Pengunggah meme tak senonoh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berinisial SSS kini jadi tersangka. SSS adalah mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dilansir detikNews, SSS telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Namun, kronologi penangkapan maupun motif belum dijelaskan detail.

"Sudah (jadi tersangka), ditahan di Bareskrim," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Berikut fakta-fakta mahasiswi ITB pembuat meme tak senonoh Prabowo-Jokowi jadi tersangka.

ITB Buka Suara

Pihak kampus juga sudah buka suara terkait kasus ini. Mereka membenarkan bahwa SSS adalah mahasiswinya.

"Institut Teknologi Bandung menanggapi pemberitaan mengenai penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, terkait pengunggahan meme melalui media sosial," ujar Direktur Komunikasi & Humas Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

"Dengan ini kami sampaikan: ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," tambahnya.

Nurlaela mengatakan orang tua mahasiswi tersebut sudah datang ke ITB hari ini. Orang tua mahasiswi itu meminta maaf.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), pihak kampus tetap memberikan pendampingan bagi mahasiswi," lanjutnya.

Terancam 12 Tahun Penjara

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut SSS diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka SSS melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Truno.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan, Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 UU ITE, mengatur tentang kejahatan orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Istana Minta Pelaku Dibina

Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons soal mahasiswi ITB yang ditangkap setelah membuat dan mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hasan mengusulkan mahasiswa itu lebih baik dibina.

"Kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu," kata Hasan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Hasan menyebut para mahasiswa yang selama ini bersemangat memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan kecuali ada indikasi melakukan perbuatan pidana. Ia menekankan Indonesia negara demokrasi.

"Bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu," sebutnya.

"Ya, kecuali ada soal hukumnya, kalau soal hukumnya, kami serahkan saja itu kepada penegak hukum," lanjutnya.

Hasan menjelaskan Prabowo tidak akan mengadukan apa pun terkait hal itu. Meski begitu, dirinya tetap menyayangkan karena ekspresi yang disampaikan seharusnya bertanggung jawab.

"Kami nggak tahu, kan Pak Prabowo tidak mengadukan apa-apa, Presiden tidak mengadukan apa-apa, walaupun kami menyayangkan. Kalau menyayangkan, tentu, karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab," ucap dia.

"Bukan dengan hal-hal yang menjurus pada mungkin penghinaan atau kebencian. Tapi tetap saja, Bapak Presiden sampai hari ini kan tidak pernah melaporkan," tambahnya.

Relawan Dukung Proses Hukum

Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung proses hukum terhadap mahasiswi ITB itu. "Saya mendukung agar perempuan itu diproses secara hukum," ujar Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty kepada wartawan, Sabtu.

Utje bertanya-tanya bagaimana mungkin pengunggah meme itu adalah seorang mahasiswi. "Kok level mahasiswa sekarang seperti itu ya?" jelasnya.

Ketum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel bicara senada. Ia mendukung kepolisian memproses hukum mahasiswi ITB tersebut.

"Kita pasti dukung lah," ucap Noel.

Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiswi ITB tersebut adalah kebebasan berekspresi yang kelewat batas. "Berpendapat bukan berarti semaunya," sambungnya.

Projo: Lecehkan Kepala Negara

Ketum Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyorot meme yang diunggah mahasiswi ITB. Menurut Budi, hal itu merupakan bentuk pelecehan.

"Tindakan mengunggah foto yang melecehkan pemimpin negara sangat tidak dibenarkan. Tidak bisa ditoleransi. Apalagi, itu foto montage, editing, yang artinya tidak faktual. Itu hoaks untuk menghina atau melecehkan orang lain atau kepala negara sebagai pribadi sekaligus jabatan atau lembaganya," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu.

Budi mengatakan kebebasan itu bukan tanpa batas. Karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan pihak lain.

"Saya berpendapat, tindakan ini tidak perlu analisa atau asumsi. Sudah jelas. Biarlah aparat penegak hukum menanganinya sesuai hukum dan aturan, sekaligus pembelajaran untuk kita semua," jelas Budi.

Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang digital secara cerdas dan bertanggung jawab. "Jangan salah artikan kebebasan berpendapat dan demokrasi menjadi tindakan 'semau gue'," terang Budi.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini

Video: Istana Usul Mahasiswi Pembuat Meme Jokowi-Prabowo Dibina

Video: Istana Usul Mahasiswi Pembuat Meme Jokowi-Prabowo Dibina

KOMPAS.com - Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS ditangkap polisi karena mengunggah meme kontroversialJokowi-Prabowo di media sosial.

