Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus terkait sistem keamanan laut. Lodewijk mengatakan salah satu masalah sistem keamanan laut adalah koordinasi yang kurang baik.

Rapat tersebut digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Awalnya Lodewijk menjelaskan ada sejumlah masalah yang telah diidentifikasi terkait sistem keamanan laut.

"Sistem keamanan laut menghadapi beberapa permasalahan, kalau kita identifikasi masalah. Pertama masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum dan pola keamanan laut yang terpadu," kata Lodewijk.

Dia mengatakan ada berbagai pelanggaran yang terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal dan kejahatan lintas negara. Selain itu, ada regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara menyeluruh.

"Regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara komprehensif, kemudian berkelanjutan adaptif, responsif, dan inklusif. Itu belum ada," kata dia.

Kemudian, dia melanjutkan, lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum di laut. Dia mencontohkan pernah ada lembaga Bakorkamla untuk koordinasi dan dihapus kewenangannya dan menjadi Bakamla.

"Tapi dibubarkan jadi Bakamla. Setelah Bakamla keluar wewenang koordinasi itu ada, tapi wewenang penegakan hukum tidak ada. Artinya, ya itu Bakamla ini jadi banci lagi," tuturnya.

Untuk itu, dia merekomendasikan regulasi tunggal untuk melatih tata kelola laut. Selain itu, perlu dibentuk sea and coast guard untuk menggantikan Bakamla.

"Perlu dibentuk sea and coast guard, jadi jangan Bakamla lagi, sea and coast guard Indonesia sebagai leading sector yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan penegakan hukum di laut," ungkapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

masalahnya jumlah Gapoktan itu ada sekitar 64 ribu, sehingga kami butuh bantuan dari notariat khususnya IKANO Unpad

Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan membutuhkan bantuan para notaris dari Ikatan Keluarga Alumni Notariat (IKANO) Universitas Padjadjaran Unpad untuk membentuk badan hukum koperasi bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi.

"Kami di Kementerian Koperasi sebenarnya mau minta tolong. Kebetulan sekarang ada rencana skema penyaluran pupuk dengan harapan bisa langsung digunakan oleh para petani melalui Gapoktan," kata Ferry dalam acara di satu hotel di Bandung, Jumat malam.

Ferry yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad menjelaskan, biaya pembentukan badan hukum itu akan dikumpulkan melalui acara penggalangan dana (endowment fund raising) dari IKANO Unpad.

Ia mengungkapkan pertolongan yang diharapkan dari IKANO Unpad terkait dengan skema penyaluran pupuk langsung dari pabrik ke petani, dalam rangka swasembada pangan pemerintah.

Bantuan dari notaris khususnya alumni Unpad itu, kata Ferry, adalah membantu dari sisi legalitas Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar mereka berbadan hukum sebagai usaha koperasi.

"Karena masalahnya jumlah Gapoktan itu ada sekitar 64 ribu, sehingga kami butuh bantuan dari notariat khususnya IKANO Unpad. Kemarin sudah ada kesepakatan bahwa biayanya sekitar Rp2,5 juta mudah-mudahan bisa terealisasi," ucapnya.

Hal ini, dibutuhkan karena selama ini petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk yang menyebabkan tanaman para petani kekurangan nutrisi.

"Karena itu saya mengajak untuk kita sama-sama mencarikan jalan membantu teman-teman keluarga petani yang perlu kita bantu itu agar ada kepastian petani mendapatkan pupuk," ucapnya yang diiringi tepuk tangan para anggota IKANO Unpad.

Terkait penggalangan dana ini, Ferry mengungkapkan pihaknya mendukung inisiasi dari IKANO ini serta berharap yang dilakukan hari ini untuk membantu membiayai mahasiswa dan menambah fasilitas Unpad menjadi lebih baik lagi.

"Kami dari IKA Unpad juga akan ikut melakukan endowment fundraising dan semoga jumlahnya terkumpul bisa jauh lebih besar," kata Ferry.

Di lokasi yang sama Ketua Umum IKANO Unpad Dr Ranti Fauza Mayana mengungkapkan bahwa dalam penggalangan dana tahun ini, dana yang terkumpul adalah Rp250 juta dengan ada bantuan dari dana pribadi Wamenkop Ferry Juliantono sebesar Rp100 juta.

"Jadi totalnya Rp350 juta yang akan kami salurkan bagi dana abadi Universitas Padjajaran," kata Ranti.

Ranti mengungkapkan bahwa kegiatan ini sudah berjalan lima tahun dan secara total dana yang terkumpul dari para alumni dan sponsor adalah Rp1,35 miliar.

"Alhamdulillah ini merupakan bentuk cinta dan kasih dari IKANO Unpad pada almamater. Kami harapkan semoga penyaluran dana abadi ini bisa berjalan dengan lancar, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pemanfaatan dana abadi Unpad ini akan digunakan untuk peringatan pemberdayaan pendidikan mahasiswa, kemudian pengembangan riset, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Semoga kita bisa konsisten terus menggelar kegiatan ini," tutur Ranti.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH Umsida) dan Majelis Hukum dan HAM PWM Jatim, menggelar Refleksi Akhir Tahun. Acara ini bertema Menakar Masa Depan Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Acara yang dihadiri lebih dari 700 peserta di Auditorium KH Ahmad Dahlan GKB 2 Kampus 1 Umsida, Ahad (15/12/2024). Narasumber menghadirkan empat pakar hukum. Salah satunya Prof Dr Otto Hasibuan SH MM, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Otto mengungkap prospek dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia, dengan menyoroti Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki prioritas jelas.

"Pemerintah sekarang memiliki Asta Cita yang sangat spesifik, terutama dalam memperkokoh demokrasi dan Hak Asasi Manusia. HAM menjadi prioritas utama, yang tercermin dalam komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi," kata Prof Otto di UMSIDA, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, Prof Otto menjelaskan bahwa salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi masalah narkoba dan korupsi, yang menjadi perhatian utama dalam tugasnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga menekankan pentingnya paradigma baru dalam penegakan hukum, di mana lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi rehabilitasi tahanan agar bisa kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Di dalam penjara, sebagian besar tahanan terlibat kasus narkoba. Tanpa rehabilitasi yang baik, mereka akan semakin parah. Ini adalah tantangan kita dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah," paparnya.

Prof Otto juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan teori-teori yang diajarkan di kampus menjadi solusi nyata bagi permasalahan sosial. Ia berharap Umsida sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, dapat terus berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

Dalam acara yang sama, Rektor Umsida, Dr Hidayatullah menyatakan kebanggaannya atas kehadiran tokoh penting nasional tersebut. "Kehadiran Wamenko Otto Hasibuan ini menjadi kehormatan bagi kami dan semoga memberi energi positif bagi kami untuk terus berkembang," ujar Dr Hidayatullah.

Sejak Maret 2024, Umsida telah berstatus sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat nasional dan berencana menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN. Rektor berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat kultur akademik di Umsida, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum