Palembang (ANTARA) - Sebanyak 92 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan (Sumsel) menerima remisi langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

"Warga binaan pemasyarakatan itu 90 orang dewasa dan dua anak didik pemasyarakatan (Andikpas). Mereka bisa langsung bebas dan merayakan Idul Fitri di rumah bersama keluarga setelah mendapat pengurangan masa pidana (remisi) 15 hari hingga dua bulan," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel Erwendi Supriyanto di Palembang, Senin.

Sedangkan bagi ribuan WBP yang beragama Islam lainnya penerima remisi khusus tersebut, namun belum bisa bebas, untuk bersilaturahim dengan keluarga di Hari Raya Idul Fitri ini disiapkan fasilitas komunikasi melalui sambungan telepon dan menerima kunjungan keluarga sesuai aturan.

Dia menjelaskan pada momentum Lebaran tahun ini ada 11.021 WBP yang mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri dari jumlah itu 92 orang di antaranya menerima remisi langsung bebas.

Remisi khusus Lebaran selama 15 - 2 bulan diberikan kepada 11.021WBP dengan rincian terbanyak narapidana narkoba 6.019 orang, pidana umum 4.950 orang, dan narapidana tipikor 89 orang.

Sedangkan berdasarkan tempat pembinaan, WBP Lapas Kelas I Palembang paling banyak menerima remisi, yakni 1.400 orang, Lapas Kelas II A Banyuasin 900 WBP, Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin 837 orang, dan Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti 786 orang.

Pemberian remisi merupakan hak WBP dan Andikpas yang diatur dalam UU pemasyarakatan. Remisi adalah apresiasi negara terhadap WBP atas capaiannya karena telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

"Semoga dengan remisi ini WBP selalu taat aturan, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, menjadi insan yang baik dan berguna selama dan setelah menjalani masa pidana,” ujar Kakanwil Erwendi Supriyanto.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sumsel Mishbahuddin menambahkan remisi itu diberikan dengan syarat narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus berkelakuan baik yang dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Kemudian, sudah membayar lunas denda dan uang pengganti bagi napi tipikor, serta mengikuti program pembinaan yang ada di lapas/rutan.

Setiap proses pelaksanaan pengusulan remisi itu menggunakan sistem database pemasyarakatan (SDP) secara otomatis. “SDP akan otomatis mengusulkan remisi apabila narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya, sistem akan otomatis menolak,” kata Mishbahuddin.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 300 narapidana (napi) di Rutan Salemba dipindah dalam semalam. Pemindahan ratusan napi ini dilakukan buntut viral penggunaan ponsel di dalam sel jeruji besi.

Karutan Salemba Wahyu Trah Utomo mengatakan pemindahan napi tersebut merupakan komitmen mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menambahkan pemindahan para napi ini telah melalui perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program akselerasi yang telah dicanangkan. Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi," ujar Wahyu dalam keterangan pers, Kamis (27/3/2025).

Pemindahan 300 napi itu disebar di beberapa wilayah Jawa Barat dan Banten pada Selasa, 25 Maret 2025. Proses pemindahan ratusan napi ini dipimpin langsung oleh Wahyu Trah Utomo selaku Karutan Salemba.

Wakyu mengatakan pemindahan napi ini bertujuan mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan. Langkah ini, disebutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif.

Selama November 2024-Maret 2025, Rutan Kelas I Jakarta Pusat telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang. Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah overkapasitas serta meningkatkan kualitas pengamanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

Napi Main HP

Sebelumnya, beredar foto di media sosial diduga narapidana (napi) di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, bermain ponsel. Napi tersebut dinarasikan bebas bermain ponsel di dalam sel jeruji besi.

Foto yang beredar viral di media sosial memperlihatkan seorang pria duduk di atas kasur sambil bertelanjang dada. Pria bertato tersebut tampak memegang ponsel di tangan kiri. Sedangkan di atas kasur tergeletak dua unit ponsel. Pria yang dinarasikan adalah napi di Rutan Salemba itu terlihat sedang melihat buku catatan yang disimpan di atas kasur.

Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo mengatakan pihaknya saat ini tengah mendalami kebenaran foto yang beredar tersebut. Namun Wahyu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas penyalahgunaan barang-barang terlarang di dalam sel jeruji, termasuk ponsel hingga narkoba.

"Kami Rutan Kelas I Jakarta Pusat berkomitmen terhadap pemberantasan HP dan narkoba. Saat ini kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat," kata Wahyu saat dimintai konfirmasi, Selasa (25/3).

Wahyu menjelaskan pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terbukti menggunakan handphone di dalam Rutan. Ia juga memastikan akan menindak tegas petugas yang terbukti terlibat terkait penggunaan ponsel tersebut.

"Jika benar tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada WBP (warga binaan) yang menggunakan HP dan bila ada petugas yang terlibat tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkas Wahyu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Beredar foto di media sosial diduga narapidana (napi) di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, bermain ponsel. Napi tersebut dinarasikan bebas bermain ponsel di dalam sel jeruji besi.

Dalam foto yang beredar viral di media sosial memperlihatkan seorang pria duduk di atas kasur sambil bertelanjang dada. Pria bertato tersebut tampak memegang ponsel di tangan kirinya.

Sementara di atas kasur tergeletak dua unit ponsel. Pria yang dinarasikan adalah napi di Rutan Salemba itu terlihat sedang melihat buku catatan yang disimpan di atas kasur.

Penjelasan Karutan

Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo buka suara terkait foto viral tersebut. Wahyu mengatakan pihaknya saat ini tengah mendalami kebenaran foto yang beredar tersebut.

Namun Wahyu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas penyalahgunaan barang-barang terlarang di dalam sel jeruji, termasuk ponsel hingga narkoba.

"Kami Rutan Kelas I Jakarta Pusat berkomitmen terhadap pemberantasan HP dan narkoba. Saat ini kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat," kata Wahyu saat dimintai konfirmasi, Selasa (25/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terbukti menggunakan handphone di dalam Rutan. Ia juga memastikan akan menindak tegas petugas yang terbukti terlibat terkait penggunaan ponsel tersebut.

"Jika benar tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada WBP (warga binaan) yang menggunakan HP dan bila ada petugas yang terlibat tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Wahyu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 166 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem diusulkan dapat remisi Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Dari ratusan narapidana yang diusulkan dapat remisi, empat di antaranya merupakan narapidana kasus korupsi.

Kalapas Kelas IIB Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, merinci remisi Nyepi total yang diusulkan 86 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Yakni 57 orang kasus pidana umum, 27 orang pidana narkotika, dan 4 orang pidana korupsi.

Sedangkan remisi Idul Fitri diusulkan sebanyak 79 narapidana. Rinciannya 35 orang kasus pidana umum, 43 orang pidana narkotika, dan 1 orang pidana korupsi.

"Jadi totalnya ada sebanyak 166 orang narapidana yang kami usulkan untuk mendapatkan remisi hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun ini," kata Bondan, Kamis (20/3/2025).

Ia menyebut ratusan narapidana yang diusulkan mendapat remisi tersebut karena telah memenuhi persyaratan. Seperti menjalani hukuman selama enam bulan, berkelakuan baik selama berada di Lapas, selalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Lapas.

Lapas Kelas IIB Karangasem masih menunggu surat keputusan (SK) dari Kemenkumham RI. SK biasanya akan turun sekitar H-2 hari raya.

Untuk diketahui hingga saat ini, Lapas Kelas IIB Karangasem dihuni oleh 241 narapidana dari berbagai kasus kejahatan, Baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, dan yang lainnya.

