaku hanya mengikuti perintah.

"Kalau jadi 'Lurah' sendiri kebetulan saksinya ada di sini Bang Harlan (Suharlan) sebagai senior saya, jadi ketika saya disuruh menggantikan Bang Harlan, saat itu Bang Harlan itu disuruh setop oleh Hengki," jawab Ramadhan.

Dia kemudian menyampaikan permintaan maaf ke KPK atas perbuatannya. Dia menyesal telah mencoreng nama baik KPK.

"Di sini pertama-tama saya mau minta maaf kepada instansi di sini adalah KPK atas apa yang sudah saya lakukan sebagai insan KPK karena sudah mencoreng nama baik KPK sendiri. Lalu saya mau minta maaf juga ke keluarga saya karena membuat mereka berada di posisi seperti ini, di mana istri saya harus berjuang untuk mencari nafkah untuk ketiga anak saya. Lalu, saya yang pasti sangat-sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan," ujar Ramadhan.

Ramadhan mengatakan dirinya menerima Rp 135,5 juta dari pungli itu. Namun, dia tak menjelaskan detail uang itu diterima sejak kapan.

"Kalau saya sendiri tidak pernah mencatat, namun di dakwaan itu sekitar Rp 135,5 juta," jawab Ubaidillah.

Eks Plt Karutan KPK Kini Nyesal Terima Pungli

Mantan Plt Karutan KPK, Deden Rochendi, sempat mengaku menyesal cuma menerima Rp 10 juta per bulan dari pungli yang jumlahnya ternyata besar. Kini, Deden mengaku menyesal menerima pungli dan menyatakan berupaya mengembalikan duit yang diterimanya.

"Kalau di dakwaan saudara, kami hitung, berdasarkan rekap itu, Saudara menerima uang lebih kurang Rp 399.500.000 (Rp 399,5 juta)?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Sekali lagi saya nggak ngitung, Bapak," jawab Deden, yang juga diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK.

"Apakah Saudara punya iktikad baik untuk mengembalikan uang-uang yang saudara terima?" tanya jaksa.

"Saya punya iktikad baik, saya sangat menyesal, saya akan berusaha untuk mengembalikan," jawab Deden.

Lihat Video: KPK Tahan 15 Tersangka Kasus Pungli Rutan, Salah Satunya Karutan

[Gambas:Video 20detik]

Deden mengatakan sudah mengembalikan Rp 2,5 juta ke rekening penampungan KPK. Dia mengaku berusaha mengembalikan semua duit pungli yang diterimanya.

"Yang tadi baru jadi barang bukti Rp 2 juta, Pak, tapi istri, satu hari sebelum di P21 itu, transfer lagi Rp 500 ribu. Saya bisa, izin, Pak Jaksa, Yang Mulia, terganjal ekonomi," jawab Deden.

Dia lalu mengaku menyesal dan ingin menangis. Dia juga curhat soal tanggungan keluarganya.

"Saudara menyesal dengan perbuatan Saudara?" tanya jaksa.

"Sangat sangat menyesal, Pak, kalau boleh menangis, saya nangis, Pak," jawab Deden.

Terdakwa lainnya, Muhammad Abduh, juga mengaku menerima duit pungli dari para tahanan di Rutan KPK. Duit yang diterima mencapai Rp 94 juta.

"Keterangan saksi-saksi yang lain, dihubungkan dengan barang bukti yang milik Saudara disita total keseluruhan itu sesuai juga dengan surat dakwaan itu Rp 94,5 juta?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Abduh.

"Jadi di situ Saudara nerima sejak November 2019 sampai Mei 2023?" tanya jaksa.

"Betul, Pak Jaksa," jawab Abduh.

Abduh mengatakan dirinya akan berusaha mengembalikan duit yang pernah diterimanya meski masih memiliki pinjaman di bank. Dia mengatakan sudah mengembalikan Rp 550 ribu ke rekening penampungan KPK.

"Seingat saya, istri saya baru mengembalikan sebesar Rp 550 ribu," jawab Abduh.

"Artinya, Saudara tetap?" timpal jaksa.

"Saya tetap berupaya untuk mengembalikan Pak Jaksa," jawab Abduh.

Abduh juga mengaku menyesal telah menerima pungli dari para tahanan dan berdalih hanya mengikuti perintah atasannya. Dia menyampaikan permintaan maaf ke KPK atas perbuatannya.

"Yang pertama, saya mohon maaf atas perbuatan saya kepada lembaga, dalam hal ini kepada KPK. Kemudian, saya mohon maaf kepada seluruh insan KPK atas kejadian ini mencoreng nama baik KPK. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya," kata Abduh.

"Selanjutnya, yang saya ingin sampaikan, saya hanya berada di level paling bawah di rutan itu, kemudian saya hanya menjalankan perintah yang sudah sampaikan," tambahnya.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat Video: KPK Tahan 15 Tersangka Kasus Pungli Rutan, Salah Satunya Karutan

[Gambas:Video 20detik]

(haf/haf)

Palu -

Nasib tragis menimpa tahanan Polresta Palu, Bayu Adityawan yang tewas dianiaya oknum polisi berinisial Bripda CH di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Kematian tahanan tersebut membuat Bripda CH ditetapkan sebagai tersangka dan berujung dikenakan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

Kasus ini bermula saat Bayu Adityawan (BA) ditahan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 2 September 2024. Belakangan, Bayu dilaporkan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara dengan kondisi badan lebam pada 12 September.

Propam Polda Sulteng pun turun tangan melakukan penyelidikan terkait dugaan penganiayaan terhadap Bayu. Dua oknum polisi, yakni Bripda CH dan Bripda M kemudian diperiksa karena kelalaiannya yang diduga menyebabkan tahanan tewas.

"Telah terjadi dugaan penganiayaan terhadap BA oleh Bripda CH dan Bripda M menjadi fokus penyelidikan," ujar Kabid Propam Polda Sulteng Kombes Rama Samtana Putra kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Alasan Oknum Polisi Aniaya Tahanan

Dari hasil penyelidikan terungkap Bripda CH yang diduga melakukan penganiayaan secara langsung terhadap Bayu Adityawan (BA). Bripda CH dibantu oleh rekannya, Bripda M saat kekerasan terhadap tahanan terjadi.

"Bripda CH diduga menampar BA, kemudian korban dikeluarkan dari sel oleh Bripda M, sebelum Bripda CH kembali memukul wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal," terang Rama.

Rama mengatakan, penganiayaan itu dipicu kejengkelan kedua oknum polisi terhadap tahanan. Tahanan itu dianggap menimbulkan keributan di dalam sel.

"Motif penganiayaan kedua oknum tersebut karena faktor emosional. Keduanya merasa jengkel terhadap korban yang berisik saat jam istirahat," tutur Rama.

Menurut Rama, tahanan tersebut dipukul berkali-kali di bagian ulu hatinya. Aksi kekerasan itu turut disaksikan tahanan lain yang berada di dalam sel.

"Tindakan kekerasan tersebut disaksikan oleh sebagian tahanan lainnya yang masih terjaga saat kejadian berlangsung," imbuhnya.

Oknum Polisi Aniaya Tahanan Dipatsus

Bripda CH dan Bripda M dikenakan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari sejak 28 September. Keduanya ditahan di Mapolda Sulteng sembari dugaan pelanggaran etik terhadap keduanya diproses.

"Status dua anggota Bripda CH dan Bripda M adalah terduga pelanggar. Mereka telah diamankan di tempat khusus sejak tanggal 28 September 2024 untuk selama 20 hari ke depan," ungkap Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Djoko Wienartono kepada wartawan, Kamis (10/10).

Polda Sulteng juga memproses dugaan tindak pidana kepada 2 oknum polisi itu. Sejumlah saksi diperiksa, bahkan makam tahanan pun dibongkar atau diekshumasi untuk keperluan penyelidikan pada Jumat (4/10).

Kasus dugaan penganiayaan terhadap tahanan ini lalu dinaikkan ke tahap penyidikan usai gelar perkara pada Selasa (1/10). Polda Sulteng juga menggelar rekonstruksi adegan Bripka CH dan Bripka M saat melakukan penganiayaan di ruang tahanan Mapolresta Palu, Jumat (8/11).

"Total ada 29 adegan," ujar Kanit 4 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sulteng Kompol Ferdinand E Numbery saat dikonfirmasi terpisah. Namun Ferdinand tidak menjelaskan lebih jauh terkait hasil rekonstruksi tersebut.

Bripda CH Jadi Tersangka dan Dipecat

Polda Sulteng menetapkan Bripda CH sebagai tersangka kasus penganiayaan tahanan Polresta Palu. Bripda CH dijerat Pasal 354 subsider 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

"Sampai saat ini baru Bripda CH yang ditetapkan tersangka," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari kepada detikcom, Senin (18/11).

Sanksi pelanggaran etik Bripda CH juga sudah diputuskan dalam sidang etik yang digelar di Mapolda Sulteng pekan lalu. Bripda CH dikenakan sanksi PTDH alias pemecatan tidak dengan hormat.

"Putusan majelis komisi kode etik memutuskan rekomendasi PTDH (untuk Bripda CH) dari dinas kepolisian," ungkapnya.

Sugeng tidak menjelaskan apakah Bripda CH menyatakan banding atas putusan PTDH itu. Namun dia menegaskan oknum polisi tersebut terbukti melanggar.

"Sidang etik minggu kemarin. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," terang Sugeng.

Bripda M Masih Berstatus Saksi

Sementara status Bripda M yang diduga membantu Bripda CH melakukan penganiayaan belum ditentukan status hukumnya. Bripda M disebut masih berstatus saksi dalam perkara itu.

"Untuk Bripda M masih saksi," ungkap Sugeng.

Namun Polda Sulteng tetap melakukan penyidikan lebih lanjut. Penyidik akan mengusut dugaan pidana dan pelanggaran etik terhadap Bripda M.

"Rencana akan ada gelar perkara lagi untuk menentukan status selanjutnya dari Bripda M," pungkasnya.

(sar/sar)

Semarang (ANTARA) - Salah satu untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Misi ini termaktub dalam Astacita ke-7 pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penguatan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi, khusus bidang hukum, akan bermuara pada penguatan sistem penegakan hukum pada era digital. Oleh karena itu, dalam menjalankan misi penguatan sistem hukum nasional pada era serbadigital ini, perlu penataan peraturan perundang-undangan. Regulasi ini perlu pula menyesuaikan dengan zaman yang tidak terpisah dari kemajuan teknologi.

Kalau perlu merevisi peraturan perundang-undangan, kemudian menyesuaikan dengan kondisi zaman agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan di dunia maya yang lolos dari jeratan hukum.

Hal lain yang patut mendapat perhatian dalam penataan regulasi adalah mencegah norma-norma yang mengabaikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan nilai kemanfaatan, serta berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Terkait dengan HAM ini termaktub dalam Astacita ke-1. Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Keduanya berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Pada masa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, upaya memanifestasikan misi dalam kemasan Astacita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Butuh proses serta tekad yang kuat untuk mewujudkan penguatan sistem penegakan hukum pada era digital saat ini, antara lain, menginventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan di dunia maya bertalian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila menemukan peraturan perundang-undangan terkait dengan satu kejahatan masih ada yang tumpang tindih, sebaiknya segera mengharmonisasikannya agar ada kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR RI) bisa menggunakan metode omnibus serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna ini dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya; kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Ambil contoh larangan judi daring (judi online/judol) yang diatur dalam sejumlah undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), judol termaktub dalam Pasal 27 ayat (2).

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Merujuk frasa "dengan sengaja", muncul pertanyaan apakah pelaku "tanpa niat" atau "tidak sengaja" melakukan hal itu kemungkinan lolos dari ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar (vide Pasal 45 ayat 3 UU ITE).

Frasa "tanpa hak mendistribusikan, ...." juga menimbulkan pertanyaan apakah yang berhak lantas leluasa membuat konten yang memuat perjudian, kemudian memublikasikan ke media sosial.

Begitu pula ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang saat ini masih berlaku terdapat frasa "barang siapa tanpa mendapat izin".

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP​​​​​​ yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 juga memuat frasa "setiap orang yang tanpa izin". Bisa dikatakan bahwa ada judi (konvensional maupun daring) yang legal dan ada pula yang ilegal.

Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1 Jakarta Ridwan Kamil (RK) menghadiri pesta rakyat organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/11/2024). Dalam kesempatan itu, RK mengaku senang lantaran Pemuda Pancasila yang telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

"Ramai warga karena Pemuda Pancasila kan sudah deklarasi ya mendukung pasangan RIDO," kata Ridwan Kamil.

Menurut Mantan Gubernur Jawa Barat itu, anggota Pemuda Pancasila memang terlihat bergerak langsung demi menyosialiasikan pasangan RIDO. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu bahkan mengaku melihat kader-kader Pemuda Pancasila yang sosialisasi secara door to door.



"Saya sudah monitor kader-kader Pemuda Pancasila di lapangan bergerak setiap hari dari pintu ke pintu untuk mempromosikan pasangan RIDO," ungkap dia.

Dukungan tak henti dari Pemuda Pancasila ini pun diapresiasi Ridwan Kamil. Ia mengaku semakin optimistis untuk meraih kemenangan dan dapat memimpin Jakarta.

"Insya Allah pasangan RIDO bisa menang satu putaran," tandasnya.

JAKARTA, investor.id - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan hal yang sangat bagus, bahkan, menurutnya itu adalah revolusi hukum.

"Saya kira itu revolusi ya, artinya revolusi hukum yang menurut saya sangat bagus. Menurut saya kalau revolusi untuk perampasan aset itu segera ditindaklanjuti," ujar Setyo usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Capim KPK di Gedung Parlemen Senayan, Senin (18/11/2024). 

Dikatakan Setyo, KPK siap untuk menjalankan RUU Perampasan Aset yang masih terus berproses. Karena KPK merupakan pelaksana dari Undang-undang.

"Kami ini pelaksana saja. Masalah nanti prosesnya tinggal dari DPR RI saja. Kalau ada, kami laksanakan, itu saja," jawabnya.

Jika terpilih menjadi Ketua KPK Setyo ia ingin agar penegak hukum bisa berjalan secara bersama-sama. Karena tugas pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan oleh semua penegak hukum baik itu KPK, Kepolisian hingga Kejaksaan dengan caranya masing-masing. 

"Ya meskipun masing-masing punya cara bertindak mungkin berbeda. Tapi saya yakin tujuannya sama. Tinggal dikolaborasikan supaya mencapai hasil yang maksimal. Tinggal caranya saja supaya hasilnya itu bisa maksimal," jelas Setyo.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump mengonfirmasi pada hari Senin (18/11) bahwa ia berencana untuk mengumumkan keadaan darurat nasional.

Kondisi darurat nasional di AS tersebut terkait keamanan perbatasan dan penggunaan pasukan militer untuk melakukan deportasi massal terhadap migran tidak berdokumen di Negeri Paman Sam.

Imigrasi merupakan isu utama dalam kampanye pemilihan, dan Trump telah berjanji untuk mendeportasi jutaan orang dan menstabilkan perbatasan dengan Meksiko setelah jumlah migran yang menyeberang ke AS secara ilegal mencapai rekor selama pemerintahan Presiden Joe Biden.

Di platform media sosialnya Truth Social, Trump mengabarkan unggahan terbaru yang oleh seorang aktivis konservatif AS ini diartikan sebagai kesiapan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan akan menggunakan aset militer untuk membalikkan invasi di era Biden melalui program deportasi massal."

"Benar," ucap Trump mengonfirmasi hal tersebut usai memastikan kemenangannya kembali secara luar biasa dalam pemilihan presiden (Pilpres) AS 2024 setelah mengalahkan , capres dari Partai Demokrat Kamala Harris pada tanggal 5 November 2024.

Trump telah mengumumkan kabinet yang menampilkan garis keras imigrasi, menunjuk mantan kepala pelaksana Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Tom Homan sebagai "raja perbatasan"-nya.

Tom Homan muncul di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli 2024, sambil memberi tahu para pendukungnya sekaligus menyindir Biden.

"Saya mendapat pesan kepada jutaan imigran ilegal bahwa Joe Biden telah dibebaskan di negara kita: Sebaiknya kalian mulai berkemas sekarang," ujar Tom Homan, seperti dilansir AFP.

Pihak berwenang memperkirakan bahwa sekitar 11 juta orang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Rencana deportasi Trump diperkirakan akan berdampak langsung pada sekitar 20 juta keluarga.

Sementara pemerintah AS telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengelola perbatasan selatannya dengan Meksiko, Trump telah meningkatkan kekhawatiran dengan mengklaim bahwa "invasi" sedang berlangsung oleh para migran, yang menurutnya akan memperkosa dan membunuh orang Amerika.

Selama kampanyenya, Trump berulang kali mencela imigran tidak berdokumen, menggunakan retorika yang menghasut tentang orang asing yang "meracuni darah" Amerika Serikat dan menyesatkan audiensnya tentang statistik dan kebijakan imigrasi.

Trump belum menguraikan tindakan kerasnya terhadap imigrasi secara terperinci, tetapi selama kampanye pemilihannya berulang kali berjanji untuk memberlakukan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk mempercepat deportasi.

Para kritikus mengatakan undang-undang tersebut sudah ketinggalan zaman dan merujuk pada penggunaan terakhirnya selama Perang Dunia II untuk menahan warga Amerika keturunan Jepang di kamp-kamp interniran tanpa proses hukum yang semestinya.

Jumlah pertemuan patroli perbatasan AS dengan migran yang menyeberang dari Meksiko secara ilegal sekarang hampir sama dengan tahun 2020, tahun terakhir masa jabatan pertama Trump, setelah mencapai puncaknya pada rekor 250.000 untuk bulan Desember 2023.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyebutkan 24.258 warga binaan pemasyarakatan masuk daftar pemilihan tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2024.

"Kemenkumham Sumut, khususnya jajaran pemasyarakatan, siap menyukseskan pilkada tahun ini," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Siantur di Medan, Senin (18/11).

Selain itu, kata Rudy, sebanyak 7.078 orang masuk DPT pemilihan bupati-wakil bupati dan 3.197 orang masuk DPT pemilihan wali kota-wakil wali kota serta terdapat 1.452 orang masuk daftar pemilih tambahan (DPTb).

Rudy menjelaskan bahwa keseluruhan jumlah DPT maupun DPTb tersebut berada di lokasi khusus lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), dan lembaga khusus anak (LPKA) di wilayah Sumut.

Ia menyebutkan total tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di lapas, rutan, dan LPKA sebanyak 64 TPS.

Arahan dari pimpinan kepada seluruh unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan, kata dia, dalam pilkada ini wajib menjaga kode etik dan netralitas dalam pelaksanaannya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di provinsi ini sebanyak 10.771.496 orang.

"Kami sudah melakukan rekapitulasi DPT tingkat provinsi dari 33 kabupaten/kota se-Sumut. Jumlahnya sebanyak 10.771.496 pemilih," ujar Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Sumut Robby Effendy.

Robby memerinci dari total 10.771.496 orang itu, terdiri atas 5.302.681laki-laki dan 5.468.815 perempuan yang tersebar di 33 kabupaten/kota.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pengusaha Hendry Lie langsung ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) usai ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Hendry Lie kini sudah berbaju tahanan.

Pantauan detikcom, Hendry Lie keluar dari Gedung Kartika Kejaksaan Agung (Kejagung) usai menjalani tes kesehatan pukul 00.37 WIB, Selasa (19/11/2024). Hendry Lie keluar dengan tangan diborgol dan berompi tahanan merah jambu (pink).

Hendry Lie tidak mengucap satu kata pun. Dia langsung digiring ke mobil tahanan oleh penyidik Kejagung.

Hendry diketahui merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah yakni selaku Beneficiary Owner PT TIN. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini sejak April lalu.

Hendry Lie mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Hendry Lie selama ini berdalih masih berada di Singapura untuk berobat, sehingga tak dapat memenuhi panggilan penyidik.

Kejagung pun akhirnya menangkap Hendry Lie. Hendry ditangkap tim Kejagung Senin (18/11) malam di Bandara Soekarno Hatta. Hendry Lie langsung ditahan selama 20 hari terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Dirdik Jampidsus Kejagung.

Qohar menjelaskan Hendry Lie selaku Beneficiary Owner PT TIN secara sadar berperan bekerja sama dalam penyewaan peralatan peleburan timah dengan PT Timah Tbk. Sementara PT TIN menerima biji timah yang bersumber dari penambangan ilegal.

"Yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tindo internusa yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BBR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima bijih timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal," jelasnya.

Atas perbuatannya, Hendry Lie dijerat melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hendry Lie terancam pidana maksimal seumur hidup penjara.

Adapun, Hendry Lie merupakan tersangka ke-22 dalam perkara korupsi tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015sampai2022.

(whn/idn)