Valencia mengancam bisa mengambil tindakan hukum setelah melihat film Vinicius Jr di Netflix mengandung kebohongan terhadap suporter mereka.

Film dengan judul "Vini Jr." sudah tayang di Netflix sejak Jumat (16/5). Film yang diproduksi perusahaan asal Brasil, Conspiracao, itu bercerita tentang kisah hidup dan karier Vinicius, dengan fokus beberapa musim terakhir.

Salah satu kisah dari film yang tayang pada layanan streaming itu adalah peristiwa 21 Mei 2023 saat Vinicius berhadapan dengan sekelompok suporter Valencia.

Dikutip dari ESPN, pada momen itu Vinicius diklaim mendapatkan pelecehan rasial dari suporter tuan rumah di Mestalla, saat Real Madrid kalah 0-1. Akibatnya pertandingan ditangguhkan sementara.

Akan tetapi film tersebut mendapat protes keras dari pihak Valencia. Klub berjulukan Ches tersebut menyebut terdapat kebohongan terhadap fans Valencia dalam film itu.

"Mengingat ketidakadilan dan kebohongan yang dilakukan terhadap penggemar Valencia CF, Klub menuntut secara tertulis perbaikan segera dari perusahaan produksi film dokumenter tersebut mengenai apa yang terjadi di Mestalla, yang tidak sesuai dengan kenyataan," tulis Valencia dalam pernyataan di media sosial.

[Gambas:Twitter]

Tidak hanya itu, juara Liga Spanyol enam kali tersebut juga mengancam mengambil langkah hukum jika tidak dilakukan perbaikan.

Penolakan keras yang dilakukan Valencia dalam film itu saat tuduhan pelecehan di dalam stadion. Dalam dokumenter itu, rekaman kerumunan dilakukan dengan ponsel dan diberikan keterangan para suporter meneriakkan 'mono' dalam bahasa Spanyol yang berarti 'monyet'.

Hanya saja, klub dan para suporter mengklaim mayoritas meneriakkan 'tonto' atau 'bodoh'.

"Kebenaran dan rasa hormat terhadap penggemar kami harus diutamakan. Valencia CF berhak mengambil tindakan hukum #RESPECT."

Ketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendukung proses hukum kasus pemerasan modus minta jatah proyek Rp 5 triliun oleh Ketua Kadin Kota Cilegon, Muh Salim (54). Dia memastikan keanggotaan Kadin dari Salim dkk akan dinonaktifkan.

"Kami menyayangkan tindakan pengurus Kadin Kota Cilegon dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten," kata Anindya dalam keterangannya dilansir situs Kadin Indonesia, Minggu (18/5/2025).

"Secara internal, Kadin mengambil tindak tegas dengan menonaktifkan pengurus Kadin Kota Cilegon yang terlibat pemalakan," tambahnya.

Anindya menyesalkan peristiwa saat ketiga tersangka mendatangi kantor PT Chengda, kontraktor utama pembangunan CAA, untuk menanyakan janji yang pernah diberikan. Sebab, saat diskusi berlangsung, terjadi adegan yang menimbulkan kesan intimidasi dan pemalakan.

"Kadin menyesalkan peristiwa itu karena sudah menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu," ucapnya.

Oknum Kadin Cilegon Jadi Tersangka

Sebelumnya, Muh Salim ditetapkan sebagai tersangka karena meminta proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang. Ia langsung ditahan setelah gelar perkara dilakukan.

"Pada pukul 21.00 WIB, telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dan penahanan," ujar Dirkrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan, Jumat (16/5).

Muh Salim diduga menggerakkan massa untuk melakukan aksi di lokasi proyek PT China Chengda Engineering. Selain terhadap Muh Salim, polisi menetapkan dua orang lain sebagai tersangka: Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Ismatullah (39) dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri (50).

"Muh Salim dan Ismatullah menemui pihak PT Total (perwakilan PT Chengda) dan memaksa meminta proyek," kata Dian.

Dalam pertemuan itu, Ismatullah bahkan disebut menggebrak meja saat menuntut proyek tanpa melalui proses lelang. Sementara itu, Rufaji Jahuri diduga mengancam akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilibatkan.

Simak Video: Acungan Jempol Ketua Kadin Cilegon Usai Jadi Tersangka Pemerasan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa senilai Rp 100 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk membiayai operasional posyandu hingga pembentukan badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Saya sampaikan bankeu (bantuan keuangan) kepada desa total sebesar Rp 123,8 miliar, per desa Rp 100 juta. Penggunaannya, pertama, berkaitan dengan operasional posyandu karena posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi new posyandu dengan menjalankan enam standar pelayanan minimal (SPM)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah di kantor Gubernur Banten, Jumat (16/5/2025).

"Kemudian operasional PKK, khususnya dukungan ketahanan pangan, lalu berkaitan dengan penguatan atau pembiayaan penyertaan modal kepada BUMDes, pembentukan notaris untuk Koperasi Merah Putih, dan yang terakhir adalah beasiswa sarjana penggerak," ujarnya.

Berly menjelaskan setiap desa wajib membentuk Kopdes Merah Putih. Untuk saat ini, desa hanya perlu membentuk badan hukum, tidak perlu sampai membahas usaha yang akan dijalankan.

"Koperasi Desa Merah Putih, seluruh desa wajib memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini kita diarahkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendirian koperasinya. Nanti tindak lanjutnya, kita menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," ujarnya.

Di Banten terdapat 1.238 desa di empat kabupaten. Mereka ditargetkan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas Kopdes Merah Putih pada akhir Mei 2025.

"Koperasi Merah Putih, sekitar 30 persen desa di bulan Mei ini sudah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, dan juga menyusun struktur kepengurusannya," ujarnya.

"Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris setelah Musdesus, yang ditargetkan selesai pada kisaran Juni 2025," sambungnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, baru-baru ini menerima hukuman yang berat dari Komisi Disiplin PSSI.

Hukuman tersebut diberikan Komdis PSSI menyusul kritik yang disampaikan Yuran melalui akun Instagram-nya mengenai kondisi sepak bola di Indonesia.

Meski telah meminta maaf atas komentar yang dianggap memicu kegaduhan, Yuran tetap dijatuhi sanksi berupa larangan beraktivitas dalam sepak bola Indonesia selama satu tahun serta denda sebesar 25 juta.

Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, karena dianggap tidak adil dan merugikan Yuran serta tim PSM.

Ferry Paulus, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), mengungkapkan bahwa peran mereka hanya sebatas memberikan informasi yang diperlukan oleh Komdis.

Dalam konteks ini, mereka juga menyampaikan kritik yang dilontarkan oleh Yuran.

Ferry mencatat, kasus serupa pernah dialami oleh Bojan Hodak dan Paul Munster.

"Kalau dari sisi LIB, kasus seperti Yuran ini juga terjadi di kasus sebelumnya seperti Bojan Hodak atau Paul Munster," ujarnya.

"Termasuk juga isu-isu tentang komunikasi jelek oleh pemilik klub."

"Kami sampaikan semua itu ke Komdis PSSI," kata Ferry Paulus dilansir dari laman Antara.

Semua informasi tersebut, lanjut Ferry, telah disampaikan kepada Komdis PSSI.

Dalam kasus lain, hukuman yang diterima berupa peringatan keras. Namun, ia menyadari bahwa Komdis memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan hukuman kepada Yuran.

"Kami terkejut karena hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 bulan," kata Ferry.

"Karena Komdis ini badan independen."

Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui rincian dari hukuman 12 bulan tersebut.

Ferry menegaskan bahwa PT LIB tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam keputusan Komdis.

Saat ini, mereka hanya menunggu perkembangan lebih lanjut, terutama karena PSM sedang berupaya untuk mengajukan banding agar hukuman terhadap Yuran bisa diringankan.

"Dari sisi liga, kami tidak punya wewenang apa-apa untuk berkomentar karena ini ranah dari Komdis," tutupnya.

Tim gabungan Polda Riau dan Polres Kampar telah menangkap kembali para tahanan yang melarikan diri. Dari 11 tahanan yang kabur, saat ini sudah 6 tahanan yang ditangkap dan sisanya masih diburu.

"Saat ini sudah enam tahanan yang ditangkap kembali dan lima lainnya masih dalam perburuan," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto, Jumat (15/5/2025).

Berikut identitas enam tahanan yang sudah ditangkap kembali:

1. Okta Epandri
2. Feri Rahmadi alias Feri bin Suhali
3. Ahmad Zahri Andika Ginting
4. Roni Mahardika
5. Otrianus
6. Rohman alias Uuk bin Taufik

Kombes Anom mengatakan saat ini tim gabungan masih memburu 5 tahanan yang melarikan diri. Pihak kepolisian terus berupaya mengejar pelaku sampai dapat.

"Tim masih terus bergerak di lapangan. Upaya pencarian dan pengejaran lima tahanan lainnya dilakukan secara intensif dan terkoordinasi di seluruh wilayah hukum Polda Riau," ujar Kombes Anom.

Diketahui, sebanyak 11 tahanan di Polres Kampar, Riau kabur dini hari kemarin. 11 tahanan kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan.

Polda Riau langsung membentuk Timsus untuk memburu pelaku. Tim dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Jossy yang merupakan jenderal bintang satu yang dikenal sebagai polisi Reserse dan Densus 88 Antiteror Polri.

12 Polisi Diperiksa

Sementara itu, Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan pohaknya memeriksa 12 polisi terkait kaburnya 11 tahanan Polres Kampar. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," ujar Sengka.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polda Riau masih melakukan perburuan terhadap tahanan yang melarikan diri dari dalam sel Polres Kampar. Wakapolda Riau Brigjen Andrianto Jossy Kusumo mengultimatum tahanan kabur untuk segera menyerahkan.

"Kami beri peringatan keras kepada lima tahanan yang masih melarikan diri, segera menyerahkan diri. Jangan tunggu sampai kami datang menjemput paksa. Polda Riau akan memburu tanpa henti, di mana pun kalian bersembunyi," tegas Brigjen Jossy dalam keterangannya, Jumat (15/4/2025).

Brigjen Jossy juga memperingatkan kepada pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan para tahanan yang kabur untuk segera menyerahkan pelaku. Ia mengingatkan ada konsekuensi pidana bagi pihak-pihak yang menyembunyikan tahanan kabur.

"Siapa pun yang terbukti membantu, melindungi, atau menghalangi proses penegakan hukum, akan kami proses pidana. Tidak ada kompromi terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu upaya kepolisian," imbuhnya.

Polda Riau mengerahkan kekuatan penuh dalam pengejaran ini, dengan melibatkan tim gabungan dari Polda Riau dan Polres Kampar.

Meski situasi ini menimbulkan perhatian publik, Wakapolda memastikan kondisi keamanan di wilayah hukum Polda Riau tetap terkendali.

"Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Jika ada informasi tentang keberadaan para tahanan yang masih buron, segera laporkan. Keamanan masyarakat adalah prioritas kami, dan identitas pelapor akan kami lindungi sepenuhnya," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 11 tahanan Polres Kampar melarikan diri pada Rabu (14/5) dini hari tadi. Saat ini sudah 6 tahanan Polres Kampar yang telah berhasil ditangkap kembali.

"Saat ini sudah enam tahanan yang ditangkap kembali dan lima lainnya masih dalam perburuan," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto, Jumat (15/5/2025).

Berikut identitas enam tahanan yang sudah ditangkap kembali:

1. Okta Epandri
2. Feri Rahmadi alias Feri bin Suhali
3. Ahmad Zahri Andika Ginting
4. Roni Mahardika
5. Otrianus
6. Rohman alias Uuk bin Taufik

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Lima tahanan Polres Kampar di Riau yang kabur berhasil ditangkap. Saat ini tersisa enam tersangka yang sedang diburu Tim Khusus Polda Riau.

"Siang ini ada penambahan tiga orang lagi diamankan. Total saat ini sudah lima yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Ketiga tahanan yang baru ditangkap adalah Ahmad Zahri, Roni Mahardika dan Otrianus. Sedangkan tahanan yang sudah ditangkap lebih dulu, Ferry Rahmadi dan Okta Epandri.

Ferry dan Okta ditangkap saat pelarian di Air Tiris. Sedangkan Zahri, Roni dan Oktrianus ditangkap di Desa Tambang.

Adapun enam tahan lain yang masih diburu adalah Nederlansen, Haiz Zulhakim, Asep Irawan, Rohman, Joni Afliyadi dan Marianto Damanik. Seluruhnya merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian.

Sebelumnya 11 tahanan kabur dari Polres Kampar, Rabu (14/5) dini hari. Mereka kabur dengan menggergaji besi di ventilasi sel Mapolres Kampar.

Setelah tahanan kabur, Polda Riau langsung membentuk Tim Khusus untuk memburu 11 tahanan itu. Tim dipimpin langsung Waka Polda Riau Brigjen Pol Andrianto Jossy.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan bantuan hukum ke dosen pembimbing akademik semasa dia kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Ia menawarkan itu ketika bertemu dengan Kasmudjo.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi, dilansir detikJateng, Rabu (14/5/2025).

Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo lantaran usianya yang tidak lagi muda. Namun, Kasmudjo, kata Jokowi, sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM, digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu, ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," ucap dia.

Jokowi menyebutkan tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. "Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," imbuh dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Obrolan Ringan Jokowi dengan Dosen Pembimbingnya di UGM':

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah spekulasi publik tentang adanya tekanan dalam proses hukum terkait keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pengamanan di lingkungan Korps Adhyaksa. Saat ini, semua kantor kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejati) diamankan prajurit TNI.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, justru keberadaan TNI dalam pengamanan membantu kerja-kerja kejaksaan.

Harli menegaskan, tak ada cawe-cawe TNI dalam setiap proses hukum yang ditangani kejaksaan.

Apalagi, kata dia, terkait dengan penaganan kasus-kasus korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tetap berjalan independen. Menurut Harli, kejaksaan tetap profesional dalam bekerja. Pun juga TNI, yang selama ini sudah menjaga kantor Kejagung juga tak pernah mencampuri urusan penegakan hukum.

"Tidak ada masalah pengamanan TNI itu. Dan tidak ada memengaruhi proses-proses penegakan hukum (di kejaksaan)," kata Harli saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/5/2025). Dia menyebut, keberadaan TNI untuk pengamanan di lingkungan kejaksaan, sebetulnya sudah berlangsung sejak 2022.

Menurut dia, tak pernah ada laporan tentang pembatasan yang dilakukan prajurit TNI terhadap akses publik terhadap kejaksaan. Termasuk, sambung Harlo, akses terhadap peran dan hubungan media dengan kejaksaan.

"Kan hampir setiap hari di Kejaksaan Agung itu memang ada pengamanan dari TNI. Apakah pernah ada masalah? Kan tidak pernah. Apakah memengaruhi proses-proses penegakan hukum? Tidak. Dan apakah wartawan, juga masayarakat juga dibatasi? Tidak juga kan?" ujar Harli.

Dia pun menjamin, tak ada pertentangan hukum terkait dengan keberadaan prajurit TNI di semua kantor kejaksaan. Harli menyebut, hal itu lantaran pengamanan yang dilakukan oleh militer merupakan bentuk kerja sama antara Mabes TNI dan Kejagung.

