JAKARTA, KOMPAS.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti perihal meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan catatan YLBHI, terdapat 216 kasus serangan HAM yang terjadi di area proyek yang diklaim sebagai bagian dari program hilirisasi.

Staf Advokasi YLBHI, Edy Kurniawan menilai bahwa tren ini berbahaya karena ada kecenderungan peningkatan militerisasi dalam menangani konflik di lapangan.

“Berdasarkan catatan pada tiga tahun terakhir, kekerasan mayoritas berada di proyek strategis nasional, terutama yang berfokus di penuntutan semena-mena, ada 216 kasus serangan HAM di wilayah PSN yang diklaim sebagai bentuk hilirisasi,” kata Edy di Kantor YLBHI, Senin (17/2/2025).

“Tahun 2025, aktor pelaku kekerasan ini berpotensi bertambah. Jika sebelumnya dominan dilakukan oleh polisi, kini ditambah dengan militerisasi di berbagai sektor," ujarnya lagi.

Menurut Edy, pola ini mengingatkan pada era Orde Baru (Orba), di mana kasus penculikan dan penghilangan paksa kerap terjadi.

"Kita bisa melihat eskalasi politik yang semakin meningkat. Jika di Orde Baru ada penculikan dan penghilangan paksa, bisa jadi kita menuju ke arah yang sama," katanya.

Sementara itu, Pegiat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menyoroti soal korupsi dalam sektor pertambangan yang tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan, tetapi juga di lapangan.

"Korupsi bukan hanya di level atas, tetapi juga terjadi di lapangan. Yang lebih parah, aparat penegak hukum bukannya memproses temuan pelanggaran, malah menjadi bagian dari masalah," ujar Melky.

Dia mencontohkan, kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun.

Menurut Melky, kasus serupa bisa saja terjadi dalam investasi nikel yang kini menjadi fokus hilirisasi di wilayah timur Indonesia.

"Kerugian tambang timah hampir Rp 300 triliun. Lalu, bagaimana dengan investasi nikel? Hilirisasi nikel tidak memperhitungkan kerugian yang sangat besar, mereka hanya fokus pada pendapatan dari sektor tambang itu sendiri," katanya.

Melky juga menyesalkan bagaimana kritik terhadap sektor ini, termasuk dalam bentuk film dokumenter dan karya seni, belum cukup untuk membuat elite politik bertanggung jawab.

"Walau ada film-film bertema kritik, para elite tetap kebal hukum. Pelaku di lapangan mengabaikan dampak sosial dari eksploitasi tambang," ujar Melky.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan salah satu jalan untuk reformasi kepolisian

"Kami berpikir bahwa reformasi kepolisian itu adalah jalan yang memang harus ditempuh dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mau tidak mau harus dilakukan apalagi setelah ada Kitab UU Hukum Pidana yang akan berlaku 2026 dan ini adalah salah satu jalan untuk perbaikan atau reformasi kepolisian," kata Arif dalam seminar bertajuk “Reposisi Polri dalam Sistem Peradilan Pidana” yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Menurutnya, revisi ini untuk memastikan kontrol kewenangan terhadap kepolisian dalam konteks penegakan hukum baik itu kewenangan penyelidikan maupun penyidikan.

"Termasuk upaya paksa yang itu merupakan kewenangan yang luar biasa bisa membatasi hak asasi manusia agar kewenangannya betul-betul demokratis, transparan, bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang di luar kepentingan penegakan hukum, ham dan keadilan," ujarnya.

Komisi III DPR telah meneken usulan revisi KUHAP untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Usulan tersebut merupakan upaya untuk membentuk aturan pelaksana dari Kitab KUHP Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Rencananya, setelah masuk Prolegnas, KUHAP akan digarap pada tahun ini 2025 untuk mengejar tayang dari KUHP Nasional.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Situs milik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diretas dan menampilkan situs judi online pada Senin (6/1) kemarin.

"Senin, 6 Januari 2025, halaman depan Website YLBHI tidak dapat diakses publik. Gambar yang muncul adalah laman website situs judi online," kata Ketua YLBHI, Muhamad Isnur dalam keterangannya, Selasa (7/1).

Kemudian, pada sore harinya, halaman depan situs YLBHI berubah tampilan menjadi poster informasi bahwa situs tersebut diblokir oleh Kominfo. Untuk sementara ini, situs YLBHI tidak bisa diakses karena dalam proses perbaikan.

Dalam catatan YLBHI, ini merupakan aksi peretasan yang ketiga sejak bulan Oktober 2024 lalu. Dampak awal peretasan ini menyebabkan beberapa website LBH Kantor yang mengikuti domain YLBHI tidak juga dapat diakses, antara website LBH Manado, LBH Papua, LBH Palangkaraya dan Project Based Kalimantan Barat.

YLBHI menemukan pola bahwa peretasan ini berkaitan dengan laporan, kritik dan respons-respons YLBHI atas jalannya Pemerintahan. Sebab, dalam tiga bulan terakhir, YLBHI mempublikasikan siaran pers setiap minggu.

"Semuanya berpusat pada respons kami atas pelantikan Prabowo dan Gibran, situasi hukum dan HAM di 2024, kekerasan aparat kepolisian, penolakan kenaikan PPN 12 persen, dan yang paling baru di tahun 2025, serta terakhir adalah Pernyataan YLBHI bahwa Jokowi layak disebut Pemimpin korup, pelanggaran Hukum dan HAM terorganisir," tutur Isnur.

Disampaikan Isnur, tim YLBHI telah melakukan upaya pengecekan dan ditemukan bahwa backdoor ini berjumlah lebih dari satu. Tindakan pembersihan, kata dia, telah dilakukan dan website YLBHI beserta LBH kantor kembali pulih pada peretasan pertama.

Namun, setelah bulan Oktober tahun lalu, kejadian serupa terjadi kembali di pertengahan bulan Desember hingga yang terakhir, Senin pagi kemarin.

"Serangan terhadap website YLBHI semakin meningkat sejak Oktober 2024, mulai dari _DDoS, Brute Force, Malware_, hingga _SQL Injection_. Sejak itu juga, kami telah menambah lapis keamanan dalam sistem kami," tutur Isnur.

"Tetapi, kami tidak dapat menjamin keamanan 100% pasca kejadian tersebut. Selain serangan ini, kami juga menduga banyaknya traffic di website YLBHI berdampak pada angka serangan dan percobaan pengambilalihan akun," imbuhnya.

Lebih lanjut, YLBHI pun mengecam upaya peretasan pada situs mereka. Isnur menyebut upaya peretasan, doxing, pengambilalihan akun atas serangan digital lainnya kepada masyarakat sipil adalah upaya pembungkaman pada suara kritis warga serta ancaman pada perjuangan publik untuk demokrasi, HAM dan keadilan di Indonesia yang tidak boleh didiamkan.

"YLBHI menegaskan upaya pembungkaman ini tidak akan membuat takut dan tidak akan menghentikan upaya YLBHI untuk terus berjuang untuk Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Prinsip Rule of Law," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil YLBHI Edy Kurniawan Wahid mendesak sejumlah langkah konkret untuk mengatasi permasalahan dalam tubuh kepolisian dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pernyataan itu menyikapi kasus penembakan terhadap seorang pelajar SMK Negeri 4 Kota Semarang

"Pertama, Presiden dan DPR diminta segera melakukan reformasi terhadap institusi kepolisian, khususnya terkait kewenangan yang minim pengawasan serta skema penggunaan senjata api," ujar Edy dalam keterangan resmi pada Kamis (28/11/2024).

Edy juga menambahkan bahwa pemerintah dan DPR perlu segera meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

"Ketiga, kami mendorong Komnas HAM untuk melakukan audit terhadap institusi Polri, terutama terkait kewenangan polisi membawa senjata api," tegasnya.

"Kapolri harus mengusut tuntas kasus-kasus penembakan oleh polisi, menyeret para pelaku ke pengadilan, dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan di hadapan publik," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pembunuhan oleh polisi terhadap warga sipil kembali terjadi setelah insiden penembakan antar polisi di Polres Solok, Sumatera Barat.

Menurutnya, ini merupakan pelanggaran hukum pidana sekaligus pelanggaran disiplin bagi anggota Polri.

Dia mengatakan, sepanjang 2019 hingga 2024, YLBHI mendata sekitar 35 peristiwa penembakan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan 94 orang tewas.

"Sektor kasusnya membentang dari konflik kemanusiaan berkepanjangan di Papua, kasus narkotika, oposisi politik/kebijakan, hingga agraria," jelasnya.

Edy menekankan bahwa dalam penegakan hukum, polisi seringkali menggunakan alasan untuk membenarkan tindakan penembakan yang berujung pada kematian, seperti penggerebekan bandar narkotika, dan sebagainya.

"Tren penembakan polisi terbilang tinggi, namun terdapat hambatan dalam penegakan hukum untuk mengusut tuntas dan menyeret pelaku ke proses hukum," tambahnya.

Laporan YLBHI menunjukkan bahwa 80 persen kasus tidak jelas kelanjutannya, 9 persen kasus ditindaklanjuti hingga vonis, dan 10 persen kasus terdapat tersangkanya tetapi tidak jelas kelanjutannya antara 2018 hingga 2020.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen kepolisian dalam mengusut tuntas kasus penembakan masih minim.

Dalam kasus penembakan pelajar di Semarang, polisi mengeklaim bahwa penembakan dilakukan untuk melerai tawuran.

"Dalih yang terkesan sebagai pembelaan terhadap perbuatan pelaku atau menyalahkan korban ini menjadi pola yang sering terjadi," lanjut Edy.

Kasus di Semarang juga bertepatan dengan penembakan Beni (46) oleh anggota Brimob Polda Bangka Belitung yang sedang menjaga kebun PT BPL.

"Alasan kepolisian sama, polisi menembak Beni karena ada tindakan pidana yang dilakukan (mencuri buah sawit)," ungkapnya.

"Kita juga bisa belajar dari kasus Fredy Sambo. Di awal, polisi menyatakan bahwa penembakan diawali oleh Brigadir Josua menembak Fredy Sambo, namun dalam investigasi ternyata sebaliknya," lanjutnya.

Dia mengatakan, respons kepolisian dengan pola pembelaan ini menutup ruang investigasi dan menghambat penegakan hukum, di tengah rendahnya komitmen polisi dalam memproses penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan penembakan.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) ICCPR yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa “Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Sehingga tidak seorangpun diperbolehkan untuk secara sewenang-wenang atau gegabah merampas hak hidup orang lain.”

Di pasal selanjutnya masih dalam payung hukum yang sama, diatur bahwa tidak seorangpun dapat dibenarkan untuk menjadi subjek perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Pasal 10, mengatur bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Ketiga pasal ini fundamental dan disebut sebagai non-derogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi).

"Sehingga, penembakan secara langsung atau penembakan atas dasar untuk mendapatkan pengakuan hingga berujung kematian merupakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut," jelasnya.

"Tidak peduli apapun alasan yang diutarakan. Sebab hal tersebut akan melawan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocent) yang merupakan sendi dari Negara Hukum," ujar dia.

Dia menambahkan, tingginya penembakan berujung kematian ini menjadi masalah serius dalam hal regulasi. Padahal penggunaan senjata harus disesuaikan dengan fungsi dan tugas yang diemban.

Meskipun dalam memberikan proteksi terhadap demonstran terbuka adanya tindak pidana yang bisa membahayakan nyawa orang lain atau anggota polisi namun perlu digaris bawahi bahwa penggunaan senjata api tidak seharusnya juga digunakan oleh setiap anggota kepolisian dan sektor satuan kerja.

Dia menegaskan, secara teknis kepolisian memang memiliki regulasi tentang penggunaan senjata dan anggota yang memegang senjata diseleksi secara ketat.

Namun regulasi ini dinilai tetap tidak menjawab bahwa peluang polisi menyalahgunakan penggunaan senjata tidak sesuai fungsi dan tugasnya sangat besar juga.

"Pembatasan membawa senjata api aparat kepolisian tidak diregulasi secara ketat," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil YLBHI Edy Kurniawan Wahid mendesak sejumlah langkah konkret untuk mengatasi permasalahan dalam tubuh kepolisian dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pernyataan itu menyikapi kasus penembakan terhadap seorang pelajar SMK Negeri 4 Kota Semarang

"Pertama, Presiden dan DPR diminta segera melakukan reformasi terhadap institusi kepolisian, khususnya terkait kewenangan yang minim pengawasan serta skema penggunaan senjata api," ujar Edy dalam keterangan resmi pada Kamis (28/11/2024).

Edy juga menambahkan bahwa pemerintah dan DPR perlu segera meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

"Ketiga, kami mendorong Komnas HAM untuk melakukan audit terhadap institusi Polri, terutama terkait kewenangan polisi membawa senjata api," tegasnya.

"Kapolri harus mengusut tuntas kasus-kasus penembakan oleh polisi, menyeret para pelaku ke pengadilan, dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan di hadapan publik," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pembunuhan oleh polisi terhadap warga sipil kembali terjadi setelah insiden penembakan antar polisi di Polres Solok, Sumatera Barat.

Menurutnya, ini merupakan pelanggaran hukum pidana sekaligus pelanggaran disiplin bagi anggota Polri.

Dia mengatakan, sepanjang 2019 hingga 2024, YLBHI mendata sekitar 35 peristiwa penembakan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan 94 orang tewas.

"Sektor kasusnya membentang dari konflik kemanusiaan berkepanjangan di Papua, kasus narkotika, oposisi politik/kebijakan, hingga agraria," jelasnya.

Edy menekankan bahwa dalam penegakan hukum, polisi seringkali menggunakan alasan untuk membenarkan tindakan penembakan yang berujung pada kematian, seperti penggerebekan bandar narkotika, dan sebagainya.

"Tren penembakan polisi terbilang tinggi, namun terdapat hambatan dalam penegakan hukum untuk mengusut tuntas dan menyeret pelaku ke proses hukum," tambahnya.

Laporan YLBHI menunjukkan bahwa 80 persen kasus tidak jelas kelanjutannya, 9 persen kasus ditindaklanjuti hingga vonis, dan 10 persen kasus terdapat tersangkanya tetapi tidak jelas kelanjutannya antara 2018 hingga 2020.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen kepolisian dalam mengusut tuntas kasus penembakan masih minim.

Dalam kasus penembakan pelajar di Semarang, polisi mengeklaim bahwa penembakan dilakukan untuk melerai tawuran.