Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjelaskan kerugian kliennya dalam gugatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait wanprestasi mobil Esemka. Hal itu menjawab pernyataan tim hukum Jokowi yang mempertanyakan kerugian penggugat.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025), dilansir detikNews.

Arif menyebut kliennya hendak membuka usaha angkutan barang kos dengan mobil Esemka dan memutuskan tidak lanjut berkuliah.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun Aufaa tak berhasil mendapatkan mobil Esemka. Karena itu, Aufaa merasa dirugikan.

"Dengan nggak ada mobil pikap Esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pihak Jokowi Pertanyakan Kerugian Aufaa

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Dia menyebut mobil Esemka diwacanakan tahun 2012 lalu yang artinya usia Aufaa masih 6 tahun.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (11/4).

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Irpan juga mengatakan bahwa Jokowi tak mengenal Aufaa. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufaa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Diketahui Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi

Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjawab pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Arif menegaskan Aufaa dirugikan oleh Jokowi sejak masih SMA.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Arif mengatakan Aufaa sudah dirugikan karena terlanjut tidak berkuliah untuk membuka usaha angkutan barang kos. Ia menyebut Aufaa memilih pikap Esemka untuk melancarkan usahanya.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun, Arif mengatakan mobil pikap Esemka itu tidak kunjung ada. Karena itu, Aufaa pun dirugikan imbas ketiadaan mobil Esemka tersebut.

"Dengan nggak ada mobil pikap esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiangannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pernyataan Pihak Jokowi

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Irpan mengatakan bahwa mobil Esemka itu diwacanakan saat Aufa masih berusia 6 tahun. Dia menyebut Jokowi memunculkan ide mobil nasional itu tahun 2012.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Irpan mengatakan Jokowi tidak mengenal Aufaa Luqmana Re A. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Sebelumnya, Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatanmelalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan layanan pengaduan “Lapor Mas Wapres” yang sudah dibuka sejak Senin, 11 November 2024 merupakan ide dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini dia sampaikan seusai rapat kerja dengan Komisi XIII, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024).

“Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres [Gibran], tapi bahwa semangatnya komitmennya itu menjadi semangat kita bersama-sama bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” tuturnya.

Prasetyo menambahkan tidak ada masukan secara langsung yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap layanan pengaduan tersebut. Justru, menurutnya, hal itu menjadi semangat yang baik.

Hal ini karena, lanjut dia, pemerintahan ingin mendengarkan dan membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung.

“Seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian, kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau [Prabowo] sampaikan kita mesti meninggalkan hal hal yang feodal dan birokratis itu. Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali,” jelasnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun pesan WhatsApp, mulai Senin (11/11/2024).

Layanan yang diberi nama 'Lapor Mas Wapres' itu diumumkan kepada publik melalui akun Instagram @gibran_rakabuming.

“Mulai besok [11/11], saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum,” katanya seperti dikutip, Minggu (10/11/2024).

Mensesneg Prasetyo Hadi mengapresiasi layanan 'Lapor Mas Wapres'. Prasetyo mengatakan layanan itu merupakan ide dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres (idenya)," kata Prasetyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Meski tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo mengatakan Prabowo tetap mendukung layanan tersebut. Dia mengatakan layanan itu menjadi bentuk komitmen bersama-sama di pemerintahan Prabowo

"Kalau secara langsung (arahan) tidak ya, tapi bagi kami itu semangat yang baik," ujarnya.

Prasetyo mengatakan pemerintah ingin mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Dia lantas mengapresiasi layanan 'Lapor Mas Wapres' itu.

"Pemerintahan ini ingin mendengarkan semua membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung, seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau sampaikan kita mesti meninggalkan hal-hal yang feodal dan birokratis itu," ucapnya.

"Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat, saya kira semangatnya bagus sekali," sambungnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka membuat posko aduan bernama 'Lapor Mas Wapres' di Istana Wapres, Jakarta. Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) mengungkap alasan Gibran ingin mempunyai posko tersebut.

"Pada intinya Bapak Wapres, Wakil Presiden, memberikan perhatian terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan beliau ingin semakin memudahkan masyarakat menyampaikan aduannya dengan membuka kanal baru Lapor Mas Wapres," kata Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden RI Sapto Harjono kepada wartawan, Senin (11/11).

Sapto menyebutkan posko aduan seperti itu sebetulnya sudah banyak. Namun, menurut dia, posko di Istana Wapres ini akan semakin memudahkan masyarakat.

"Sebenarnya di luar kanal ini sudah banyak kanal-kanal lain, namun demikian dengan adanya tambahan kanal baru ini insyaallah masyarakat akan semakin mudah menyampaikan aduannya," ucapnya.

Saksikan Live DetikSore:

Megawati Soekarnoputri berbicara terkait jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Megawati mengatakan dia tak mendapatkan gaji pada jabatannya itu di BRIN.

Megawati menyampaikan hal itu dalam pengarahannya di acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin (5/8/2024). Megawati mulanya mengungkap percakapannya dengan Menkeu Sri Mulyani.

"Saya suka guyon sama Ibu Menteri Keuangan, saya baru tahu karena saya nggak pernah mikirin, ternyata di apa itu, PNS ya itu gaji nggak boleh dua ya, saya baru tahu beneran lho," kata Megawati.

Mengawati mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan gaji di BRIN. Dia pun tak masalah dengan hal itu karena sebagai salah satu bentuk bakti kepada negeri.

"Saya kan megang BPIP sama BRIN, ternyata yang di BRIN saya nggak dapat gaji lho, coba bayangkan kalau saya mau berontak kayak apa, nggak, saya oke aja, 'oke, nggak apa-apa, Mbak, saya bakti saya pada negeri, kok', kalian itu mestinya begitu lho bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya saya ajari, bakti pada negeri tahu," kata Megawati.

Megawati pun meminta para gubernur dan penjabat gubernur yang hadir tidak menerima rangkap gaji jika memiliki beberapa jabatan.

"Siapa yang nggak mau angkat tangan, jantan kalau laki-laki, kalau perempuan bingung juga saya manggilnya apa. Pokoknya jangan pengecut, saya sengaja lho nggak ada yang tahu saya mau gini, gini, gini, karena saya mikir kapan lagi ketemuan ni," sebut dia.

Megawati juga bercerita perjalan hidup yang dilaluinya adalah unik. Megawati mengenang bahwa dia lahir di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

"Hidup saya itu menurut saya unik, unik lho. Saya anak presiden, tinggal karena bapak saya presiden, wah semua orang gini-gini (ngangkat tangan) di Istana Merdeka sono. Saya boleh tidur di Istana Jogja, saya lahir di situ, karena anak presiden," tutur Megawati.

Megawati juga mengungkit kisah hidupnya di era Presiden Soeharto. Megawati juga bercerita perjalanan menjadi rakyat biasa hingga jadi Presiden RI ke-5.

"Setelah Pak Harto Bapak saya diturunkan, wah orang langsung tidak ada yang mau kenal kami, saya rakyat biasa. Ini pengalaman hidup lho, bukannya subjektif, itu kenyataan, coba bayangkan," tutur dia.

"Saya bilang pada saudara-saudara, kita hidup yang benar, jaga nama Bapak kita. Akhirnya masuk politik, ya akhirnya presiden lah, wapreslah, sampai sekarang saya masih laku, iya maksud saya laku dikasih kerjaan, saya nggak minta," pungkasnya.

Simak juga Video: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 1,4 T untuk 2 Kapal Penelitian Baru BRIN

[Gambas:Video 20detik]

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia. Agenda ini digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Balai Samudra, Jakarta.

Pantauan detikcom di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024), selain Megawati, hadir Wapres RI ke-6 Try Sutrisno dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.

Try dan Bintang Puspayoga tampak duduk bersama tamu lain. Ada pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, di antara tamu yang hadir.

Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara sekaligus kader PDIP Olly Dondokambey. Lalu ada juga Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebagai tuan rumah dalam agenda ini.

Megawati memberikan sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka. Sejumlah pejabat Pj gubernur juga hadir dalam acara ini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini