Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Marinus Gea, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Marinus menegaskan Kementerian HAM harus melindungi hak-hak para korban.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, Kementerian HAM lamban dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Di sisi lain, dia menyebut DPR telah menerima keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan usai para korban mengadukan kasusnya ke Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, beberapa waktu lalu.

Marinus pun mengingatkan pentingnya Kementerian HAM membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal itu, menurutnya, agar fungsi kementerian benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

"Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan," ujarnya.

Selain itu, Marinus juga menyinggung terkait tingginya popularitas kementerian HAM saat ini. Namun, kata dia, popularitas itu belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," ungkap Marinus.

Marinus juga menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM 2025. Dia mengatakan dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi.

Marinus pun meminta Kementerian HAM untuk menjelaskan terkait realisasi anggaran senilai Rp 51 miliar. Dia mengingatkan anggaran yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk masyarakat.

"Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tuturnya.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas," imbuh dia.

'Simak juga Video: Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat'

(amw/fca)

Jakarta -

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Keduanya diusulkan menjadi 'corong' Presiden karena pengalamannya.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikan Prasetyo berkaitan dengan dirinya yang baru-baru ini diminta aktif menjadi jubir Presiden. Di sisi lain, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan dia diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

(fca/rfs)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diberi amanah untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo membantah penunjukan dia sebagai jubir presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, dia diminta Prabowo untuk aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Nantinya, dia juga mengusulkan ke Prabowo agar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro juga menjadi juru bicara. Prasetyo menilai keduanya memiliki pengalaman berbicara dengan media.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ujarnya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Ia juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

Lihat juga Video Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

(eva/jbr)

Itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah terkait oknum organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada para pengusaha.

Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi (Wameninves), masalah tersebut merupakan permasalahan yang sangat krusial.

"Itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Sebagai informasi, jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, akan menindak tegas kepada anggota organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi pemerasan serta pungutan liar dengan modus tunjangan hari raya (THR) terhadap para pengusaha di wilayah hukumnya tersebut.

"Kami dari Kepolisian tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi di Bandara Soetta," kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol. Ronald FC Sipayung.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk memastikan bahwa dunia usaha di wilayah Bandara Soetta terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada para pelaku usaha maupun investor yang mengetahui ataupun menjadi korban aksi premanisme oleh oknum anggota ormas agar segera melaporkan ke 110 atau ke Polresta Bandara Soetta.

Ia menambahkan, sebelum melakukan penindakan hukum jajarannya akan selalu mengedepankan langkah preventif dan preemptif. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.

Dengan atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terkait upaya Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

...Ya kita serahkan saja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya kita serahkan kepada proses hukum, kata Nezar Patria di Jakarta, Jumat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum mengenai penanganan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Ya kita serahkan saja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya kita serahkan kepada proses hukum," kata Nezar Patria di Jakarta, Jumat.

Wamenkomdigi mengatakan tidak mengetahui persis mengenai dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

"Oh enggak (tahu) itu dari tahun 2020 ke 2024. Tanya saja ke penyidik," kata Nezar Patria.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

"Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Kejari Jakarta Pusat (Jakpus) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

"Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran menjadi sebesar Rp3,3 triliun dalam rangka efisiensi anggaran untuk tahun anggaran 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000," kata Wakil Menteri Hukum Eddy Hilariej saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan pada 24 Januari 2024, anggaran Kementerian Hukum diefisiensi atau diblokir sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07 persen dari total pagu Rp5.066.600.725.000.

Namun demi kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan operasional, Kementerian Hukum mengusulkan agar pemblokiran anggaran itu dikurangi sebesar Rp605.106.397.000, sehingga pemblokiran hanya sebesar Rp1.678.287.603.000.

Dengan adanya kebijakan rekonstruksi anggaran itu, menurut dia, Kementerian Hukum tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, mulai dari pembentukan regulasi penyusunan undang-undang prioritas nasional, pembentukan regulasi, dan pembinaan hukum nasional.

Selain itu, juga melaksanakan program penegakan dan pelayanan hukum, hingga peningkatan kualitas administrasi hukum umum kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi.

Walaupun efisiensinya dikurangi, dia mengatakan bahwa Kementerian Hukum melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran tersedia. Di antaranya pemberlakuan program kerja fleksibel bagi pegawai, efisiensi belanja operasional dan non operasional yang meliputi ATK, kegiatan seremonial.

Kemudian pihaknya juga bakal melaksanakan kegiatan yang bersifat prioritas, mengoptimalkan layanan berbasis digital, pelatihan melalui mekanisme pembelajaran jarak jauh, hingga mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menekankan pentingnya peran Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) dalam memberikan informasi hukum yang kredibel kepada publik. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengesahan Iwakum sebagai perkumpulan berbadan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum .

"Iwakum juga dapat memberikan peran strategis dan kontribusi besar sebagai kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum serta produk hukum pemerintah serta DPR," ujar Eddy di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga berharap Iwakum dapat terus mengedukasi publik dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam isu-isu hukum aktual.

Iwakum resmi memperoleh legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000743.AH.01.07.TAHUN 2025. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil menyebut pengesahan ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat peran organisasi yang menaungi wartawan hukum di Indonesia.

"Kami bersyukur bahwa Iwakum kini memiliki dasar hukum yang kokoh sebagai perkumpulan resmi. Legalitas ini menjadi amanah untuk terus berkontribusi dalam dunia pers, khususnya di bidang hukum," katanya.

Dengan legalitas tersebut, Iwakum akan lebih leluasa dalam melaksanakan berbagai program, termasuk advokasi anggota, peningkatan kompetensi wartawan hukum, serta edukasi publik terkait isu hukum.

Sekretaris Jenderal Iwakum Ponco Sulaksono mengatakan, Iwakum bertekad membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk mendorong transparansi, keadilan, dan supremasi hukum melalui pemberitaan yang berkualitas.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berbicara soal kasus pelanggaran HAM berat. Pigai mengatakan masalah penanganan kasus pelanggaran HAM berat akan diserahkan ke Wakil Menteri (Wamen) HAM Mugiyanto Sipin.

"Soal HAM berat saya perintahkan, mendelegasikan Pak Wamen untuk menangani. Jadi semua yang sudah lama dilakukan, sama akan dilanjutkan," kata Pigai saat rapat di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia mengatakan komitmen penyelesaian kasus HAM berat di era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo tetap sama. Instrumen penanganan pelanggaran HAM berat, seperti pemenuhan hak korban, bakal dilakukan.

"Soal HAM berat begini, pemerintah selama Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama, tidak ada beda. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama, 12 kasus sama, restitusi korban, rekonsiliasi dan rehabilitasi sama," kata dia.

Pigai mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk mendukung hal tersebut. Terkait dasar hukumnya, kata Pigai, bakal diterbitkan berupa Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

"Tinggal kami hadirkan Keputusan Presiden aja dan Instruksi Presiden, kita bikin baru karena 2023 sudah selesai. Jadi kami harus bikin Inpres dan Keppres baru," sebutnya.

Natalius Pigai sebelumnya dicecar oleh anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti menyebut kerja Pigai tidak terlalu terlihat di 100 hari pertama kerja.

Perihal itu dilontarkan oleh Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Tonton juga Video Pigai: Kami Tak Punya Program 100 Hari, Tapi Punya Emergency Condition

(ial/ygs)

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih dalam kegiatan semacam 'retreat' menteri sebelum dilantik. Yusril mengatakan kegiatan itu bertujuan menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," lanjut dia.

Ditanya apakah 'retreat' kepala daerah itu juga akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana yang dilaksanakan para menteri, Yusril mengaku belum tahu-menahu.

"He-he-he, belum tau," kata dia.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Yusril menyebut pemerintah pun tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Dia mengatakan pemerintah menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat digelar lebih dulu.

"Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.

(fca/ygs)

"Kami sangat senang karena karya warga binaan dibeli oleh Wakil Menteri, ini suatu pencapaian yang patut disyukuri dari rangkaian proses pembinaan yang sudah diberikan ke warga binaan,"

Sarilamak (ANTARA) - Lukisan yang dibuat oleh salah seorang warga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Suliki, Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar) dibeli oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo.

"Kami sangat senang karena karya warga binaan dibeli oleh Wakil Menteri, ini suatu pencapaian yang patut disyukuri dari rangkaian proses pembinaan yang sudah diberikan ke warga binaan," kata Kepala Lapas Suliki Kamesworo di Sarilamak, Rabu.

Ia mengatakan karya yang dibeli oleh wakil menteri tersebut adalah buatan dari Deni, yang masuk penjara karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba

Namun dalam menjalani masa hukum, Deni berhasil membuktikan bahwa dirinya masih bisa produktif dan berinovasi meskipun tengah berada di balik jeruji.

Karya yang dibuat oleh Deny berupa lukisan potret dari Presiden RI Prabowo Subianto dengan medium Glitter di atas kanvas berukuran sekitar 40X40 centimeter.

Deni selaku pemilik karya mengaku senang karena karya buatannya dibeli oleh seorang wakil menteri, karyanya terjual sebesar Rp5 juta.

Bahkan ia juga mendapatkan pesanan dari orang yang sama untuk membuatkan lukisan lain dengan teknik Glitter yang ditekuni.

Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo melalui pesan WhatsApp juga menyampaikan pesan kepada Deni yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Suliki.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas karya seni yang luar biasa dari warga binaan yang ditujukan untuk Bapak Presiden RI serta saya,” ucapnya

Angga berharap semoga Deni tabah menjalani hukuman saat ini, dan senantiasa melakukan hal-hal positif dan menjadikan pembinaan di Lapas sebagai modal ketika bebas nanti.

Kalapas Suliki Kamesworo mengucapkan terima kasih atas apresiasi serta perhatian yang diberikan oleh Angga Raka Prabowo selaku wakil Menteri Komunikasi Digital Indonesia.

“Terima kasih atas perhatian dan apresiasi bagi warga binaan Lapas Suliki, saya pribadi senang hasil karya warga binaan bisa bernilai dan mendapatkan apresiasi," jelasnya.

Menurutnya Lembaga Pemasyarakatan kelas III Suliki senantiasa memberikan ruang ekspresi dalam program pembinaan kemandirian yang terus dioptimalkan.

Berbagai macam produk serta karya telah dilahirkan oleh warga binaan dari hasil pembinaan mulai dari jas hujan, produk hiasan miniatur, batik tulis jeruji, sampai lukisan glitter.

Produk dan karya warga binaan Lapas Suliki itu kemudian diperkenalkan melalui berbagai media sosial milik Lapas seperti instagram, tiktok, dan facebook.

Lukisan itu juga turut diunggah di story instagram oleh Ketua Dharma wanita Persatuan Lapas Suliki, dengan menandai (tag) berbagai akun terkait.

"Tidak disangka ternyata mendapatkan respon positif, dan mendapat komentar keren oleh Angga Raka Prabowo selaku Wamen Komdigi," jelasnya.

Kames mengatakan apresiasi tersebut memiliki makna penting, karena menjadi stimulus bagi warga binaan untuk terus melahirkan karya-karya terbaik.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap mobil dinas Maung untuk para menteri kini sudah mulai diproduksi. Mobil dinas Maung tersebut merupakan permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menyebut, mobil-mobil itu nantinya akan dipakai sebagai mobil dinas para menteri Kabinet Merah Putih.

"Iya. Mulailah, mulai kita produksi," kata Prasetyo di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, dilansir detikNews, Minggu (2/11/2024).

Prasetyo mengaku belum dapat memastikan berapa jumlah mobil Maung yang diproduksi tersebut. Namun menurutnya, para menteri juga telah berkomitmen untuk menggunakan mobil dinas Maung sesuai arahan Prabowo.

"Saya nggak hapal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung," jelasnya.

Ia menjelaskan jumlah mobil Maung yang diproduksi cukup dan akan langsung digunakan menteri hingga wakil menteri. Jika jumlah mobil tersebut kurang, maka akan diproduksi kembali. Diharapkan bupati hingga gubernur juga bisa menggunakan mobil tersebut.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri, baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," tuturnya.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan saat ini mobil dinas Maung telah mulai diproduksi. Prasetyo mengatakan nantinya mobil-mobil itu akan dipakai untuk para menteri Kabinet Merah Putih.

"Iya. Mulailah, mulai kita produksi," kata Prasetyo di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Namun, Prasetyo belum dapat memastikan jumlah mobil Maung yang sedang diproduksi tersebut. Meski begitu, dia menekankan para menteri berkomitmen untuk menggunakan mobil dinas Maung.

"Saya nggak hapal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung," jelasnya.

Prasetyo menjelaskan jika total mobil dinas Maung yang tengah diproduksi itu cukup, maka wakil menteri pun akan langsung ikut menggunakannya. Namun, kata dia, jika jumlah mobil tersebut kurang, maka akan diproduksi kembali.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri, baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," tuturnya.

(amw/ygs)