KOMPAS.com - Media Vietnam, Thethao 247, mengingatkan FIFA agar menghukum timnas Indonesia usai menang atas Bahrain di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa (25/3/2025).

Hal itu dituliskan dalam artikelnya yang berjudul "FIFA turun tangan, Indonesia menghadapi hukuman yang sangat berat".

Thethao 247 menyoroti adanya momen tidak terpuji yang dilakukan suporter Indonesia kepada timnas Bahrain saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Dalam kemenangan Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0, sejumlah suporter tim Indonesia meninggalkan kesan buruk saat mencemooh lagu kebangsaan timnas Bahrain," tulis mereka, Selasa (1/4/2025).

"FIFA bisa saja memberikan sanksi berat kepada tim Indonesia ketika suporternya mencemooh lagu kebangsaan tim Bahrain pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran 3 belum lama ini," tambahnya.

Media Vietnam ingin agar FIFA beri sanksi Indonesia

Usai pertandingan, pelatih Bahrain Dragan Talajic bahkan secara terbuka mengakui sangat kecewa dengan perilaku tersebut.

Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Taajic mengaku hormat kepada masyarakat Indonesia yang hadir ke stadion.

Namun, tindakan yang dilakukan puluhan ribu suporter saat mencemooh lagu kebangsaan Bahrain dinilai sangat tidak pantas.

"Saya minta maaf sebelumnya karena harus memberikan satu detail lagi. Saya datang ke sini sebagai perwakilan Bahrain. Ketika lagu kebangsaan kami dimainkan, 65.000 orang tidak menghormatinya," kata Talajic.

"Jadi saya minta maaf. Saya mengenal Indonesia jauh lebih baik dari ini," tambahnya.

Menurut Thethao 247, tindakan dari suporter ini bisa saja membuat timnas Indonesia mendapat hukuman dari FIFA seperti yang dialami Bahrain pada 2024 lalu.

Pasalnya, pada Oktober 2024 di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ketika Bahrain menjamu Jepang di kandang sendiri, pendukung The Reds dikritik karena mengarahkan laser ke beberapa pemain Jepang.

Selain itu, para pendukung tuan rumah juga meniup peluit ketika lagu kebangsaan Jepang dimainkan sebelum pertandingan. Pelatih Hajime Moriyasu sangat marah dengan tindakan ini.

"Setiap negara memiliki budaya dan perspektif yang berbeda, saya ingin menghormati keberagaman itu," kata Moriyasu setelah pertandingan.

"Namun, saya tidak ingin ada lagi ejekan saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Bahrain memainkan pertandingan profesional, saya harap para penggemar mereka melakukan hal yang sama," tambahnya.

Akibat insiden tersebut, Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) didenda 10.000 Franc Swiss (lebih dari 11.000 dollar AS) oleh FIFA. Adapun jumlah ini sekitar Rp 193 juta (Kurs rupiah Rp 19.380).

Natuna (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengamankan dua orang nelayan asal Vietnam yang diduga hanyut di perairan setempat.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Tito Teguh Raharjo di Natuna, Senin, mengatakan ruang detensi menjadi tempat penampungan sementara, sebelum kedua nelayan itu dipulangkan ke negara asal mereka.

Menurut dia, nelayan Vietnam ditemukan oleh nelayan Natuna pada pekan ketiga Januari 2025 terombang-ambing di perairan setempat.

Ia menjelaskan, saat kedua nelayan dalam kondisi sehat dan terus dipantau kesehatannya.

"Sebenarnya mereka berempat, namun hanya dua yang ditemukan. Satu ditemukan mengapung di drum plastik, dan satu lagi berada di atas kapal," ucap dia.

Ia memastikan kedua nelayan diperlakukan dengan baik selama berada di ruang detensi. Mereka diberikan makan, minum, dan diajak berolahraga. Ruang detensi juga dilengkapi fasilitas seperti kamar mandi, dan toilet.

"Kami masih berkoordinasi dengan pihak kedutaan untuk memastikan negara asal mereka agar proses pemulangan dapat segera dilakukan," ujar dia.

Tito menegaskan bahwa kedua nelayan masuk ke wilayah Indonesia karena kapalnya mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, mereka tidak diproses secara pidana.

"Kita juga sedikit kesulitan menggali informasi, sebab mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, dan mereka juga tidak memiliki dokumen perjalanan," ucap dia.

Menurut informasi yang dihimpun pihak Imigrasi, kedua nelayan tersebut mulai melaut sejak November 2024. Kapal mereka mengalami kerusakan pada Minggu (5/1/2025), sehingga terombang-ambing di perairan, hingga akhirnya ditemukan pada Rabu (15/1/2025).

"Data ini kami peroleh berdasarkan wawancara dari tim Imigrasi," ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Warga negara Vietnam tersebut bekerja di klinik bedah kecantikan.

"Yang diamankan totalnya ada 17 warga negara asing. Dari 17 tersebut, ada sepuluh orang perempuan dan tujuh orang laki-laki," Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman saat konferensi pers didi Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi , Jakarta,Jumat (10/1/2025).

Yuldi menambahkan, sebanyak 15 orang tersebut menggunakan Visa on Arrival atau VOA. "Dua orang lainnya menggunakan Izin Tinggal Terbatas atau ITAS sebagai investor," katanya.

Menurutnya, penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat terkait aktivitas warga asing dalam klinik bedah kecantikan di kawasan Pluit Timur, Jakarta Utara. Setelah diusut, klinik tersebut beroperasi sejak 2018.

"Kemudian petugas melakukan penyelidikan kurang lebih dua hari, ya. Dua hari dengan masuk ke sana berpura-pura menjadi pasien," ujarnya.



Belasan WN Vietnam itu disangkakan Pasal 122 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal, dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp500 juta.

Tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengamankan 17 warga negara (WN) Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian dari sebuah klinik bedah kecantikan di bilangan Pluit Timur, Jakarta, yang telah beroperasi sejak 2018.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman mengatakan bahwa pengamanan berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan adanya aktivitas warga negara asing yang bekerja di klinik tersebut.

"Kemudian petugas melakukan penyelidikan kurang lebih 2 hari dengan masuk ke sana berpura-pura menjadi pasien," ucap Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Pada hari Kamis (9/1), kata dia, dilakukan penindakan terhadap kegiatan tersebut setelah menemukan ada beberapa bukti terkait dengan praktik yang berhubungan dengan kesehatan, yakni klinik kecantikan.

Dari total 17 WN Vietnam yang diamankan, terdiri atas 10 perempuan dan tujuh laki-laki. Sebanyak 15 orang di antaranya menggunakan visa on arrival (VOA) dan dua orang lainnya menggunakan izin tinggal terbatas (ITAS) sebagai investor.

Yuldi menyebutkan 17 orang tersebut tidak hanya merupakan dokter dan tenaga medis lainnya, tetapi juga staf pemasaran dan penerima tamu. Saat ini mereka berada di Gedung Ditjen Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Mereka terancam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 atas penyalahgunaan izin tinggal dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta," ungkapnya.

Sesuai dengan arahan dari Menteri Imipas Agus Andrianto, kata dia, Ditjen Imigrasi akan senantiasa mendukung penuh penegakan hukum dan bekerja sama aktif bahu-membahu bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan penegakan hukum dan joint investigation.

"Kami sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengungkap apakah ada pihak lain yang terlibat, seperti penyalur atau penampung WNA tersebut. Tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum di Indonesia," tutur Yuldi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Hanoi -

Pengadilan di Vietnam menjatuhkan hukuman mati terhadap 27 orang yang terlibat jual-beli lebih dari 600 kilogram narkotika termasuk heroin, ketamin, dan metamfetamin. Delapan orang lainnya dihukum penjara selama 20 tahun hingga seumur hidup.

Dilansir AFP, Jumat (27/12/2024), pemimpin geng dan bos kriminal terkenal Vu Hoang Anh, alias Oanh Ha (67), termasuk di antara mereka yang dijatuhi hukuman mati. Hal itu dilaporkan surat kabar Tuoi Tre.

Pengadilan mengatakan kelompok yang beranggotakan 35 orang itu menyelundupkan 626 kilogram narkoba dari Kamboja ke Vietnam. Kasus ini terjadi antara Maret 2018 hingga November 2022.

Delapan anggota yang tidak dijatuhi hukuman mati dijatuhi hukuman penjara mulai dari 20 tahun hingga seumur hidup, setelah persidangan selama empat hari di Kota Ho Chi Minh.

Pengadilan mengatakan kasus tersebut melibatkan operasi perdagangan narkoba lintas batas yang sangat serius dalam jangka waktu yang lama.

Para tersangka menggunakan jaringan media sosial seperti Signal, dengan menggunakan nama panggilan seperti 'Kolombia' dan 'Mosscau' atau 'Mosscau Rusia' untuk menghindari deteksi.

Untuk memastikan kerahasiaan dalam operasi mereka, jaringan tersebut menggunakan aplikasi pengiriman pesan Signal dan nomor telepon dari Amerika Serikat atau Kamboja untuk berkomunikasi tentang transaksi narkoba.

Pada tahun 2009 lalu, Oanh Ha diberi amnesti dari hukuman penjara 20 tahun atas tuduhan perdagangan narkoba. Wanita tersebut juga pernah beberapa kali dipenjara dalam sejumlah kasus.

Peran Oanh Ha

Menurut pengadilan, Oanh memimpin para terdakwa dalam mengangkut dan menyelundupkan 626 kilogram narkoba dari Kamboja untuk dikonsumsi di Hanoi, Kota Ho Chi Minh, dan kota-kota lain di Vietnam.

Penyidik telah menetapkan bahwa jumlah total uang yang terlibat dalam jaringan tersebut adalah sekitar USD 54,8 juta.

Dakwaan tersebut mengatakan bahwa sejak awal tahun 2020 dan seterusnya, Oanh mentransfer hingga USD 20.000 per perjalanan kepada para penyelundup yang mengangkut narkoba yang disembunyikan di mobil. Sebanyak 129 mobil berhasil diselundupkan dari Kamboja ke Vietnam.

Vietnam Komunis memiliki beberapa undang-undang narkoba terketat di dunia, dan terkenal sangat tertutup tentang eksekusinya. Tidak ada indikasi kapan eksekusi akan dilakukan.

Pengadilan Vietnam secara rutin menjatuhkan hukuman mati untuk terdakwa narkoba, dan negara tersebut merupakan algojo terkemuka di dunia, menurut Amnesty International.

Negara ini dekat dengan kawasan penghasil narkoba 'Segitiga Emas' tempat Laos, Thailand, dan Myanmar bertemu. Kepolisian Vietnam mengatakan Kota Ho Chi Minh semakin menjadi pusat penyelundup karena infrastruktur transportasi telah membaik dalam beberapa tahun terakhir.

Siapa pun yang tertangkap membawa lebih dari 600 gram (21 ons) heroin atau lebih dari 2,5 kilogram metamfetamin dapat menghadapi hukuman mati.

Laporan Amnesty International tahun 2021 mengatakan pengungkapan sebagian oleh pihak berwenang "menunjukkan bahwa ratusan orang terus dijatuhi hukuman mati setiap tahun".

Banyak yang menghadapi masa tahanan yang panjang sebelum dieksekusi, dengan informasi tentang persidangan dan kematian mereka yang terbatas.

Sejak 2013, Vietnam telah melaksanakan hukuman mati dengan suntikan mematikan, menggantikan eksekusi dengan regu tembak.

(lir/lir)

Karawang -

Warga negara asing (WNA) asal China jadi pelanggar aturan keimigrasian terbanyak, para ekspatriat asal negeri tirai bambu tersebut memang menjadi terbanyak di Karawang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Petrus Teguh Aprianto menuturkan setidaknya ada 10 negara dengan pemohon izin tinggal tertinggi di Karawang.

"Untuk pemohon izin tinggal ada WNA China sebanyak 412 permohonan, India 295 permohonan, Jepang 217 permohonan, Korea Selatan 136 permohonan, dan Taiwan 78 permohonan," kata Petrus saat diwawancara detikJabar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI, Jalan Siliwangi, Kabupaten Karawang, Senin (23/12/2024).

Selain itu, pemohon izin tinggal dari Paskitan tercatat 27 permohonan, Thailand 25 permohonan, Malaysia 21 permohonan Arab Saudi 18 permohonan, Yaman 18 permohonan, sepanjang tahun 2024. Petrus menuturkan, para ekspatriat tersebut juga kerap tak lepas dari pelanggaran aturan keimigrasian, puluhan WNA diketahui melanggar aturan saat tinggal di Karawang.

"WNA pelanggar ini mayoritas tinggal di wilayah industri, contoh pelanggaran ini seperti, mereka datang menggunakan visa wisata, tapi di sini untuk bekerja," kata dia.

Selain itu, pelanggaran juga terjadi pada WNA yang melebihi batas waktu tinggal atau overstay, bahkan masuk Indonesia secara ilegal, hingga tidak adanya kepemilikan paspor.

"Pelanggar keimigrasian terbanyak yakni WNA China, sebanyak 20 orang, Korea Selatan 10 orang, Filipina 2 orang, Taiwan 2 orang, dan India 2 orang," ungkapnya.

Selain itu, ada juga WNA asal Italia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang melanggar aturan keimigrasian dengan masing-masing satu orang WNA yang tercatat sepanjang 2024.

Petrus mengaku, karena terbatasnya petugas Imigrasi di Karawang, sehingga pelanggaran-pelanggaran keimigrasian masih terjadi di Karawang.

Oleh sebab itu pihaknya punya melalui Tim Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing (Timpora) melakukan berbagai kegiatan pencegahan.

"Dengan keterbatasan SDM yang kita miliki, sehingga masih ada WNA yang melanggar atudan, kita juga ada rapat dengan Timpora untuk melakukan berbagai macam kegiatan pencegahan terkait dengan pelanggaran keimigrasian," pungkasnya.

(sud/sud)

Vietnam akan melakukan reformasi besar-besaran dengan memangkas kementerian, lembaga negara, hingga lembaga penyiaran, demi mengurangi hambatan dalam birokrasi dan investasi asing.

Berdasarkan rencana reformasi tersebut, lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran televisi negara termasuk di antara badan-badan yang akan ditutup.

Kementerian Investasi, yang bertanggung jawab untuk menyetujui proyek-proyek industri, akan digabungkan dengan Kementerian Keuangan.

Menurut dokumen Partai Komunis Vietnam yang ditinjau Reuters, proposal birokrasi pemerintahan tersebut masih dalam tahap awal dan dapat berubah menjelang pengesahan di parlemen pada Februari 2025 mendatang.

Sejauh ini belum ada kabar soal berapa banyak jumlah pegawai negeri yang akan dipangkas, namun ribuan PNS kemungkinan akan terpengaruh dampak reformasi birokrasi ini.

Sebagai salah satu negara pusat industri di Asia Tenggara, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing di bidang manufaktur.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpuasan dari sisi investor semakin keras, terutama atas keterlambatan persetujuan proyek dan reformasi regulasi, yang diperparah oleh kasus korupsi.

Menanggapi kritikan itu, pemimpin baru Partai Komunis Vietnam To Lam bulan ini meluncurkan rencana perombakan besar-besaran terhadap badan-badan negara.

"Untuk sementara waktu, investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibangun," kata Kepala Firma Hukum Internasional Luther di Vietnam, Leif Schneider.

"Namun prospek jangka panjangnya lebih optimis. Vietnam dapat menjadi tujuan yang lebih ramah bagi investor, jika reformasi tersebut dilaksanakan secara efektif," imbuhnya.

Jakarta -

Pemerintah komunis Vietnam berencana melakukan "revolusi" institusional dengan merampingkan birokrasinya secara radikal dalam beberapa bulan mendatang. Jumlah badan pemerintah akan dikurangi dari 30 menjadi 21.

Beberapa kementerian utama, termasuk kementerian keuangan dan investasi, akan digabung, sementara komisi-komisi yang dijalankan oleh Partai Komunis Vietnam (VCP) yang berkuasa dan organisasi-organisasi media milik negara, akan dibubarkan, demikian menurut rencana reformasi itu.

Komite Sentral partai telah menyetujui rencana tersebut pada 25 November, dan diharapkan selesai pada bulan April 2025 mendatang. Nantinya, Vietnam akan memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan pemerintah tambahan.

Rincian perubahan yang direncanakan

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penggabungan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi untuk membentuk "kementerian super" baru yang disebut Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi juga akan bergabung dengan Kementerian Konstruksi, sementara Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Urusan Sosial akan bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri, demikian menurut laporan media pemerintah Vietnam.

Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan mengalami restrukturisasi. Sebagai contoh, Komisi Pusat Partai untuk Urusan Eksternal dan Komite Hubungan Luar Negeri dari Majelis Nasional akan diserap ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Lebih jauh lagi, beberapa media yang dikelola negara, terutama stasiun radio, akan dibubarkan dan staf mereka akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Meskipun angka-angka spesifiknya belum diungkapkan, skala pemangkasan tersebut menunjukkan bahwa ribuan pegawai negeri kemungkinan terpengaruh dampaknya.

Penggabungan semacam ini bukan hal baru di Vietnam, yang secara bertahap mengurangi jumlah kementerian dari 36 kementerian pada awal 1990-an menjadi 22 kementerian pada tahun 2021.

Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi kali ini sangat besar, dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai "revolusi kelembagaan".

Tujuan utamanya adalah "modernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, serta merampingkan birokrasi yang membengkak," ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

Menurut Nguyen, jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh, sebagai seorang reformis yang berorientasi pada tindakan.

Reformasi sebagai kebutuhan ekonomi

Dalam pertemuan Komite Sentral bulan lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan ini sebagai kebutuhan ekonomi, dengan menggambarkan institusi-institusi sebagai "hambatan dalam hambatan". Menurutnya, reformasi ini bertujuan membuat pemerintah menjadi "ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak."

Nguyen Dinh Cung, mantan direktur Central Institute for Economic Management, salah satu institut nasional utama di Vietnam, meyakini reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Menurutnya, perampingan kementerian dan komisi akan memudahkan dokumen investasi serta skema infrastruktur dan real estat, juga menyelesaikan beberapa tumpang tindih kelembagaan yang menarik pemerintah ke arah yang berlawanan.

"Satu lembaga mengharuskan Anda ke kanan sementara lembaga lain menuntut Anda ke kiri. Masalah ini cukup umum terjadi," jelas Cung.

Rencana reformasi ini muncul di tengah kekhawatiran di Hanoi tentang laju pertumbuhan ekonomi.

Sebagai ekonomi yang bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi ketidakpastian tentang hubungan perdagangannya dengan pasar terbesarnya, Amerika Serikat, yang semakin meningkat menjelang masa kepresidenan Donald Trump yang akan datang.

Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10%-20% untuk semua impor dan sebelumnya telah melabeli Vietnam sebagai "pelanggar terburuk" perdagangan AS karena surplus besarnya, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.

Hai Hong Nguyen, seorang dosen senior di VinUniversity, mencatat bahwa 40 tahun setelah mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, Vietnam kini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan dipandang oleh dunia internasional sebagai sebuah model pembangunan.

Namun, "kerangka institusionalnya dipandang sebagai 'hambatan' yang menghambat perkembangan ekonomi lebih lanjut," kata Nguyen.

"Berdasarkan semua indikasi, Vietnam seharusnya berkembang lebih cepat dan berada di tingkat perkembangan yang lebih tinggi," tambahnya.

Upaya konsolidasi kekuasaan?

Reformasi ini juga memiliki dimensi politik. To Lam menjadi pemimpin partai pada bulan Agustus setelah kematian pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang mengubah Vietnam dengan kampanye anti-korupsi yang dijuluki "tungku yang menyala-nyala".

Sebelumnya, saat menjabat sebagai menteri keamanan publik, To Lam mengumpulkan kekuatan yang signifikan dengan memelopori upaya antikorupsi. Sejak tahun 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan polisi semakin banyak mengisi mayoritas kursi di Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi di Vietnam.

Setelah naik ke jabatan tertinggi partai, To Lam terus mengonsolidasikan kekuasaan, yang mengarah pada tuduhan kecenderungan diktator. Awal tahun ini, ia sempat memegang jabatan sebagai pemimpin partai dan presiden negara, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Vietnam.

Meskipun sebagian besar analis memperkirakan dia akan lanjut menjabat sekretaris jenderal, ada gosip ketidakpuasan di dalam partai.

Beberapa pengamat menarik kesamaan antara reformasi institusional Vietnam dan rencana pemerintahan Trump mendatang untuk merombak pemerintahan AS. David Brown, mantan diplomat AS di Vietnam, mengatakan bahwa pendekatan Trump bertujuan untuk "mengukuhkan kendalinya."

Demikian juga, To Lam "berniat untuk menempatkan orang-orang yang ia percayai pada jabatan-jabatan penting," terutama jika hal tersebut dibarengi dengan perombakan struktur pemerintahan yang sudah lama tertunda.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

(ita/ita)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah perempuan WNA asal Vietnam yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial dihadirkan saat konferensi pers di Lobby Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 12 WNA asal Vietnam karena melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan dokumen keimigrasian untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial pada tempat hiburan di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menangkap 12 orang perempuan berkewarganegaraan Vietnam yang diduga pelaku jaringan prostitusi internasional.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menyebut penangkapan itu dilakukan di sebuah tempat hiburan malam yang terletak di Muara Karang, Jakarta Utara, pada Kamis (12/12) malam.

"Kami lakukan penyelidikan mendalam serta pemantauan intensif selama satu bulan yang kemudian kami simpulkan bahwa memang ada indikasi pelanggaran," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/13).

Yuldi menjelaskan 12 pelaku masuk ke Indonesia dengan memakai visa kunjungan dengan dalih berwisata. Akan tetapi, setibanya di Indonesia para pelaku justru diduga menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan kedok sebagai Ladies Companion (LC).

Selama menjalankan aksinya kurang lebih satu bulan, ia menyebut para pelaku menerima tarif sebesar Rp5,6 juta untuk satu kali kencan.

Atas perbuatannya, Yuldi mengatakan seluruh WNA Vietnam tersebut akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," jelasnya.

Yuldi mengatakan saat ini pihaknya juga masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku dan jaringan terkait kasus tersebut.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Vietnam mengenai penegakan pidana terhadap para pelaku tindak pidana.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam," pungkasnya.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan sejumlah 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam. Mereka diamankan dan akan dideportasi karena diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Ke-12 orang warga Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata. Namun, mereka justru diduga bekerja menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Komisaris Besar Polisi Yuldi Yusman dilansir Antara, Jumat (13/12/2024).

Akibat perbuatannya, seluruh WNA Vietnam itu akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

Yuldi menjelaskan penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama sekitar satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas Imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan ada 12 orang warga Vietnam yang menjadi PSK.

"Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Para WNA Vietnam yang diamankan ini tinggal di Indonesia selama sekitar satu bulan. Untuk pendalaman perkara, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam terkait penegakan pidana terhadap ke-12 orang WNA Vietnam tersebut.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam-nya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana," ucapnya.

(rdp/idh)

Direktorat Jenderal Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terhadap WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka mencegah warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali setelah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil mengamankan 12 orang perempuan warga negara Vietnam yang kedapatan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di daerah Jakarta Utara.

"Direktorat Jenderal Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terhadap WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa," ucap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Menurut Yuldi, saat ini Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kerap menerima laporan masyarakat mengenai WNA yang berulah. Ia menegaskan, pihaknya tidak ragu untuk melakukan penindakan apabila betul-betul ditemukan pelanggaran.

"Saat ini memang kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan kita sedang melakukan lidik terhadap laporan tersebut; dan apabila memang benar ditemukan sesuai dengan laporan akan kita lakukan penindakan," ujarnya.

Yuldi mengakui bahwa pengawasan terhadap WNA membutuhkan upaya ekstra. Ia mencontohkan, 12 warga Vietnam yang diamankan tersebut semula menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi justru bekerja di Indonesia.

"Soalnya mereka ‘kan datang tujuannya untuk wisata. Kita kan, mana kita tahu dia mau datang ke sini untuk bekerja seks komersial atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita untuk memantaunya itu agak sulit karena penyalahgunaannya begitu sudah sampai di sini. Kalau kita terlalu strict (ketat), nanti jarang ada wisatawan yang datang ke sini," ucapnya.

Namun begitu, Yuldi memastikan bahwa Ditjen Imigrasi akan melakukan peningkatan pengawasan, salah satunya dimulai saat WNA mengajukan visa sebelum berkunjung ke Indonesia.

"Mungkin lebih pada saat mereka mengajukan visa, ya. Lebih detail lagi dilihat mereka di sini tujuannya apa dan mereka latar belakang pendidikannya apa. Mungkin dari situ nanti akan kita lakukan lebih detail lagi," ucap Yuldi.

Diketahui, Ditjen Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 12 orang perempuan berkewarganegaraan Vietnam yang diduga menjadi PSK berkedok ladies companion (LC) di daerah Jakarta Utara, Kamis (12/12).

Ke-12 warga negara Vietnam itu terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal, melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, mereka akan dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024