Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

(ial/dek)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

(amw/dhn)

Surabaya -

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi dari setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Tetapi ia mengingatkan bahwa ada koridor hukum yang harus dipatuhi.

"Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ini merupakan bagian dari regulasi mengenai hak asasi warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara," kata Nyoman, Senin (12/5/2025).

Ia menyebut, Indonesia sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

"Itu yang disebut dengan supremasi hukum, rujukan untuk memahami tentang hak-hak warga negara tentu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelasnya.

Nyoman menambahkan bahwa dalam UUD 1945, sudah diatur dengan tegas mengenai hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara.

"Asas yang dipegang teguh dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum itu yang pertama asas keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian ada asas manfaat. Manfaat yang ingin dicapai, yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengoreksi penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga asas kepastian hukum dan keadilan," terang pakar hukum tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu peraturan yakni di Pasal 6 dalam UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara lainnya.

"Karena ketika hak Anda digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu, ada hak orang lain juga yang harus diperhatikan supaya tidak mengganggu, tidak melanggar hak orang lain," tegasnya.

Nyoman pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan hak berekspresi. Harapannya semangat demokrasi tetap berjalan berdampingan dengan etika dan kepatuhan hukum.

"Ini prinsip negara hukum. Hak itu tidak hanya mutlak berdiri sendiri tetapi juga disertai dengan tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan," pungkasnya.

(ihc/abq)

Jakarta -

Beberapa waktu terakhir, publik kembali dikejutkan oleh mutasi besar-besaran di salah satu institusi penegak hukum. Langkah cepat itu dilakukan setelah muncul temuan uang tunai dalam jumlah fantastis di lingkungan internal lembaga tersebut. Respons organisasi memang tampak tegas. Namun dalam situasi seperti ini, kita perlu jujur bertanya: apakah cukup hanya dengan mengganti orang, atau kah sesungguhnya sedang menghadapi persoalan sistemik yang jauh lebih dalam?

Sebagai bangsa yang menjunjung prinsip negara hukum, kita menaruh harapan besar pada lembaga penegak hukum sebagai tiang utama keadilan. Harapan itu tentu tidak akan bisa diwujudkan jika proses pembinaan dan promosi di dalamnya masih berjalan di luar prinsip meritokrasi. Padahal, semestinya setiap jabatan diberikan kepada mereka yang memiliki rekam jejak bersih, kompetensi baik, serta integritas. Namun yang terjadi, kita masih sering melihat praktik di mana jabatan strategis didistribusikan bukan karena kualitas, tetapi karena kedekatan ataupun kepentingan. Inilah pangkal masalah yang perlu kiranya dipertimbangkan untuk didiskusikan secara terbuka.

Lebih jauh, banyak pihak memandang pengaruh biaya politik yang tinggi. Biaya pilkada yang tinggi dapat menjadi "potensi" kandidat kepala daerah untuk mencari dukungan finansial. Setelah terpilih, hubungan kekuasaan yang terbentuk di masa kampanye dapat berlanjut dalam bentuk kompromi dan balas jasa, meskipun tidak semuanya. Namun apabila hal ini terjadi, maka jabatan publik dapat menjadi alat tukar dan posisi sehingga dapat rentan terseret dalam berbagai kepentingan yang tidak netral, sehingga oleh karenanya diatur lebih lanjut dalam UU ASN sebagai langkah solutif yang disebutkan sebagai Asas Netralitas.

Letak persoalan paling fundamental, jika jabatan tidak lagi diberikan kepada mereka yang paling layak secara merit berdasarkan kualifikasi etika integritas, kompetensi dan kinerja, maka kita sedang merusak sendi paling dasar dari negara hukum. Lebih jauh lagi, dapat dianggap sedang mengingkari jati diri ASN sebagai pelayan publik.

Potensi persoalan lain yang dapat terjadi adalah pihak dekat dengan kekuasaan tertentu dapat diberi keistimewaan namun mereka yang menjaga prinsip integritas justru dapat tersingkir pelan-pelan, maka sebagai penjebatan untuk memberikan perlindungan dan keadilan negara terhadap proses mutasi rotasi, perlu sistem mutasi promosi yang adil/tidak diskriminasi sesuai Meritokrasi Asas Keadilan dan Kesetaraan dalam UU ASN. Salah satu indikator tidak berjalannya sistem Meritokrasi adalah ditandai adanya diskriminasi perlakuan dan perlindungan bagi para ASN nya. Tidak diberikan perlindungannya oleh negara dalam hal ini, akan dapat membuat dampak para ASN antipati atau mencari perlidungan kerja ke tempat lain demi alasan kenyamanan dan kepastian kesinambungan jenjang karir.

Sebagai mantan bagian dari lembaga independen pengawas ASN, melihat pentingnya mengembalikan marwah ASN sebagai pelayan publik. ASN bukan alat kekuasaan. Mereka digaji oleh negara untuk melayani publik, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau mempertahankan kelompok politik tertentu. Pasal demi pasal dalam Undang-Undang ASN sebenarnya sudah sangat jelas mengatur "netralitas" dan akuntabilitas aparatur. Namun implementasinya kerap masih jauh dari ideal, terlebih dengan dibubarkannya lembaga independen Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dalam tugasnya menjaga, mengawal, dan mengawasi marwah meritokrasi.

Tentu tak bisa terus-menerus menyalahkan individu. Yang perlu dibenahi adalah sistemnya. Khusus terhadap instansi penegak hukum, sudah waktunya asesmen jabatan tidak hanya mengukur kecakapan teknis, tetapi juga menempatkan "integritas" sebagai indikator penilaian utama. Penilaian terhadap moralitas, keterbukaan terhadap pengawasan, serta rekam jejak integritas dalam bekerja harus diberi bobot yang lebih besar dibanding nilai angka-angka lain, bahkan dapat menjadi penentu lolos tidaknya promosi. Dan setiap proses seharusnya tidak lagi dilakukan secara tertutup. Instrumen pengawas harus diberi ruang yang lebih nyata dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi stempel atau tamu undangan atau pelengkap.

Seperti yang kita tahu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa visi besar "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini dijabarkan ke dalam delapan misi strategis yang dikenal dengan nama Asta Cita. Dua di antaranya secara langsung menyentuh isu penting soal reformasi birokrasi dan penegakan hukum, yaitu: pertama, memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi serta mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; kedua, memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Misi-misi ini menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen serius untuk membangun birokrasi dan sistem penegakan hukum yang bersih, terbuka, dan berintegritas. Dalam konteks ini, reformasi aparatur sipil negara (ASN) tak cukup hanya dengan mengganti atau memutasi pejabat. Perubahan yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh, mulai dari penerapan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi, pengawasan yang kuat dari dalam dan luar, sampai pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi etika dan integritas.

Dengan menjadikan Asta Cita sebagai landasan strategi reformasi ASN dan penegakan hukum, harapannya bisa terbentuk birokrasi yang profesional dan lembaga hukum yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat.

ASN, termasuk di dalamnya para penegak hukum, memegang amanah untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka inilah, ASN bukan hanya pelaksana tugas administratif, melainkan juga penjaga moral bangsa. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat, bukan hanya sebagai jargon dalam konstitusi. Ketika masyarakat kecil diperlakukan adil, ketika hukum tidak tumpul ke atas, maka itulah saat kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Di sisi lain, perubahan besar selalu dimulai dari contoh kecil. Pemimpin-pemimpin khususnya di lembaga penegak hukum harus mampu menjadi teladan. Dalam budaya kita, pepatah lama masih sangat relevan: "Ing ngarso sung tulodo." Ketika yang di atas bekerja jujur, dan menjunjung tinggi integritas dan etika, maka semangat itu akan turun ke bawah. Namun jika yang di atas permisif terhadap pelanggaran, maka ke bawah pun akan ikut longgar. Itulah mengapa keteladanan pemimpin tidak bisa digantikan dengan aturan tertulis seketat apa pun.

Sudah waktunya menanamkan kembali mindset ASN sebagai pelayan publik dalam arti yang utuh. Bekerja sebagai ASN adalah bentuk pengabdian, bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Etika, integritas, empati, dan pelayanan dengan tulus kepada rakyat harus menjadi napas dari setiap tindakan, bukan sekadar catatan dalam kode etik. Dan hal ini tidak cukup diajarkan lewat pelatihan, tapi harus dicontohkan dari atas oleh mereka yang memimpin lembaga-lembaga strategis.

