KPU tidak masalah dengan adanya usulan metode pemilihan secara e-voting pada Pemilu 2029. KPU menilai yang terpenting metode ini memiliki dasar hukum yang jelas.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan usulan e-voting maupun e-counting sudah menjadi bahan diskusi. E-voting dinilai harus didukung teknologi dan dasar hukum yang jelas.

"Pasti kita semua berpikir untuk itu (e-voting/e-counting). Alasan efisiensi, penyederhanaan, adaptasi terhadap teknologi, mau tidak mau. Tapi persiapannya harus panjang dan juga piranti hukum, dasar, basis aturannya harus jelas. Sehingga KPU-nya tidak terombang-ambing. Kalau nanti tidak jelas, repot teman-teman sekalian," kata Afif dalam diskusi 'Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan' di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025) kemarin.

KPU sudah pernah melakukan berbagai macam metode dalam pemilihan, mulai dari mencoblos, mencontreng hingga kembali mencoblos. Afif menyampaikan KPU selalu melakukan modernisasi pemilu dari sebelumnya.

"Saya lupa tahun berapa, kita pernah loh nyontreng. Saat itu isu di medianya apa? Masa kita ini menjadi negara yang dikatakan paling bodoh di dunia karena hanya sedikit negara yang kemudian memilihnya masih nyoblos, dibikin lah nyontreng waktu itu. 2004 atau berapa Kang Kaka? 2009. Setelah itu kita kembali nyoblos, tidak ada isu itu Pak. Artinya pernah kita coba semua, pernah kita coba," jelas Afif.

"Karena bagaimana pun, kami dari sisi KPU terkait dengan sistem, tidak ada sistem KPU yang dibuat oleh para pendahulu kami itu kemudian kami matikan. Semua kami modernisasi, semua kami upayakan adanya pengembangan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam pelaku predator seksual anak inisial S (21) dengan korban mencapai 31 anak. KPAI mendukung polisi mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

"Iya kita sangat geram ya sekaligus sangat membuat kita semua kaget ya bahwa korban bertambah banyak. Kita terus berharap masyarakat melapor siapapun gitu, posko ini atau pusat pengaduannya tolong diberi keleluasaan masyarakat, karena tidak mudah, sekali lagi tidak mudah untuk menyampaikan situasi dan kondisi seseorang apa lagi kekerasan seksual," kata Ketua KPAI Ai Maryati saat dihubungi, Kamis (1/5/2025).

Dia mendorong kasus tersebut ditelusuri secara tuntas. Dia menduga hasil rekaman pelaku predator seks anak ini diperjual-belikan.

"Kami ingin penelusuran secara tuntas kejahatan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, anak muda usia di bawah 25 tahun, ini kelihatannya ada arah dia juga jual beli pornografi anak, artinya dengan anak-anak, kita nggak tahu apakah ada usia di atas anak, di atas usia 18 tahun, mohon kepolisian sisir by name by address, terus lakukan scientific investigation," ucapnya.

"Ini memang perlu waktu, jadi mohon karena ini kejahatan seksual harus segera, untuk tahu ke mana video yang konon katanya dihapus-hapusin ya, dan ada yang diketahui, ini ada 2 data, yang satu diketahui yang satu sudah dihapus. Tapi mohon sekali bahwa korban kekerasan seksual yang dilapisi kejahatan elektronik seperti ini bisa menimbulkan dampak yang tidak mudah, dampak yang sangat buruk terhadap korban," lanjut dia.

Ai pun memastikan pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu pemulihan psikologis para korban. Dia juga berharap ada dukungan kepada keluarga korban.

"Kami akan berupaya sekuat tenaga untuk tahu juga perlindungan ya, berupaya beri dukungan secara psikologis, secara fisik bagi anak anak yang jadi korban. Koordinasi dengan Jateng di bawah DP3AKB dan UPTDPPA juga UPTD di Jepara, sekaligus beri dukungan ke keluarga. Karena orang tua pasti terpukul, bahkan sering muncul sikap kemarahan misalnya orang yang jadi pelaku rumahnya digeruduk dan sebagainya. Ini polisi sudah on the track, dan mari kita lakukan pola pola penanganan unutk penegakan hukum dan anak kita diberikan ruang dan waktu," tuturnya.

Lebih lanjut, Ai pun mendesak agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dia meminta agar pelaku dihukum penjara seumur hidup.

"Oh iya ini korban lebih dari ya, kalau semua lapor, bersaksi, itu juga salah satu yang memberatkan bagi pelaku. Saya sih setuju aturan perundangan, UUKS, UU Perlindungan anak terutama, ini kalau korban lebih, dan dicek juga apakah residivis bukan, ya kita bisa akumulasikan, dilihat dari sisi kejahatannya, seumur hidup, atau 20 tahun, 15 tahun plus, ini kita lihat kepolisian kan masih bekerja juga," tuturnya.

Simak juga Video 'Terbongkarnya Aksi Bejat Predator Seks Pemerkosa 31 Anak di Jepara':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Satu tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) bernama Abdul Latif alias Ucok yang kabur saat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palu menyerahkan diri. Sementara satu tahanan lainnya bernama Hasan Basri alias Megi masih dalam pengejaran.

"Iya (1 tahanan kabur sudah menyerahkan diri)," ujar Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Tahanan tersebut diantar pihak keluarga ke Kejari Palu pada Kamis (6/3) sekitar pukul 23.00 Wita. Pihaknya pun berterima kasih kepada semua pihak yang menyebarluaskan peristiwa kaburnya tahanan tersebut.

"Kami berterima kasih kepada media yang cepat merespons sehingga informasi ini cepat tersebar dan sampai ke keluarga yang bersangkutan," terangnya.

Yudi mengaku satu tahanan kabur lainnya bernama Hasan masih dalam pencarian. Pihaknya berharap Hasan ikut menyerahkan diri dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum hingga tuntas.

"Dengan bertanggung jawab mengikuti proses hukum, setelahnya mereka bisa menjalani kehidupan secara normal tanpa harus merasa takut menjadi buron atau DPO," imbuhnya.

Untuk diketahui, Abdul Latif dan Hasan Basri kabur saat mengikuti sidang lanjutan di PN Palu Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3). Keduanya kabur saat diminta hakim untuk keluar ruang sidang sejenak.

Saat itu 2 tahanan kabur bersama 3 terdakwa lainnya berada di depan ruang sidang dan dijaga 1 petugas kejaksaan. Kedua tahanan itu kemudian memanfaatkan situasi saat petugas kejaksaan itu mengecek kondisi ruang sidang.

"Namun sesaat setelah pengawal mengecek, ternyata terdakwa Wilmar memberitahu bahwa tahanan Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi sudah berlari kabur dengan posisi borgol terlepas," kata Yudi kepada wartawan, Kamis (6/3).

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan tak ada target atau deadline Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meneken Keppres setelah gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di IKN tuntas.

"Kan sudah jelas Presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti tetap akan Presiden selesaikan. Yang pasti, soal deadline-nya, karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, ya, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatifnya terpenuhi, itu aja," kata Supratman usai rapat paripurna pengesahan Prolegnas di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo ingin proses pembangunan gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN segera selesai. Dia menyebut Prabowo juga meminta gedung MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) di IKN segera diselesaikan pembangunannya.

"Nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan, presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR/MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan," kata Supratman.

"Kemudian setelah itu Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita, itu bisa terpenuhi," sambungnya.

Supratman menegaskan tidak ada masalah soal Keppres IKN. Dia menyebut Prabowo memperhitungkan kesiapan sarana dan prasarana kantor hingga tempat tinggal aparat pemerintah saat berpindah ke IKN.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, ya kan. Kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," ujarnya.