Video: Berkah Ramadan! Presiden Prabowo Bagi-bagi 'Kado' Jelang Lebaran

Video: Berkah Ramadan! Presiden Prabowo Bagi-bagi 'Kado' Jelang Lebaran

Sebanyak 29 napi Lapas Kutacane, Aceh yang sempat kabur sudah ditangkap kembali. Tim gabungan saat ini masih memburu 23 orang yang masih buron.

"Sampai malam hari ini sudah kembali ke lapas 12 orang karena diantar keluarga dan yang sudah tertangkap berada di Polres 17 orang," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto kepada detikSumut, Rabu (12/3/2025).

Satu orang napi yang tertangkap masih dirawat di rumah sakit di Aceh Tenggara karena mengalami luka di bagian kaki. Yan juga memberikan penjelasan terkait data jumlah napi kabur yang berbeda-beda versi.

Menurutnya, total napi kabur awalnya tercatat 52 orang namun setelah dirilis dua orang kembali ke lapas sehingga dilaporkan jumlahnya 50 orang. Tak lama berselang, tertangkap satu orang lagi sehingga muncul versi 49 orang yang kabur.

"Jadi yang belum kembali 23 orang sehingga total keseluruhan yang kabur 52 orang," ujar Yan.

Insiden kaburnya napi menyebabkan kerusakan signifikan berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur di dalam Lapas Kutacane. Tim gabungan terdiri dari petugas lapas, warga binaan pemasyarakatan (WBP), TNI dan Polri disebut telah membersihkan puing-puing, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta memperkuat sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan perbaikan fasilitas berjalan dengan lancar, ini juga menjadi bukti solidnya sinergitas dengan TNI & Polri. Kami juga berharap ini menjadi pembelajaran bagi WBP untuk lebih bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan banyak pihak," jelasnya.

Sebelumnya, napi Lapas Kutacane, Aceh ramai-ramai kabur dari penjara. Informasi diperoleh detikSumut, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3/2025). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Sejumlah petugas berusaha menangkap para napi. Namun mereka sebagian berhasil lolos. Aksi napi tersebut menyita perhatian warga sehingga arus lalulintas di lokasi macet.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para napi keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur," jelas Fahmi.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Sebanyak 49 narapidana (napi) di Lapas Kutacane, Aceh kabur dari dalam lapas. Setelah dilakukan pengejaran, sebanyak 14 napi berhasil ditangkap dan sisanya 35 masih dalam pengejaran.

Hal ini sebagaimana disampaikan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang melarikan diri 49 orang, tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang, 35 orang masih dalam pengejaran," kata Kabag Humas dan Protokol di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti kepada wartawan, Selasa (11/3/2025) dilansir detikNews.

Aksi para napi tersebut terjadi Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Para napi itu kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Rika mengatakan, kondisi Lapas Kutacane sudah mulai kondusif sejak pukul 21.00 WIB. Kalapas Kutacane juga sudah memasuki blok untuk berinteraksi langsung dengan narapidana.

Ia menyampaikan, peristiwa itu ditangani pihak lapas, kepolisian serta TNI, dan Pemda setempat. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry juga hadir langsung dalam dialog dengan para napi. Usai kejadian itu, tidak ada perubahan dalam hal pelayanan makan para napi. Kegiatan itu masih tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Penjagaan lapas saat ini dibantu oleh kepolisian dan TNI," ucap Rika.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 50 tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Sebanyak 12 tahanan dari napi yang kabur tersebut telah berhasil ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto dilansir detikSumut, Selasa (11/3).

Yan mengatakan Lapas Kutacane memiliki total 369 tahanan. Tim gabungan masih turun melakukan pencarian terhadap tahanan yang kabur.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Kegiatan ini kami ditandai dengan mendirikan bangunan rumah hijau di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi

Tanjung Selor (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan mendirikan green house atau rumah hijau hidroponik dalam rangka melaksanakan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan bagian upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kegiatan ini kami ditandai dengan mendirikan bangunan rumah hijau di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)," kata Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan Sutarno, di Tarakan, Kamis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di Lembaga Pemasyarakatan, SAE merupakan tempat narapidana mengaktualisasikan dirinya dalam proses asimilasi dan tempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembinaan narapidana.

Sutarno menerangkan pihaknya berkomitmen penuh secara proaktif dalam mendukung program ketahanan pangan sebagaimana yang dicanangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada 13 program akselerasi, yang salah satu poinnya ialah pemberdayaan warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Subseksi (Kasubsi) Kegiatan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Adipta Yudha Wardana mengungkapkan pihaknya tengah gencar mengembangkan beragam produk pertanian dan perkebunan salah satunya dengan metode hidroponik.

"Pelaksanaan SAE di Lapas Tarakan hingga saat ini berjalan dengan sangat baik dan kondusif, kami turut memberdayakan WBP yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sebagai peserta Asimilasi Kerja Luar yang dalam kesehariannya melakukan penanaman bibit, perawatan harian, hingga panen," ujarnya.

Secara teknis Lapas Tarakan telah menyiapkan 570 lubang pot untuk penanaman bibit dan produk, yang nantinya akan dihasilkan antara lain sawi pakcoy hingga selada, yang berkualitas.

Pemanfaatan lahan SAE di lingkungan lapas diyakini mampu mengoptimalkan pembinaan kemandirian dengan membaurkan narapidana ke tengah masyarakat dan membuka peluang partisipasi.

Selain itu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang kegiatan dan hasil produk pembinaan kemandirian, sehingga terbangunnya citra positif penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan mampu mendorong pemberdayaan WBP dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan budaya kerja antikorupsi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pencanangan zona integritas merupakan titik pijak Kementerian HAM melaksanakan tugas pemerintahan secara bersih dan berwibawa. Tidak hanya dalam konteks internal, tetapi juga hubungan kerja dengan instansi lain.

"Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Dengan pencanangan zona integritas ini, Kementerian HAM berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk dari pelaksanaan komitmen itu, yakni pengisian jabatan di lingkungan Kementerian HAM tanpa nepotisme dan tidak terpengaruh latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Pigai, integritas antikorupsi harus dibuktikan melalui perbuatan yang menghindari praktik rasuah, tetapi penilaian juga menjadi patokan penting. Oleh karena itu, dia mengajak jajaran agar saling mengingatkan dan meminta publik serta kementerian/lembaga terkait untuk ikut mengawasi Kementerian HAM.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Purwadi Arianto mengatakan pencanangan zona integritas oleh Kementerian HAM merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan budaya kerja yang profesional dan pelayanan publik yang lebih baik.

"Hal ini tentunya diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang lebih prima dan ke depan akan membangun dan mengembangkan secara terus-menerus dan konsisten kepada unit-unit kerja yang nantinya dikembangkan di berbagai daerah," ujar dia pada kesempatan yang sama.

Dia pun menjelaskan, predikat WBK dan WBBM melalui pengembangan zona integritas diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen tinggi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Untuk mencapai predikat itu, setiap unit kerja perlu melakukan perbaikan internal secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk menyangkut aspek tata kelola, budaya kerja, manajemen sumber daya manusia efisiensi proses bisnis, serta pengawasan dan transparansi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas pada Kementerian HAM disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Menteri PAN RB Purwadi Arianto, dan perwakilan KPK.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Saya ingin melihat lebih dekat realitas yang dialami oleh warga binaan, supaya bisa menampung aspirasi dan mengevaluasi pelayanan ke depannya

Kupang (ANTARA) - Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo menekankan pentingnya penegakan hak bagi setiap warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Kementerian HAM berkomitmen untuk menjamin dan memenuhi hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan,” katanya di Kupang, Senin.

Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke Lapas II A Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan para WBP di Lapas itu untuk mendengar secara langsung masukan dan harapan para warga binaan.