Pengawasan berjenjang dan pembinaan yang aktif juga tidak kalah penting. Banyak pelanggaran yang sebenarnya bisa dicegah jika ada sistem peringatan dini (early warning system) yang berjalan. Atasan langsung harus berani bersikap secara obyektif sesuai praturan perundang-undangan, tidak tipis kuping semata, penyimpangan yang faktual jangan menunggu sampai kasus mencuat ke publik. Dan dalam banyak kasus, pelanggaran besar akan mempengaruhi sistem dan biasanya berawal dari pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang terus menerus dalam kata lain pola pembinaan yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perlu diingat kembali tujuan dasar bernegara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan...". Maka, keberadaan ASN dan lembaga penegak hukum bukanlah untuk melindungi kepentingan kelompok, melainkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, dalam pelayanan penegakan hukum, yang dibutuhkan bukan sekadar pengetahuan prosedural, melainkan pikiran positif dan hati nurani yang bersih. Keputusan-keputusan yang menyangkut nasib orang lain harus lahir dari kesadaran untuk menegakkan kebenaran secara hakiki, bukan karena tekanan jabatan, iming-iming kekuasaan dan jabatan, atau kepentingan uang. Selama penegakan hukum masih ditentukan hanya oleh kepentingan subyektif tanpa mempertimbangkan kejujuran dari hati nurani yang bersih akan kebenaran dan keadilan, maka penegakan hukum tidak akan pernah benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Mindset pelayan publik harus ditanamkan kembali. ASN adalah instrumen negara untuk memenuhi mandat konstitusi dan nilai pelaksanaan kebijakan publik. Jika ASN kehilangan kepekaan terhadap nilai keadilan sosial yang diperjuangkan rakyat, maka kegagalan sistem reformasi birokrasi yang dicanangkan hanya tinggal menunggu waktu atau hanya sebatas simbol formalitas.

Disisi lain, "sumpah jabatan" yang diucapkan setiap ASN, pejabat, dan/atau penyelenggara negara bukanlah formalitas belaka. Sumpah itu disaksikan bukan hanya oleh atasan dan rekan kerja, tetapi juga oleh masyarakat, dan lebih dari itu oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui. Ia adalah janji moral dan spiritual yang melekat selama seseorang menyandang amanah tugas negara. Bila sumpah itu dijalani dengan kesadaran penuh, maka setiap tindakan akan dipertimbangkan secara etis dan bijaksana, dalam makna akan melewati ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kepentingan dan kemanfaatan sesama ciptaan Nya, namun jika sumpah dianggap simbol seremonial, maka tak akan ada lagi pembatas antara kehormatan dan penyimpangan.

Di ujung semua ini, yang diperjuangkan bukan sekadar bersih-bersih institusi. Tapi memulihkan kepercayaan rakyat bahwa hukum memang ditegakkan tanpa pandang bulu. Bahwa aparat penegak hukum memang layak dihormati, karena mereka bekerja bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang benar-benar beritikad baik.

Mutasi yang terjadi mungkin bisa menjadi titik awal, namun seyogyanya tidak boleh berhenti sampai di sana. Perlu ada reformasi menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen, asesmen integritas, pengawasan, keteladanan hingga pembenahan budaya kerja. Dan untuk mewujudkan itu, kiranya semua harus sepakat: bahwa setiap penyimpangan yang rusak bukan hanya orang, tapi sistem secara menyeluruh. Dan membenahi sistem adalah tugas bersama karena reformasi membutuhkan dukungan politik dan segenap komponen bangsa, tanpanya cita-cita reformasi birokrasi mewujudkan SDM dan Pemerintahan yang berkualitas hanya menjadi lip service, Komitmen saja belum tentu terwujud tanpa adanya konsistensi dalam pelaksanaannnya.

Mantan Direktur Kebijakan Bakamla, Asisten Komisioner KASN, Mahasiswa S3 Kebijakan Publik,IGN Agung Y. Endrawan

(whn/whn)

JAKARTA - Ketua Umum Ormas Mathla?ul Anwar, KH Embay Mulya Syarif menegaskan pentingnya menjaga eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai instrumen demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, ormas merupakan wadah ekspresi warga negara yang memiliki kesamaan gagasan dan harus tetap berada dalam koridor hukum serta nilai-nilai kebangsaan.