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 62 narapidana beragama Buddha menerima remisi khusus dari pemerintah pada Hari Raya Waisak Tahun 2025, yang jatuh pada Senin (12/05/2025).

Remisi ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah sebagai penghargaan negara atas perilaku baik dan partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan selama menjalani masa pidana.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jateng, Mardi Santoso, menegaskan bahwa remisi ini mencerminkan perhatian negara terhadap proses pemasyarakatan.

"Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Waisak ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan atas komitmen dan perubahan positif narapidana dalam mengikuti pembinaan," ujar Mardi dalam keterangan tertulis.

Mardi menjelaskan bahwa remisi khusus Waisak hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin (Register F), serta memiliki putusan hukum tetap.

Dari total 62 penerima remisi, seluruhnya merupakan narapidana dewasa, dan tidak ada anak binaan yang menerima remisi pada tahun ini.

Besaran remisi bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan, tergantung pada lama masa pidana yang telah dijalani.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan tercatat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jumlah penerima remisi terbanyak, yakni 16 orang.

Dari segi jenis tindak pidana, sebanyak 55 narapidana terlibat dalam kasus narkotika, sementara 7 lainnya merupakan kasus tindak pidana umum.

Mardi berharap remisi ini dapat mendukung proses integrasi sosial para narapidana setelah menyelesaikan masa hukuman. "Harapannya remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri serta siap kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat," tandasnya.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan kejadian tenggelamnya KM Tiga Putra, kapal wisata destinasi Pulau Tikus, Kota Bengkulu, yang menyebabkan delapan penumpang meninggal dunia sudah masuk proses hukum.

"Tadi Kapolres sudah menyampaikan, beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum yang harus dilakukan sebagai penegak hukum," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin (12/5), dikutip dari Antara.

Helmi mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa akan ada konsekuensi hukum ketika ada kejadian yang membahayakan keselamatan seperti tenggelamnya kapal wisata ke destinasi Pulau Tikus itu.

"Kemudian ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh siapapun di Republik ini, tentu ada tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan, dan tentu saja hal seperti ini tidak boleh terulang kembali," ucapnya.

Polresta Bengkulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terhadap kapal yang membawa 104 penumpang, wisatawan, nakhoda termasuk anak buah kapal (ABK) yang karam di perairan Pantai Malabero, Kota Bengkulu pada Minggu (11/5) sore.

Olah TKP tersebut dilakukan oleh tim Inafis Polresta Bengkulu pada Senin (12/5) sekaligus memasang garis polisi di kapal wisata Tiga Putra tersebut.

Pada olah TKP yang dilakukan, personel melakukan pengukuran terhadap kapal guna memastikan berapa panjang dan lebar kapal yang ditumpangi oleh 104 orang tersebut.

Sebelum dilakukan olah TKP, Personel Polresta Bengkulu membawa pemilik jasa perjalanan sekaligus nakhoda serta lima anak buah kapal (ABK) kapal nahas itu untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya korban meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal wisata Tiga Putra di perairan laut pantai Malabero, Kota Bengkulu, Minggu (11/4) bertambah menjadi delapan orang.

Satu korban tambahan yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Silvia Alvionita (27) warga Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, setelah mendapatkan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu.

"Ya benar, korban meninggal sekitar jam 20.30 malam tadi," kata Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu Dokter Debby saat dikonfirmasi di Bengkulu, Senin.

Ia menyebut bahwa korban sejak dievakuasi hingga dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Tujuh orang korban lain yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Riska Nurjanah (28) asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Ratna Kurniati (28) warga Kota Bengkulu, Tesya (20) warga Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Kemudian, Nesya (27) warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Arva Richi Dekry (29) warga Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat, serta Yuni Saputri warga Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan Suwantra yang merupakan warga Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi.