Istanbul (ANTARA) - AS pada hari Senin mengumumkan pembatasan visa yang menargetkan pemilik dan pejabat senior agen perjalanan India yang dituduh memfasilitasi "imigrasi ilegal."

"Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa terhadap pemilik, eksekutif, dan pejabat senior agen perjalanan untuk memutus jaringan penyelundupan alien," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Bruce, menekankan bahwa kebijakan imigrasi AS berupaya untuk mencegah migrasi ilegal dan menghukum mereka yang melanggar hukumnya.

Bruce, mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang "secara sadar" terlibat dalam operasi imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia.

Ia menekankan bahwa kedutaan dan konsulat AS di India secara aktif bekerjasama untuk mengidentifikasi individu dan agen yang terlibat dalam kegiatan ini.

Langkah tersebut dilakukan saat pemerintahan Donald Trump mempertahankan sikap garis keras terhadap imigrasi dan mengintensifkan upaya untuk membatasi penyeberangan perbatasan ilegal.

Tidak ada tanggapan langsung dari otoritas India atau agen perjalanan terkait dengan langkah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Buleleng -

Warga negara (WN) Estonia (47) ditangkap Kantor Imigrasi Kelas II Khusus TPI Singaraja, Senin (12/5/2025) malam. Ia ditangkap di kawasan wisata Taman Ulun Danu Bulian, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, karena membuat keributan akibat mabuk alkohol.

"Yang bersangkutan diamankan berdasarkan pengaduan masyarakat pengelola wisata dan pemilik camp di Taman Ulun Danu Bulian serta Perbekel Pancasari," kata Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, Kamis (15/5/2025).

Hasil pemeriksaan petugas Imigrasi Singaraja, PM diketahui telah melebihi izin tinggal alias overstay di Bali selama 10 hari dan tidak sanggup membayar denda. PM sebelumnya datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VOA) yang diterbitkan pada 3 April dan berlaku hingga 2 Mei 2025.

"Saat ini WNA dimaksud sedang dalam detensi Kantor Imigrasi Singaraja untuk menunggu tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi," jelas Hendra.

(hsa/gsp)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar Rapat Koordinasi Perwakilan Asing untuk menjelaskan pembaruan informasi seputar kebijakan keimigrasian, utamanya terkait visa dan izin tinggal.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengharapkan melalui rakor tersebut para perwakilan asing mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan keimigrasian terbaru di Indonesia.

"Sehingga bisa memperlancar berbagai urusan keimigrasian dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara sahabat," kata Yuldi Yusman dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Felucia Sengky mengatakan sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal pada rakor yang digelar di Sentul, Jawa Barat, itu dikemas dalam bentuk diskusi panel.

"Selain karena ada beberapa aturan terbaru, juga sekaligus me-refresh (menyegarkan) kembali informasi kebijakan sebelumnya, seperti Golden Visa dan Bridging Visa," katanya.

Setelah sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal terbaru, Ditjen Imigrasi juga menggelar diskusi panel mengenai pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta bantuan hukum dalam kasus perdata lintas negara (rogatory).

Pada sesi penutup, digelar klinik pelatihan (coaching clinic) seputar layanan keimigrasian yang menghadirkan fasilitator dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi.

Perwakilan asing difasilitasi untuk berkonsultasi secara langsung mengenai kendala yang dihadapi warga negara mereka dalam mengurus permohonan visa dan izin tinggal di Indonesia.

"Informasi terkini dalam versi bahasa Inggris seputar layanan keimigrasian yang dapat diakses melalui akun instagram resmi Ditjen Imigrasi juga disampaikan kepada perwakilan asing," jelas Felucia Sengky.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Imigrasi serta Direktur Fasilitas Diplomatik pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Sayu Oka Widani.

Turut hadir, Dubes Kamboja Tean Samnang, Dubes Ethiopia Fekadu Beyene Aleka, Dubes Kenya Galma Mukhe Boru, Dubes Kuba Dagmar Gonzalez Grau, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Afghanistan Mawlawi Sadullah Baloch, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Irak Ammar Hamees Saadallah Al-Khalidy, dan Kuasa Usaha dari Pakistan Roshan Lal.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berhasil menekan jumlah kasus jamaah calon haji asal Indonesia yang berangkat tanpa visa resmi.

