Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Prabowo mengatakan evakuasi bisa dilakukan dengan syarat semua pihak terkait menyetujuinya.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, kedua mereka (warga Gaza) di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal," ucapnya dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025) dini hari, dikutip daridetikNews, Jumat (11/4/2025).

Keputusan Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza pun menimbulkan polemik. Salah satunya dari Pakar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Fajri Matahati Muhammadin, SH, LL M, Ph D.

Fajri merespons bahwa rencana persis Prabowo sebenarnya belum diketahui rinciannya. Apakah itu hanya untuk bantuan medis dan bagaimana proses pengembalian warga Gaza setelah dari Indonesia.

"Maksudnya, sepaham saya ada 1.000 yang mau dibawa ke Indonesia untuk sementara mendapatkan penanganan medis. Sementara, artinya akan dikembalikan lagi (bukan permanen)," ucapnya kepada detikEdu, saat dihubungi Jumat (11/4/2025).

"Tapi, saya belum tahu: warga Palestina yang diungsikan ini maksudnya diambil dari luar atau dalam Gaza atau bagaimana, lalu berapa lama, dan bagaimana arrangement pengembaliannya (bagaimana, ke mana, dll.)," imbuhnya.

Berpotensi Menjadi Masalah Besar

Fajri menilai, rencana Prabowo sebenarnya ada baiknya, tapi lebih banyak buruknya. Terutama keterkaitan dengan isu lain, seperti Tarif Trump hingga menyoal penjajahan itu sendiri.

"Menurut saya rencana ini ada baiknya dan ada (banyak) buruknya. Baiknya, betul rakyat Palestina banyak sekali yang membutuhkan bantuan medis (tidak cuma 1.000). Andai Indonesia bisa memberi bantuan bagi lebih banyak, tentu akan lebih baik," ujarnya.

"Mungkin juga, kalau benar ini terkait dengan tawar-tawaran dengan Trump soal tarif, bisa jadi membantu menegosiasikan masalah tarif," tambahnya.

Ia menyebut, keburukan dari rencana ini yakni terkait dengan rencana zionis dan Trump. Rencana yang dimaksud adalah mengosongkan Gaza dan meminta negara-negara lain (termasuk Indonesia) untuk menampung warga Palestina.

Jika itu terjadi, menurutnya, akan semakin memberi ruang untuk para zionis sepenuhnya memiliki tanah tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sudah pernah membuat statement menolak untuk mendukung rencana tersebut.

"Tapi kok langkah ini seperti satu langkah dari mendukung kebijakan Trump dan zionis tersebut. Nah, sekali lagi saya kurang tahu bagaimana arrangement untuk pengembaliannya 1.000 warga Palestina ini nanti," kata Dosen di Departemen Hukum Internasional tersebut.

"Maka ini akan jadi potensi masalah besar, misalnya nanti pemulangannya dipersulit lalu ditunda, lalu jangan-jangan malah ditambah lagi warga Palestina yang disuruh kita evakuasi 'sementara'," lanjutnya.

Potensi masalahnya, imbuh Fajri, yakni karena pemulangan ke Palestina wajib bekerja sama dengan zionis. Untuk membuat 'evakuasi sementara' menjadi 'evakuasi tetap' saat pemulangan, berpotensi dipersulit dan diulur-ulur.

"Dan kita ketahui zionis punya track record kuat bermain-main begini, apalagi punya dukungan dari Trump," imbuhnya.

Alih-alih merencanakan evakuasi 1.000 warga Palestina, Fajri menyebut lebih baik mengirim lebih banyak dokter dan tenaga medis Indonesia untuk membantu korban-korban di Palestina.

"Pikir saya, daripada kita menegosiasikan membawa 1.000 orang Palestina ke Indonesia untuk mengobati mereka di Indonesia, jauh lebih baik membawa 1.000 dokter dan tenaga medis Indonesia ke Palestina untuk mengobati mereka di sana," katanya.

Khawatir dengan Manipulasi Diplomasi

Menyoal rencana ini, lebih jauh, Fajri menjelaskan bahwa pengusiran paksa warga Palestina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity). Itu juga sekaligus kejahatan perang (War Crime) yang sudah terjadi selama berpuluh tahun.

Maka dari itu, terkait rencana evakuasi ini, ia khawatir dengan kemungkinan adanya manipulasi diplomasi.

"Zahirnya, langkah Pak Prabowo ini sekilas kelihatan bukan seperti mendukung kejahatan tersebut. Tapi saya khawatir dengan segala manipulasi diplomasi seperti ini, langkah ini akan 'termainkan' untuk turut mendukung kejahatan tersebut," tuturnya.

Secara umum, ketika ditanya apakah langkah Presiden Prabowo sudah tepat dalam merespons situasi di Gaza, ia menilai salah langkah.

"Salah langkah sekali kalau menurut saya," tutur Fajri.

Video Pengakuan Warga Palestina yang Disandera Israel: Dipukuli-Tak Diberi Makan

Video Pengakuan Warga Palestina yang Disandera Israel: Dipukuli-Tak Diberi Makan

Warga Palestina yang merupakan mantan tahanan Israel memberikan kesaksian di PBB. Warga bernama Said Abdel Fattah (28) mengaku menjadi korban penyiksaan dan pelecehan dari tentara Israel.

"Saya dipermalukan dan disiksa," kata Fattah dilansir Al-Jazeera, Rabu (12/3/2025).

Fattah merupakan perawat. Dia ditahan di dekat Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza tempatnya bekerja sejak 2023.

Kesaksian Fattah disampaikannya dari Gaza melalaui tautan video ke sidang terbuka di markas PBB. Dia juga dibantu oleh seorang penerjemah saat memberikan penjelasan.

Dalam kesaksiannya, Fattah mengaku ditelanjangi dalam cuaca dingin. Dia juga dipukul hingga diancam diperkosa dan mengalami rentetan pelecehan lainnya selama 2 bulan sejak dia ditahan dan dipindahkan ke fasilitas penahanan yang penuh sesak.

Warga lainnya yang bersaksi, Mohamed Matar, juga menuturkan kisah serupa. Dia mengaku mengalami penyiksaan selama berjam-jam di tangan petugas keamanan di Tepi Barat dan polisi Israel menolak untuk memberikan pertolongan.

Dugaan adanya pelecehan yang menimpa warga Palestina yang ditahan Israel mencuat sejak Agustus 2024. Saat itu Amerika Serikat telah mendesak Israel untuk menyelidiki sebuah video yang menunjukkan tentara-tentara Tel Aviv melakukan pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS saat itu, Matthew Miller, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (8/8/2024), menegaskan bahwa "tidak ada toleransi" bagi para pelaku tindak pelecehan seksual.

Sebuah video CCTV yang bocor dan disiarkan oleh televisi lokal Israel, Channel 12, menunjukkan sejumlah tentara Israel memilih-milih tahanan di pangkalan Sde Teiman, di mana Tel Aviv menahan para tahanan Palestina selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

Tentara-tentara Israel itu, menurut video tersebut, tampak melakukan tindakan seksual terhadap tahanan di balik perisai, dengan setidaknya salah satu tentara meletakkan tangannya di selangkangannya sendiri. Ketika ditanya soal video tersebut, Miller mengatakan para pejabat AS telah melihatnya dan sedang melakukan peninjauan.

"Kami telah melihat videonya, dan laporan pelecehan seksual terhadap para tahanan sangat mengerikan," ucap Miller saat berbicara kepada wartawan setempat.

"Video itu harus diselidiki sepenuhnya oleh pemerintah Israel, oleh IDF (Angkatan Bersenjata Israel)" cetusnya.

Lihat juga Video 'Bak Spiderman, Pria di London Panjat Big Ben Kibarkan Bendera Palestina':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Tentara Israel menahan 762 warga Palestina dalam penggerebekan militer di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat sepanjang Februari, kata kelompok urusan tahanan.

"Para tahanan termasuk 19 perempuan dan 90 anak-anak," kata Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina dalam pernyataan bersamanya, Senin.

Menurut pernyataan itu, bulan lalu terjadi peningkatan interogasi lapangan, dengan ratusan warga Palestina diperiksa langsung oleh pasukan Israel di lokasi penangkapan.

Penangkapan tersebut terjadi di tengah serangan besar-besaran militer Israel di Tepi Barat utara, yang sejak 21 Januari 2025 telah menewaskan sedikitnya 65 warga Palestina dan memaksa ribuan lainnya mengungsi.

Berdasarkan data Palestina, Israel saat ini menahan lebih dari 9.500 warga Palestina di sejumlah penjaranya, termasuk 1.555 tahanan dari Jalur Gaza.

Ketegangan terus meningkat di Tepi Barat sejak Israel melancarkan perang genosidanya terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.

Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 930 warga Palestina tewas dan hampir 7.000 lainnya terluka akibat serangan tentara dan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, dan menyerukan pengosongan seluruh wilayah permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Hamas mengecam negara zionis Israel karena menunda pembebasan tahanan asal Palestina. Hamas menilai penundaan oleh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pertukaran tawanan.

Israel awalnya berjanji akan membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu (22/2) untuk ditukar dengan enam sandera yang dibebaskan Hamas.

Namun, Israel menunda pembebasan itu dengan alasan Hamas salah mengirimkan jenazah. Israel juga menunda pembebasan itu karena proses penyerahan sandera oleh Hamas dinilai 'memalukan'.

Padahal Hamas pada Jumat (21/2) sudah mengirim jenazah yang tepat, yang telah dikonfirmasi oleh badan forensik Israel.

"Klaim Israel itu salah dan lemah serta bermaksud untuk menghindari kewajiban sesuai kesepakatan," kata pemimpin Hamas, Ezzat Al Rishq mengutip Al-Jazeera.

"Upacara penyerahan tidak menghina tawanan, tetapi menunjukkan perlakuan manusiawi terhadap mereka," tambah Ezzat.

Israel mengatakan akan menunda pembebasan hingga penyerahan sandera berikutnya dilakukan tanpa upacara 'yang merendahkan'.

Mengutip Anadolu, Hamas menegaskan penghinaan sesungguhnya adalah perlakuan terhadap tahanan Palestina dalam proses pembebasan mereka, yang kerap melibatkan penyiksaan, pemukulan, dan penghinaan yang disengaja hingga saat-saat terakhir.

"Para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol dan mata tertutup, keluarga mereka diancam agar tidak merayakan kepulangan mereka," kata Ezzat.

Ezzat kembali menegaskan menuduh pemimpin teroris Israel Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase kesepakatan Gaza. Netanyahu disebutnya terang-terangan melanggar perjanjian dan Israel kurang bertanggung jawab memenuhi komitmennya.

Ezzat mendesak para mediator dan komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan dan membebaskan para tahanan tanpa menunda-nunda.

Sebelumnya, Israell mengatakan menghentikan pembebasan warga Palestina setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah. Pada Kamis (20/2), Israel menerima empat jenazah dari Hamas sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera.

Institut Forensik Israel mengonfirmasi identitas tiga jenazah sebagai Oded Lifshitz, Kfir Bibas, dan Ariel Bibas, seperti yang sudah disepakati. Namun, jenazah keempat bukanlah jenazah Shiri Bibas.

Hamas pada Jumat (21/2) akhirnya mengirim jenazah yang tepat, yang telah dikonfirmasi oleh badan forensik Israel.

Kendati begitu, Israel tak balik membebaskan para sandera Palestina. KAN sempat melaporkan bahwa para tahanan Palestina akan dibebaskan pada larut malam "sesuai rekomendasi dari kepemimpinan politik Israel". Namun faktanya, hingga pagi hari ini para sandera Palestina belum juga dibebaskan.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan lebih dari 600 tahanan Palestina yang mestinya dibebaskan pada Sabtu harus ditunda "sampai pembebasan berikutnya terjamin dan tak merendahkan."

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Anggota senior biro politik Hamas, Basem Naim, pun mengatakan penundaan pembebasan terbesar ini merupakan "permainan kotor" Israel untuk menyabotase kesepakatan gencatan senjata.

Hamas mengecam keputusan Israel yang menunda pembebasan tahanan Palestina. Hamas menyoroti alasan Israel yang menuding upacara penyerahan sandera adalah "memalukan".

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Sementara itu dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Justru menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Hamas meminta mediator untuk campur tangan untuk mendesak Israel untuk mematuhi ketentuan kesepakatan.

Sementara itu, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan dibatalkannya pembebasan tahanan dari Israel.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Sebelumnya pada hari Kamis, militan telah menyerahkan jenazah tiga sandera dalam peti mati dengan sebuah 'upacara'. Hal itu menuai kritik luas dari PBB.

"Pengarakkan jenazah dengan cara yang terlihat pagi ini sangat menjijikkan dan kejam, serta bertentangan dengan hukum internasional," kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk.

Sementara Hamas telah menolak seruan yang dilakukan berulang kali oleh Palang Merah untuk membebaskan para sandera secara tertutup.

Sebelumnya pada Sabtu (22/2), Hamas juga telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh yang dijadwalkan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tahap pertama.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina.

Akan tetapi, setelah para sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, sumber-sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu diperkirakan akan memutuskan pembebasan tahanan Palestina.

Lalu pada pagi ini, Netanyahu mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan pembebasan tahanan Palestina hingga upacara penyerahan sandera dihentikan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Salah satu kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza adalah membebaskan tahanan dan sandera. Sebanyak 110 tahanan warga Palestina akan dibebaskan.

"Besok, 110 tahanan Palestina akan dibebaskan," pernyataan kelompok advokasi tahanan Palestina, Klub Tahanan Palestina, seperti dilansir AFP, Kamis (30/1/2025).

Kelompok tersebut mengatakan para tahanan diperkirakan tiba di daerah Radana di Ramallah. Dalam daftar tahanan yang diterbitkan Klub Tahanan Palestina, tahanan yang dibebaskan yakni 30 orang berusia 18 tahun, 32 orang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan 48 lainnya menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu yang berbeda-beda.

Kelompok tersebut juga mengatakan 20 tahanan yang akan dibebaskan akan dikirim ke pengasingan. Sementara itu, sebagai imbalan, 3 sandera Israel akan dibebaskan, bersama lima warga negara Thailand.

Ketiga sandera itu bernama Arbel Yehud, Agam Berger dan Gadi Moses. Namun, identitas kelima warga Thailand tersebut masih belum diketahui.

Pertukaran sandera keempat kalinya itu direncanakan pada Sabtu (1/2).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

GAZA, KOMPAS.com - Para ahli menyatakan, rencana yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasalnya, memindahkan secara paksa atau mendeportasi penduduk sipil secara keseluruhan atau sebagian merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

Ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025), menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya.

Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan, keinginan Presiden Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menjelaskan, alasan di balik larangan ini adalah untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis.

Seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman di wilayah-wilayah tertentu yang didudukinya selama Perang Dunia Kedua.

"Larangan pemindahan warga sipil sebagai akibat perang bermula dari perang saudara Amerika dan dianggap sebagai prinsip hukum perang yang mapan," ungkap pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard.

Sejumlah pejabat di Israel mendukung usulan Trump, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Ia menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemikiran yang tidak biasa untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan yang baru dan baik di tempat lain.

Namun pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam pernyataan Trump dan Smotrich.

"Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sedangkan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas pada Senin mengatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, tetapi menahan diri untuk tidak mengutip pernyataan Trump secara langsung.

"Gaza dan warga Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelas dia.

Dikatakan, UE siap untuk memindahkan misinya ke perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir, guna memfasilitasi pengangkutan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Bagi warga Palestina, seruan untuk pemindahan massal mengingatkan pada pembersihan etnis mereka selama pembentukan Israel pada 1948, yang dikenal sebagai Nakba.

Yakni ketika 750.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke negara-negara tetangga.

Sementara itu, pemukim Israel dan pejabat sayap kanan telah menganjurkan rencana untuk memindahkan secara paksa warga Palestina dari wilayah Gaza yang luas dan menggantinya dengan pemukim Israel.

Sebagian besar dari 1,1 juta penduduk Gaza utara dipaksa ke selatan oleh perintah pengusiran Israel ketika perang pecah 15 bulan lalu.

Tetapi, perjanjian gencatan senjata Gaza terbaru antara Israel dan Hamas telah menghentikan rencana ini, setidaknya untuk sementara.

Pada Senin kemarin, warga Palestina mulai kembali ke rumah mereka di utara, yang sebagian besar telah hancur menjadi puing-puing akibat pemboman Israel.

Imseis, yang merupakan penulis The UN and the Question of Palestine, mengatakan gagasan Trump adalah angan-angan karena saran tersebut telah didukung selama beberapa dekade, khususnya sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel berikutnya di Gaza.

"Siapa pun yang memiliki pengetahuan dasar tentang masalah Palestina akan tahu bahwa orang-orang Palestina tidak akan pernah menerima pembersihan etnis dari tanah mereka mengingat sejarah hidup mereka," jelas dia.

"Negara Arab mana pun tidak akan menerima ini, terutama Mesir dan Yordania," tandas Imseis.

GAZA, KOMPAS.com - Para ahli menyatakan, rencana yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasalnya, memindahkan secara paksa atau mendeportasi penduduk sipil secara keseluruhan atau sebagian merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

Ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025), menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya.

Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan, keinginan Presiden Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menjelaskan, alasan di balik larangan ini adalah untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis.

Seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman di wilayah-wilayah tertentu yang didudukinya selama Perang Dunia Kedua.

"Larangan pemindahan warga sipil sebagai akibat perang bermula dari perang saudara Amerika dan dianggap sebagai prinsip hukum perang yang mapan," ungkap pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard.

Sejumlah pejabat di Israel mendukung usulan Trump, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Ia menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemikiran yang tidak biasa untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan yang baru dan baik di tempat lain.

Namun pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam pernyataan Trump dan Smotrich.

"Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sedangkan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas pada Senin mengatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, tetapi menahan diri untuk tidak mengutip pernyataan Trump secara langsung.

"Gaza dan warga Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelas dia.

Amnesty International menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza sejak dimulainya perang tahun lalu. Amnesty mengatakan pada hari Kamis (5/12), bahwa laporan baru tersebut merupakan "peringatan" bagi masyarakat internasional.

Organisasi hak asasi manusia yang berkantor pusat di London, Inggris tersebut, mengatakan bahwa temuannya didasarkan pada "pernyataan genosida dan tidak manusiawi para pejabat pemerintah dan militer Israel", citra satelit yang mendokumentasikan kehancuran, kondisi lapangan dan laporan langsung dari warga Gaza.

"Bulan demi bulan, Israel telah memperlakukan warga Palestina di Gaza sebagai kelompok submanusia yang tidak layak mendapatkan hak asasi manusia dan martabat, menunjukkan niatnya untuk menghancurkan mereka secara fisik," kata kepala Amnesty, Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/12/2024).

"Temuan kami yang memberatkan ini harus menjadi peringatan bagi masyarakat internasional: ini adalah genosida. Ini harus dihentikan sekarang," tambahnya.

Sebelumnya, kelompok Hamas melancarkan besar-besaran di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober 2023, yang memicu serangan militer Israel yang mematikan.

Israel telah berulang kali dan dengan tegas membantah tuduhan genosida, menuduh Hamas menggunakan rakyat Palestina sebagai tameng manusia.

"Sama sekali tidak ada keraguan bahwa Israel memiliki sasaran militer. Namun keberadaan sasaran militer tidak meniadakan kemungkinan adanya niat genosida," kata Callamard kepada AFP dalam konferensi pers di Den Haag, Belanda.

Laporan setebal 300 halaman itu menunjukkan insiden-insiden di mana "tidak ada kehadiran Hamas atau sasaran militer lainnya".

Laporan itu menyinggung tentang 15 serangan udara di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 20 April, yang menewaskan 334 warga sipil termasuk 141 anak-anak. Amnesty menyatakan pihaknya tidak menemukan "bukti bahwa salah satu dari serangan-serangan ini diarahkan pada sasaran militer".

Selain puluhan ribu kematian dan trauma fisik dan psikologis, laporan itu juga menunjukkan kondisi di lapangan, di mana dikatakan bahwa warga Palestina menjadi sasaran "malnutrisi, kelaparan, dan penyakit, dan terpapar pada "kematian yang lambat dan terencana," demikian laporan Amnesty.

"Negara-negara yang mengirim senjata ke Israel, melanggar kewajiban mereka untuk mencegah genosida berdasarkan konvensi dan berisiko menjadi kaki tangan", cetus Callamard selama konferensi pers.

Sejak dimulainya perang, setidaknya 44.532 orang telah tewas di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.