Para tahanan Venezuela di pusat penahanan imigrasi Texas mengirimkan pesan pertolongan ke dunia luar.

31 pria yang ditahan membentuk kalimat "SOS" dengan tubuh mereka di pusat penahanan imigrasi Bluebonnet, Texas.

Puluhan tahanan tersebut diduga sebagai anggota geng Venezuela, Ten de Aragua.

Para tahanan Venezuela di Bluebonnet direncanakan dideportasi ke penjara keamanan maksimum di El Salvador.

Namun beberapa tahanan mengungkapkan mereka tidak terlibat dengan geng mana pun di Venezuela.

AUSTIN, KOMPAS.com — Seorang hakim federal di Texas memutuskan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah melanggar hukum karena menggunakan undang-undang era perang untuk mendeportasi imigran.

Ironisnya, keputusan ini berasal dari hakim yang dulunya ditunjuk secara langsung oleh Trump, Fernando Rodriguez.

Menurut Rodriguez, penggunaan undang-undang Alien Enemies Act (AEA) oleh Trump untuk menahan dan mendeportasi anggota geng Venezuela Tren de Aragua (TdA) melampaui batas kewenangan hukum.

Trump diketahui mulai menggunakan undang-undang langka dari tahun 1798 tersebut pada 15 Maret lalu.

Ia juga mengirim dua pesawat berisi para tersangka ke penjara di El Salvador.

Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut geng TdA sebagai ancaman nyata dan telah melakukan hal yang sebanding dengan “invasi” terhadap wilayah AS.

Trump juga menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai dalang di balik kegiatan geng tersebut.

Namun, Hakim Rodriguez menegaskan bahwa seorang presiden tidak bisa secara sepihak menyatakan adanya invasi atau ancaman dari negara asing untuk mengaktifkan AEA.

“Membiarkan presiden mendefinisikan sendiri kondisi untuk menggunakan AEA, lalu menyatakan kondisi itu telah terpenuhi, berarti memberikan kekuasaan tanpa batas pada cabang eksekutif,” tulis Rodriguez dalam putusan setebal 36 halaman itu.

Ia juga menambahkan, pemerintahan Trump tidak memiliki dasar hukum untuk menahan, memindahkan, ataupun mendeportasi warga Venezuela berdasarkan AEA.

Keputusan hakim federal ini disambut baik oleh American Civil Liberties Union (ACLU), organisasi hak sipil yang mengajukan gugatan untuk menghentikan deportasi.

“Pengadilan menegaskan bahwa presiden tidak bisa sembarangan mendeklarasikan invasi dan menggunakan hukum perang di masa damai,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU.

“Undang-undang dari abad ke-18 ini tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan seperti ini. Ini adalah keputusan yang sangat penting,” imbuhnya.

ACLU turut mengkritik pengiriman para tersangka ke penjara El Salvador, yang dikenal memiliki kondisi yang keras dan penuh pelanggaran HAM.

Selain itu, para pengacara menyebut bahwa beberapa warga Venezuela yang telah dideportasi ditangkap hanya berdasarkan penampilan fisik, seperti tato, tanpa bukti keanggotaan geng yang jelas.

Kasus yang paling disorot adalah Kilmar Abrego Garcia, warga negara bagian Maryland, yang dideportasi ke penjara El Salvador.

Hingga kini, ia belum dibebaskan meskipun pemerintah telah mengakui penangkapan tersebut sebagai kesalahan administratif.

Pemerintah Venezuela mengaku telah membebaskan lebih dari 500 orang yang ditahan usai terjadi protes pascapemilu pada Juli. Mereka adalah pihak yang menolak hasil pemilu yang memenangkan kembali Nicolas Maduro sebagai presiden pada 28 Juli 2024.

Dilansir AFP, lebih dari 2.400 orang yang ditahan selama protes pascapemilu. Protes tersebut meletus setelah Presiden Nicolas Maduro dinyatakan sebagai pemenang, meskipun hasil yang dipublikasikan oleh pihak oposisi menunjukkan kandidat mereka menang telak.

Dalam peristiwa itu, dua puluh delapan orang tewas dan hampir 200 orang terluka dalam kerusuhan tersebut.

Kantor kejaksaan umum mengatakan bahwa 179 tahanan dibebaskan antara tanggal 10 dan 14 Desember, sehingga jumlah total yang dibebaskan menjadi 533.

LSM hak asasi manusia Foro Penal mengatakan bahwa mereka sedang memverifikasi informasi tersebut. Hingga saat ini mereka hanya dapat mengonfirmasi pembebasan 328 tahanan.

Lebih dari 100 remaja termasuk di antara mereka yang ditangkap atas tuduhan terorisme dan dibawa ke penjara dengan keamanan maksimum sebagai bagian dari tindakan keras yang mengakhiri protes.

Keluarga dari beberapa tahanan mengklaim bahwa mereka disiksa di dalam tahanan.

Hanya segelintir negara, termasuk sekutu utama Venezuela, Rusia, yang mengakui terpilihnya kembali Maduro.

Amerika Serikat dan Parlemen Eropa telah mengakui kandidat oposisi Edmundo Gonzalez Urrutia sebagai "presiden terpilih". Blok G7, yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, Inggris, Jepang, dan Prancis, menyatakan menganggap Gonzalez Urrutia sebagai pemenang pemilu, tanpa mengakuinya sebagai presiden terpilih.