Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengecam aksi predator seks 31 anak berinisial S (21) di Jepara, Jawa Tengah. Selly mengatakan hukuman penjara tak cukup untuk menghukum pelaku.

"Saya tegaskan pelaku benar-bener biadab, dia adalah predator seksual. Mengapa demikian? Karena 31 korbannya tersebar di beberapa kota, dari Lampung, Semarang, Surabaya, dan terbanyak di Jepara. Pelaku juga merekam lalu menyebarkan aksi bejatnya lantas memperjualbelikan melalui media sosial," kata Selly kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Selly mengatakan psikologis dari para korban harus diperhatikan. Ia menyebutkan hukuman penjara tak cukup diberikan kepada pelaku.

"Sejatinya, dengan kasus ini, saya tegaskan hukuman penjara tidak bisa mengembalikan masa lalu korban. Karena itu, mengutip pernyataan Ketua DPR RI Mba Puan Maharani, hukuman maksimal dengan berkaca dari UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU ITE wajib diberikan kepada pelaku," kata Selly.

"Hukumannya, bisa seumur hidup dan terburuk hukuman mati, terlebih pelaku sudah masuk dalam kategori dewasa berdasarkan UU Perlindungan Anak, yaitu berumur 21 tahun," sambungnya.

Selly mendorong korban untuk didampingi secara penuh. Ia meminta agar RUU TPKS diterapkan maksimal dalam kasus ini.

"Fraksi PDI Perjuangan secara tegas berdiri di garis depan dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Karena itu penerapan UU TPKS merupakan tonggak penting dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, dan harus diterapkan dengan tegas tanpa pandang bulu," kata Selly.

"Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlindungan anak bukan sekadar narasi politik, tapi bagian dari tanggung jawab ideologis dan konstitusional untuk menjaga masa depan bangsa. Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku kekerasan seksual," tambahnya.

Diketahui, ada 31 korban pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh S tersebar di sejumlah daerah hingga luar Pulau Jawa. Polisi mengatakan sebagian besar korban berada di wilayah Jepara.

"Itu ada berasal dari Jawa Timur, Semarang, Lampung, dan sebagian besar di wilayah Jepara," ujar Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio, Jumat (2/5).

Dwi Subagio melanjutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, S merekam setiap aksi bejatnya ke korban. Bahkan dia menyimpan file dengan nama-nama mereka.

"Semua kegiatan direkam divideokan disimpan per orang namanya siapa. Tapi mohon maaf, ini yang kita hadapi adalah pelaku predator seks," ungkapnya.

Simak Video: Terbongkarnya Aksi Bejat Predator Seks Pemerkosa 31 Anak di Jepara

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum pidana anak Ahmad Sofyan menilai perlunya amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menyesuaikan situasi perlindungan anak di ranah digital.

"Perlu ada amandemen ketiga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlu ada amandemen yang mengintegrasikan," kata Ahmad Sofyan dalam seminar nasional bertajuk "Dari Refleksi Jadi Aksi: Tantangan Digital dan Solusi dalam Konteks Lokal dan Nasional Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", di Jakarta, Kamis.

Hal ini penting mengingat UU Perlindungan Anak yang ada saat ini belum mengatur perlindungan anak di dunia siber.

"Undang-Undang ini memang tidak dirancang secara khusus dalam melindungi anak di dunia digital. Lebih pada dirancang untuk melindungi anak-anak di dunia nyata. Karena itu ada kekosongan hukum untuk pelindungan anak di dunia siber," kata Ahmad Sofyan.

Menurut dia, peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak saat ini tersebar di banyak peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Ahmad Sofyan menambahkan kondisi tersebut membuat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memproses hukum kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

"Ada lima undang-undang untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh pelaku-pelaku kejahatan. Dan itu juga menyulitkan penegak hukum karena tersebar," kata dia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA,investor.id- Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni mengaku geram dengan berbagai tindak pidana kekerasan seksual yang belakangan ini marak terjadi Indonesia, termasuk terhadap anak-anak. Bahkan Sahroni mendorong supaya pelakunya dihukum dengan hukum maksimal, termasuk hukum kebiri jika kekerasan seksual dilakukan terhadap anak-anak.

Hukum kebiri merupakan hukum pemberatan bagi predator seksual anak yang diatur dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Secara teknis hukum kebiri diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

“Pastikan pelaku dijerat dengan pidana maksimal, bahkan kalau korbannya anak, sesuai UU, pelaku bisa dikebiri kimia. Nanti juga akan kita pertimbangkan apakah hukuman ini juga bisa diterapkan pada kasus pidana umum, karena memang urgensinya tinggi," ujar Sahroni kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

Sahroni menuturkan, Indonesia sedang darurat kekerasan seksual dan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Kekerasan seksual bahkan dilakukan oleh semua golongan mulai dari keluarga sendiri, guru, dokter, polisi hingga orang disabilitas.

“Belakangan ini, kita lihat aksi pelecehan seksual kian marak terjadi dan dilakukan oleh semua golongan. Dari mulai guru, dokter, polisi, sampai yang disabilitas. Jadi ini sudah mengkhawatirkan sekali. Karenanya saya minta polisi dan lembaga terkait di pemerintah makin meningkatkan sosialisasi UU PKS dan memperketat hukumannya demi menimbulkan efek jera," jelas Sahroni.

Karena itu, Sahroni meminta aparat penegak hukum harus serius, transparan dan profesional dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain penerapan hukuman maksimal termasuk hukuman kebiri, kata Sahroni, identitas pelaku juga harus diekspos ke publik.

“Beberapa hal yang harus kita tingkatkan adalah para penegak hukum harus benar-benar serius dalam menanggapi laporan kejahatan seksual, tidak boleh ada penolakan dan percepat penyidikannya. Kedua, identitas lengkap pelaku wajib diekspos ke publik," tandas Sahroni.

 Kasus Terbaru

Beberapa waktu belakangan ini, terjadi sejumlah kasus kekerasan seksual yang mengkhawatirkan publik. Salah satunya adalah kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran, Priguna Anugerah Pratama (31) terhadap seorang keluarga pasien dan 2 pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Sebelumnya, Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan pencabulan terhadap 3 orang anak di bawah umur di mana masing-masing usiannya seorang 6 tahun, 13 tahun dan 16 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, diberitakan juga seorang pria di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, berinisial EH ditangkap polisi karena memerkosa dua anak kandungnya. Bejatnya, pelaku memerkosa kedua anaknya yang masih di bawah umur itu berulang kali.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Vadel Badjideh ditahan atas dugaan kasus asusila kepada LM, putri Nikita Mirzani. Sebelum ditahan, Jumat (14/2/2025) malam, Vadel selalu didampingi keluarga, termasuk ayahnya Umar Badjideh, dan kakaknya Martin dan Bintang Badjideh.

Setelah putranya dirilis sebagai tersangka, Umar Badjideh mengaku kecewa. Namun, ia menguatkan diri hingga mengantar Vadel ke sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan.

"Ya kalau kecewa, dari pertama udah kecewa," kata Umar Badjideh di Polres Metro Jakarta Selatan.

Disinggung bagimana cara menguatkan Vadel, Umar mengaku akan mengawal kasus putranya sampai selesai.

"Gampang nanti (sampai) selesai," singkatnya.

Pengacara Vadel, Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo turut hadir di Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya juga berusaha menemui Vadel di lantai atas ruang tahanan Polres Metro Jakarta Selatan.

Razman yang tengah bermasalah terkait status pembekuan status advokat atau beracara, menyebut Firdaus Oiwobo saat ini adalah kuasa hukum Vadel Badjideh.

"Firdaus ini adalah kuasa hukum dari Vadel. Saya akan naik kan belum ada tanda tangan, memastikan Vadel, tadi cek kesehatan kan, perkembangannya seperti apa, nanti saya sampaikan. Firdaus datang juga dalam koordinasi dengan Vadel," kata Razman Arif Nasution.

Vadel Badjideh dilaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, 12 September 2024. Vadel dilaporkan atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi dengan pasal UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, hingga aborsi.

Video: Tangis Syukur Nikita Mirzani Setelah Vadel Jadi Tersangka

Video: Tangis Syukur Nikita Mirzani Setelah Vadel Jadi Tersangka

Kuasa hukum siswa SMAK Gloria 2 Surabaya korban Ivan Sugiamto kurang puas dengan pasal yang dijeratkan ke Ivan. Namun keluarga korban tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Saya pribadi menanggapi hal itu sebagai praktisi hukum menanggapi hal itu, menurut saya itu perlu diperdalam lagi melalui pemeriksaan-pemeriksaan dengan pihak terkait," ujar kuasa hukum korban, Reifon Cristabella kepada wartawan, Jumat, (15/11/2024).

"Mengingat dugaan pidananya, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Sebaiknya didalami kembali, tetapi kami mengapresiasi kinerja aparat hukum dalam kasus ini," sambungnya.

Bella mengatakan ancaman hukuman untuk Ivan yang di bawah 5 tahun membuat dirinya dan keluarga korban prihatin dan kurang puas. Sebab, sedari awal, ia memiliki prinsip kekhawatiran pada korban yang mengalami intimidasi begitu mendalam.

"Kami tersentuh (prihatin) dengan ini (ancaman hukuman di bawah 5 tahun), dari awal pada prinsipnya kami ada rasa kekhawatiran mengingat korban dan keluarga korban mengalami intimidasi yang begitu dalam," sebut Bella.

Intimidasi itu, lanjut Bella, tidak hanya dialami keluarga korban pada tanggal 21 Oktober. Tetapi intimidasi terus berlanjut dan akhirnya berhenti saat korban telah diamankan dan ditahan.

"Saya (mewakili keluarga korban) berpendapat terkait hal ini (hukuman pada pelaku), sebaiknya benar-benar dilakukan dengan serius," urainya.

"Kami juga ada menyimpulkan beberapa data, bilamana nanti diperlukan dan kami harus berpartisipasi secara langsung juga siap. Khawatir itu ada (terkait hukuman pada pelaku), tapi tidak sampai membuat kami mencurigai yang terlalu berlebihan," pungkas dia.

Polisi sendiri menjerat Ivan Sugiamto dengan pasal 80 ayat 1 UU perlindungan anak dan atau pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh Firtian Ramadhani, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom

Menikmati Sunrise dari Puncak B29 Negeri di Atas Awan Lumajang

Menikmati Sunrise dari Puncak B29 Negeri di Atas Awan Lumajang