KYIV, KOMPAS.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu (16/3/2025) menunjuk Mayor Jenderal Andriy Hnatov sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya Kyiv untuk mempercepat reformasi militer di tengah perang dengan Rusia yang memasuki tahun keempat.

Dalam dekrit yang dipublikasikan di situs resmi kepresidenan, Hnatov, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala staf, ditetapkan untuk menggantikan Letnan Jenderal Anatoliy Barhilevych.

"Kami terus melakukan perubahan di angkatan bersenjata agar semakin siap tempur. Untuk mencapainya, kami mengubah sistem manajemen dan menerapkan standar yang lebih jelas," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, dikutip dari Reuters, Minggu (16/3/2025).

Sebagai informasi, Mayor Jenderal Andriy Hnatov memiliki pengalaman militer selama 27 tahun, dengan rekam jejak yang mencakup berbagai posisi strategis.

Ia memulai kariernya sebagai komandan brigade marinir dan kemudian memimpin pasukan di wilayah timur Donetsk, salah satu zona pertempuran paling sengit dalam perang melawan Rusia.

Sementara itu, Barhilevych, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Umum, kini akan bertanggung jawab atas peningkatan standar militer dan penegakan disiplin dalam tubuh angkatan bersenjata.

Ukraina saat ini tengah berupaya melakukan restrukturisasi dan memperkuat militernya dalam menghadapi pasukan Rusia yang jauh lebih besar.

Pasalnya, pasukan Kyiv mengalami tekanan berat di medan tempur, terutama di wilayah Donetsk, di mana Rusia terus melancarkan serangan selama beberapa bulan terakhir.

Ukraina juga baru-baru ini menarik pasukannya dari wilayah perbatasan di Kursk, Rusia.

Saat ini, diperkirakan sekitar 880.000 personel aktif bertugas di angkatan bersenjata Ukraina.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kondisi perang, Ukraina terus melakukan reformasi untuk meninggalkan warisan militer era Soviet dan meningkatkan efisiensi pasukannya.

Salah satu langkah yang diambil adalah menunjuk komandan-komandan yang lebih muda dengan pengalaman tempur, serta mempercepat inovasi teknologi.

Tahun lalu, Ukraina bahkan membentuk unit khusus untuk sistem tempur tak berawak, sebagai bagian dari modernisasi militer.

Pada awal tahun ini, pejabat militer Ukraina mengumumkan perubahan besar dalam struktur angkatan bersenjata, dengan beralih dari sistem berbasis brigade ke sistem korps yang terdiri dari unit-unit lebih besar.

Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pasukan yang tersebar di sepanjang garis depan lebih dari 1.000 kilometer dan mempercepat pengambilan keputusan.

Salah satu unit tempur terbaik Ukraina, Brigade Serbu Terpisah ke-3, mengumumkan pada Jumat (15/3/2025) bahwa mereka telah direorganisasi menjadi sebuah korps.

"Kami berencana mengubah prinsip dan metode perang ini," kata Komandan Andriy Biletskyi dalam sebuah video pengumuman perubahan tersebut.

"Ini berarti mengubah arah perang agar lebih menguntungkan bagi Ukraina," imbuhnya.

Pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus masih dalam kondisi kritis di rumah sakit, sejak dirawat pada 14 Februari lalu.

Sementara itu Israel pada Sabtu (22/2) menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara, dan menuding Hamas mengirim jenazah yang salah pada pembebasan sandera gelombang ketujuh.

Berikut Kilas Internasional hari ini, Senin (24/2).

Vatikan mengungkap kondisi Paus Fransiskus masih dalam kondisi kritis pada hari kesepuluh perawatan di rumah sakit. Paus dirawat sejak 14 Februari lalu.Meskipun demikian, Paus yang berusia 88 tahun itu tidak mengalami serangan pernapasan baru, memberikan sedikit harapan bagi umat Katolik yang terus berdoa untuk kesembuhannya.

Menurut laporan Vatikan, Paus Fransiskus saat ini dalam keadaan sadar dan terus menerima perawatan medis intensif, termasuk oksigen tekanan tinggi melalui kanula hidung.

"Kondisi Bapa Suci tetap kritis; namun sejak malam kemarin, tidak ada krisis pernapasan lainnya," kata pernyataan resmi Vatikan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap mengundurkan diri jika itu dapat membawa perdamaian bagi negara dan demi keanggotaan Kyiv di NATO.

"Jika [itu menjamin] perdamaian untuk Ukraina, jika kalian benar-benar membutuhkan saya untuk mengundurkan diri, saya siap. Saya bisa menukarnya dengan NATO," kata Zelensky.

Pernyataan ini muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Ukraina di NATO, setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut bahwa keanggotaan Kyiv dalam aliansi tersebut masih sulit terwujud.

Israel menangguhkan pembebasan ratusan sandera Palestina dalam batch ketujuh kesepakatan gencatan senjata pada Sabtu (22/2) dengan alasan milisi Hamas mengirim jenazah yang salah.

Perusahaan penyiaran Israel, KAN, melaporkan para pejabat Negeri Zionis mengatakan pemerintah memutuskan menghentikan pembebasan warga Palestina setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah.

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Jakarta: Pada 13 Januari 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempublikasikan video yang menunjukkan dua tentara Korea Utara yang menjadi tawanan perang.

Video ini menampilkan kedua tentara yang tampak mengalami luka serius dan menjalani interogasi dengan bantuan penerjemah.

Insiden ini memicu kontroversi internasional, dengan tuduhan bahwa Ukraina telah melanggar Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang.

Apa Itu Konvensi Jenewa?

Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi individu selama konflik bersenjata.

Terdiri dari empat perjanjian dan tiga protokol tambahan, konvensi ini mencakup perlindungan bagi tentara yang terluka di medan perang, tentara yang terluka atau tenggelam di laut, tawanan perang, dan warga sipil yang terjebak dalam konflik.

Konvensi ini pertama kali diadopsi pada tahun 1864 dan diperbarui terakhir kali pada tahun 1949 untuk mencerminkan kondisi perang modern.

Konvensi Ketiga secara khusus mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Pasal 13 dari Konvensi Ketiga menegaskan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari kekerasan, intimidasi, penghinaan, dan eksposur terhadap rasa ingin tahu publik.

Selain itu, Konvensi Keempat yang diadopsi pada tahun 1949 memperluas perlindungan bagi warga sipil, menetapkan bahwa mereka juga harus dijaga dari kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Detail Kasus Video Tawanan Perang

Video yang dirilis Zelensky menunjukkan dua tentara Korea Utara yang tertangkap pada 9 Januari 2025. Salah satu tentara terlihat mengalami cedera pada dagu, sementara yang lainnya kedua tangannya dibalut perban.

Menurut keterangan resmi dari Ukraina, kedua tawanan tersebut sedang menerima perawatan medis di Kyiv dan menjalani interogasi terkait keterlibatan mereka dalam konflik.

Namun, para pengamat internasional mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum humaniter.

Eksposur publik terhadap tawanan perang dianggap tidak hanya melanggar martabat mereka, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa.

Video tersebut telah menarik perhatian global dan memunculkan desakan bagi Ukraina untuk memberikan penjelasan.

Pandangan Hukum Internasional

Pasal 13 Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa tawanan perang "harus dilindungi, khususnya dari tindakan kekerasan atau intimidasi, serta dari penghinaan dan rasa ingin tahu publik." Larangan ini mencakup eksposur tawanan perang melalui media sosial, foto, atau video yang dapat merendahkan martabat mereka.

Menurut Komite Palang Merah Internasional (ICRC), eksposur seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan kemanusiaan.

Kewajiban ini juga meliputi perlakuan manusiawi terhadap tawanan, yang tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga mental dan emosional.

Pelanggaran terhadap Pasal 13 dapat dikenai sanksi hukum internasional dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

Dalam konteks ini, tindakan Ukraina memicu perdebatan tentang bagaimana hukum internasional harus diterapkan dalam perang modern.

Selain itu, Pasal 13 menekankan bahwa eksposur tawanan perang untuk tujuan propaganda atau eksploitasi politik melanggar prinsip kemanusiaan yang menjadi inti Konvensi.

Penafsiran ini menegaskan bahwa tindakan seperti merilis video interogasi dapat berdampak buruk pada integritas sistem hukum internasional.

Kesimpulan

Video interogasi tawanan perang Korea Utara yang dirilis oleh Ukraina memunculkan perdebatan tentang batasan hukum internasional di tengah konflik.

Meskipun tindakan ini mungkin bertujuan untuk menarik perhatian global terhadap situasi perang, langkah tersebut juga membuka risiko pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa.

Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mematuhi hukum internasional demi menjaga martabat manusia.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya merugikan tawanan perang, tetapi juga mencoreng reputasi negara di mata dunia. Kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa adalah landasan bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih manusiawi di tengah perang.

Video tersebut bisa disaksikan disini.

Baca Juga:
Korea Utara Kirim Pasukan ke Perang Ukraina, Ini Keuntungan Mereka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)