"Saya menyampaikan apresiasi karena di pelaksanaan ibadah haji tahun ini Ditjen Keimigrasian sudah berhasil menghalau, meskipun masih ada yang bocor, jamaah yang berangkat tanpa visa haji," kata Selly dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan sejumlah pihak, seperti Ditjen Imigrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Meskipun tidak menyebutkan secara detail penurunan jumlah kasus pemberangkatan haji tanpa visa resmi, Selly menilai Ditjen Imigrasi telah berhasil memberikan kinerja yang lebih baik dari musim haji yang lalu.

"Kejadian di beberapa tahun sebelumnya bisa kita minimalisasi," kata dia.

Ke depannya, Selly berharap pihak Imigrasi dapat mengusulkan norma untuk dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur mengenai keimigrasian, seperti mencegah kasus pemberangkatan haji tanpa visa resmi.

"Kalau tidak masuk, kejadian itu akan berulang terus," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah mengingatkan umat Islam Indonesia untuk menggunakan visa haji resmi di Arab Saudi karena makin ketatnya peraturan dari Tanah Suci tersebut.

"Saya mengimbau kepada calon jamaah haji yang nonreguler, tidak formal, lebih baik berpikir, ya, karena Arab Saudi tahun ini super ketat. Jadi, keluar dari hotel tanpa ada visa haji, itu juga enggak boleh masuk di Masjidil Haram sekarang," ujar Nasaruddin.

Menag juga telah meminta masyarakat untuk tidak tergiur janji manis dari pihak yang mengaku bisa memberangkatkan haji tanpa visa resmi. Semua pihak, ujarnya, harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat hukuman di Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa jamaah calon haji yang ditemukan menggunakan visa non-haji akan dikenakan denda sebesar 100 ribu riyal Arab Saudi (SAR) atau setara dengan Rp400 juta. Selain itu, jamaah calon haji terkait juga akan diberi sanksi tidak boleh memasuki Arab Saudi selama 10 tahun.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Unggahan yang menyebut visa ditolak karena namanya mengandung nama tokoh bersejarah, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dimuat oleh akun X @convomfs pada Rabu (23/4/2025).

Dalam unggahan, disebutkan banyak keluhan mengenai visa atau paspor yang ditolak akibat mengandung nama tokoh bersejarah.

“Dan yap orang indo banyak namanya ditolak,” tulisnya.

Pengunggah menyarankan agar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memberikan nama kepada anak. Menurutnya, seorang anak tidak boleh diberi nama “Roosevelt”.

“Gaboleh ada Roosevelt kalo emng ga ada hubungan darah sm yg punya marga,” tulis dia.

Marga atau nama keluarga Roosevelt ini mungkin merujuk pada nama mantan Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Dikutip dari Britannica, Franklin D. Roosevelt adalah satu-satunya tokoh yang terpilih menjadi presiden sebanyak empat kali, dari 1933 hingga 1945.

Roosevelt memimpin Amerika Serikat melewati dua krisis terbesar di abad ke-20, yakni Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Roosevelt memperluas kekuasaan pemerintah federal melalui serangkaian program dan reformasi yang dikenal sebagai New Deal.

Lantas, bagaimana tanggapan Imigrasi dan Dukcapil?

Imigrasi: kewenangan negara lain

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menilai bahwa unggahan tersebut membahas warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengajukan visa.

Perlu diketahui, visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diizinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara.

Berbeda dengan paspor yang dikeluarkan oleh negara asal pemohon, visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon.

Sehingga Ditjen Imigrasi Indonesia tidak mempunyai kewenangan terhadap visa yang dimohonkan oleh WNI ke negara lain.

“Jadi enggak ada korelasinya sama Imigrasi Indonesia,” ungkap Achmad kepada Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).

Tanggapan Ditjen Dukcapil

Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum menyampaikan, di Indonesia tidak ada larangan penggunaan nama tokoh besar terkenal di dunia.

“Cuma kalau mengurus paspor, terkendala-terkendala (terus) juga, sebaiknya ganti nama saja,” tuturnya kepada Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).

Meski demikian, seseorang perlu memahami sejumlah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengganti namanya.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan.

Mengajukan permohonan ke pengadilan dahulu

Perlu diingat, proses penggantian nama ini didahulukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Setelah mendapatkan surat penetapan penggantian nama dari pengadilan, kemudian mengurusnya ke Dukcapil.

“Pergi ke pengadilan, bermohon bahwa mau beralih nama,” ungkap Handayani.

“Nah berdasarkan surat penetapan pengadilan itu nanti, pergi ke Dukcapil kemudian diganti semuanya, mulai dari akta lahir, semuanya diganti. Dan itu resmi,” imbuhnya.

Perlu ada dasar untuk mengganti nama

Proses penggantian nama ini bisa dilakukan di pengadilan dan Dukcapil setempat, namun seseorang perlu mempunyai dasar untuk mengganti namanya.

Misalnya, surat dari Imigrasi yang menyatakan bahwa perlu mengganti nama karena terkendala dalam mengurus visa. Surat ini kemudian dibawa ke pengadilan.

“Kalau misalnya dapat dari luar (surat pernyataan dari pihak imigrasi negara tujuan), juga tidak apa-apa,” ucap Handayani .

“Bagi Dukcapil atau bagi pengadilan itu yang penting ada dasar suratnya. Jangan kemudian ini (karena) keinginan-keinginan liar,” lanjutnya.

Apabila seseorang tidak mendapatkan surat pernyataan dari imigrasi, maka bisa membuat surat permohonan sendiri.

Surat ini berisi permohonan untuk mengganti nama atas pertimbangan karena kesulitan mengurus visa yang bisa menghambat izin masuk ke negara tujuan.

“Untuk itu, ‘saya berkeyakinan dan berkeinginan untuk mengganti nama. Dengan demikian, saya bertanggung jawab atas segala konsekuensinya’,” ujar Handayani.

“Bagusnya (surat penyataan) pakai meterai, supaya berkekuatan hukum,” tambahnya.

Sebaiknya nama terdiri dari 2 kata

Namun perlu diingat bahwa saat mengganti nama tersebut, disarankan minimal terdiri dari dua kata.

Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan penulisan nama di paspor harus lebih dari satu kata.

“Tapi konsekuensinya sekali ganti, jangan bolak balik. Itu saja terus, semua dokumen kependudukannya nanti akan diganti,” kata Handayani.

“Nanti ada catatan pinggir di akta kelahiran, akan ada ini, akan ada itu. Jadi dengan demikian, namanya yang resmi adalah nama yang baru itu,” sambungnya.

KOMPAS.com - Unggahan yang menyebut visa ditolak karena namanya mengandung nama tokoh bersejarah, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dimuat oleh akun X @convomfs pada Rabu (23/4/2025).

Dalam unggahan, disebutkan banyak keluhan mengenai visa atau paspor yang ditolak akibat mengandung nama tokoh bersejarah.

“Dan yap orang indo banyak namanya ditolak,” tulisnya.

Pengunggah menyarankan agar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memberikan nama kepada anak. Menurutnya, seorang anak tidak boleh diberi nama “Roosevelt”.

“Gaboleh ada Roosevelt kalo emng ga ada hubungan darah sm yg punya marga,” tulis dia.

Marga atau nama keluarga Roosevelt ini mungkin merujuk pada nama mantan Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Dikutip dari Britannica, Franklin D. Roosevelt adalah satu-satunya tokoh yang terpilih menjadi presiden sebanyak empat kali, dari 1933 hingga 1945.

Roosevelt memimpin Amerika Serikat melewati dua krisis terbesar di abad ke-20, yakni Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Roosevelt memperluas kekuasaan pemerintah federal melalui serangkaian program dan reformasi yang dikenal sebagai New Deal.

Lantas, bagaimana tanggapan Imigrasi dan Dukcapil?

Imigrasi: kewenangan negara lain

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menilai bahwa unggahan tersebut membahas warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengajukan visa.

Perlu diketahui, visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diizinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara.

Berbeda dengan paspor yang dikeluarkan oleh negara asal pemohon, visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon.

Sehingga Ditjen Imigrasi Indonesia tidak mempunyai kewenangan terhadap visa yang dimohonkan oleh WNI ke negara lain.

Batam -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA). Para WNA itu dideportasi diduga karena menyalahgunakan izin tinggal selama melakukan kegiatan syuting film di Batam.

"Telah dilaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap 8 WN Singapura dan 1 satu WN Malaysia yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Mereka dideportasi pada Jumat (18/4), melalui pelabuhan internasional Batam Center," kata Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei, Sabtu (26/4/2025).

Para WNA yang dideportasi itu diperiksa oleh imigrasi sejak Jumat (11/4). Para WNA itu diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di Batam Center, Kota Batam.

"Sedangkan WNA tersebut menggunakan Visa on Arrival (VOA) atau izin tinggal kunjungan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut," ujarnya.

Faris menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para WNA tersebut telah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kebudayaan. Namun, mereka tetap melanggar aturan keimigrasian karena tidak menggunakan jenis visa yang sesuai.

"Untuk kegiatan produksi film, seharusnya menggunakan visa dengan indeks C14, D14, atau E23K," ujar Faris.

Dari penindakan tersebut, Faris menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Batam komitmen dalam menegakkan hukum keimigrasian guna memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus berkomitmen dalam penegakan hukum Keimigrasian di wilayah Batam guna memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing mematuhi hukum di Wilayah Indonesia dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

(dhm/dhm)

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

(rdp/imk)

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak dua warga negara China ditangkap petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang karena bekerja secara ilegal menggunakan visa kunjungan wisata.

Keduanya, berinisial XZ dan ZJ, terjaring dalam pengawasan keimigrasian di dua lokasi berbeda, yakni kawasan Green Lake City, Cipondoh, Kamis (10/2025) dan di Pantai Indah Kapuk 2 pada Jumat (11/4/2025).

“XZ ditemukan bekerja sebagai kuli bangunan dengan mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display, dan kusen aluminium. Sementara ZJ bertugas sebagai mandor yang mempersiapkan pembukaan operasional perusahaan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Keduanya menyalahgunakan visa kunjungan wisata indeks B1 yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan non-komersial, seperti wisata, pertemuan, atau pengobatan.

Selama di Indonesia, XZ menerima upah dan fasilitas tempat tinggal dari perusahaan, sedangkan ZJ difasilitasi akomodasi selama berada di Indonesia.

Tentunya ini bertentangan dengan ketentuan visa B1 dengan izin tinggal kunjungan hanya selama 30 hari.

"XZ bekerja sebagai kuli bangunan sejak Februari 2025. Sementara ZJ sudah mulai bekerja dari 12 Maret 2025," kata Hendro.

XZ dan ZJ diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 500 juta.

Saat ini, Imigrasi masih mendalami temuan tersebut untuk menentukan tindak lanjut.

“Jika ditemukan cukup bukti, akan dilakukan penyidikan pidana. Jika tidak, tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan akan dijalankan,” ucap Hendro.

JAKARTA - Warga negara asing (WNA) yang sedang mengurus visa atau izin tinggal Indonesia dapat dengan mudah mengecek status permohonan visa atau izin tinggalnya secara mandiri. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyediakan fasilitas daring melalui situs resmi Imigrasi dengan antarmuka yang ramah pengguna sehingga progress permohonan visa atau izin tinggal dapat dipantau secara berkala dari mana pun.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengakses website evisa.imigrasi.go.id. Setelah halaman utama terbuka, pengguna akan menemukan menu ?Home? di bagian atas website.

Pada halaman ini, tersedia pilihan untuk melacak status aplikasi dengan mengklik bagian yang bertuliskan ?Track Your Application?.



Setelah mengklik ?Track Your Application?, pengguna akan diminta untuk memilih jenis layanan yang ingin dicek, apakah visa atau izin tinggal (stay permit). Pemilihan jenis layanan ini sangat penting karena sistem akan menyesuaikan data yang ditampilkan berdasarkan kategori layanan yang dipilih. Bagi pengguna yang baru pertama kali mengajukan permohonan visa, dapat mengklik kategori ?Visa?, sedangkan bagi pemohon yang sedang mengajukan perpanjangan - baik itu visa on arrival, visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas - dapat mengklik kategori ?Stay Permit?.



Berikutnya, pengguna perlu memasukkan ?Register Number? dan ?Passport Number?. Kedua data ini bersifat wajib karena menjadi kunci untuk mengakses informasi aplikasi secara spesifik.

?Perlu diketahui bahwa register number adalah nomor layanan yang tertera di sebelah kiri nama pemohon pada tampilan website setelah mengisi formulir permohonan visa atau izin tinggal,? ujar Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Tato Juliadin Hidayawan.

Setelah data dimasukkan dengan benar, pengguna cukup menekan tombol ?Submit?. Sistem akan segera menampilkan status terkini dari permohonan visa atau izin tinggal tersebut.

Informasi yang ditampilkan dapat mencakup tahapan proses yang sedang berlangsung, apakah dokumen sedang diverifikasi, sudah disetujui, atau masih menunggu persetujuan. Tato juga menjelaskan, apabila terjadi kendala teknis saat mencoba mengakses informasi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

?Jika hal ini terjadi, pengguna disarankan untuk segera melakukan tangkapan layar (screenshot) dari pesan kesalahan yang muncul. Selanjutnya, lampirkan nomor register, nomor paspor dan deskripsi permasalahan secara singkat, lalu kirimkan informasi tersebut ke Helpdesk Imigrasi yang terletak di pojok kanan bawah halaman utama website. Pengguna atau penjamin wajib login terlebih dahulu, lalu memasukan nama pengguna dan sandi yang dimiliki untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut,? ujar Tato.



Melalui sistem daring ini, Direktorat Jenderal Imigrasi berharap dapat memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses layanan keimigrasian.

?Pemohon maupun penjamin tidak perlu datang langsung ke kantor Imigrasi hanya untuk menanyakan status permohonan. Cukup dengan gadget dan data yang diperlukan, seluruh proses dapat dipantau secara real-time dari mana saja,? pungkasnya.

Jakarta -

Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS), US Immigration and Customs Enforcement (ICE) beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut.

Agen ICE menahan Aditya Harsono yang berusia 33 tahun itu di Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengaku prihatin dengan tren meresahkan yang menurutnya berdampak pada pelajar internasional AS dengan visa F1.

Ditangkap Agen Berpakaian Preman

Pada 23 Maret 2025 lalu, Gad mengatakan kliennya telah dicabut visa pelajarnya dan ditangkap oleh agen ICE berpakaian preman empat hari kemudian.

Gad mengatakan pencabutan tersebut dilaporkan berdasarkan hukuman pelanggaran ringan atas kerusakan properti dari 2022. Namun, Gad yakin pandangan politik Aditya-lah yang membuat kliennya menjadi sasaran, seperti dikutip dari CBS News pada Rabu (16/4/2025).

Diduga pencabutan visa pelajar Aditya dan penangkapan berikutnya, terkait dengan partisipasinya dalam protes Black Lives Matter pada 2021 usai pembunuhan pria kulit hitam, George Floyd, oleh polisi AS.

Menurut istri dan dokumen pengadilan yang diserahkan oleh pengacaranya, Aditya ditangkap oleh agen ICE di tempat kerjanya di Marshall pada 27 Maret 2025, sebagaimana diberitakan oleh media setempat, The Minnesota Star Tribune, dikutip Rabu (16/4/2025).

The Minnesota Star Tribune juga telah menghubungi ICE untuk memberikan komentar tentang penahanan Aditya dan menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk alasan pencabutan visa pelajar Aditya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan lembaga tersebut tidak mengomentari kasus-kasus tertentu, dengan alasan privasi. Mereka menambahkan, semua pelancong yang masuk ke AS menjalani pemeriksaan.

"Pemerintahan Trump berfokus pada perlindungan negara dan warga negara kita dengan menegakkan standar keamanan nasional dan keselamatan publik tertinggi melalui proses visa kami," kata departemen tersebut.

Catatan pengadilan mengatakan alasan resmi yang diberikan untuk penahanan Aditya adalah karena ia telah melewati batas waktu visa pelajarnya, yang telah dicabut empat hari sebelum penangkapannya pada Maret, yang konon karena hukuman pelanggaran ringan di masa lalu atas kerusakan properti.

Namun, istri Aditya, Peyton Harsono yakin waktu dan situasi kejadian tersebut mengarah pada hal lain. Peyton mengatakan dia yakin suaminya menjadi sasaran penangkapan karena sebuah protes pada 2021 itu.

Polisi mengatakan mereka menangkap Aditya dalam protes atas kematian George Floyd, 13 menit setelah jam malam pukul 11 malam.

Meskipun tuduhan terhadap Aditya yang disebabkan kehadiran di perkumpulan yang melanggar hukum pada periode tersebut dibatalkan, Peyton Harsono menilai agen ICE merujuk pada protes tersebut ketika menahannya. Pengacara Aditya juga setuju.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"Itu sebenarnya bukti pertama mereka dalam nota keberatan mereka terhadap jaminan, bukan petisi pembelaan hukuman yang sebenarnya atas kerusakan properti akibat pelanggaran ringan," kata Gad.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada Maret bahwa AS memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang berpartisipasi dalam gerakan yang melibatkan tindakan seperti merusak universitas, melecehkan pelajar, mengambil alih gedung, membuat keributan, "[dan] kami tidak akan memberi Anda visa."

Catatan kriminal publik Aditya mencakup hukuman pelanggaran ringan pada 2022 karena merusak properti karena menyemprotkan grafiti pada trailer, yang kemudian membuatnya menyelesaikan masa percobaan.

Aditya pertama kali datang ke Amerika satu dekade lalu dan telah berada di negara tersebut secara legal dengan visa pelajar, kata istrinya.

Menkum: Pemerintah Akan Berli Pelindungan

Sementara, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjamin Pemerintah akan memberi pelindungan terhadap Aditya.

"Pada prinsipnya, bagi kami tentu perlindungan terhadap WNI kita harus kita lakukan. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan," jelas Supratman di gedung Kemenkum, Jakarta pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari detiknews.

Ia menyebut KJRI pasti memberikan pelindungan. Kendati begitu, mengenai status kewarganegaraan, menjadi wewenang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"KJRI pasti melakukan itu. Ya, makanya masalahnya sekarang Kementerian Hukum yang terkait dengan soal status kewarganegaraan di sana, kemudian juga dokumennya, kan sekarang ada beralih di Kementerian Imipas," ujar Supratman.

(nah/nwk)

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjamin pemerintah akan memberikan perlindungan terhadap WNI Aditya Wahyu Harsono yang ditahan di Amerika Serikat (AS). Aditya ditahan oleh otoritas imigrasi AS beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba.

"Pada prinsipnya, bagi kami tentu perlindungan terhadap WNI kita harus kita lakukan. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan," ujar Supratman di gedung Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan pihak KJRI pasti memberikan perlindungan. Namun soal status kewarganegaraan, lanjut dia, hal itu bukan wewenang kementeriannya, melainkan Kementerian Imipas.

"KJRI pasti melakukan itu. Ya, makanya masalahnya sekarang Kementerian Hukum yang terkait dengan soal status kewarganegaraan di sana, kemudian juga dokumennya, kan sekarang ada beralih di Kementerian Imipas," ucapnya.

Diketahui, Aditya Wahyu Harsono, WNI berusia 33 tahun yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4).

Aditya pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada 2023. Ia kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional--program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang merupakan warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

(ial/fca)