“Saya ingin melihat lebih dekat realitas yang dialami oleh warga binaan, supaya bisa menampung aspirasi dan mengevaluasi pelayanan ke depannya,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga turut mengumpulkan data para WBP dari Kepala Lapas II A Kupang untuk dijadikan bahan pembuatan regulasi.

Hal ini, kata dia, bertujuan untuk menyiapkan regulasi baru demi menjamin penegakan hak hukum para WBP. Satu diantaranya regulasi anti penyiksaan bagi para warga binaan.

Menurut dia, penegakan hak WBP penting untuk diwujudkan karena sejalan dengan misi pertama dari Astacita Presiden Prabowo, yakni memperkokoh hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, kata dia, pihaknya sedang merampungkan buku saku yang memuat hak dan kewajiban para warga binaan, agar bisa menjadi panduan yang komprehensif.

Menurut dia, buku panduan ini sebagai langkah praktis bagi WBP, karena tidak semua warga binaan memahami hak hukum dan hak hidupnya secara baik.

“Kami usahakan pada pertengahan Februari nanti sudah selesai dan kami akan kembali untuk membagikannya secara langsung,” kata dia.

Ia berharap melalui kunjungan langsung kali ini pihaknya dapat melakukan perbaikan dalam pelayanan dan pemenuhan hak warga binaan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Perjanjian kinerja yang ditandatangani hari ini merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, efisien, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meneken Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menko Yusril mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

"Perjanjian kinerja yang ditandatangani hari ini merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, efisien, dan akuntabel," ujar Yusril dalam acara penandatanganan di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasi.

Ia pun menyatakan apresiasinya terhadap pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melalui pencanangan tersebut, kata Yusril, Kemenko Kumham Imipas akan lebih fokus membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi publik.

"Mari kita jadikan Zona Integritas ini sebagai pijakan untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik buruk dan memberikan pelayanan optimal," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula peluncuran laman resmi atau website Kemenko Kumham Imipas yang menjadi langkah transformasi digital strategis dalam meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan publik.

Dia menuturkan laman resmi dirancang untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dengan kementerian, memberikan masukan, serta mendapatkan layanan yang lebih transparan dan cepat.

"Peluncuran website ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung keterbukaan informasi publik," ungkap Yusril.

Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan laman resmi tersebut untuk memperoleh layanan yang lebih baik dan terlibat aktif dalam memberikan masukan demi peningkatan kinerja kementerian.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya dedikasi dan integritas dari seluruh jajaran kementerian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Dia pun mengajak semua pihak untuk terus berinovasi dan menegakkan berbagai prinsip pelayanan publik yang jujur serta profesional.

"Mari jadikan tahun 2025 sebagai tahun penuh pencapaian signifikan bagi Kemenko Kumham Imipas dan masyarakat Indonesia yang kita cintai. Bersama, wujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat," tutur Menko.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas merupakan langkah penting bagi Kemenko Kumham Imipas.

“Ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk mendukung, terutama di tahun awal perjalanan Kemenko Kumham Imipas,” kata Najih.

Senada dengan Ketua Ombudsman RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini turut menyampaikan apresiasinya dan mengaku bangga dengan pencanangan Zona Integritas yang dilakukan oleh Kemenko Kumham Imipas.

"Di antara kementerian yang baru dibentuk, Kemenko Kumham Imipas adalah yang pertama kali melakukan pencanangan Zona Integritas,” ujar Rini.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Ia berharap Kementerian Imipas dan PLN dapat berkolaborasi dalam pemberdayaan narapidana atau warga binaan permasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

Menteri Agus mengatakan pertemuan ini adalah bentuk sinergi Kementerian Imipas dan PLN dalam rangka mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan ini berlangsung di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Kamis (2/1/2025).