Menanggapi munculnya stigma negatif terhadap sejumlah ormas, Kiai Embay menekankan tidak semua ormas patut disamaratakan. Fungsi utama ormas, khususnya ormas keagamaan, adalah memperkuat kesatuan masyarakat dan menjadi agen perdamaian. Ia juga mendorong kaderisasi dalam tubuh ormas agar anggotanya menjadi motor penggerak persatuan bangsa.

"Ormas di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Kalau ada ormas yang melanggar nilai-nilai Pancasila, pemerintah harus berani bertindak tegas, termasuk membubarkannya," kata ulama senior asal Banten itu, Rabu (30/4/2025).



Kiai Embay juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membubarkan ormas-ormas yang dinilai bertentangan dengan dasar negara, seperti HTI dan FPI. Namun, ia mengingatkan pembubaran semata tidak cukup. Pemerintah juga harus membatasi ruang gerak mantan anggotanya, terutama yang masih aktif menyebarkan ideologi radikal melalui media sosial dan kegiatan keagamaan.

"Kalau perlu, tokoh-tokoh eks HTI itu ditangkap, media mereka diblokir. Jangan sampai mereka tetap bebas menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Kiai Embay mengungkapkan bahwa Mathla'ul Anwar telah menerima beberapa mantan anggota kelompok radikal yang telah menjalani hukuman dan berikrar setia kepada NKRI. Dengan pendekatan tegas namun membina, mereka kini aktif dalam kegiatan positif ormas.

"Di Mathla'ul Anwar, kalau ada anggota yang melanggar dasar negara, langsung kami pecat. Tidak ada kompromi soal hukum dan konstitusi," ujarnya.

Dalam pandangannya, Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa yang harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengecam pihak-pihak yang masih berupaya merusak kesepakatan tersebut dengan dalih agama atau ideologi tertentu.

"Islam mengajarkan untuk menepati janji. Kalau ada yang mengaku membawa nama Islam tapi justru melanggar kesepakatan berbangsa, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri," ujarnya.

Kiai Embay berharap pemerintah terus menjaga nilai-nilai kebangsaan, termasuk Bhinneka Tunggal Ika, dengan ketegasan dan tanpa tebang pilih. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan demi menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

Jakarta -

Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.

Dilihat dari situs MK, Minggu (27/4/2025), gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata. Mereka disebut menerima kuasa sebagai pemohon I dan II dari empat mahasiswa lainnya, yakni Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang dan Jamaluddin Lobang.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebut UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

"Bahwa dalam UU TNI soal penyelesaian konflik komunal tidak memiliki kepastian sama sekali terutama terhadap masyarakat. Dalam membantu pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik komunal disebutkan pula soal pemogokan. Pemogokan yang dimaksud tidak ada kejelasan lebih lanjut seperti apa substansi yang dimaksud," ujar mereka.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai aturan.

"Para Pemohon memandang bahwa perlu adanya bentuk pertanggungjawaban konkret dari Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pemberian ganti rugi tersebut secara tegas dalam putusannya," ujar mereka.

Berikut petitum para pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan'

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

4. Memerintahkan kepada:

(1) Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025;

(2) Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029;

(3) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029; secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi inkonstitusional secara permanen;

5. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 50.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Menghukum Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 25.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 5.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

11. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 25.000.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

12. Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 12.500.000.000, jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

13. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 2.500.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

(haf/idh)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dua landasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi pemerintahannya menjalankan ekonomi kekeluargaan di Indonesia.

Dalam siaran Sarasehan Ekonomi Nasional yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, Presiden mengatakan dasar ini yang membuat proses berjalannya ekonomi di Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan Indonesia.

"Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.Harus berketuhanan, harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan, tapi Indonesia bubar, tidak mau," kata Prabowo.

Dengan Pancasila, menurut Prabowo setiap kebijakan terkait dengan ekonomi di pemerintahannya akan difokuskan untuk memenuhi unsur dari lima butir sila yang ada dan pada akhirnya mampu memberi kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pengelolaan aset kekayaan terutama sumber daya alam dipastikan tidak akan sembarang untuk dilepas kepada pihak asing.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pasal 33 dari UUD 1945 menjadi dasar yang melekat yaitu terkait dengan asas kekeluargaan.

"Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan, sehingga tidak boleh ada yang lapar di Republik yang sudah merdeka 80 tahun ini. Tidak boleh ada yang tinggal tinggal di bawah kolong jembatan, ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, ini yang mendasari," katanya.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu Prabowo menyiapkan strategi yang berfokus agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga industrialisasi bisa membawa kemakmuran bagi Indonesia.

Keempatnya juga dinilai Presiden sejalan dengan tujuan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia.

"Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tutupnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menilai usul Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang ingin adanya Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama tidak urgen.

Menurut dia, selama ini masyarakat Indonesia telah bebas memeluk agama masing-masing.

"Maksud saya itu apa itu penting UU itu. Bukankah kita tanpa UU itu, selama ini kita bebas juga beragama. Kan UUD 1945 juga sudah mengatur, kemudian UU HAM mengatur, kan sudah ada semua," kata Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/3).

Mafirion berpendapat UU Kebebasan Beragama yang diusulkan Pigai justru berpotensi membawa dampak buruk bagi produk legislasi Indonesia. Ia mengatakan sudah terlalu banyak undang-undang hingga sulit diawasi.

"Nanti kita ini kebanyakan UU. Jadi kita pun sudah tak hapal sama UU kita, sudah pun kita sudah enggak bisa mengawasi semua UU kita," kata Mafirion.

"Apakah sekarang ini tanpa UU Kebebasan Beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945, apa orang tidak bebas beragama? Bebas," sambungnya.

Mafirion pun meminta Pigai lebih berfokus mengurusi HAM yang lebih substantif. "Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia. Misalnya indeks HAM kita yang turun, iya kan? Lebih bagus itu," tutur dia.

Sebelumnya, Pigai mengusulkan UU Kebebasan Beragama. Menurutnya, lewat UU itu, warga bisa memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kemudian terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama, ini sikap kementerian," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menekankan perlu dibuat payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Umat Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama.

"Kenapa? Kalau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama," ucap dia.

Aksi Indonesia Gelap masih berlanjut di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan tiga tuntutan pada demonstrasi yang digelar di bawah jembatan flyover Jalan AP Pettarani, Senin (24/2).

Dalam aksinya mahasiswa menuntut agar Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan mengevaluasi seluruh program yang dijalankan pemerintah saat ini. Selain itu, mereka juga menuntut penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Koordinator aksi, Yuwen mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak fokus pada penyelesaian berbagai macam kasus pelanggaran HAM terjadi selama ini.

"Prabowo Subianto justru mengeluarkan kebijakan yang menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden 1 Nomor Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025," kata Yuwen, Senin (24/2).

Mahasiswa menilai kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Di dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD, tetapi dengan hadirnya instruksi presiden ini, dana pendidikan untuk tahun 2025 tersisa 18 persen atau sekitar Rp 651,61 triliun," jelasnya.

Hal ini, kata Yuwen, menggambarkan kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Mahasiswa pun menuntut agar segera mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Cabut Inpres Nomor 1 tahun 2025, kemudian evaluasi seluruh program pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna dan menghentikan segala praktik perampasan ruang hidup serta perusakan lingkungan," katanya.

Aksi ini berdampak pada arus lalu lintas dari dan mengarah Jalan Tol Reformasi Makassar terhambat, akibat mahasiswa menutup seluruh ruas Jalan AP Pettarani dan Urip Sumohardjo.

Massa kemudian mengakhiri aksi unjuk rasa itu pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WITA. Lalu lintas di lokasi terpantau mulai lancar kembali.

Aksi mahasiswa di Makassar itu melanjutkan demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar secara maraton pekan lalu di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Yogyakarta.

Di Jakarta misalnya, dalam aksi pada Jumat (21/2) lalu, gabungan massa koalisi sipil dan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya terkait inpres efisiensi anggaran, tolak mutifungsi ABRI (TNI-Polri), cabut revisi UU Minerba, hingga menuntut reforma agraria.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) akan diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam waktu satu atau dua hari. Supratman menyebut pemerintah menyambut baik RUU Minerba sebagai inisiatif DPR RI.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyusun Rancangan UU Minerba sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola minerba ke depan serta sebagai upaya untuk menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan mineral dan batu bara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Supratman dalam rapat kerja dengan perwakilan Kementerian ESDM hingga Menteri Hukum di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Supratman mengatakan dalam waktu 1-2 hari, DIM dari pemerintah akan diserahkan. Dia mengatakan pengisian DIM menunggu koordinasi antara Kementerian ESDM, Mensesneg, dan Kementerian Hukum.

"Insyaallah dalam 1-2 hari ke depan daftar inventarisasi masalah sebenarnya sudah, drafnya sebenarnya sudah selesai, tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, kemudian Mensesneg, dan Kementerian Hukum untuk sesegera mungkin dalam waktu yang sangat singkat, 1-2 hari ini mudah-mudahan DIM-nya segera kami serahkan kepada Badan Legislasi," ujarnya.

Supratman menyampaikan sembilan pokok pembahasan berdasarkan draf RUU dari Baleg DPR. Salah satu poinnya, yakni pemberian izin pertambangan secara prioritas ke perguruan tinggi.

Berikut identifikasi masalah berdasarkan pasal-pasal yang diajukan perubahan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31 A, terkait dengan penyesuaian ketentuan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemanfaatan ruang.

2. Pasal 51 mengatur terkait dengan penetapan wilayah izin umum pertambangan mineral, logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah.

3. Pasal 51A, pemberian wilayah izin umum pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

4. Pasal 51B, wilayah izin umum pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

5. Pasal 75, pemberian IUPK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan atau badan usaha milik perguruan tinggi.

6. Pasal 104A, dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral dan atau pengembangan, dan atau pemanfaatan batu bara, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan atau kegiatan project pada wilayah penugasan.

7. Pasal 114B, dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dikelola oleh menteri.

8. Pasal 173D, terhadap IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini, dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh wilayah izin umum pertambangannya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah dicabut dan dikembalikan kepada negara. Diperlukan juga pengaturan yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah IUP-P, IUPK, dan IPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai hasil evaluasi menteri.

9. Pasal 174, pengaturan pelaksanaan PP diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan setelah undang-undang diundangkan.

(dwr/jbr)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia menandai langkah penting dalam konsolidasi organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Musyawarah itu dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 13-14 Januari 2025.

Tema yang diusung pada musyawarah kali ini, 'Memantapkan Konsolidasi Organisasi di Musyawarah Besar XI sebagai Mitra Pemerintah dengan Semangat Perjuangan Kembali kepada UUD 1945 dalam Menuju Indonesia Emas', tidak hanya mencerminkan jati diri Pemuda Pancasila, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya komitmen terhadap konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

"Musyawarah Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila se-Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dan meneguhkan posisinya sebagai mitra pemerintah. Semangat kembali kepada UUD 1945 dan tujuan bersama menuju Indonesia Emas, memberikan arah yang jelas bagi Pemuda Pancasila dalam agenda mendukung agenda nasional ke depan," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Hal tersebut ia sampaikan seusai menghadiri pembukaan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Senin (13/1). Hadir antara lain Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno, Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Ahmad Ali, Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara Musa Rajekshah, pimpinan MPW Pemuda Pancasila seluruh Indonesia, dan Badan dan Lembaga Pemuda Pancasila.

Hadir pula Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Walikota Medan sekaligus Gubernur Sumut Terpilih Bobby Nasution serta Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto.

Bamsoet menjelaskan konsolidasi organisasi merupakan aspek krusial dalam upaya Pemuda Pancasila mengukuhkan perannya sebagai mitra pemerintah. Konsolidasi tidak hanya berarti penyatuan internal, tetapi juga pembentukan jaringan yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah. Data statistik menunjukan bahwa organisasi dengan struktur konsolidasi yang kuat cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kebijakan publik.

Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), keterlibatan organisasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan telah meningkat hingga 35% dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pentingnya peran kolaboratif antara ormas dan pemerintah. Menurut Bamsoet, Musyawarah Pimpinan Paripurna ini mengedepankan pentingnya sinergi antara Pemuda Pancasila dan pemerintah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip UUD 1945.

"Dengan kembali kepada naskah asli UUD 1945, Pemuda Pancasila menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti keadilan, persatuan dan musyawarah," kata Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini.

Bamsoet memaparkan tema kembali kepada UUD 1945 sesuai naskah asli 18 Agustus 1945, merupakan refleksi dari keinginan Pemuda Pancasila untuk mengembalikan esensi dan substansi yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak isu kritis yang muncul terkait dengan penegakan hukum, hak asasi manusia dan keadilan sosial yang kadang kala terasa jauh dari semangat asli UUD 1945.

Salah satu survei Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2024, menunjukkan bahwa 60% responden merasa bahwa konstitusi tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktiknya. Bamsoet menyebut hal ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman konstitusi kepada seluruh elemen bangsa.

"Pemuda Pancasila, sebagai salah satu organisasi pemuda terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kembali nilai-nilai UUD 1945 serta Pancasila sambil menjadikan dirinya sebagai garda terdepan dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas," pungkasnya.

(anl/ega)

KOMPAS.com - Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia.

Publik berharap bahwa tahun tersebut akan menjadi tonggak perubahan signifikan yang mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang telah menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Tanah Air.

Berbagai permasalahan struktural, seperti ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berkelanjutan, menuntut adanya pembaruan menyeluruh. Transformasi sistem hukum nasional kini menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi.

Menurut praktisi hukum Aldwin Rahadian, terdapat empat area strategis yang harus menjadi fokus utama reformasi hukum Indonesia pada 2025.

Pertama, kata dia, reformasi peradilan dan penegakan hukum. Reformasi di bidang ini harus menjadi prioritas utama, mengingat masalah integritas dan independensi dalam sistem peradilan masih menjadi isu utama.

“Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memperkuat peran Komisi Yudisial (KY) dalam menyeleksi hakim dan pejabat pengadilan,” ujar Aldwin yang juga menjabat Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI), dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (31/12/2024).

Selain itu, lanjut dia, keterlibatan KPK dan PPATK dalam proses verifikasi kekayaan dan transaksi keuangan hakim dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Aldwin, penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadilan.

“Selain itu, reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan perlu dijalankan secara bersamaan untuk memastikan sistem penegakan hukum yang bersih dan berintegritas,” imbuhnya.

Aldwin mengungkapkan strategis kedua yang harus menjadi fokus utama adalah reformasi agraria dan sumber daya alam.

Sektor tersebut menjadi prioritas karena konflik agraria dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam semakin mencuat dalam dekade terakhir.

“Untuk itu, program reforma agraria harus diarahkan guna mengurangi kesenjangan penguasaan tanah dan menghapuskan sisa-sisa feodalisme,” ucap Aldwin.

Lebih jauh, lanjut dia, kebijakan satu peta yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam kepemilikan lahan juga perlu diimplementasikan dengan lebih maksimal.

Dengan langkah tersebut, Aldwin berharap akan tercipta keadilan dalam penguasaan sumber daya, serta mendorong keberlanjutan ekosistem dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

“Untuk strategis ketiga yang harus menjadi fokus utama pada 2025 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Menurut Aldwin, korupsi tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam menuju sistem hukum yang lebih baik.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terus menurun mencerminkan lemahnya penegakan hukum, sehingga pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian utama di 2025.

“KPK sebagai lembaga yang berada di garis depan pemberantasan korupsi perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun independensi kelembagaannya,” ucap Aldwin.

Ia mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi langkah mendesak untuk mengurangi insentif bagi koruptor dan memulihkan kerugian negara.

Tak hanya itu, sebut Aldwin, pendidikan antikorupsi di tingkat masyarakat harus digalakkan untuk membangun budaya kejujuran.

Adapun reformasi perundang-undangan menjadi strategi keempat yang harus menjadi prioritas pada 2025.

“Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini sering kali terkesan terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik,” jelas Aldwin.

Oleh karena itu, reformasi perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting.

Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah merevisi Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi ini diharapkan dapat memastikan proses pembentukan peraturan lebih terbuka, inklusif, dan melibatkan masyarakat secara bermakna.

“Partisipasi publik yang efektif akan menjamin kualitas aturan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” ucap Aldwin.

Ia menegaskan bahwa dengan pendekatan holistik terhadap reformasi di empat sektor tersebut, Indonesia dapat memperkuat supremasi hukum yang tidak hanya transparan, akuntabel, tetapi juga adil.

Perubahan sistem hukum yang terintegrasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, mulai dari perlindungan hak-hak masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang adil, hingga penguatan institusi hukum yang bersih dan profesional.

Reformasi hukum ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, reformasi hukum harus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada 2025.