Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan menempuh jalur hukum buntut pengadangan dan perusakan mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Irfan Zubaidy oleh sejumlah mahasiswa. Kabag Prokopim Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan insiden tersebut tergolong tindakan kriminal yang mengancam keselamatan.

"Akan ada upaya tempuh jalur hukum. Tujuannya memberikan efek jera sehingga tindakan-tindakan seperti ini tak terulang lagi," tegas Suryadin, Senin (21/4/2025).

Suryatin mengatakan Pemkab Bima prihatin dan menyayangkan peristiwa itu. Sebab, mobil dinas adalah aset negara.

"Seharusnya aset negara yang dibeli dari uang rakyat ini dijaga bersama-sama," ucap Suryadin.

Menurut Suryadin, Pemkab Bima menghormati dan menghargai kebebasan pendapat serta aspirasi yang disampaikan oleh elemen mahasiswa maupun masyarakat. Namun, dia berharap penyampaian aspirasi ditempuh dengan cara-cara dialogis, bukan anarkistis.

"Kami imbau aspirasi yang disampaikan bukan dengan cara anarkistis yang berdampak buruk dan membawa citra kurang baik bagi daerah," kata pejabat yang akrab disapa Yan itu.

Suryadin mengungkapkan Wabup Irfan saat ini dalam kondisi baik, meski mobil dinas yang ditumpanginya mengalami kerusakan.

"Wakil Bupati baik-baik saja, mobil dinasnya alami kerusakan bagian depan," ungkao Suryadin.

Suryadin mengatakan mobil dinas jenis Fortuner dengan pelat nomor merah EA 2 Y itu ditumpangi oleh Wabup Bima bersama ajudannya. Namun, saat melintas di ruas jalan negara lintas Bima-Sumbawa, tepatnya di depan kampus STKIP Taman Siswa Padolo, Kecamatan Palibelo, tiba-tiba diadang oleh sejumlah mahasiswa.

"Diadang saat Wakil Bupati dari kediamannya menuju kantor untuk dinas (bekerja)," tandas dia.

Video: Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok soal Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

Video: Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok soal Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup bakal memproses hukum pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) swasta ilegal alias tanpa izin lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Untuk ke depan pastinya kita akan lakukan upaya-upaya lagi terutama untuk TPA-TPA swasta yang tanpa izin lingkungan itu juga ke depan akan menjadi sasaran kita," kata Rizal, sebagaimana dilansir Antara.

Dia menyebut, KLH sudah memulai proses penegakan hukum terhadap sejumlah TPA, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dijalankan secara ilegal.

Beberapa kasus yang sudah berjalan proses hukumnya, salah satunya TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten. Dia menargetkan pengiriman kembali berkas perkara dilakukan pada April 2025.

Selain itu ada TPA Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat yang dalam tahapan pemeriksaan tersangka berinisial SDS pada Rabu.

Lalu ada TPA Bakung di Bandar Lampung, Lampung, yang sudah disegel KLH pada Desember 2024 yang kini sedang dalam proses pemeriksaan saksi dan penyusunan berkas perkara dan pengirimannya.

Rizal menuturkan, kementerian juga tengah memproses kasus TPA Sarbagita di Denpasar, Bali yang tengah diproses dalam tahapan permintaan klarifikasi dan mendengarkan keterangan dari ahli serta olah TKP dengan pakar mangrove.

Rizal menyampaikan, dalam menangani TPA ilegal, pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Depok terkait proses hukum tersangka J yang mengelola TPA liar Limo, Depok, Jawa Barat dan memproses penetapan tersangka tambahan berinisial S.

Pihaknya juga tengah memproses hukum TPS Pasar Induk Caringin di Kota Bandung yang dalam tahapan klarifikasi, permintaan keterangan ahli, dan olah TKP dengan ahli.

Dia juga tengah memproses sanksi paksaan pemerintah terhadap 343 TPA yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk tahapan awal menutup sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka di 37 TPA.

"343 kita kejar dulu karena itu yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk swasta ini ke depan akan kita lakukan lagi," jelas Rizal.

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyegerakan berbuka puasa saat waktunya telah tiba. Muslim yang bersegera buka puasa termasuk orang-orang yang dilingkupi kebaikan.

Puasa merupakan ibadah bagi umat Islam. Di bulan Ramadan, puasa hukumnya wajib. Sementara di selain bulan Ramadan, puasa pada waktu-waktu tertentu hukumnya sunnah.

Mengutip buku Rahasia Puasa Menurut 4 Mazhab karya DR. Thâriq Muhammad, puasa adalah menjaga dari segala yang membatalkan puasa sejak fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat-syarat tertentu disertai niat.

Hukum Menyegerakan Berbuka Puasa

Salah satu sunnah puasa Rasulullah SAW adalah dengan menyegerakan berbuka puasa. Mengerjakan sunnah ini akan mendapatkan pahala kebaikan.

Mengutip buku Mengapa Harus Puasa Senin-Kamis? karya Asrar Mabrur Faza, dijelaskan maksud dari menyegerakan berbuka puasa, tentunya bukan mendahului berbuka puasa sebelum ada kepastian waktu berbuka.

Dari Sahl bin Sa'ad RA, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Manusia akan selalu berada dalam kebaikan, selagi mereka menyegerakan berbuka puasa." (HR Muttafaq 'alaih)

Hadits di atas menyatakan bahwa kondisi orang-orang berpuasa akan senantiasa berada dalam al khair (kebaikan), jika mereka menyegerakan berbuka puasanya.

Sebelum menyegerakan berbuka puasa, hendaknya selalu memastikan bahwa waktu berbuka telah masuk.

Ada beberapa kebaikan yang diterima oleh orang-orang yang bersegera dalam berbuka puasa, berikut diantaranya:

1. Kebaikan karena telah taat kepada anjuran Rasulullah SAW.

2. Kebaikan karena telah menegakkan agama Islam dengan melakukan salah satu bukti keunggulan ajaran Islam terhadap ajaran agama atau kepercayaan lain. Rasulullah SAW bersabda, "Agama (Islam) ini akan senantiasa unggul, selama umatnya menyegerakan berbuka puasa. Sesungguhnya orang Yahudi memperlambat (masa berbuka)nya." (HR Nasai dari Abu Hurairah)

3. Kebaikan karena orang-orang yang berpuasa itu digolongkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, "Allah berfirman, 'Hamba yang paling aku cintai adalah yang lebih dulu berbuka puasa." (HR Tirmidzi dari Abu Hurairah)

4. Kebaikan karena telah segera mengembalikan kondisi tubuhnya ke sedia kala. Hal ini tentu sangat baik baik kesehatan.

Doa Buka Puasa

Selain mengusahakan untuk segera buka puasa, umat Islam juga disunnahkan untuk membaca doa berbuka puasa. Berikut doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika berbuka puasa,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَ اءَ الله

Arab-Latin: Dzahabazh zhama-u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insyaa Allah.

Artinya: "Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah." (HR. Abu Daud)

Kemudian bisa juga dengan membaca doa berikut,

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ أُمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت ُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

Arab-Latin: Alloohumma laka shumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamarroohimiin

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku tunduk dan patuh, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang"

Dokter Anjurkan Lakukan Peregangan Jelang Buka Puasa

Dokter Anjurkan Lakukan Peregangan Jelang Buka Puasa

KOMPAS.com - Sejumlah warga terdampak tempat pembuangan akhir (TPA) liar di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

TPA liar tersebut terletak di sepanjang aliran Sungai Pesanggrahan dengan luas hampir 3,7 hektare dan telah beroperasi setidaknya sejak tahun 2009.

Selain itu, letak TPA liar itu berjarak kurang dari 50 meter dari sejumlah kompleks perumahan di sekitar seperti Perumahan Griya Cinere 2, Taman Dika, Panorama Cinere, Bukit Cinere dan lainnya.

TPA liar itu disebut telah beroperasi selama 15 tahun menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan warga sekitar.

Sejak 2009, warga telah melakukan protes berulang kali atas kegiatan ilegal pembuangan dan pembakaran sampah di lokasi tersebut. Namun sampai kini, belum ada tindakan yang tegas dan penegakan hukum yang dilakukan.

Perwakilan Forum Warga Terdampak Dodi Ariawanto berharap, Komnas HAM dapat membantu untuk menegakkan HAM atas lingkungan yang baik dan sehat.

“Serta memfasilitasi agar Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Pusat dapat menjalankan kewajibannya, sehingga hak warga masyarakat terpenuhi,” kata Dodi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/1/2025).