"Kami ingin membangun balai latihan kerja di Nusakambangan yang terintegrasi dengan program pertanian, peternakan, perikanan dan industri garmen. Ini adalah langkah untuk membantu WBP agar memiliki keahlian, pendapatan dan masa depan yang lebih baik dengan berbagai Program Latihan Kerja selama Proses Asimilasi," jelasnya kepada Darmawan, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Menteri Agus menegaskan pentingnya menciptakan program pelatihan kerja bagi para napi. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan tabungan mereka sebagai bekal kehidupan setelah keluar dari lapas.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian Imipas, melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas), telah menerapkan program tabungan bagi warga binaan dan tahanan. Tabungan untuk para napi ini berasal dari cashback saat mereka belanja kebutuhan sehari-hari di dalam lapas dan menggunakan wartel.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto bertemu dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (2/1/2025). (dok. Kementerian Imipas)

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Darmawan menjelaskan, PLN memiliki bahan baku dari sisa hasil PLTU yang dapat diolah menjadi material konstruksi, seperti paving block, batako, genteng, hingga tetrapod. Darmawan menilai olahan material konstruksi mampu menekan ongkos bangun rumah modular dan menjadi solusi inovatif untuk pengelolaan lingkungan.

Menyambut harapan Menteri Agus, Darmawan mengatakan PLN siap menyediakan bahan baku FABA secara gratis, sekaligus pelatihannya. Lapas-lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) akan jadi proyek percontohan model pengelolaan berkelanjutan.

Darmawan pun berharap proyek percontohan ini dapat direplikasi di 631 lapas, rutan dan bapas di wilayah lainnya di seluruh Indonesia dan Keberadaan PLT Batubara di bawah operasional PLN. Darmawan menuturkan program pengolahan sisa hasil PLTU sudah 2 tahun belakangan, namun belum mampu tampil produktif untuk menekan cost pembangunan Rumah seperti yang pihaknya diharapkan.

Salah satu kendala PLN adalah tingginya upah tenaga kerja. Oleh karena itu, penjelasan Menteri Agus soal pihaknya memiliki tenaga kerja produktif 95 persen dari total penghuni lapas/rutan/bapas dan lahan (tempat pelatihan dan produksi) dapat menjadi solusi dari kendala PLN selama ini.

Keduanya lalu sepakat menuangkan kerja sama ini dalam rencana memorandum of understanding (MoU) antara PLN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kembali ke Menteri Agus, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, pihaknya serta PLN akan membentuk satuan tugas. Program ini diharapkan akan memberikan kontribusi pembangunan rumah murah untuk masyarakat luas.

"Syukur-syukur dikerjakan oleh tenaga terlatih dari warga binaan lapas atau rutan, sehingga anggaran negara yang tersedia mencukupi membangun Rumah Murah, sebagaimana target Bapak Presiden untuk pembangunan 3 juta Rumah Murah bagi masyarakat," pungkas dia.

Sebanyak 1.916 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima remisi khusus (RK) Natal 2024. Dari jumlah itu, 3 narapidana langsung bebas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) NTT Maliki mengatakan pemberian remisi bagi WBP termasuk pengurangan masa pidana kepada anak binaan merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana yang telah berkelakukan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menurun tingkat risikonya. "Apresiasi ini juga bertujuan untuk menstimulus agar warga binaan dapat lebih cepat berintegrasi kembali dengan masyarakat," tuturnya, Rabu (25/12/2024).

Maliki menerangkan tiga narapidana yang mendapatkan remisi khusus dan langsung bebas tersebar di Lapas Waikabubak sebanyak satu WBP, Lapas Ende (1), dan seorang anak binaan. Mereka dibui karena beragam tindak pidana yakni penganiayaan, merusak barang orang lain, dan mengganggu ketertiban.

Pemberian remisi Natal 2024 dilakukan secara simbolis kepada beberapa perwakilan WBP dari Lapas Kelas IIA Kupang, LPKA Kelas I Kupang, LPP Kelas IIB Kupang, dan Rutan Kelas IIB Kupang. Acara itu dilakukan di Lapas Kelas IIA Kupang.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia