SURABAYA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan cagub dan cawagub Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak menanggapi materi gugatan yang dilayangkan tim pasangan cagub dan cawagub Jatim nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, yang mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2025) kemarin.

Koordinator Hukum Pasangan Khofifah-Emil, Edward Dewaruci menyebut, materi gugatan yang dilayangkan kabur atau obscure.

"Gugatannya kabur, terlalu bermain asumsi yang jauh dari fakta," kata Edward dikonfirmasi pada Kamis (9/1/2025).

Menurut Edward, tim hukum Risma-Gus Hans tidak memiliki dasar dan tidak menyertakan bukti konkret.

"Dalam sidang kemarin, tim hukum paslon 3 dicecar soal jumlah TPS di Pilkada Jatim, bentuk kecurangan, hingga esensi gugatan. Ini bukti bahwa yang disampaikan hanya asumsi," katanya.

Pihaknya mengaku sudah menyiapkan bukti dan saksi untuk menghadapi sidang lanjutan nanti.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilgub Jatim kemarin, tim hukum paslon Risma-Gus Hans meminta agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Jatim mendiskualifikasi paslon Khofifah-Emil dari Pilkada Jatim.

Alasannya, paslon Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Jatim 2024.

Mereka juga meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU Jatim atas hasil Pilkada Jatim 2024 yang memenangkan Khofifah-Emil.

Risma-Gus Hans meminta MK menetapkan perolehan suara Pilgub Jatim 2024 tanpa suara dari Khofifah-Emil Dardak.

Perolehan suara yang disebutkan yakni untuk paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, sebanyak 1.797.332 suara.

Sedangkan Risma-Gus Hans memperoleh 6.743.095 suara, yang berarti otomatis menjadi pemenang Pilgub Jatim.

Namun, jika MK menolak, tim hukum Risma-Gus Hans membuat petitum alternatif yakni agar ada pemilihan suara ulang tanpa mengikutsertakan paslon Khofifah-Emil.

"Memerintahkan KPU Jatim melaksanakan putusan ini, atau jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya," kata Kuasa Hukum Paslon Risma-Gus Hans, Tri Wiyono.

Hasil perolehan suara Pilgub yang diumumkan KPU Jatim menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim memperoleh 1.797.332 suara (8,67 persen).

Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meraih 12.192.165 suara (58,81 persen).

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta mengantongi 6.743.095 suara (32,52 persen).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk tujuh pakar untuk menjadi panelis debat calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (wagub) Jawa Timur (Jatim) 2024. Salah satunya, guru besar (gubes) Universitas Jember (Unej) Prof Bayu Dwi Anggono, yang juga profesor hukum termuda.

Panelis debat Pilgub Jatim bertugas merumuskan pertanyaan yang akan diajukan kepada para kandidat selama debat berlangsung. Debat ketiga Pilgub Jatim mengusung tema utama "Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup". Tema ini diperinci menjadi delapan subtema yang akan dibahas secara mendalam.

Acara debat dijadwalkan berlangsung di Grand City Convention and Exhibition pada Senin (18/11/2024) pukul 19.30 WIB. Debat diselenggarakan dalam enam segmen dan disiarkan secara langsung melalui dua saluran televisi nasional, yaitu TV One dan Metro TV.

Salah satu panelis yang terlibat adalah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unej. Untuk mengenalnya lebih dalam, berikut sosok Prof Bayu, salah satu panelis debat ketiga Pilgub Jatim 2024.

Profil Prof Bayu Dwi Anggono

Menurut laman resmi Fakultas Hukum FH Unej, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. adalah gubes dalam bidang Ilmu Perundang-undangan. Saat ini, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unej, dan berperan aktif sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Prof Bayu juga dipercaya sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lahir di Sidoarjo pada 23 Juni 1982, ia meraih gelar gubes pada usia 39 tahun.

Pencapaian ini menjadikannya salah satu profesor hukum termuda di Indonesia. Bidang keahlian yang dikuasai Prof Bayu meliputi Ilmu Perundang-undangan, Ilmu Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara.

Riwayat Pendidikan

• S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (2000)
• S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2007)
• S3 Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010)

Pendidikan Internasional Non-Gelar

• Knowledge Co-Creation Program For Practice on Drafting, Jepang (2019)
• Knowledge Co-Creation Program For Practice on Drafting, Jepang (2018)
• Join Study of Legislative Making-Hanns Seidel Foundation (HSF) Join Study of Legislative Practice-JICA (2017)
• Tenth Southeast and Northeas Asia Session on International Humanitarian Law, Korea University, Seoul (2015)
• CPG Spring School Scholarship, Westfalische Wilhems University Munster Germany (2015)
• Legal Framework and Practices of Corrections and Investigative Detention-National and Comparative Perspectives, Bangkok, Faculty of Law, Thammasat University. 2014
• CPG Third Winter School on "Human Rights", Faculty of Law, Thammasat University Bangkok (2014)
• Program Sandwich Doktor Universitas Leiden, Leiden University, Belanda (2012)

Riwayat Pekerjaan

• Dosen FH Universitas Jember
• Dosen Tamu/Pembimbing Disertasi di beberapa PTN
• Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Unej
• Mitra Bestari Jurnal Konstitusi MK dan Jurnal Legislasi Kementerian Hukum
• Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia
• Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di berbagai kementerian/lembaga
• Narasumber ahli di berbagai kementerian/lembaga dan ahli di persidangan (PTUN dan MK)

Karya

Banyak tulisan yang telah ditorehkan Prof Bayu dalam dunia hukum. Di antaranya dalam penelitian, publikasi jurnal dan prosiding, publikasi buku, serta publikasi media. Berikut karya-karya Prof Bayu.

1. Buku

• 2022, Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar. Rajawali Pers
• 2021, BPJS Ketenagakerjaan: Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepersetaan. Rajawali Pers
• 2021, Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Rajawali Pers
• 2021, Ilmu Perundang-undangan. UPT Penerbitan Universitas Jember
• 2020, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Press (Konpress)
• 2020, Hukum Pemerintahan Daerah. UPT Penerbitan Universitas Jember
• 2019, Structuring the Laws and Regulation inIndonesia: Issues, and Solution (Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective). Hanns Seidel Foundation(HSF)
• 2015, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, UPT Penerbitan Universitas Jember
• 2015, Teori Hukum dan Konstitusi. UPT Penerbitan Universitas Jember
• 2014, Perkembangan Pembentukan Undang- Konstitusi Press Undang di Indonesia. Konstitusi Press (Konpress)
• 2012, Kumpulan Pemikiran Hukum dan Konstitusi Perkumpulan Daya Saing Indonesia (DSI)

2. Artikel Ilmiah

• 2024, Illicit Cigarette Trade In Indonesia: Trends And Analysis From The Recent Judgments. Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 1, January 2024.
• 2023, Determinants of Sustainable Land Use Change in Agricultural Utilization and Environmental Performance. International Journal of Energy Economics and Policy, 2023, 13(3), pp. 545-551
• 2023, Constitutional Court and The Past Conflict in Post Authoritarian Indonesia. Constitutional Review, Volume 9, Number 1, May 2023
• 2022, Progressive Legal Protection of the Voting Rights of People with Disabilities of Mental Disorders in Indonesian Elections. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
• 2021, Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT
• 2021, Konsistensi Bentuk dan Materi Muatan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum Dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, FH Universitas Diponegoro
• 2021, The House of Representatives' Role in Guarding Government Policies to Resolve the Covid-19 Pandemic According to the 1945 Constitution. Jurnal Fiat Justisia. Volume 15 Number 4, October-December 2021: 347-360. FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Universitas Lampung
• 2021, Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18, Issue 1, 18-30
• 2021, Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas. Jurnal Keindonesiaan, 2021, 34-44
• 2021, Problems of disputes/conflicts over land acquisition towards development for public interest in Indonesia International. Journal of Criminology and Sociology 10, 320-325. 2021/2/1
• 2020, Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland. Lentera Hukum: Vol 7 No 3 (2020)
• 2020, Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan: Urgensi Adopsi danFungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi, Vol 17, No 2 (2020)
• 2020, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 1, April 2020

Penelitian dan Pengabdian

Sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, Prof Bayu juga melakukan banyak sekali penelitian dan pengabdian untuk masyarakat. Berikut sejumlah penelitian dan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan Prof Bayu.

1. Penelitian

• 2023, Kajian RUU Kesehatan dan Dampaknya terhadap kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan
• 2022, Kajian RUU Kesehatan dan Dampaknya terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan
• 2021, Persepsi Masyarakat Adat Osing Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Osing. Universitas Jember
• 2021, BPJS Ketenagakerjaan dalam Ketatanegaraan Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan
• 2020, Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. LP2M Universitas Jember
• 2019, Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Mahkamah Konstitusi
• 2018, Penataan Kekuasaan Kehakiman. MPR RI

2. Pengabdian

• KPU, Panelis Debat Pilpres. 2024
• Fakultas Hukum Universitas Jember, Dekan. 2020-2024
• Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (APHTN-HAN), Sekretaris Jenderal. 2021-2025
• Komisi Kajian Ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Anggota. 2020-Sekarang
• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Anggota Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekjen MPR). Juli 2023-Desember 2023
• Fakultas Hukum Universitas Jember (Bagian Hukum Tata Negara), Dosen 2005-Sekarang
• Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Ketua. Maret 2020-Oktober 2020
• Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember, Direktur. 2015-2020
• Dosen Tamu dan Pembimbing/Penguji Eksternal Disertasi di Beberapa PTN. 2015-Sekarang
• Narasumber Ahli isu ketetanegaraan di berbagai Kementerian/Lembaga (KPK, KPU, Bawaslu, BPJS, dll). 2014-Sekarang
• Saksi Ahli di MA, MK, PTUN, dll. 2014-Sekarang

Debat Pamungkas Pilgub Jatim

Debat pamungkas Pilgub Jatim 2024 digelar pada Senin 18 November 2024. Dalam debat ketiga Pilgub Jatim 224, tema yang diangkat adalah 'Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Interkoneksitas Kewilayahan, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Jawa Timur sebagai Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia'.

Debat cagub-cawagub Jatim dibagi menjadi enam segmen. Meliputi pemaparan visi-misi di segmen pertama, pendalaman visi-misi segmen kedua dan ketiga. Lalu, sesi tanya jawab pada segmen keempat dan kelima, kemudian closing statement pada segmen 6.

Adapun tujuh panelis dalam debat ketiga, yakni Prof Abdul Chalik (Ahli Politik Lokal dan Politik Islam) UIN Sunan Ampel Surabaya. Prof Bayu Dwi Anggono (Ahli Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan) Universitas Jember, Dr. Suko Widodo (Ahli Media dan Komunikasi Publik) Universitas Airlangga.

Kemudian, Prof Andi Kurniawan (Ahli Teknologi Eko-Akuatik/Eskplorasi Sumber Daya dan Lingkungan Perairan) Universitas Brawijaya, Zainul Aripin (Akademisi dan Praktisi Pemberdayaan Masyarakat) Stikes Bahrul Ulum Tambakberas, Dr. Bambang Sigit Widodo (Ahli Kebijakan Pendidikan Berbasis Data Geospasial) Universitas Negeri Surabya dan Yuventia Prisca Diyanti Todalani Kalumbang (Ahli Filsafat Kritis dan Komunikasi Publik) Universitas Negeri Malang.

Seperti diketahui, Pilgub Jatim 2024 diikuti tiga paslon dengan cagub sama-sama perempuan. Yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta.

Luluk-Lukmanul paslon nomor urut 1 diusung PKB. Khofifah-Emil nomor urut 2 diusung koalisi besar berisi Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, PPP, PSI, Perindo, Partai Buruh, Gelora, PBB, PRIMA, Garuda, dan PKN. Risma-Gus Hans diusung PDI Perjuangan (PDIP) bersama Partai Hanura dan Partai Ummat.

Simak dan saksikan momen Debat Pilgub Jatim 2024 di sini. Ikuti pemberitaan seputar Pilkada Jatim di siniatau di sini.

Artikel ini ditulis oleh Angely Rahma, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video: Tri Rismaharini Kantongi Dukungan Ponpes Sampang Jadi Gubernur Jatim

Video: Tri Rismaharini Kantongi Dukungan Ponpes Sampang Jadi Gubernur Jatim