TPA liar itu sempat disidak oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq pada November 2024, kemudian disegel.

Meski demikian, warga mengaku sampai saat ini operasi TPA liar tersebut masih terus berlangsung.

Selain itu, belum ada tindakan berarti untuk mengatasi masalah bau dan potensi penyebaran penyakit yang timbul akibat tumpukan sampah.

Juru Kampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar yang mendampingi forum warga terdampak menyatakan, operasi TPA liar tersebut menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan manusia.

Dia menuturkan, TPA liar tersebut mempraktikkan pengangkutan, penimbunan dan pembakaran sampah secara ilegal.

Aktivitas tersebut, kata Ghofar, merenggut hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas udara bersih, hingga hak atas kesehatan warga.

“Negara melalui institusinya harus memenuhi hak asasi warga melalui upaya penegakan hukum, pemulihan lingkungan dan jaminan untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat yang bebas dari polusi,” ucap Abdul.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan berujar, pelanggaran HAM dalam kasus ini terjadi akibat pembiaran.

Dia menuturkan, Komnas HAM akan menganalisis kasus untuk melihat dugaan pelanggaran HAM yang terjadi seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak dasar lain.

“Selain itu Komnas HAM akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dan mencari solusi atas kasus yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun ini,” ujar Hari.

KOMPAS.com - Sejumlah pemimpin dunia dan ilmuwan iklim ternama menyerukan reformasi proses pertemuan conference of the parties (COP) melalui surat terbuka.

Pada hari kelima, Jumat (16/11/2024), KTT Iklim COP29 menyelenggarakan panel tingkat tinggi tentang iklim dan perdamaian.

Namun, perdebatan seputar perlunya reformasi proses COP telah menjadi pusat perhatian di Baku.

Dalam surat terbuka, lebih dari 20 pakar termasuk mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Mantan Presiden Irlandia Mary Robinson, mantan kepala iklim PBB Christiana Figueres mengatakan bahwa meskipun telah mencapai banyak kemajuan, proses COP perlu dirombak.

Surat tersebut menyerukan tujuh reformasi utama mulai dari pelacakan pendanaan iklim yang kuat, integrasi bukti ilmiah terbaru, hingga pertemuan yang lebih kecil dan lebih sering.

Selain itu, mereka juga mendesak kriteria kelayakan yang ketat bagi negara tuan rumah COP.

Di sisi lain, Presiden COP29 Mukhtar Babayev mengatakan, KTT tersebut berjalan dengan baik.

Dia menyanjung kesepakatan awal mengenai Pasal 6.4 dalam Perjanjian Paris tentang pasar karbon internasional yang sudah disepakati dalam COP29.

"Pekerjaan awal 6.4 memberi kita motivasi tambahan untuk memenuhi semua kewajiban atau pokok bahasan lainnya," kata Babayev, sebagaimana dilansir Euronews.

Rumit

Babayev berujar, pembicaraan difokuskan pada tujuan kolektif terukur baru yang akan menggantikan target pendanaan iklim sebelumnya sebesar 100 miliar dollar AS per tahun yang ditetapkan pada tahun 2009.

Berdasarkan Perjanjian Paris, negara-negara sepakat untuk menetapkan target pendanaan iklim baru pada tahun 2025.

"Kami mengadakan banyak pertemuan di sini dan sekarang suhu diskusi sedang sangat panas," kata Babayev.

Kemajuan dalam perjanjian untuk tujuan pendanaan iklim baru sedang terjadi. Namun, Babayev mengakui situasinya masih rumit.

"Kami telah menerima sinyal positif dari lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan kontribusi mereka selama dua tahun ke depan. Dan saya pikir itu sinyal yang bagus."

Dia menambahkan, semua kekuatan benar-benar terkonsolidasi untuk mencapai kesepakatan pendanaan iklim di COP29 Baku.

"Tetapi ini benar-benar rumit dan kami masih berusaha berbicara dengan para pihak untuk menavigasi proses ini," papar Babayev

Semua mata tertuju pada apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Pekan kedua akan menjadi pekan yang krusial dalam menentukan seberapa besar pencapaian COP ini dan tingkat komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam memenuhi tujuan Perjanjian Paris.