Sebelumnya, SSS mengunggah meme Jokowi-Prabowo yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Pada Jumat (9/5/2025), mahasiswi ITB ditangkap atas tuduhan melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya penangkapan mahasiswi ITB tersebut.

"Benar, seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kepada wartawan di Jakarta dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Kasus penangkapan mahasiswi ITB oleh kepolisian ini mengundang atensi publik karena dinilai sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi.

Lantas, perlukah mahasiswi ITB ditangkap karena mengunggah meme Jokowi-Prabowo?

Tak perlu ditangkap, cukup dimaafkan

Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Muhammad Rustamaji, menyatakan bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB yang menyebarkan meme Jokowi-Prabowo bergantung pada sejauh mana meme tersebut sesuai dengan konteks kritik yang disampaikan.

Ia menjelaskan bahwa jika unggahan SSS mengandung kritik yang didukung oleh data dan fakta, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

"Namun, apabila meme tersebut dianggap memuat unsur pemalsuan atau manipulasi data elektronik, misalnya, ciuman antara kedua tokoh dipersepsikan sebagai bentuk penghinaan maka Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat diterapkan,” jelas Rustamaji.

Kendati demikian, ia menyarankan agar pemerintah menerapkan asas parsimoni atau prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana.

“Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemaafan seharusnya lebih diutamakan,” tutupnya.

Penangkapan mahasiswi ITB berlebihan dan melukai demokrasi

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB merupakan tindakan yang berlebihan dan melukai demokrasi.

Ia berpendapat, SSS yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan melalui meme Jokowi-Prabowo, seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurutnya, sosok Presiden Prabowo dan Jokowi kini tidak lagi dapat dipandang sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari institusi publik.

“Dalam perspektif hukum, keduanya telah melebur menjadi entitas publik, sehingga tidak relevan lagi diposisikan sebagai pribadi,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com secara terpisah pada Minggu (11/5/2025).

Oleh karena itu, menurut Abdul Fickar, penangkapan terhadap mahasiswi tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Ia menambahkan bahwa bagi pejabat publik, ruang privasi secara hukum sudah tidak ada.

“Polisi sebagai aparat penegak hukum yang memaksakan diri secara berlebihan dan tidak memahami esensi demokrasi, saya menghimbau agar Presiden Prabowo menegur institusi kepolisian, agar tidak muncul kesan bahwa pemerintahannya anti kritik,” tegasnya.

Berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini:

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan sejak Senin (28/4) hingga Minggu dini hari, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, yakni mulai dari KPK memanggil saksi terkait kasus dugaan suap dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan hingga putusan MK soal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1. Kejaksaan Negeri Pontianak tahan Kadis Kominfo Kalbar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak resmi menahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Barat, berinisial S, beserta seorang rekanan berinisial AL, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jaringan serat optik tahun 2022.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK panggil saksi kasus dugaan suap proyek pengerukan pelabuhan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi terkait kasus dugaan suap dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.

Selengkapnya baca di sini.

3. BKN sudah selesaikan Pertek NIP 42 kementerian/lembaga

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan proses usul penetapan nomor induk pegawai (NIP) terhadap 42 instansi di lingkup pusat atau kementerian/lembaga, meliputi 15 instansi untuk NIP CPNS, dan 27 instansi untuk NI PPPK Tahap I.

Selengkapnya baca di sini.

4. MK: Pasal serang nama baik di UU ITE dikecualikan untuk pemerintah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pasal menyerang kehormatan atau nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikecualikan untuk lembaga pemerintah hingga sekelompok orang dengan identitas spesifik.

Selengkapnya baca di sini.

5. MK: Sebar hoaks dapat dipidana jika timbulkan kerusuhan di ruang fisik

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana bila menimbulkan kerusuhan di ruang fisik, bukan di ruang digital.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Prasetyo mengatakan, putusan nomor 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024 itu merupakan kabar baik bagi kebebasan berpendapat.

"Tentu keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan, selama ini kebebasan berpendapat juga sudah terjadi di Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat juga harus dilandasi rasa tanggung jawab.

"Sehingga yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain, yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal yang negatif lainnya. Saya kira itu yang paling prinsip dari hasil keputusan MK," ujar Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra ini pun menjamin pemerintah bakal menjalankan putusan tersebut

"Tentu saja pemerintah menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan tentu akan menjalankan keputusan tersebut manakala keputusan tersebut berkonsekuensi terhadap kebijakan-kebijakan di internal pemerintahan," kata dia.

Diberitakan, MK mengabulkan dua gugatan terkait UU ITE lewat putusan 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024.

Lewat dua putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pasal tentang "menyerang kehormatan" di UU ITE hanya dapat digunakan oleh individu atau perseorangan untuk memidanakan pihak-pihak yang dianggap menyerang kehormatannya.

Dengan demikian, lembaga pemerintahan, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, tidak dapat menggunakan pasal tersebut.

Kemudian, MK juga menegaskan bahwa kerusuhan di ruang digital tak dapat menjadi delik pidana dalam kasus penyebaran berita bohong.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi UU ITE yang diajukan jaksa Jovi Andrea Bachtiar.

Jovi adalah jaksa yang menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik yang divonis enam bulan percobaan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan perkara nomor: 115/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Selasa (29/4).

Dalam putusan itu, MK menyatakan kata 'kerusuhan' dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber'.

Pasal 28 ayat 3 UU ITE sebelumnya berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat."

Sedangkan Pasal 45A ayat 3 UU ITE berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

MK juga menyatakan permohonan pemohon sepanjang frasa 'dilakukan demi kepentingan umum' dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa 'melanggar kesusilaan' dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima.

Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE berbunyi: "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum;"

Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Sedangkan Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Jovi diproses hukum atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dia mulanya dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan/atau mendistribusikan Informasi Elektronik mengandung kesusilaan.

Dia diseret kasus pidana hanya karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat apalagi untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya itu, Jaksa Jovi divonis dengan pidana percobaan selama enam bulan.

Dalam perkara tersebut, pada pertimbangannya, MK pada pokoknya telah menegaskan berkenaan dengan unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 merupakan norma yang hakikatnya ditempatkan untuk pembatasan dalam mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik.

Dalam penilaian MK, unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menjadikan norma dalam Pasal-pasal a quo sebagai "pasal karet" (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, berkenaan dengan unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, penggunaan kata "keonaran" dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir. MK menilai antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, mahkamah menilai terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran patut atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.

Kemudian unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat saat ini. Menurut mahkamah masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial.

Dengan demikian, dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, harus disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik. Itu menurut mahkamah jangan serta merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum.

MK menyatakan UU 1/1946 menitikberatkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Namun, sambungnya, hal itu dilakukan tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat dalam ruang fisik atau bukan ruang fisik.

Akibatnya menurut MK, keonaran yang terjadi tidak di ruang fisik juga dapat dikenakan UU 1/1946.

Di sisi lain, hal itu berbeda dengan yang diatur dalam UU 1/2024 yang hanya meliputi akibat pemberitahuan bohong berupa kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik.

Menurut MK, pengaturan tindakan menyebarkan berita/pemberitahuan bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum ketika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024.

MK menyatakan penjelasan pasal itu menyatakan yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber.

"Artinya, penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan atau kerusuhan yang terjadi di ruang digital atau siber," ucap hakim MK.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra masih menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya. Keduanya ditahan atas dugaan dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang terhadap dokter Reza Gladys.

Lantas bagaimana kondisi Nikita Mirzani dan Mail Syahputra setelah ditahan lebih dari 20 hari?

"Sehat, alhamdulillah dalam keadaan sehat Nikita dan Mail di dalam sana," ungkap pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid dalam zoomnya, Sabtu (19/4/2025).

Fahmi menjelaskan beberapa kali memang mengunjungi kliennya untuk membesuk. Mereka berbincang mengenai banyak hal saat bertemu.

"Ya yang namanya membesuk pasti kita ngobrolin apa ya, bisa masalah hukum dan berdiskusi mengenai pasal-pasal," katanya lagi.

Fahmi juga menambahkan tidak ada kendala dalam penahanan Nikita Mirzani. Ia mengaku kliennya akan tetap menjalankan semuanya sesuai proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya Nikita Mirzani, melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid melaporkan sebuah akun TikTok yang diduga menyebarkan percakapan dengan Reza Gladys.

Fahmi Bachmid menjelaskan, laporan tersebut dibuat berdasarkan bukti rekaman yang dinilai melanggar privasi karena dilakukan tanpa persetujuan.

"Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti, objeknya adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin dari pada orang tersebut," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid.

Fahmi Bachmid menegaskan tindakan merekam tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Di dalam penjelasan Pasal 31 UU ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana," tegas Fahmi Bachmid.

Fahmi Bachmid menambahkan, pelanggaran tersebut terjadi karena isi percakapan yang direkam diam-diam itu kemudian dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik.

"Objeknya adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman dan itu di-posting jadi informasi dan diketahui publik," pungkasnya.

Laporan polisi terhadap akun TikTok itu dibagikan oleh tim Nikita Mirzani di akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172.

Rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan dokter Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid disebarkan oleh akun TikTok dan hal tersebut baru diketahuinya pada Februari 2025.

"Uraian Kejadian pelapor selaku Kuasa dari Korban menerangkan bahwa pada bulan Februari 2025, korban mengetahui adanya rekaman suara percakapan (tanpa sepengetahuan Korban) antara Korban dengan Reza Gladys dan juga dengan suaminya, Altaubah Mufid, yang disebarluaskan melalui media sosial TikTok," tulis laporan polisi tersebut.

Laporan polisi itu terregistrasi di nomor LP/B/2508/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 16 April 2025 karena diduga melanggar Pasal 31 juncto 47, dan atau Pasal 32 juncto 48 UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Video Reza Gladys dan Suami Datangi Polda Metro soal Kasus Vs Nikita Mirzani

Video Reza Gladys dan Suami Datangi Polda Metro soal Kasus Vs Nikita Mirzani

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan narapidana pengedar narkoba dan pelaku tindak pidana korupsi tidak akan mendapatkan amnesti. Supratman mengatakan pihaknya telah menentukan kriteria terhadap narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Dalam rapat kerja DPR dan Kementerian Hukum di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (17/2/2025), anggota Komisi XIII DPR Fraksi PAN Edison Sitorus mengaku belum mendapatkan nama-nama dan daerah napi yang akan mendapatkan amnesti. Edison keberatan jika pengedar narkoba mendapat amnesti dari pemerintah.

"Tadi akan ada penyelesaian amnesti sekitar 19.337, data kita narapidana 2024 273.390 artinya ini hampir 10% napi akan dapat amnesti di 2025," ujarnya dalam rapat kerja.

"Kami sangat mungkin keberatan ketika ada amnesti pengedar narkoba, saya Fraksi PAN sangat keberatan sekali jika ada amnesti tapi dia pengedar, ini harus diperhatikan," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Supratman mengatakan pengedar narkoba tidak akan mendapat amnesti. Dia mengatakan sejak awal, pihaknya telah menetapkan 4 kriteria narapidana yang diberi amnesti.

"(Ada) kriteria yang sejak awal kami laporkan dan disetujui oleh Presiden. Yang pertama, orang yang melanggar atau di pidana dengan tindak pidana yang terkait dengan UU ITE, itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepada kepala negara atau kepada pemerintah," jelasnya.

"Di luar itu tidak. Jadi kalau itu ITE, tapi terkait orang per orang, itu rasa rasanya nggak pas," sambung dia.

Kemudian, kata Supratman, kriteria kedua ialah untuk pengguna narkoba. Dia mengatakan pengguna yang diberi amnesti dengan ketentuan barang bukti narkoba di bawah 1 gram.

"Untuk yang narkotika itu betul-betul hanya ditujukan kepada pengguna, itu pun barang buktinya harus berada di bawah 1 gram, sehingga memang, dulu saya sampaikan seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi harusnya kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi," jelasnya.

Kriteria selanjutnya ialah narapidana yang memiliki gangguan mental. Selain itu, kata Supratman, narapidana yang berusia lanjut dan sakit berkepanjangan akan diberi amnesti.

Supratman pun menegaskan pengedar narkoba tidak akan diberi amnesti. Termasuk, kata dia, para pelaku tindak pidana korupsi pun tidak mendapat amnesti.

"Untuk tindak pidana korupsi apalagi tindak narkotika dengan status pengedar apapun itu tidak akan kita berikan, itu lah mengapa lama data ini kami belum kirim-kirim ke Presiden, karena nanti Presiden yang mengirimkan ke DPR untuk meminta pertimbangan," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam menyerahkan nama-nama penerima amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Supratman tak ingin ada kesalahan dari pengajuan nama-nama itu.

"Tentu saya harus berhati-hati sebelum menyerahkan kepada Presiden. Jangan sampai ada 44 ribu orang itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang telah kami sampaikan kepada Presiden. Kan nggak boleh, jangan sampai nanti ada yang tersangkut pidana korupsi, atau pidana narkotika tapi dia statusnya bandar. Nah kami asesmen sekarang. Ini masih berlangsung nih," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (11/2/2025).

Supratman menyebutkan daftar nama penerima amnesti perlu dikaji dengan matang. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, tahapan pengumpulan nama itu akan rampung dan disampaikan kepada Presiden.

"Oh harus (dikaji). Bayangkan kalau saya menyerahkan kepada Presiden ternyata saya kecolongan, kan sama dengan menjerumuskan Presiden. Nah, itu yang nggak boleh sehingga kami hati-hati bahwa prosesnya itu dalam waktu dekat kami akan segera rampungkan," ungkapnya.

Ia mengatakan ada empat kriteria penerima amnesti, di antaranya narapidana politik khusus Papua tetapi bukan gerakan bersenjata hingga pemakai narkoba yang bisa direhabilitasi. Pemberian amnesti ini juga berlaku kepada pihak yang terjerat UU ITE terutama dalam konteks penghinaan kepada kepala negara.

"Yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Terutamanya yang penghinaan kepada Kepala Negara dan yang terakhir, bagi mereka yang sakit berkelanjutan," ujar Supratman.

Supratman mengatakan jumlah penerima amnesti tak pasti 44 ribu, dikatakan bisa lebih atau kurang dari itu. Ia berharap pemberian amnesti ini bisa menjadi kado saat perayaan Idul Fitri oleh Presiden Prabowo.

"Pokoknya secepatnya. Direktur Pidana dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS selalu melakukan komunikasi. Sampai hari ini. Itu belum berhenti. Semoga ya (jadi kado Idul Fitri)," imbuhnya.

Simak Video Yusril soal Pemberian Amnesti: Nama-nama Sudah Dikumpulkan

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri HAM RI Natalius Pigai mengatakan pemerintahan sekarang menjunjung kebebasan sipil. Hal itu dibuktikan dari belum ada 1 orang pun yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pigai mengatakan, kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Saya belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya. Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu dan berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh. Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai melanjutkan, demokrasi negara juga dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Dirinya juga menyebut banyak partai politik oposisi menang di sejumlah daerah saat Pilkada Serentak 2024. Di sisi lain, ia menuturkan pemerintahan Prabowo akan memberikan amnesti kepada pihak yang dipenjara dalam kasus UU ITE.

"Amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE. Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada warga yang dijerat UU ITE dan dipenjara karena menghina pimpinan atau pejabat negara.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujar Pigai, dalam rapat kerja antara Kementerian HAM bersama Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (5/2/202).

Pigai berpandangan bahwa kondisi ini menunjukkan kebebasan berekspresi di Indonesia tetap terjaga.

Dia juga menilai dinamika demokrasi saat ini berjalan dengan baik.

Menurut Pigai, setiap pihak, baik masyarakat, oposisi, partai politik, aktivis, maupun organisasi masyarakat, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.

"Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, maupun para aktor politik dan civil society," ujar dia.

Pigai juga menekankan bahwa pemerintah tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan berorganisasi.

Dia mencontohkan sikap pemerintah yang tidak ikut campur dalam pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, bahkan saat Pilkada.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," ungkap Pigai.

Pigai kemudian menyoroti hasil berbagai kontestasi politik yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin terbuka.

"Banyak juga oposisi menang di mana-mana, oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas. Semua anak bangsa bertarung. Saya kira ini adalah sebuah prestasi," pungkas dia.

Selebgram Isa Zega menjadi tersangka kasus UU ITE. Isa Zega langsung ditahan usai menjalani serangkaian pemeriksaan.

Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon memastikan, Isa Zega telah ditahan usai diperiksa sebagai tersangka usai dinilai terbukti menyerang kehormatan dan nama baik Shandy Purnamasari melalui media sosial.

Ia langsung dijebloskan ke Rutan Perempuan Dittahti Polda Jatim. Penahanan dilakukan hari ini.

"Terhadap tersangka (Isa Zega) pada hari ini iya dilakukan penahanan," kata Charles dilansir detikJatim, Jumat (24/1/2025).

Charles menegaskan, Isa Zega dinyatakan sehat usai diperiksa tim Medis RS Bhayangkara Surabaya. Ia langsung ditahan di rutan perempuan.

Terkait penahanan di rutan perempuan, Charles menyatakan, hal tersebut berdasarkan identitas Isa Zega yang bertuliskan kelamin perempuan. "Sesuai KTP tertulis perempuan dan kita menyesuaikan KTP ya," imbuhnya.

Selama proses pemeriksaan, Isa Zega tak seorang diri. Ia didampingi kerabat dan pengacara. Akibat ulahnya itu, Charles menyatakan Isa Zega dijerat dengan UU ITE Pasal 27 huruf A juncto pasal 45 ayat 4 dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp 400 juta.

Baca berita selengkapnya di sini.

Video: Isa Zega Kembali Dilaporkan ke Polisi Terkait Penistaan Agama

Video: Isa Zega Kembali Dilaporkan ke Polisi Terkait Penistaan Agama

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini